<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/benyamin-davnie2-3276484229.jpg" alt="Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. (Muhtamimah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. (Muhtamimah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kasus dugaan kekerasan verbal yang menyeret seorang guru bernama Christiana Budiyati atau Bu Guru Budi, turut mendapat atensi dari Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie. Dia mendorong agar persoalan tersebut bisa diselesaikan lewat musyawarah. Saat dikonfirmasi oleh awak media pada Jumat (301/), Benyamin menyampaikan bahwa dirinya turut prihatin ketika mendapat informasi mengenai kasus yang terjadi di wilayah Tangsel tersebut. Menurut dia, masalah itu bisa diselesaikan di luar mekanisme hukum. &rdquo;Saya prihatin dengan kejadian tersebut dan harapan saya semoga bisa ditempuh melalui musyawarah saja,&rdquo; kata dia. Kini Polres Tangsel tengah memproses hukum kasus tersebut. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, kasus itu bermula pada Agustus 2025. Berdasar pendalaman yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian, masalah muncul saat proses belajar-mengajar sedang berlangsung di dalam kelas. Kala itu Bu Guru Budi menasihati siswa di depan kelas. Pada momen tersebut ada pernyataan yang dinilai tidak pantas. Karena itu, Bu Guru Budi dilaporkan oleh orang tua siswa kepada pihak kepolisian. Meski sempat berlangsung ikhtiar mediasi, tidak tercapai kesepakatan. &rdquo;Sehingga bulan Desember 2025, laporan ke Polres Tangerang Selatan ditindaklanjuti,&rdquo; ungkap dia pada Rabu (28/1). Rabu pekan ini kembali dilakukan mediasi bersama kedua belah pihak untuk mengambil langkah damai melalui mekanisme restorative justice atas laporan dengan Pasal 80 Undang-Undang (UU) Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut. Kapolres Tangsel AKBP Boy Jumalolo menyampaikan bahwa pihaknya sudah berusaha menengahi persoalan yang melibatkan seorang guru bernama Christiana Budiyati atau Bu Guru Budi. Dalam mediasi itu, dia sudah menekankan agar pelapor dan terlapor menurunkan ego demi masa depan anak. Namun demikian, harapan mediasi itu menghasilkan solusi penyelesaian secara damai tidak terlaksana. Pelapor belum bersedia mencabut laporannya meski Bu Guru Budi sudah menyampaikan permintaan maaf atas perkataan yang dia sampaikan kepada siswa yang tidak lain adalah anak pelapor. &rdquo;Pelapor mau gunakan hak jawab di media (alasan tidak mencabut laporan),&rdquo; ungkap Boy saat dikonfirmasi pada Kamis (29/1). Berdasar hasil mediasi yang difasilitasi secara langsung oleh Boy, terlapor sudah menyampaikan permintaan maaf kepada anak dan orang tua bila perkataannya menimbulkan kesedihan dan kekecewaan. Namun, dia menekankan niatnya untuk kebaikan anak. Selain itu, pelapor memutuskan untuk tetap melanjutkan laporan polisi di Polres Tangsel. Meski begitu, pelapor masih membuka ruang mediasi atau ditempuhnya mekanisme restorative justice di kemudian hari. Sehingga masih terbuka peluang masalah itu diselesaikan di luar mekanisme peradilan. &nbsp;

Kasus dugaan kekerasan verbal yang menyeret seorang guru bernama Christiana Budiyati atau Bu Guru Budi turut mendapat atensi dari Walkot

