<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/wamen-pu-diperiksa-2472037482.jpg" alt="Wamen PU Diana Kusumastuti saat tiba di Gedung Kejagung. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wamen PU Diana Kusumastuti saat tiba di Gedung Kejagung. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong> - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memenuhi panggilan permintaan keterangan terkait kasus dugaan korupsi perumahan eks pejuang Timor Timur di Kejagung hari ini pukul 09.00. Namun begitu, Diana kabur dari awak media setelah selesai dimintai keterangan pukul 15.30 dalam kasus dugaan korupsi perumahan eks pejuang Timor Timur.&nbsp;</p> <div dir="auto">Dari pantauan <em>Jawa Pos</em>, Diana didampingi dua orang hadir sekitar pukul 09.00 di gedung bundar. Dia mengenakan seragam putih khas Kementerian PU dibalut jas hitam, dia sempat tersenyum dan mengangkat tangannya menunjukkan salam. Namun, dia tidak berkomentar apapun terkait permintaan keterangan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah ditunggu hingga pukul 15.30, Diana tak kunjung keluar dari gedung. Padahal, Aspidsus Kejati NTT Ridwan Sujana Angsar menyebut pemeriksaan selesai pukul 15.30. Hingga pukul 17.30, Diana tak kunjung keluar. Diduga dia sengaja menghindari media kabur melewati pintu lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016100781/wamen-pu-diana-kusumastuti-datangi-kejagung-untuk-diperiksa-soal-kasus-korupsi-perumahan-eks-pejuang-timor-timur-wakajati-ntt-masih-awalan">Wamen PU Diana Kusumastuti Datangi kejagung untuk Diperiksa soal Kasus korupsi perumahan eks pejuang Timor Timur, Wakajati NTT: Masih Awalan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, terkait pemeriksaan awal ini ada sejumlah pertanyaan yang diajukan ke Diana Kusumastuti. "Jumlahnya nanti saya tanyakan ke penyidik yang memeriksa," ujarnya kepada&nbsp;<em>Jawa Pos</em>.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Wakajati NTT Ikhwan Nul Hakim menuturkan bahwa permintaan keterangan terhadap Wamen PU tersebut merupakan awalan untuk dugaan korupsi perumahan eks Timor Timur. "Ini baru lead (awalan)," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum Wamen PU, sudah ada beberapa orang yang dimintai keterangan. Salah satunya, kepala balai perumahan di NTT. "Kepala balai sudah dimintai keterangan," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kenapa permintaan keterangan awal yang belum pro justitia sudah memanggil Wamen PU? Dia menjawab akan mengecek dulu materinya seperti apa. "Kalau itu saya cek dulu materinya (bahan pemeriksaan)," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/015410445/antisipasi-megathrust-wamen-pu-diana-kusumastuti-minta-gedung-baru-harus-tahan-gempa-m-89">Antisipasi Megathrust, Wamen PU Diana Kusumastuti Minta Gedung Baru Harus Tahan Gempa M 8,9</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, kasus dugaan korupsi pembangunan perumahan eks pejuang timor-timur berlanjut. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) memanggil Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan perumahan eks pejuang timor-timur di kantor Kejaksaan Agung pada Rabu, 4 Juni 2025. Diana dimintai keterangan selaku Komisaris Utama PT Brantas Abipraya dan saat menjabat Dirjen Cipta Karya pada 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan surat permintaan keterangan Kejati NTT nomor B-2134/N.3/Fd.1/05/2025 yang beredar, diketahui Wamen PU Diana diminta membawa dokumen-dokumen terkait pembangunan rumah eks pejuang di Kupang, NTT tahun anggaran 2022-2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Surat permintaan keterangan itu ditandatangani Kajati NTT Zet Tadung Allo dengan ditembuskan ke Jaksa Agung, Jampidsus, Jamwas, hingga Asisten Pengawasan Kejati NTT.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kabinet-merah-putih/015401511/wamen-pudiana-kusumastuti-target-penanganan-tanggap-darurat-sukabumi-tuntas-2-pekan">Wamen PU&nbsp;Diana Kusumastuti Target Penanganan Tanggap Darurat Sukabumi Tuntas 2 Pekan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dikonfirmasi terkait Wakilnya yang dipanggil Kejati NTT, Menteri PU Dody Hanggodo mengaku tidak mengetahuinya. "Wah kalau itu tanya Ibu Wamen saja, saya gak tau," ujarnya ditemui di Ruang Auditorium Kementerian PU hari ini (3/6). <strong>(idr)</strong></div>

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti kabur dari media setelah 6,5 jam diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi perumahan.

