<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/IMG-20230402-WA0003_1-856054595.jpg" alt="Kondisi terkini di Kilang Pertamina di Dumai PT KPI RU II yang mengalami ledakan dan kebakaran pada Sabtu (1/4/2023) malam." width="100%">
<figcaption>Kondisi terkini di Kilang Pertamina di Dumai PT KPI RU II yang mengalami ledakan dan kebakaran pada Sabtu (1/4/2023) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Insiden di Kilang Pertamina Refinery Unit II Dumai membuka kembali persoalan yang juga disorot saat Depo BBM Plumpang, Jakarta Utara, terbakar awal Maret lalu: tak idealnya jarak dengan permukiman. Hanya dipisahkan jalan. Dan, antar keduanya terpisah jarak sekitar 10 meter. Berdasar pantauan Riau Pos di lapangan, dua kelurahan yang terdekat dengan kilang pengolah minyak dan gas untuk kebutuhan Riau dan Sumatera bagian selatan tersebut adalah Kelurahan Tanjung Palas dan Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. Ini tentu sangat riskan jika terjadi sesuatu pada kilang. Dan, itu memang terbukti dalam insiden kali ini. Rumah warga dan fasilitas umum di dua kelurahan tersebut rusak parah buntut ledakan di kilang pada Sabtu (1/4) malam. Di Plumpang, jumlah korban jiwa bahkan mencapai puluhan orang. Karena itu pula, Wali Kota Dumai Paisal mencuatkan usulan relokasi. &rdquo;Kalau memang bisa, Pertamina kami harap merelokasi warga sekitar lokasi. Dan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti warga yang menaruh harga tinggi, akan dibentuk tim pengkajian dan perhitungan,&rdquo; ujarnya di sela mengunjungi warga di kedua kelurahan tadi yang terkena efek insiden di kilang Dumai kemarin (2/4) sebagaimana yang dilansir Riau Pos. Paisal sudah memerintah camat dan lurah di wilayah terdampak untuk mendata warga mereka yang terkena efek ledakan kilang. &rdquo;Data ini harus dituntaskan beberapa hari ke depan agar masyarakat bisa mendapatkan hak atas dampak ledakan,&rdquo; katanya. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR pada 8 Maret lalu, terkait dengan Plumpang, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menjelaskan bahwa warga maupun depo akan direlokasi. Warga yang direlokasi adalah yang berada di daerah buffer zone atau zona penyangga. Sementara, kapasitas Depo Plumpang akan dikurangi dan telah disiapkan lahan Pelindo di Cilincing, Jakarta Utara, untuk depo BBM. Dalam kunjungannya ke Kelurahan Tanjung Palas dan Kelurahan Jaya Mukti, Paisal juga menyerahkan bantuan sembako. Kepada warga, dia menjamin situasi sudah aman. &rdquo;Lokasi yang meledak sudah aman dan sudah mendapatkan penanganan oleh ahlinya. Jadi, masyarakat tak perlu risau lagi,&rdquo; tuturnya. Dia mengungkapkan, warga yang sempat mengungsi juga sudah kembali ke rumah masing-masing. Meski, memang masih ada yang takut dan trauma. Karena itu, dia juga meminta camat, lurah, dan tokoh masyarakat, termasuk perwakilan Pertamina, agar memberikan edukasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan situasi terkini. Senada, Lurah Ketua Tanjung Palas Untung Efendi menyebut situasi saat ini sudah aman terkendali. Warga yang sebelumnya mengungsi juga sudah kembali ke rumah masing-masing. &rdquo;Kami berharap pihak Pertamina RU II Dumai bisa bertanggung jawab penuh akibat peristiwa ledakan yang mengakibatkan banyak rumah warga dan fasilitas umum rusak,&rdquo; tuturnya. (azr/sol/mx12/c14/ttg)

Insiden di Kilang Pertamina Refinery Unit II Dumai membuka kembali persoalan yang juga disorot saat Depo BBM Plumpang terbakar.