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie Dorong Penyelesaian Masalah Bu Guru Budi Lewat Musyawarah 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/davnie-2811013692.jpg" alt="Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. (Muhtamimah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. (Muhtamimah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi pelecehan seksual siswa oleh guru kembali terjadi. Kali ini menimpa para pelajar salah satu SD di kawasan Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel). Atas kasus tersebut, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengecam tindakan pelaku dan mendorong agar aparat penegak hukum memberikan sanksi tegas. Menurut Benyamin, tindakan tersebut sama saja dengan pengkhianatan terhadap dunia pendidikan. Sebagai orang nomor satu di Tangsel, dia tidak bisa mentoleransi perbuatan pelaku. Dia memastikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel mengambil langkah tegas dan tanpa kompromi. Selain mendorong proses hukum pidana, sanksi administratif berat dipastikan akan dijatuhkan kepada pelaku. &rdquo;Saya mengutuk keras tindakan itu, itu adalah perbuatan yang sangat keji dilakukan di lingkungan pendidikan,&rdquo; kata dia pada Selasa (20/1). Benyamin menyatakan bahwa dirinya sudah menginstruksikan kepada jajaran Pemkot Tangsel untuk memberikan sanksi yang paling tegas sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Tidak hanya itu, dia menjamin pelaku tidak lagi memiliki tempat di lingkungan sekolah. Dia tidak ingin peristiwa serupa terjadi lagi dan siswa di Tangsel menjadi korban. Untuk proses hukum, dia menyerahkan kepada polisi. &rdquo;Kami serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Saya minta kasus ini diproses seadil-adilnya. Kami akan kawal sampai tuntas agar para korban mendapatkan keadilan yang layak,&rdquo; ujarnya. Tidak berhenti sampai di situ, Benyamin juga mengeluarkan instruksi khusus kepada jajaran Dinas Pendidikan Tangsel. Dia meminta dinas pendidikan segera melakukan langkah preventif dan melaksanakan evaluasi menyeluruh. Benyamin tidak ingin ada ruang gelap di sekolah yang luput dari pengawasan. Sehingga dinilai perlu evaluasi total. &rdquo;Saya instruksikan kepala dinas pendidikan segera mengaudit sistem pengawasan di seluruh sekolah. Pastikan setiap sudut sekolah terpantau dan tidak ada celah bagi oknum untuk melakukan tindakan menyimpang,&rdquo; kata dia. Lebih lanjut, Benyamin meminta evaluasi dilakukan secara berkala. Khususnya pada rekam jejak dan perilaku tenaga pendidik di Tangsel. Selain pengawasan fisik, dia juga meminta Dinas Pendidikan Tangsel memperkuat pembekalan moral dan integritas seluruh guru. Menurut dia, guru tidak hanya bertugas mendidik, melainkan harus memberikan perlindungan kepada siswa. &rdquo;Saya tidak mau lagi mendengar ada laporan terlambat atau ditutup-tutupi. Jika ada indikasi, langsung tindak dan laporkan,&rdquo; imbuhnya. Benyamin juga memastikan, negara hadir untuk memulihkan kondisi psikis para siswa yang terdampak melalui pendampingan intensif dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Tangsel. Dia menyatakan bahwa fokus instansinya adalah masa depan anak-anak tersebut. Untuk itu, UPTD PPA Tangsel akan memberikan pendampingan secara berkala. &rdquo;Termasuk mengawal proses hukum agar anak-anak tetap merasa terlindungi selama proses ini berjalan,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie kecam pelaku pelecehan seksual siswa SD di Serpong dan minta aparat hukum beri sanksi tegas.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie Kecam Pelaku Pelecehan Seksual Siswa SD di Serpong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/11/tpaaaa-6108267.jpg" alt="DLH Tangsel masih terus mengupayakan perbaikan dan penyelesaian masalah di TPA Cipeucang yang terus disorot oleh warga. (tangerangselatankota.go.id)" width="100%">