Wamen PU Diana Kusumastuti Kabur setelah Dimintai Keterangan 6,5 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/1000791579-2084398922.jpg" alt="Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti saat memimpin rapat di ruang kerja. (Dok. Kementerian PU)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti saat memimpin rapat di ruang kerja. (Dok. Kementerian PU)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai bergerak pasca terkena efisiensi. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan anggaran telah dibuka untuk sejumlah proyek prioritas. Di antaranya, irigasi, renovasi gedung madrasah, dan preservasi jalan.</p> <p>Diana menuturkan bahwa setelah anggaran untuk beberapa proyek infrastruktur dibuka blokirnya, kini beberapa telah berjalan. Yang pertama, pembangunan irigasi di sejumlah wilayah. "Bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kita laksanakan untuk irigasi," terangnya.</p> <p>Pembangunan dan renovasi irigasi tersebut diperkirakan akan sepanjang sekitar 400 ribu hektare. "Jumlahnya segitu perkiraannya," terangnya di ruang kerjanya hari ini (12/3).</p> <p>Proyek selanjutnya yang sudah dimulai adalah program hasil cepat terbaik (PHCB) Madrasah berupa pembangunan dan renovasi madrasah serta sekolah yang menjadi program Presiden Prabowo. "Ini malah sudah lelang untuk 125 gedung madrasah," paparnya.</p> <p>Program lainnya berupa preservasi jalan atau perawatan jalan. Sebab, waktu sudah dekat dengan lebaran, sehingga berbagai jalan perlu untuk dipertahankan atau ditingkatkan kualitas jalannya. "Anggaran untuk tanggap darurat juga sudah dibuka, setiap kejadian bencana paati Kementerian PU merespon cepat," terangnya.</p> <p>Bagaimana dengan pembangunan bendungan? Dia mengatakan bahwa telah diselesaikan 61 bendungan telah selesai hingga 2024. Saat ini masih ada tiga bendungan yang selesai hingga 2026 dan satu bendungan yang juga proses pembangunan. Namun, satu bendungan terakhir tidak disebutkan secara spesifik kapan akan selesai dibangun. "Jadi sampai 2026 itu ada 64 bendungan ya," paparnya.</p> <p>Sebelumnya, Alokasi belanja Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tercatat dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun, dari total pagu anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp 110,95 triliun. Pemangkasan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN.</p> <p>Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan dengan pemangkasan itu, pihaknya hanya akan mengelola alokasi belanja sebesar Rp 29,59 triliun di sepanjang tahun 2025 ini.</p> <p>"Semula, pagu DIPA Kementerian PU sebesar Rp 110,95 triliun, namun dikurangi Rp 81,38 triliun," kata Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja bersama Komisis V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).</p> <p>Namun, Menteri PU kemudian meminta agar ada penambahan anggaran untuk sejumlah proyek. Hingga akhirnya terdapat penambahan anggaran menjadi Rp 50,48 triliun. Dengan penambahan itu, Kementerian PU akan bisa menganggarkan pembangunan 8.000 titik Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) senilai Rp 1,8 triliun dan 1.025 titik untuk Cipta Karya senilai Rp 700 miliar. <strong>(*)</strong></p>

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan anggaran telah dibuka untuk sejumlah proyek prioritas. Di antaranya, irigasi, renovasi gedung.

