<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/kejar-rekor-tarik-tambang.jpg" alt="BERBUNTUT PETAKA: Tarik tambang massal yang dihelat IKA Unhas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, kemarin (18/12) pagi. Kegiatan itu dalam rangkaian pelantikan ketua IKA Unhas Sulsel. (FAJAR)" width="100%">
<figcaption>BERBUNTUT PETAKA: Tarik tambang massal yang dihelat IKA Unhas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, kemarin (18/12) pagi. Kegiatan itu dalam rangkaian pelantikan ketua IKA Unhas Sulsel. (FAJAR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jerit tangis langsung terdengar begitu acara tarik tambang di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, kemarin (18/12) pagi selesai. Masyita, salah seorang peserta, terjatuh dan kepalanya membentur beton pembatas jalan.  Darah pun mengucur. Selain Masyita yang nyawanya tak terselamatkan, tarik tambang yang diadakan Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) Makassar itu juga mengakibatkan 3 korban luka berat dan 10 lainnya luka ringan. Para korban dibawa ke RSUD Labuang Baji, RS Pelamonia, RS Siloam, dan RS Bhayangkara.  Ketua Panitia Tarik Tambang Rahmansyah mengklaim pihaknya telah menyiapkan agenda tersebut dengan matang. Sebelum kegiatan, mereka bahkan melakukan uji coba di lokasi.  Menjelang kejadian, para peserta juga diberi tahu agar tidak memegang tali terlalu cepat. ’’Mungkin yang mengalami kecelakaan hingga meninggal maupun luka-luka itu dalam posisi tidak siap. Tali tiba-tiba terbentang sehingga mereka terkena dan terjatuh,’’ ujarnya, seperti dilansir FAJAR.  Acara itu dimaksudkan untuk mencetak rekor Muri (Museum Rekor Indonesia dan Dunia). Targetnya bisa diikuti 5 ribu peserta. Di lapangan, total ada 4.129 peserta yang menarik tali tambang sepanjang 1.540 meter. Mereka dibagi menjadi dua tim: merah dan putih.  Dengan total massa dan panjang tali lebih dari 1 kilometer itu, panitia memutuskan untuk menggelarnya di jalan raya. Sebab, tidak ada lapangan dengan panjang lebih dari 1 kilometer di Makassar.  Tapi, seperti dilansir FAJAR, dengan dipindahkan ke jalan, faktor berisiko lain muncul. Beton pembatas jalan, misalnya. Selain itu, kondisi jalan masih basah dan licin karena ibu kota Sulawesi Selatan tersebut baru saja diguyur hujan.  Saat akan dimulai, masing-masing sisi diisi lebih dari 2.000 peserta. Muri menargetkan rekor tali terpanjang dan peserta terbanyak. Tim merah mengeluarkan tenaga yang lebih besar ketimbang tim putih. Tim putih kalah. Begitu selesai, diketahui ada sejumlah korban jatuh.  Rahmansyah menyampaikan permohonan maaf atas insiden itu, baik kepada keluarga korban yang meninggal maupun yang mengalami luka. Ketua Harian IKA Unhas Sulsel Harun Ar Rasyid menambahkan, pihaknya sudah mengunjungi rumah duka.  Keluarga korban awalnya kaget dan tidak menerima. Namun, teman-teman dekat almarhum menjelaskan kronologi di lapangan sehingga keluarga bisa menerima kenyataan itu. ’’Kami bertanggung jawab penuh. Insya Allah yang dibutuhkan keluarga almarhumah, kami tanggung jawab penuh,’’ janji Harun.  Intinya, lanjut Harun, kegiatan itu hanya untuk silaturahmi 5.000 orang untuk rekor Muri. ’’Ini bukan bertanding, tapi cara kita berkumpul. Pegang tali hanya dua menit, setelah itu sudah tidak ada aktivitas,’’ paparnya.  Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan ’’Danny’’ Pomanto yang turut menarik tali tambang di tim putih ikut menyampaikan duka mendalam kepada para korban. Ketua IKA Unhas Sulsel itu menjelaskan, antisipasi awal telah dilakukan dengan menempatkan pengawas di beberapa titik di setiap jarak tali.  Polisi masih mendalami tragedi maut dalam upaya pemecahan rekor itu. Olah TKP (tempat kejadian perkara) dilakukan petugas begitu mendapat informasi tentang peserta yang tewas.  Berdasar hasil penyelidikan awal, polisi tidak mengetahui bahwa ada kegiatan besar yang berlangsung di sana. Mereka menganggap hanya car free day (CFD) seperti hari libur biasanya.  Kapolsek Ujung Pandang Kompol Syarifuddin menyebutkan, tidak ada pemberitahuan sebelumnya ke pihak kepolisian. Jadi, dalam kegiatan itu, tidak ada personel kepolisian yang menjaga. ’’Sementara berjalan (pemeriksaan). Kita komunikasi di lapangan, mengumpulkan bahan keterangan, dan siapa saja yang bisa dimintai keterangan,’’ katanya.