<figcaption>DLH Tangsel masih terus mengupayakan perbaikan dan penyelesaian masalah di TPA Cipeucang yang terus disorot oleh warga. (tangerangselatankota.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menyadari persoalan sampah di wilayahnya sudah menjadi krisis. Namun, dia tegas menyebutkan bahwa saat ini Pemkot Tangsel tengah mengupayakan solusi jangka panjang dalam tata kelola sampah. Yakni dengan meninggalkan cara-cara lama ke pengolahan sampah modern, Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Benyamin mengungkapkan bahwa kendala pengangkutan sampah yang saat ini terjadi di sejumlah wilayah merupakan dampak langkah korektif pemerintah. Dia menyatakan, Pemkot Tangsel tengah melakukan transisi besar-besaran dari pola pembuangan sampah konvensional menuju sistem pengolahan sampah modern berbasis teknologi. Sebagai kepala daerah, Benyamin sadar betul ada ketidaknyamanan yang dialami warga Tangsel akibat tumpukan sampah di beberapa titik. Namun demikian, dia menyatakan, saat ini Pemkot Tangsel tidak ingin memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain. Karena itu, pihaknya berusaha memutus rantai persoalan sampah tersebut dari akarnya. &rdquo;Saya merasakan betul kegelisahan warga. Bau yang tidak sedap dan pemandangan tumpukan sampah itu adalah beban moral bagi saya. Namun, kita harus berani mengambil langkah jujur bahwa TPA Cipeucang sudah tidak mampu lagi menampung beban dengan cara lama. Memaksakan pembuangan di sana justru akan menciptakan bencana lingkungan yang lebih besar bagi anak cucu kita,&rdquo; kata dia dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Sabtu (27/12). Menurut Benyamin, proyek PSEL adalah solusi jangka panjang. Dia menyampaikan bahwa proyek tersebut sudah melalui tahap lelang yang ketat dan kini berada pada fase krusial sebelum konstruksi dimulai. Dia menegaskan, proyek tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional untuk mengatasi persoalan darurat sampah perkotaan. &rdquo;PSEL nantinya akan memiliki kapasitas olah yang sangat masif, mencapai 1.000 ton hingga 1.100 ton sampah per hari. Angka itu setara dengan seluruh timbulan sampah yang dihasilkan warga Tangsel setiap harinya,&rdquo; jelas dia. Benyamin menambahkan bahwa PSEL itu dilengkapi teknologi thermal dengan standar emisi sangat ketat. Dia memastikan nantinya seluruh sampah akan habis dibakar dan dikonversi menjadi energi listrik, bukan lagi ditumpuk sampai menjadi gunungan sampah. Sistem itu diyakini mampu mereduksi volume sampah sampai 90 persen, sehingga residu yang dihasilkan sangat minimal. &rdquo;Ini adalah jawaban atas keterbatasan lahan kita yang semakin padat demi mencapai target zero landfill,&rdquo; imbuhnya. Sambil menunggu proyek PSEL berproses hingga beroperasi secara permanen, Pemkot Tangsel menjalankan strategi berlapis untuk mengurai kemacetan sampah di lingkungan warga. Diantaranya dengan melakukan pengangkutan prioritas menggunakan armada tambahan dari titik-titik pemukiman padat penduduk dan fasilitas umum. Tujuannya agar estetika kota tetap terjaga. Kemudian, Pemkot Tangsel melanjutkan koordinasi pembuangan sampah sementara ke daerah mitra, seperti TPA Cilowong di Serang. Tujuannya untuk mengurangi beban berat di TPA Cipeucang. Sementara di level akar rumput, pemerintah mengaktivasi kembali lebih dari 36 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di setiap kelurahan. &rdquo;Aspek kesehatan warga tetap nomor satu. Saya memerintahkan penyemprotan desinfektan dan cairan pengurai bau secara rutin di titik-titik tumpukan sampah yang belum terangkut untuk meminimalisir dampak sanitasi,&rdquo; jelasnya. Dalam keterangan yang sama, Benyamin mengajak warga dan masyarakat untuk terlibat dalam perubahan besar yang tengah dilakukan oleh Pemkot Tangsel. Dia yakin dan percaya, sentuhan tangan warga dalam memilah sampah dari sumbernya adalah bagian dari solusi yang paling efektif. Dia menyatakan, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dan membutuhkan peran warga. &rdquo;Saya memohon kepada warga, mari kita mulai memilah sampah organik dan anorganik dari dapur kita masing-masing. Transisi ini memang berat, tapi ini adalah jalan menuju Tangerang Selatan yang lebih hijau dan bersih. Ini adalah warisan kita untuk masa depan anak cucu kelak,&rdquo; tandasnya. Benyamin pun menegaskan bahwa langkah pembatasan di TPA Cipeucang saat ini adalah bagian dari tanggung jawab lingkungan untuk menghindari longsoran sampah ke aliran sungai. Dia menyampaikan, transisi dari cara-cara pengelolaan sampah lama menuju PSEL adalah jalan keluar yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh warga Tangsel. &nbsp;

