<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/10/IMG_20230410_125605-3417363047.jpg" alt="Mantan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Senin (10/4)." width="100%">
<figcaption>Mantan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Senin (10/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna divonis empat tahun penjara. Terdakwa Ajay juga didenda Rp 200 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung akibat menyuap penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. &rdquo;Menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp 200 juta, subsider empat bulan kurungan,&rdquo; kata Ketua Majelis Hakim Eman Sulaeman di PN Bandung, Kota Bandung, Senin (10/4). Hakim mengatakan, Ajay terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terkait dakwaan suap penyidik KPK tersebut. Selain itu Ajay juga, kata hakim, terbukti bersalah sesuai dengan pasal 12 B jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terkait dakwaan penerimaan gratifikasi dari para kepala dinas dan camat. Hakim juga memberi hukuman tambahan kepada Ajay berupa pencabutan hak politik untuk dipilih selama dua tahun setelah selesai menjalani pidana. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut hal yang memberatkan bagi Ajay yakni merupakan Wali Kota Cimahi yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Selain itu Ajay juga dinilai tidak mendukung program pemerintah soal pemberantasan korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, menurut hakim, Ajay bersikap sopan selama persidangan dan Ajay juga memiliki tanggungan keluarga. Vonis yang dijatuhkan kepada Ajay itu lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut agar Ajay dipenjara selama delapan tahun serta membayar uang pengganti sebesar Rp 250 juta. Ajay didakwa telah menyuap penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp 507 juta agar tidak melibatkan Ajay saat adanya penyelidikan KPK di wilayah Bandung Raya terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi. Ajay juga didakwa telah menerima uang gratifikasi sebesar Rp 250 juta dari sejumlah kepala dinas dan camat. Penerimaan uang itu pun diduga berkaitan dengan kebutuhan untuk menyuap penyidik KPK.

Mantan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta oleh PN Bandung akibat menyuap penyidik KPK

Eks Wali Kota Cimahi Ajay Divonis 4 Tahun akibat Suap Penyidik KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221130_163056.jpg" alt="Eks Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna sebagai terdakwa penyuap penyidik KPK mengikuti sidang secara daring di PN Bandung, Rabu (30/11). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Eks Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna sebagai terdakwa penyuap penyidik KPK mengikuti sidang secara daring di PN Bandung, Rabu (30/11). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna melalui tim kuasa hukumnya mengajukan eksepsi atas dakwaan dalam perkara suap terhadap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju.  Kuasa hukum Fadli Nasution menilai dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK itu memuat dua pasal yang bertolak belakang. Di satu sisi Ajay berperan sebagai pemberi suap dan di sisi lain Ajay juga berperan sebagai penerima suap.  ”Setelah kami mendengar dakwaan dari JPU, kami akan mengajukan eksepsi atas dakwaan itu. Sepenuhnya kami serahkan ke yang mulia, kami serahkan suratnya,” kata Fadli seperti dilansir Antara di PN Bandung, Rabu (30/11).  Dia menilai perkara yang menjerat Ajay itu merupakan semacam pemerasan dari mantan penyidik KPK. Sebab, perkara yang sebelumnya menjerat Ajay di Kota Cimahi tidak ada sangkut pautnya dengan tugas penyelidikan yang dilakukan Stepanus pada saat itu.  ”Padahal tidak pernah ada penyelidikan bansos Covid-19 di Kota Cimahi, yang ada itu di Bandung Barat, akhirnya penyelidikannya yang OTT kan Bupati Bandung Barat Aa Umbara,” kata Fadli.  Dia berharap eksepsi tersebut bisa membuat sidang tersebut berakhir. Saat ini Ajay berada di Rumah Tahanan Kebonwaru, Kota Bandung, Jawa Barat.  Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Ajay telah menyuap Stepanus sebesar Rp 507 juta dalam perkara dugaan suap pengurusan penanganan kasus korupsi pada 2020. Dalam dakwaan itu, Ajay menyuap karena tidak ingin terlibat dengan kegiatan penyelidikan yang dilakukan KPK di Kota Cimahi. Sehingga Ajay didakwa meminta Stepanus untuk membebaskan dirinya dari penyelidikan tersebut.  Adapun dakwaan perkara suap Ajay itu berdasar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.  Kemudian Ajay juga didakwa telah menerima uang sebesar Rp 250 juta dari 23 pejabat sekretaris daerah, kepala dinas, hingga camat. Dalam dakwaan kedua itu, Ajay dijerat pasal 12B jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.  Jaksa KPK Agung Satria Wibowo mengatakan penyuapan Ajay kepada penyidik KPK itu diduga terjadi pada Oktober 2020, saat Ajay mengetahui terkait adanya kegiatan penyelidikan yang dilakukan KPK di wilayah Bandung Raya.  ”Yaitu agar Stepanus Robin Pattuju baik secara langsung maupun tidak langsung mengurus kasus hukum terkait penyelidikan yang dilakukan KPK atas dugaan tindak Pidana korupsi di wilayah Bandung Raya yang di antaranya Kota Cimahi pada 2019-2020 supaya tidak melibatkan terdakwa,” kata Agung.  Sebelumnya, mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju oleh Pengadilan Negeri Jakarta divonis 11 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp 2.322.577.000. Stepanus bersama dengan rekannya advokat Maskur Husain terbukti menerima suap senilai Rp 11,025 miliar dan 36 ribu dolar AS (sekitar Rp 513 juta) sehingga totalnya sebesar Rp 11,5 miliar terkait pengurusan lima perkara dugaan korupsi di KPK.