Setelah Efisiensi Anggaran, Kementerian PU Segera Mulai Pembangunan Irigasi dan Madrasah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/07/JKT-1-Inflasi-November-2024-FED-5JPG-3535884488.jpg" alt="Pekerja berada di salah satu Gedung Bertingkat di Jakarta, Senin (2/12/2024). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Indonesia secara bulanan (month to month) pada November 2024 mencapai 0,30 persen, sedangkan secara tahunan (year on year) s" width="100%">
<figcaption>Pekerja berada di salah satu Gedung Bertingkat di Jakarta, Senin (2/12/2024). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Indonesia secara bulanan (month to month) pada November 2024 mencapai 0,30 persen, sedangkan secara tahunan (year on year) s</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Ancaman gempa megathrust membuat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Pusat Studi Gempa Nasional (PusGen) melakukan antisipasi. Keduanya meluncurkan buku Peta Gempa dan Bahaya Gempa Indonesia kemarin (10/12).Kementerian PU juga mendorong pembangunan gedung bertingkat tahan gempa berkekuatan magnitudo (M) 8,9.</p> <p>Selain buku Peta Gempa dan Bahaya Gempa Indonesia, dalam acara yang dihelat di Auditorium Kementerian PU itu diluncurkan buku Aplikasi Platform Pemilihan dan Modifikasi Gerak Tanah untuk Evaluasi Bangunan Gedung Eksisting dan Aplikasi Perencanaan Bangunan Gedung Bertingkat Tahan Gempa.</p> <p>Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan bahwa buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2024 dapat menjadi acuan wajib dalam perencanaan bangunan gedung dan infrastruktur tahan gempa. Sedangkan buku Aplikasi Platform Pemilihan dan Modifikasi Gerak Tanah untuk Evaluasi Bangunan Gedung Eksisting di Indonesia 2024 merupakan salah satu acuan dalam memastikan keselamatan dan keamanan bangunan eksisting terhadap ancaman gempa.</p> <p>"Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan keberadaan bangunan gedung eksisting, diperlukan tata kelola mitigasi perawatan dan pemeliharaan bangunan yang akurat," paparnya.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/07/JKT-1-Inflasi-November-2024-FED-4JPG-745973677.jpg" alt="Pekerja berada di salah satu Gedung Bertingkat di Jakarta, Senin (2/12/2024). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Indonesia secara bulanan (month to month) pada November 2024 mencapai 0,30 persen, sedangkan secara tahunan (year on year) s" width="100%">
<figcaption>Pekerja berada di salah satu Gedung Bertingkat di Jakarta, Senin (2/12/2024). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Indonesia secara bulanan (month to month) pada November 2024 mencapai 0,30 persen, sedangkan secara tahunan (year on year) s</figcaption>
</figure> <p>Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi konstruksi yang disertai ketersediaan standar acuan. Tentunya, semua itu merupakan tindakan manajemen bencana yang senantiasa mengedepankan pencegahan dan kesiapsiagaan.</p> <p>Diana menambahkan, buku Aplikasi Perencanaan Bangunan Gedung Bertingkat Tahan Gempa Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 1726:2019 merupakan kompilasi perencanaan bangunan bertingkat. Buku itu disusun konsultan perancang ahli berlisensi yang telah melalui proses pengawasan dan pengendalian.</p> <p>"Melalui peluncuran buku ini, kita sama-sama telah mengambil langkah besar dalam memperkuat kapasitas bangsa untuk membangun infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Diana berharap para pemilik gedung bisa meng-upgrade bangunannya agar tahan gempa hingga magnitudo 8,9. Saat ini pembuatan gedung baru harus sesuai dengan SNI 1726:2019 yang tahan gempa dengan kekuatan magnitudo 8,9.</p> <p>Menurut dia, gedung baru dalam persyaratan pembangunan wajib menggunakan SNI 1726:2019. Masalahnya ada pada gedung lama yang belum menerapkan SNI 1726:2019. "Padahal, ancamannya magnitudo 8,9, gempa megathrust," tegasnya.</p> <p>Karena itu, bangunan-bangunan lama itu juga perlu diperkuat. Penguatan-penguatan harus sesuai dengan SNI 1726:2019. Diana mengakui bahwa penyesuaian tersebut memerlukan banyak effort. &rsquo;&rsquo;Ya bangunan-bangunan yang sudah ada sangat banyak, setidaknya ada penguatan-penguatan seperti SNI 1726,&rsquo;&rsquo; jelasnya.</p> <p class="class-paragraph">Dalam SNI 1726:2019 telah diatur spesifikasi material yang perlu digunakan. &rsquo;&rsquo;Diatur besinya harus seperti apa, ukurannya seperti apa, bagaimana nanti dengan adanya gaya ini dan itu. Semuanya sudah ada,&rsquo;&rsquo; ujarnya.</p> <p>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menuturkan, upaya pembenahan infrastruktur bencana juga akan dioptimalkan pada musim hujan ini. &rsquo;&rsquo;Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga akan mengoptimalkan petugas teknis di lapangan,&rsquo;&rsquo; paparnya. Rencananya, pemerintah membentuk posko koordinasi antara kementerian dan lembaga. Posko itu nanti melibatkan pemda hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). &rsquo;&rsquo;Posko itu akan menjadi tempat memonitor situasi secara real time. Jadi, tidak perlu rapat koordinasi. Sudah langsung koordinasi real time,&rdquo; terangnya. <strong>(idr/mia/c7/oni)</strong></p>

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan untuk pembangunan gedung bertingkat harus tahan gempa magnitude 8,9.