Kejar Rekor, Tarik Tambang IKA Unhas Berujung Horor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220315-WA0049-1.jpg" alt="Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lembaga survei dan riset Celebes Research Center (CRC) merilis hasil survei terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma). Berdasar hasil survei tingkat kepuasan masyarakat berada di angka 82 persen.  Peneliti CRC Imam Sayuti mengatakan, hasil survei terhadap 600 responden yang tersebar di 15 kecamatan itu terdistribusi secara merata sesuai dengan jumlah penduduk.  ”Indeks kepuasan kinerja wali kota itu capai 80 persen. Wakil Wali Kota Makassar sebanyak 77 persen dan secara umur Pemerintah Kota Makassar 80 persen. Jika digabungkan, masyarakat yang puas dengan kinerja Danny-Fatma dan jajarannya capai 82 persen,” terang Imam seperti dilansir dari Antara di Makassar.  Imam Sayuti mengatakan, tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan wali kota dan wakil wali kota karena penanganan beberapa permasalahan di Kota Makassar bisa terselesaikan. Bahkan lembaga legislatif juga memperoleh hasil yang cukup baik yakni berada di angka 60 persen, begitu juga dengan lembaga penegak hukum kepolisian yang memperoleh angka 78 persen.  ”Selain kinerja wali kota dan wakil wali kota, masyarakat juga puas dengan kinerja anggota DPRD Makassar serta pihak kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar,” kata Imam.  Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menanggapi angka 82 persen yang menurut dia cukup tinggi untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Wali kota akan mempertahankan angka 82 persen tahun berikutnya meskipun cukup susah.  ”Mempertahankan angka kepuasan itu cukup susah, apalagi menaikkan berat. Yang penting kita kerja saja secara tulus dan profesional, biarkan masyarakat menilai sendiri,” tutur Ramdhan Pomanto.  Dia mengakui pada awal periode pertama menjabat, tingkat survei berada di angka 62 persen kemudian angka tersebut meningkat hingga ke periode keduanya yang mencapai 82 persen. ”Awal periode saya, survei mencapai 62 persen. Meningkat terus sampai sekarang. Ini bukti pentingnya koordinasi sehingga tujuan bisa tercapai dan masyarakat merasakan,” tutur Ramdhan Pomanto.  Dia menyebut, beberapa program yang akan dilaksanakan seperti 5.000 lorong wisata sebagai salah satu program yang dapat menaikkan kepuasan masyarakat. Sebab, dapat membuka lapangan kerja baru.  ”Bayangkan 5.000 lorong wisata. Satu lorong wisata itu kita bisa ciptakan 20 orang jadi kali 5.000 lorong. Insya Allah kami akan realisasikan secepatnya. Pebisnis-pebisnis kecil tumbuh dari lorong,” ucap Wali Kota Ramdhan Pomanto.