Eks Wali Kota Cimahi Didakwa Suap Rp 507 Juta ke Bekas Penyidik KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/CIMAHI.jpg" alt="Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna saat keluar gedung KPK. (Sabik)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna saat keluar gedung KPK. (Sabik)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum kasasi, terhadap putusan banding kasus dugaan suap perizinan proyek rumah sakit di Kota Cimahi tahun Anggaran 2018-2020, dengan terdakwa Wali Kota nonaktif Cimahi, Ajay Muhammad Priatna. Upaya hukum kasasi ini dilakukan, karena pengadilan tingkat banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung yang memvonis Ajay dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.  "Tim jaksa KPK menyerahkan memori kasasi untuk terdakwa Ajay M Priatna," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Kamis (18/11).  KPK berharap, majelis hakim sepenuhnya mengabulkan permintaan tim jaksa. Hal ini diharapkan bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi.  "Majelis Hakim di tingkat kasasi, sepenuhnya mengabulkan permintaan Tim Jaksa sesuai dengan fakta-fakta hukum selama proses persidangan dan memutus sesuai dengan rasa keadilan publik," harap Ipi.  Upaya hukum lanjutan ditempuh karena vonis pada tingkat banding tidak sesuai tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta agar Ajay dihukum 7 tahun denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara. Karena vonis 2 tahun penjara dinilai terlalu ringan.  Ajay juga dihukum untuk membayar uang pengganti senilai Rp 1,25 miliar. Apabila tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan, maka harta bendanya akan disita. Tetapi apabila harta yang disita tidak mencukupi, maka diganti dengan kurungan satu tahun penjara.  Dalam perkaranya, Ajay terbukti menerima suap sebesar Rp 1,6 miliar dalam perkara perizinan pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda. Dia terbukti menerima suap dari Komisaris RSU Kasih Bunda, Hutama Yonathan.  Ajay terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Tempuh Upaya Kasasi Terhadap Vonis Ringan Wali Kota Cimahi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Wali-Kota-Cimahi-Ajay-Muhammad-Priatna-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna usai diperiksa terkait kasus suap perizinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (28/11/2020). KPK menetapkan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna sebagai tersangka penerima s" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna usai diperiksa terkait kasus suap perizinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (28/11/2020). KPK menetapkan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna sebagai tersangka penerima s</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan banding atas vonis dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan, yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung kepada Wali Kota nonaktif Cimahi Ajay Muhammad Priatna. KPK menempuh upaya banding ke Pengadilan Tinggi Bandung.  ”Setelah kami pelajari pertimbangan majelis hakim, tim Jaksa KPK telah menyatakan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (1/9).  Ali menyampaikan, alasan mengajukan upaya hukum banding karena menilai putusan majelis belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, utamanya dalam hal penjatuhan amar pidana, baik pidana penjara maupun pidana tambahan berupa jumlah pembebanan uang pengganti hasil korupsi yang dinikmati terdakwa. Serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.  ”Di samping itu terkait tidak terbuktinya dakwaan jaksa mengenai pembuktian pasal 12 huruf a UU Tipikor terkait suap dan juga gratifikasi,” tegas Ali.  Dia berpendapat, majelis hakim dalam pertimbangannya telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap di persidangan.  ”Alasan lain, akan dituangkan dalam memori banding tim Jaksa KPK. Kami akan segera menyusun memori bandingnya dan menyerahkan kepada Pengadilan Tinggi melalui kepaniteraan PN Bandung,” ucap Ali.  Sebelumnya, Wali Kota nonaktif Cimahi Ajay Muhammad Priyatna divonis dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Ajay dinyataan terbukti menerima suap untuk memuluskan perizinan proyek rumah sakit.  ”Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ajay Muhammad Priatna dengan pidana penjara selama dua tahun dan pidana denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim Sulistyono membacakan amar putusan, Rabu (25/8).  Ajay juga dihukum untuk membayar uang pengganti senilai Rp 1,25 miliar. Apabila tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan, harta bendanya akan disita. Tetapi apabila harta yang disita tidak mencukupi, diganti dengan kurungan satu tahun penjara.  Ajay terbukti menerima suap Rp 1,6 miliar dalam perkara perizinan pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda. Dia terbukti menerima suap dari Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan.  Ajay terbukti melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Meski demikian, vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh Jaksa KPK Ajay Priatna dituntut 7 tahun penjara.