Antisipasi Megathrust, Wamen PU Diana Kusumastuti Minta Gedung Baru Harus Tahan Gempa M 8,9

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/wamen-pu-1537415127.jpg" alt="Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti. (Ilham Wancoko/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti. (Ilham Wancoko/Jawapos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kekhawatiran terjadinya gempa megathrust membuat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan <em>warning</em> kepada para pemilik gedung. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti berharap para pemilik gedung bisa mengupgrade bangunannya agar tahan gempa magniyudo 8,9. Saat ini untuk pembuatan gedung baru harus sesuai dengan SNI 1726-2019 yang tahan gempa dengan kekuatan magnitudo 8,9.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diana menjelaskan, gedung baru dalam persyaratan pembangunan wajib menggunakan SNI 1729-2019. Masalahnya ada pada gedung lama yang belum menerapkan SNI 1726-2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Padahal ancamannya magnitudo 8,9, gempa megathrust," tegasnya dalam usai acara peluncur peta gempa dan pergeseran tanah di Kementeriam PU hari ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu bangunan-bangunan yang lama itu juga perlu diperkuat. Penguatan-penguatan harus sesuai dengan SNI 1726-2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diana mengakui bahwa penyesuaian itu memerlukan effortnya yang banyak. "Ya bangunan-bangunan yang sudah ada sangar banyak, setidaknya ada perkuatan-perkuatan seperti SNI 1726," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam SNI 1726-2019 telah diatur spesifikasi material yang perlu digunakan. "Diatur besinya harus seperti apa Ukurannya seperti apa. Bagaimana nanti dengan adanya gaya ini dan seperti itu Itu semuanya sudah ada," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, bila tidak direnovasi seauai SNI 1726-2019 maka sisi keamanan bangunan tersebut tentunya dipertanyakan. Bangunan gedung itu bisa digunakan 24 jam penuh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan ancaman wilayah gempa, maka keamanannya harus terjamin. "Kalau ingin aman, selamat dan nyaman harus sesuai," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk bangunan-bangunan pemerintah saat ini telah menyesuaian SNI 1726-2019. Misalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN). Semua bangunannya sesuai SNI terbaru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan kami bongkar desainnya yang gak sesuai SNI 1726," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, bangunan di IKN telah dipastikan aman dan tahan gempa dengan kekuatan 8,9 magnitudo. Karena itu pemerintah tidak perlu khawatir saat nantinya pindah ke IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, siap saja kalau pindah. Bangunannya sudah tahan gempa semua," urainya.</div>

Untuk bangunan-bangunan pemerintah saat ini telah menyesuaian SNI 1726-2019. Misalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Antisipasi Gempa Megathrust, Kementerian PU Minta Gedung Lama Diupgrade Tahan Gempa Mognitudo 8,9

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/03/KEMENTERIAN-PU-2356567069.jpg" alt="BERI ARAHAN: Diana Kusumastuti (dua dari kanan) memantau progres pembangunan Masjid Negara IKN. (HUMAS KEMENTERIAN PU)" width="100%">
<figcaption>BERI ARAHAN: Diana Kusumastuti (dua dari kanan) memantau progres pembangunan Masjid Negara IKN. (HUMAS KEMENTERIAN PU)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut. Minggu (1/12) Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti meninjau pembangunan IKN. Salah satunya, Masjid Negara IKN.</p> <p>Progres pembangunan masjid tersebut telah mencapai 45 persen. Rencananya, pengerjaan tuntas sebelum Lebaran 2025. Dalam keterangan resminya, Diana meminta proses tutup atap atau <em>topping off </em>bisa selesai Desember 2024. Dengan begitu, secara struktur masjid itu sudah dapat digunakan mulai Maret 2025.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Tolong perhatikan progres, lebih dipercepat lagi. Saya minta Maret memasuki Ramadan sudah selesai,&rsquo;&rsquo; terangnya.</p> <p>Diharapkan, pada Lebaran 2025 Masjid Negara IKN bisa digunakan untuk salat Idul Fitri. Dengan demikian, masyarakat sekitar IKN dan Kalimantan Timur bisa memanfaatkan fasilitas masjid. Masjid Negara IKN dibangun di lahan seluas 32.125 meter persegi dengan luas bangunan 61.596 meter persegi.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Selain itu, ada bangunan komersial dua lantai seluas 2.212 meter persegi dan bangunan penunjang satu lantai seluas 727 meter persegi,&rsquo;&rsquo; urainya. <strong>(idr/c7/bas)</strong></p>

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut. Salah satunya Masjid Negara IKN. Wawen PU Diana Kusumastuti minta dituntas pada 2025.

Kementerian PU Tuntaskan Pembangunan Masjid Negara IKN sebelum Lebaran