Survei CRC Sebut 82 Persen Warga Makassar Puas Kinerja Danny-Fatma

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220315_1710231.jpg" alt="Aksi massa mantan RT/RW tolak kebijakan Wali Kota Makassar. Antara " width="100%">
<figcaption>Aksi massa mantan RT/RW tolak kebijakan Wali Kota Makassar. Antara </figcaption>
</figure>JawaPos.com-Seratusan mantan Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga (RT/RW) menolak kebijakan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Wali kota keluarkan kebijakan pergantian jabatan dengan menunjuk penanggung jawab (PJ) sebagai pengganti jabatan RT/RW setempat.  ”Kami menuntut kejelasan regulasinya dengan menyampaikan aspirasi ini ke dewan agar bisa segera ditindaklanjuti,” tutur juru bicara aksi Junaedi seperti dilansir dari Antara di kantor DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (15/3).  Menurut dia, ada dua tuntutan yang disampaikan dalam aksi itu. Yakni menolak pengangkatan PJ ketua RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Kemudian, mendesak Wali Kota melaksanakan tahap pemilihan sesuai aturan yang berlaku dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan LPM.  Selain itu, diminta segera dilaksanakan pemilihan sesuai aturan dengan waktu 3 kali 24 jam agar tidak terjadi kegaduhan yang selama ini berpolemik di berbagai kecamatan. ”Kami menilai kebijakan itu cacat prosedur hukum. Sebab, pengurusan RT/RW dan LPM berakhir apabila sudah terbentuk kepengurusan baru. Sampai sekarang tidak ada pengurus baru, kalaupun ada PJ kapan dipilih. Ini kan caranya main tunjuk-tunjuk saja,” ucap Junaedi.  Bahkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua RT dan Ketua RW yang dikeluarkan pada 1 Maret 2022, menurut dia, bertentangan dengan perda. Padahal, perwali merupakan turunan dari perda.  Saat ini ada 5.975 ketua RT/RW yang digantikan dengan PJ untuk mengisi kekosongan jabatan. Sehingga, diduga ada unsur diskriminatif penunjukan PJ ketua RT/RW dari dampak dukungan politik pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2020.  Ketua RT/RW di Makassar diberikan gaji Rp 1 jutaan per orang dan diterima per tiga bulan berlaku pada 1 Oktober 2020. Dasarnya mengacu pada Perwali Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penetapan Insentif RT/RW Kota Makassar yang dianggarkan dari APBD.  Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto merespons penolakan pengangkatan ribuan PJ ketua RT/RW. Kebijakan itu diambil, kata pria yang akrab disapa Danny Pomanto hanya untuk mengisi kekosongan jabatan di tingkat level paling bawah sampai masa jabatan habis.  ”Tidak ada alasan ribut-ribut. Ada juga kirim pesan ke saya kenapa diganti, tidak diganti, tapi memang masa jabatan sudah berakhir. Wali kota saja diganti. Pengangkatan (PJ) itu hanya sementara waktu,” terang Ramdhan Pomanto.

Seratusan Mantan Ketua RT/RW Tolak Kebijakan Wali Kota Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG_20210317_125838_252_1_800x612.jpg" alt="Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Muh Hasanuddin/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Muh Hasanuddin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto melalui kuasa hukumnya melaporkan seorang pengunjuk rasa berinisial AM ke polisi. Laporan itu karena wali kota merasa dirugikan dengan fitnah keterlibatan dalam pidana korupsi.  ’’Unjuk rasa itu adalah bagian dari hak rakyat menyampaikan aspirasi. Tapi kalau menuduh tanpa bukti, itu fitnah namanya,’’ ujar Moh Ramdhan Pomanto seperti dilansir dari Antara di Makassar, Rabu (15/9).  Unjuk rasa sejumlah mahasiswa di kantor kejaksaan beberapa waktu lalu itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek PDAM Makassar dengan nilai Rp 31 miliar.  Wali kota menyatakan, setiap warga punya hak untuk menyampaikan pendapat termasuk dalam berunjuk rasa. Namun dengan menyebut nama dan jabatan dia terlibat dalam pusaran korupsi, tanpa ada pembuktian disebutnya sebagai fitnah serta pencemaran nama baik.  ’’Langsung menuduh, sebut nama dan menuduh. Wali Kota Ramdhan Pomanto terlibat korupsi, itu kan fitnah,’’ tutur Ramdhan Pomanto.  Menurut dia, semua tudingan itu tidak mendasar. Pelaporan dilakukan agar mereka dapat membuktikan apa yang telah dituduhkan.  ’’Jelas sekali dia bilang menuduh dan terlibat, ini kan kelihatan tendensius dan ada yang suruh. Kita hargai itu pendapat, tapi buktikan secara hukum,’’ ujar Ramdhan Pomanto.  Benny Iskandar, kuasa hukum Wali Kota Makassar, mengatakan, laporan dilakukan di Polrestabes Makassar. Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hingga pencemaran nama baik.  Dia mengatakan, terlapor AM secara terang-terangan menyebut Ramdhan Pomanto terlibat dalam dugaan korupsi pada proyek PDAM Makassar.  ’’Jadi kronologinya itu ketika dilakukan aksi oleh AM, dalam orasi dan dalam rilis yang disebarkan ke media. Dia itu sudah menuding dan menyebut nama klien saya, Bapak Mohammad Ramdhan Pomanto yang juga Wali Kota Makassar yang menyatakan diduga terlibat,’’ ujar Benny.