Wali Kota Dumai Minta Pertamina Relokasi Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/J68A9750_1602864448031_1-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Dumai, Zulkifli Adna Singkah (ZAS). Orang nomor satu di Kota Dumai, Provinsi Riau itu bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus Kota Dumai dalam APBN-P Tahun 2017- 2018. "Hari ini Selasa, 17 November 2020, KPK melakukan pemanggilan ZAS Wali Kota Dumai periode 2016-2021 sebagai tersangka," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (17/11). Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyatakan, Zulkifli telah hadir memenuhi panggilan KPK. Saat ini, dia tengah menajalani pemeriksaan oleh tim penyidik. "Yang bersangkutan sudah hadir di KPK dan masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik," cetus Ali. Kendati demikian, Ali belum bisa memastikan apakah Zulkifli langsung dilakukan penahanan atau tidak setelah menjalani pemeriksaan di KPK. Perkembangan informasi akan disampaikan lebih lanjut. "Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," pungkas Ali. Jerat hukum terhadap Zulkifli merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada R-APBN Perubahan 2018. Zulkifli diduga memberikan uang senilai Rp 550 Juta kepada Yaya Purnomo selaku pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan guna memuluskan pengurusan dana alokasi khusus bagi Kota Dumai dalam APBN-P 2017 dan APBN 2018. Dia juga disangkakan menerima gratifikasi dari pengusaha yang mengerjakan proyek di Dumai dan tak melaporkannya kepada KPK selama 30 hari kerja. Dalam perkara suap, uang Rp 550 juta diduga dialirkan Zulkifli untuk mengawal proses pengusulan DAK Pemerintah Kota (Pemkot) Dumai. Dalam memuluskannya, terjadi pertemuan antara Zulkifli dan Yaya di sejumlah tempat dan disanggupi oleh Yaya Purnomo dengan fee 2 persen. Hal ini untuk memenuhi fee terkait dengan bantuan pengamanan usulan DAK Kota Dumai tersebut, Zulkifli memerintahkan untuk mengumpulkan uang dari pihak swasta yang menjadi rekanan proyek di Pemkot Dumai. Zuljifli disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b Pasal 13 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan, terkait dugaan gratifikasi, dia disangka melanggar Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=z5UspVNDhHA

Penuhi Panggilan KPK, Wali Kota Dumai Diperiksa Sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-panggil-ulang-wali-kota-dumai_m_231101.jpg" alt="Ilustrasi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Dumai Zulkifli As mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya, lembaga anti-rasuah menjadwalkan pemanggilan ulang. Namun kepastian waktu pemanggilannya belum diketahui. "Dijadwal ulang. Nanti sesuai kebutuhan penyidik," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya, Jumat (27/7). Zulkifli As akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan kasus usulan dana perimbangan keuangan daerah RAPBN-P tahun anggaran 2018. Untuk alasan ketidakhadiran Zulkifli pada pemanggilan pertama, KPK belum mengetahui pasti. Sebab belum ada konfirmasi dari pihak Zulkifli terkait hal tersebut. Dalam kasus ini, KPK resmi menetapkan Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Amin Santoso sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah sembilan pihak yang ditangkap pada Jumat (4/5) lalu, selesai dilakukan pemeriksaan dalam waktu 1 x 24 jam. Selain Amin, penyidik juga menetapkan beberapa tersangka lainnya. Yakni, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Yaya Purnomo, seorang perantara atas nama Eka Kamaluddin, dan seorang kontraktor atas nama Ahmad Ghiast. Wali Kota Dumai akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, dari hasil gelar perkara dapat disimpulkan bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Anggota DPR RI secara bersama-sama terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P TA 2018. Ada dugaan penerimaan total Rp 500 juta, merupakan bagian dari komitmen fee yang dijanjikan pihak kontraktor terkait dua proyek. Penerimaan tersebut merupakan bagian dari 7 persen komitmen fee yang dijanjikan dari 2 proyek di Pemkab Sumedang senilai Rp 25 millar. Amin diduga menerima uang senilai Rp 400 juta dan Eka menerima uang senilai Rp 100 juta dari Ahmad Ghiast di lingkungan Pemkab Sumedang. Ahmad Ghiast merupakan seorang kontraktor di lingkungan Pemkab Sumedang. Kepada AMS, uang Rp 400 juta diberikan secara tunai pada 4 Mei 2018. Lalu, Rp 100 juta duberikan melalui tranfer kepada Eka. "Sumber dana diduga berasal dari para kontraktor di lingkungan Pemkab Sumedang. AG diduga berperan sebagai koordinator dan pengepul dana untuk memenuhi permintaan AMS," terang Saut beberapa waktu lalu. Amin Santono, Yaya Purnomo, dan Eka Kamaluddin dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHP. Sementara sebagai pihak pemberi, Ahmad Ghiast dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK Panggil Ulang Wali Kota Dumai

wali kota dumai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wali kota dumai

Berita Terkini

Wali Kota Dumai Minta Pertamina Relokasi Warga

Penuhi Panggilan KPK, Wali Kota Dumai Diperiksa Sebagai Tersangka

KPK Panggil Ulang Wali Kota Dumai

Download Aplikasi JawaPos.com