KPK Nyatakan Banding Terkait Vonis 2 Tahun Penjara Wali Kota Cimahi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG_20210825_130536.jpg" alt="Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay M. Priyatna. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay M. Priyatna. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Cimahi, Jawa Barat, nonaktif Ajay M. Priyatna divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Ajay didakwa atas kasus korupsi suap untuk memuluskan perizinan proyek rumah sakit.  Majelis hakim menyatakan, Ajay terbukti menerima gratifikasi atas pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda di Kota Cimahi. ”Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ajay Muhammad Priatna pidana penjara selama dua tahun dan pidana denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Sulistyono seperti dilansir dari Antara di PN Bandung, Kota Bandung, Rabu (25/8).  Ajay terbukti bersalah sesuai pasal 12 huruf a. Selain itu, hakim berpandangan hal yang memberatkan Ajay yakni tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga.  Namun putusan itu lebih ringan daripada tuntutan yang dilayangkan jaksa. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya yang menuntut Ajay dihukum 7 tahun penjara. Selain itu, Ajay juga dituntut jaksa telah melakukan korupsi atas dakwaan seluruhnya, yakni dakwaan kesatu pasal 12 huruf a dan dakwaan kedua pasal 12 huruf B.  Sementara itu, Ajay mengaku akan pikir-pikir terlebih dahulu atas putusan majelis hakim tersebut. Majelis hakim memberikan waktu selama 7 hari untuk melakukan banding.  ”Kami masih pikir-pikir terlebih dahulu, saya harapannya tidak merasa apa-apa, tidak merasa berbuat yang keliru, karena semata-mata hanya ketidaktahuan,” kata Ajay usai persidangan.

Wali Kota Cimahi Nonaktif Ajay Divonis 2 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Wali-Kota-Cimahi-Ajay-Muhammad-Priatna-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna usai diperiksa terkait kasus suap perizinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (28/11/2020). KPK menetapkan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna sebagai tersangka penerima s" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna usai diperiksa terkait kasus suap perizinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (28/11/2020). KPK menetapkan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna sebagai tersangka penerima s</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Cimahi nonaktif, Ajay M Priyatna divonis dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Orang nomor satu di Kota Cimahi itu terbukti menerima suap untuk memuluskan perizinan proyek rumah sakit.  "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ajay Muhammad Priatna dengan pidana penjara selama dua tahun dan pidana denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim Sulistyono membacakan amar putusan, Rabu (25/8).  Ajay juga dihukum untuk membayar uang pengganti senilai Rp 1,25 miliar. Apabila tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan, maka harta bendanya akan disita. Tetapi apabila harta yang disita tidak mencukupi, maka diganti dengan kurungan satu tahun penjara.  Ajay terbukti menerima suap sebesar Rp 1,6 miliar dalam perkara perizinan pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda. Dia terbukti menerima suap dari Komisaris RSU Kasih Bunda, Hutama Yonathan.  Ajay terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Meski demikian, vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh Jaksa KPK Ajay Priatna dituntut 7 tahun penjara.