Wali Kota Makassar Laporkan Pengunjuk Rasa ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-26-at-16.54.13.jpeg" alt="Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Muh Hasanuddin/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Muh Hasanuddin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengingatkan kepada oknum kepala dinas yang menguasai kendaraan dinas (randis) sebanyak 10 unit untuk segera mengembalikan . Sebab, hal itu rentan bermasalah secara hukum.  ”Saya dapat laporan, ada kepala dinas yang menguasai 10 kendaraan dinas. Kaget saya, itu mau diapakan semua,” ujar Moh Ramdhan Pomanto seperti dilansir dari Antara di Makassar, Jumat (26/3).  Penggunaan kendaraan dinas bagi para pejabat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman  Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri itu membagi kendaraan dinas dalam tiga kategori. Yakni kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan seperti gubernur, wakil gubernur, bupati atau wali kota, wakil bupati/wakil wali kota, dan sekretaris daerah.  Selain itu, kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran dan kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.  Ramdhan Pomanto mengakui, pihaknya sudah bersurat kepada kepala dinas tersebut untuk segera mengembalikan kendaraan dinas itu dan menggunakan seperlu saja untuk membantu tugas dan pekerjaan.  ”Sudah disurati, supaya kembalikan itu. Saya belum cek apakah sudah dikembalikan sebagian atau bagaimana. Yang saya ketahui, penguasaan ini terjadi setelah periode pertama saya berakhir dan tidak ada yang seperti di masa saya dulu,” ujar Ramdhan Pomanto tanpa menyebut identitas kepala dinas dimaksud.  Sebelumnya, tercatat ada 338 kendaraan dinas Pemerintah Kota Makassar yang masih dikuasai pihak ketiga.  ”Kita akan terus melakukan penertiban karena masih ada beberapa kendaraan kita yang di luar dari tugas fungsinya, artinya dikuasai pihak lain,” kata Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rachmat Azis.  Dia mengatakan, berdasar catatan dari pihaknya, saat ini ada 301 unit kendaraan dinas khusus roda empat dari Pemerintah Kota Makassar yang akan diperiksa.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/4QRwel8ejIQ

Wali Kota Makassar Minta Kadis yang Kuasai 10 Randis Segera Kembalikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG_20210311_215400.jpg" alt="Sejumlah bocah bermain air di lokasi banjir dan pengungsian, Masjid Al Musttaqin, Blok 8 Perumnas Antang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (11/3). Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah bocah bermain air di lokasi banjir dan pengungsian, Masjid Al Musttaqin, Blok 8 Perumnas Antang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (11/3). Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berjanji segera menyelesaikan persoalan banjir musiman yang melanda sejumlah kecamatan saat puncak musim hujan. Termasuk berkoordinasi dengan pihak terkait untuk bersama-sama memecahkan masalah banjir tersebut.  ”Saya sudah mengidentifikasi masalahnya mengapa selalu terjadi banjir terutama di Kodam III dan Perumnas Antang. Ada sumbatan,” ungkap Ramdhan seperti dilansir dari Antara di Makassar, Kamis (11/3).  Menurut dia, dari peninjauan di Paccerakang, Perumahan Kodam III, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, merupakan salah satu wilayah menjadi langganan banjir. Penyebab utama genangan air tersebut karena ada pendangkalan anak sungai Biring Je'ne.  ”Jadi bila debit air meningkat akan meluap. Dampaknya, buangan air yang seharusnya mengarah ke Sungai Tallo, tidak bisa tembus keluar, sehingga masuk permukiman warga,” ujar Ramdhan Pomanto.  Untuk masalah di wilayah Paccerakang, kata dia, dari pantau satelit terlihat di ponselnya pergerakan arus air di anak Sungai Biring Je'ne tidak maksimal. Diperlukan pengerukan sedimen karena sudah mengalami pendangkalan. Padahal, muara airnya berasal dari Kabupaten Maros menuju Sungai Tallo.  ”Saya segera berkoordinasi dengan Balai Pompengan untuk membuat usaha darurat mengali anak sungai itu. Pemkot punya tiga ekskavator apung dan akan kita gunakan mengeruk setelah debit airnya surut,” papar Ramdhan Pomanto.  Sedangkan untuk masalah banjir musiman di Perumnas Antang, di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, kata Ramdhan Pomanto, sudah teridentifikasi masalahnya.  ”Ada pelambatan laju aliran air untuk keluar ke Sungai Tallo. Air ini berasal dari luapan anak Sungai Jeneberang, tidak bisa keluar akhirnya meluber ke rumah warga. Segera kita koordinasikan dengan Balai Pompengan Jeneberang untuk mengatasi masalah ini,” kata Ramdhan Pomanto.  Wali Kota Makassar yang kembali terpilih itu mengungkapkan, masalah lain penyebab banjir karena pihak pengembang perumahan tidak memikirkan dampak yang terjadi bila menutup jalur air. Sehingga, air terkumpul mengakibatkan genangan besar.  ”Segera saya koordinasikan dengan pihak pengembang perumahan agar membuat jalur aliran air termasuk meluruskan alirannya agar terbuang ke Sungai Tallo. Saya paham betul tentang perencanaan dan konstruksi,” kata Ramdhan Pomanto.  Ditanyakan apa langkah tegas Pemkot Makassar berkaitan dengan perilaku pengembang perumahan tidak mematuhi aturan, kata dia, perizinannya akan dievaluasi. ”Hal seperti inilah selalu menjadi persoalan. Kita merisetting pemerintahan, izinnya akan dievaluasi, kalau tidak sesuai perencanaan kita tidak beri izin,” ujar Ramdhan Pomanto.  Dia menambahkan, persoalan kota lainnya adalah sering terjadi genangan di jalan raya. Menurut wali kota, hal itu karena drainase tidak bersambung dengan baik antara satu dengan lainnya, ditambah penyumbatan sampah serta sedimen membuat air meluber ke jalan dan rumah warga.  Data BPBD Kota Makassar, tercatat ada lima kecamatan masuk daerah rawan banjir. Yakni di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Rappocini, Manggala, Tallo, dan Tamalate. Namun, paling parah selalu terjadi di dua kecamatan yakni Kecamatan Biringkanaya dan Manggala.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gL_WSlD8VC8

Wali Kota Makassar Janji Pecahkan Masalah Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/2021-03-03_09.25.00.jpg" alt="Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Muh Hasanuddin/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Muh Hasanuddin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, anggaran daerahnya dipangkas sebesar Rp 40 miliar akibat tidak dicairkannya dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk pengusaha hotel dan restoran di Makassar.  ”Kami sangat sayangkan karena tidak dicairkan pada tahun lalu. Akibatnya, anggaran kita dipotong Rp 40 miliar,” ujar Ramdhan Pomanto seperti dilansir dari Antara di Makassar, Rabu (3/3).  Suntikan dana hibah Kemenparekraf yang dikhususkan untuk pengusaha hotel dan restoran di Makassar itu, kata dia, seharusnya bisa dikebut di 2020. Sebab, database tempat usahanya cukup lengkap.  Dia mengatakan, anggaran daerah yang dipotong sebesar Rp 40 miliar itu dinilai sangat besar di tengah banyaknya program prioritas yang akan dilaksanakan khususnya penanganan Covid-19. Apalagi, dana hibah itu bagian dari upaya pemerintah pusat dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam bentuk subsidi kepada pelaku usaha agar para karyawannya tidak banyak yang dirumahkan.  ”Apapun kebijakan pemerintah pusat itu adalah untuk kebaikan semua pihak. Tapi sudahlah, semua telah berlalu dan kami tidak bisa berbuat banyak pada tahun-tahun sebelumnya karena bukan kami yang menjalankan pemerintahan,” tutur Ramdhan Pomanto.  Dia mengungkapkan dana hibah yang digelontorkan Kemenparekraf untuk pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak Covid-19 senilai Rp 24,4 miliar yang diperuntukkan bagi pelaku usaha pariwisata hotel dan restoran di Kota Makassar, mengendap di kas daerah karena hendak dialihkan ke proyek infrastruktur pada masa jabatan pejabat wali kota sebelumnya.  ”Kalau masalahnya tidak ada. Bahkan dana itu sudah ada di kas daerah. Tentu tidak bisa dicairkan kalau tidak sesuai juknis (petunjuk teknis), maunya (Pj wali kota) dulu itu dialihkan ke infrastruktur, tapi kan harus ikut juknis jadi tidak bisa cair,” ucap Ramdhan Pomanto.  Ketua Komisi B DPRD Makassar William Laurin juga mengaku sangat menyayangkan lambannya proses administrasi dari dinas terkait sehingga anggaran tidak kunjung cair hingga berakhirnya tahun 2020.  ”Yang pasti kami sangat sayangkan itu dan Makassar adalah satu-satunya kota di Indonesia yang tidak cair dana hibahnya. Ini adalah preseden buruk, tetapi kami di DPRD akan terus men-support agar dana hibah bisa kembali dicairkan pada 2021,” kata William.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/PCEm8737FrY