Wali Kota Cimahi Ajay Priatna Divonis 2 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan suap pengurusan perkara, yang menjerat penyidik KPK asal kepolisian Stepanus Robin Pattuju (SRP). Penyidik KPK telah memeriksa Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna, serta dua pihak swasta yakni Radian Azhar dan Syaiful Bahri.  Ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Pemeriksaan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.  "Kamis (6/5) bertempat di Lapas Sukamiskin, Bandung, tim penyidik KPK selesai melakukan pemeriksaan saksi-saksi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (7/5).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/20/04/2021/kpk-usut-pengakuan-wali-kota-cimahi-yang-diperas-rp-1-m-sebelum-ott/">KPK Usut Pengakuan Wali Kota Cimahi yang Diperas Rp 1 M Sebelum OTT</a>  Dari pemeriksaan itu, penyidik KPK mencecar ketiga saksi mengenai dugaan upaya pengurusan perkara Ajay Priatna oleh pihak yang mengaku sebagai penyidik KPK.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan, pihaknya akan terus mendalami setiap informasi mengenai dugaan penerimaan uang oleh tersangka Stepanus Robin Patuju dan pihak-pihak yang mengatasnamakan KPK.  "KPK terus mendalami setiap informasi terkait adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh tersangka SRP (Stepanus Robin Pattuju) maupun pihak-pihak lain yang mengatasnamakan penyidik KPK dengan dalih dapat membantu penyelesaian perkara di KPK," tegas Ali.  Sebab dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, pada Senin (19/4) lalu, Ajay mengaku dimintai uang sebesar Rp 1 miliar oleh oknum yang mengaku dari KPK. Uang itu diperlukan untuk meredam OTT KPK.  Dalam perkara lain, Stepanus yang merupakan penyidik KPK ditetapkan sebagai tersangka karena menerima uang senilai Rp 1,3 miliar. Uang itu diterima Stepanus untuk bisa menghentikan perkara dugaan suap lelang jabatan yang diduga menyeret Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial.  Syahrial memberikan uang itu secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia (RA) teman dari Stepanus. Uang itu baru diserahkan dengan total Rp 1,3 miliar, dengan maksud agar KPK menghentikan perkara dugaan suap lelang jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai.  Stepanus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Periksa Wali Kota Cimahi, KPK Dalami Kasus Dugaan Pengurusan Perkara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, akan mendalami pengakuan terdakwa Wali Kota Cimahi nonaktif, Ajay Muhammad Priatna terkait adanya permintaan uang sebesar Rp 1 miliar. Sebab dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Ajay mengaku diminta uang Rp 1 miliar oleh pihak-pihak yang mengaku KPK.  Ajay terjerat dalam kasus dugaan suap terkait perizinan proyek pembangunan RSU Kasih Bunda. Permintaan uang miliaran rupiah itu dengan maksud agar Ajay tidak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.  "Di persidangan, JPU KPK tentu akan dalami pengakuan terdakwa dimaksud," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (20/4).  Ali meminta masyarakat untuk lebih waspada terhadap pihak-pihak yang mengaku pegawai KPK. Kemudian melakukan pengancaman dan pemerasan.  "Perlu juga kami sampaikan, masyarakat agar mewaspadai apabila ada pihak-pihak tertentu yang mengaku sebagai pegawai KPK dengan segala atribut palsunya dan kemudian melakukan pengancaman atau pemerasan," ujar Ali.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan, oknum yang mengatasnamakan KPK dan mengaku dapat membantu penyelesaikan perkara di KPK dengan meminta sejumlah imbalan sudah sering terjadi.  "Kami memastikan, dalam menjalankan tugas, pegawai KPK dibekali surat tugas, identitas resmi dan tidak meminta fasilitas ataupun imbalan apapun bentuknya kepada pihak yang ditemui," pungkas Ali.  Dalam perkaranya, KPK menjerat Komisaris Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi, Hutama Yonathan dan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/26/03/2021/wali-kota-cimahi-nonaktif-ajay-priatna-segera-duduk-sebagai-terdakwa/?page=all">Wali Kota Cimahi Nonaktif Ajay Priatna Segera Duduk Sebagai Terdakwa</a> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"> <div class="category">KPK menduga, Ajay menerima suap dalam perkara perizinan pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda. Sedangkan Yonathan diduga sebagai pemberi suap. Ajay diduga menerima suap sebesar Rp 1,6 miliar dari kesepakatan awal Rp 3,2 miliar.</div> </div> </div> </div> Ajay disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sedangkan Yonathan dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=66SQxLmg23c