Dana Pemkot Makassar Dipotong Rp 40 Miliar Tak Cairkan Hibah Parekraf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Screenshot_20210226-171318_1_800x590.jpg" alt="Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi menyampaikan pidato usai diambil sumpah jabatan di Makassar, Jumat (26/2). Muh Hasanuddin/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi menyampaikan pidato usai diambil sumpah jabatan di Makassar, Jumat (26/2). Muh Hasanuddin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi menyatakan telah menyiapkan program Makassar Recovery untuk menangani pandemi Covid-19.  Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto seperti dilansir dari Antara di Makassar mengatakan, program Makassar Recovery salah satu dari visi misinya saat kampanye.  ”Sekarang masih pandemi, kita tidak tahu kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir dan di mana puncaknya. Tapi kami sangat yakin, program Makassar Recovery akan mampu mengentaskan Covid-19 di Makassar,” ujar Ramdhan Pomanto saat pidato dalam Rapat Paripurna DPRD Makassar usai diambil sumpah jabatan pada Jumat (26/2).  Dia menjelaskan, arti atau makna dari kata recovery adalah pulih, sehat, dan selamat. Program itu menganut sistem kegiatan yaitu, imunitas kesehatan, adaptasi, dan pemulihan ekonomi.  Ramdhan Pomanto mengatakan, dalam menjalankan program itu, pihaknya kembali memaksimalkan layanan publik yang dikelola secara sombere and smart city.  Sombere menurut dia, merupakan salah satu kearifan lokal suku Bugis-Makassar yang berarti ramah dan peduli. Dia memastikan program yang digagasnya itu bersama tim ahli dan praktisi dari berbagai perguruan tinggi serta menggandeng peneliti Universitas Gajah Mada (UGM) melalui terobosan GeNose tersebut akan diluncurkan dalam waktu dekat.  ”Nanti disiarkan langsung melalui media televisi maupun dalam jaringan (daring). Setelah pengumuman oleh KPU, langsung kami bekerja melakukan penelitian, pengkajian, dan menggandeng banyak pihak termasuk GeNose dan memesan alat serta kantongnya untuk disebar ke masyarakat,” terang Ramdhan Pomanto.  Dalam menyukseskan program itu, pihaknya juga akan menurunkan 10 ribu relawan, 5.000 tenaga medis, 306 dokter, dan sekitar 300 manajemen kelurahan serta kecamatan akan turun serentak melakukan pengecekan warga.  "Setelah GeNose yang kami pesan datang itu akan melengkapi program kita. Kita juga sudah melakukan pertemuan dengan pihak GeNose dan menggandengnya dalam pengentasan Covid-19,” ucap Ramdhan Pomanto.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=H5J9-q7CQ3E

Pemkot Siapkan Program Makassar Recovery Tangani Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210224-WA0011.jpg" alt="Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih di Makassar, Rabu, (24/2). Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih di Makassar, Rabu, (24/2). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah membuktikan jika dirinya tidak ada masalah dengan Wali Kota Makassar terpilih Moh Ramdhan Pomanto. Nurdin Abdullah mengatakan itu saat menerima kunjungan dan silaturahmi Ramdhan Pomanto di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, di Makassar, Rabu (24/2).  Dia menilai, pertemuan itu memiliki makna bahwa hubungan yang terjalin antara gubernur dengan wali kota terpilih selama ini tetap harmonis.  ”Saya kira hari ini (24/2) kita patut bersyukur bahwa sudah terjawab kepada masyarakat. Gubernur dengan wali kota terpilih itu tidak ada masalah,” ucap Nurdin seperti dilansir dari Antara Rabu (24/2).  Menurut dia sosok Ramdhan Pomanto telah banyak memberikan kontribusi di Sulsel. Merancang pembangunan di Sulsel dan kabupaten/kota lainnya. Harapan dan titipan diberikan kepada wali kota terpilih untuk membangun Kota Makassar.  ”Saya titip Makassar. Karena Makassar ini adalah etalase Sulsel bahkan Indonesia Timur. Pemerintah Provinsi siap bersinergi, tentu tanggung jawab kita bersama Kota Makassar ini,” tutur Nurdin.  Pemprov dan pemkot, lanjut Nurdin, akan membangun team work yang kuat untuk terus mendorong percepatan pembangunan di Kota Makassar. Pertemuan awal itu, sebagai tanda kolaborasi yang baik ke depan. Serta sebagai momen yang tepat untuk bertemu menjelang pelantikan.  ”Kita bicara dari hati ke hati. Apa yang bisa kita support tentu kita juga harus mendengar dari wali kota terpilih maupun dari wakil wali kota,” ujar Nurdin.  Tidak ketinggalan, Nurdin memuji Fatmawati sebagai pendamping Moh Ramdhan Pomanto. Dengan pengalaman yang dimiliki menjadi kombinasi kepemimpinan yang baik. ”Ibu wakil wali kota juga punya pengalaman yang luar biasa. Saya kira ini kombinasi yang sangat bagus,” sebut Nurdin.  Sementara itu, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan meminta izin dan dukungan dari gubernur. Demikian juga laporan program-program yang akan dijalankan diluncurkan termasuk memperkuat program-program yang sudah ada, seperti penanganan Covid-19.  ”Saya kira dengan Pak Gub, bukan orang baru saling kenal. Saya sudah kenal sejak lama. Jadi saya kira tidak terlalu sulit. Apalagi ada sosok perempuan. Jadi lengkap kami,” tutur Moh Ramdhan Pomanto.  Kabar soal hubungan gubernur atau dalam hal ini Penjabat Wali Kota Rudy Djamaluddin yang ditunjuk Gubernur dengan Ramdhan Pomanto sempat mencuat beberapa waktu lalu. Di antaranya sulit bertemu dan koordinasi mengenai sejumlah hal. Mulai pengumpulan ASN, pembentukan tim transisi, hingga yang terbaru mengenai lelang jabatan di lingkup Pemkot Makassar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/eXlk9vWVrBI

Gubernur Buktikan Tak Ada Masalah dengan Wali Kota Makassar Terpilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wni-ditusuk-oleh-orang-tak-dikenal-di-jepang_m_.jpg" alt="Seorang WNI menjadi korban penusukan oleh orang tidak dikenal di Sano, Prefektur Tochigi, Jepang, pada Minggu (17/3). Penusukan terhadap WNI bernama Tri Eko Muzakir Rahman asal Cilacap tersebut terjadi sekitar pukul 12.00" width="100%">
<figcaption>Seorang WNI menjadi korban penusukan oleh orang tidak dikenal di Sano, Prefektur Tochigi, Jepang, pada Minggu (17/3). Penusukan terhadap WNI bernama Tri Eko Muzakir Rahman asal Cilacap tersebut terjadi sekitar pukul 12.00</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Haris membenarkan adanya insiden penikaman yang menimpa seorang berinisial MM, 48. MM adalah salah satu pendukung pasangan calon (paslon) Wali Kota Makassar.  "Ya benar, demikian informasi awal yang kami terima," ujar Haris saat dikonfirmasi di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (8/11).  Peristiwa tersebut berlangsung pada Sabtu (7/11) di sekitar lokasi studio salah satu televisi swasta di Palmerah, Jakarta Pusat.  Kendati demikian, Haris belum dapat memastikan paslon Wali Kota Makassa mana yang didukung oleh MM. MM saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.  Haris mengatakan, pihaknya tengah memeriksa kamera pengintai CCTV dan saksi yang saat itu berada di lokasi penikaman. "Masih fokus dalam pengembangan dan menganalisis CCTV serta mencari tahu saksi-saksi seputar TKP (tempat kejadian perkara)," kata dia.  Untuk diketahui, terdapat empat paslon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Mereka adalah pasangan nomor urut 1 Moh. Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi (Adama), nomor urut 2 Munafri Arifuddin dan Abd. Rahman Bando (Appi-Rahman), nomor urut 3 Syamsu Rizal dan Fadli Ananda (Dilan) serta nomor urut 4 Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH (Imun).

Polisi Benarkan Penikaman Pendukung Paslon Wali Kota Makassar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wali kota makassar

Berita Terkini