KPK Usut Pengakuan Wali Kota Cimahi yang Diperas Rp 1 M Sebelum OTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-14-at-12.14.10.jpeg" alt="Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay M. Priyatna. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay M. Priyatna. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay M. Priyatna minta jatah dana kepada pemilik Rumah Sakit (RS) Kasih Bunda Hutama Yonathan sebesar Rp 3.297.189.746. Dana  tersebut untuk memuluskan perizinan proyek rumah sakit.  Jaksa Penuntut Umum KPK Budi Nugraha mengatakan, permintaan Ajay itu merupakan 10 persen dari nilai kontrak keseluruhan pembangunan. Permintaan jatah itu disebut sebagai bagian biaya koordinasi terkait perizinan.  ”Bahwa nilai kontrak pembangunan gedung B RSU Kasih Bunda sangat besar. Sehingga, terdakwa minta bagian fee koordinasi terkait perizinan sebesar 10 persen dari nilai kontrak tersebut atau senilai Rp 3.297.189.746,” kata Budi seperti dilansir dari Antara di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/4).  Namun hingga ditangkap KPK dan dinyatakan sebagai tersangka, Ajay didakwa baru menerima suap dengan total Rp 1.661.250.000 dari sejumlah pemberian yang dilakukan secara bertahap. Pemberian itu diduga diterima Ajay dalam rentang waktu Mei hingga November 2020.  ”KPK mendakwa Ajay patut diduga menerima hadiah berupa uang itu, agar tidak mempersulit perizinan pembangunan RS tersebut,” ujar Budi.  Dalam dakwaannya, Budi menjelaskan, Ajay yang terlebih dahulu mencari Hutama Yonathan, setelah mendengar rencana pembangunan di RS Kasih Bunda di Kota Cimahi itu. ”Pada 2018, mengetahui adanya pengajuan izin pembangunan RSU Kasih Bunda, terdakwa meminta temannya, Dominikus Djoni Hendarto, yang merupakan direktur PT Ledino Mandiri Perkasa, untuk menghubungi dan mempertemukannya dengan Hutama Yonathan,” tutur Budi.  Akhirnya Ajay bertemu dengan Hutama pada 2018 di sebuah kafe sekaligus restoran di Jalan Garuda, Kota Bandung. Saat itu Ajay didakwa menyampaikan permintaan atau jatahnya terkait proyek Hutama tersebut.  ”Selain membicarakan terkait pengajuan izin prinsip dan IMB pembangunan RSU Kasih Bunda, terdakwa meminta kepada Hutama agar proyek pekerjaan pembangunan RSU Kasih Bunda dikerjakan pengusaha yang direkomendasikan terdakwa,” papar Budi.  Kasus korupsi suap yang menjerat Ajay itu diancam pidana dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Kemudian didakwa dengan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/nGisoUtjssE

KPK Sebut Wali Kota Cimahi Minta Jatah Rp 3,2 Miliar Perizinan RS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/CIMAHI.jpg" alt="Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna saat keluar gedung KPK. (Sabik)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna saat keluar gedung KPK. (Sabik)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Cimahi nonaktif, Ajay Muhammad Priatna segera diadili dalam kasus dugaan suap terkait perizinan proyek RSU Kasih Bunda, Bandung, Jawa Barat. Tim penyidik melaksanakan tahap dua yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU).  "Kamis (25 Maret 2021) tim penyidik telah melaksanakan tahap dua penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka AJM (Ajay Muhammad Priatna) kepada tim JPU dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan dan atau hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan di Kota Cimahi tahun anggaran 2018-2020," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (26/3).  Ali menyampaikan, pelimpahan berkas ini setelah sebelumnya telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh tim JPU. Kewenangan penahanan Ajay selanjutnya diberikan kepada Jaksa selama 20 hari ke depan.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/02/02/2021/periksa-10-saksi-kpk-dalami-penerimaan-suap-wali-kota-cimahi/">Periksa 10 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Suap Wali Kota Cimahi </a>  "Terhitung sejak 25 Maret 2021 sampai dengan 13 April 2021 yang tempat penitipan penahananannya masih di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat," ucap Ali.  Dalam proses penyidikan ini, KPK sedikitnya telah memeriksa sebanyak 76 saksi. Diantaranya aparatur sipil di Pemkot Cimahi dan dari unsur swasta, yakni para kontraktor yang mengerjakan proyek di Kota Cimahi.  "Dalam waktu 14 hari kerja, tim JPU akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke PN Tipikor. Persidangan diagendakan di PN Tipikor Bandung, Jawa Barat," pungkas Ali.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan Komisaris Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi, Hutama Yonathan dan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna sebagai tersangka. KPK menduga, Ajay menerima suap dalam perkara perizinan pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda. Sedangkan Yonathan diduga sebagai pemberi suap. Ajay diduga menerima suap sebesar Rp 1,6 miliar dari kesepakatan awal Rp 3,2 miliar.  Ajay disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sedangkan Yonathan dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/epJidv5FWYY

Wali Kota Cimahi Nonaktif Ajay Priatna Segera Duduk Sebagai Terdakwa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wali kota cimahi

Berita Terkini