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie angkat bicara soal krisis sampah. Proyek PSEL jadi solusi jangka panjang atasi masalah sampah

Krisis Sampah di Tangsel, Walkot Benyamin Davnie Sebut PSEL Sebagai Solusi Jangka Panjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/benyamin-davnie2-3276484229.jpg" alt="Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. (Muhtamimah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. (Muhtamimah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jagat maya Kembali dihebohkan dengan foto mobil tesla yang berplat merah. Mobil itu diduga mobil dinas di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan penelusuran JawaPos.com dari situs infopkb.bantenprov.go.id, mobil Tesla dengan nomor polisi B 1002 WQE itu memang berplat merah. Berarti mobil itu benar mobil dinas dan bukan plat palsu. Wali Kota Tangsel, Benyamin Davie membantah kalau kendaraan itu milik pejabat kota Tangsel. "Bukan," kata Benyamin lewat pesan WhatsApp yang diterima JawaPos.com, Senin (24/11). Benyamin juga membantah kalau Pemkot Tangsel memiliki kendaraan listrik Tesla. "Pemkot gak punya mobdin Tesla," tegasnya. Diketahui, saat itu mobil dengan nomor polisi B 1002 WQE melintas di sekitaran Pondok Cabe, Tangsel. Dalam akun unggahan akun X @ghozyulhaq yang memperlihatkan mobil dinas berpelat merah memakai Tesla. Dia mempertanyakan kendaraan itu milik instansi apa. &ldquo;Instansi mana yang ngasih mobil dinas pejabatnya Tesla?,&rdquo; tulisnya dikutip JawaPos.com, Senin (24/11). Diketahui, kendaraan yang viral itu merupakan Tesla Model S dengan harga diperkirakan mencapai Rp 1,5 hingga Rp 2,7 miliar. Banyak reaksi netizen yang mempertanyakan kendaraan listrik itu. "Pejabat tangsel pake tesla, jalanan pada bolong2 si surya insomnia yg nambalin," tulis @lita.lita06. &nbsp;

Benyamin bantah kalau Pemkot Tangsel memiliki kendaraan listrik Tesla. Padahal dari data  infopkb.bantenprov.go.id, mobil itu berplat merah.

Cek Fakta Mobil Tesla Viral Benar Berpelat Merah, tapi Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie Membantah: Pemkot Gak Punya Mobdin Tesla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/TOtw79XBZTVcF91ArkOXe5HAwP0FUIZPDcHmRmPw-1-2020315927.jpg" alt="Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. (Muhtamimah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. (Muhtamimah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie turun tangan menolak rencana penutupan Jalan Raya Serpong - Parung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dia bahkan telah mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Banten Andra Soni dan Kepala BRIN pada 2 Oktober 2025 lalu. Benyamin menyebut, hasil penelusuran Pemkot Tangsel menunjukkan bahwa jalan yang membelah kawasan BRIN itu masih berstatus jalan provinsi. Menindaklanjuti itu, pihaknya sudah mengirimkan surat supaya jalan tersebut tetap bisa digunakan oleh masyarakat. "Ternyata ada sertifikat hak pakai atas nama Provinsi Banten. Karena itu, saya bersurat ke Gubernur agar jalan itu tetap bisa dilintasi masyarakat. Demikian juga ke Kepala BRIN," ungkap Benyamin, kemarin (7/10). Dalam surat tersebut, Benyamin meminta agar jalan itu dikembalikan fungsinya sebagai jalan provinsi demi kelancaran arus lalu lintas warga. Benyamin berharap, hal tersebut bisa dipahami sehingga tidak perlu ada penutupan. Benyamin memahami keresahan masyarakat. Jalan Raya Serpong - Parung sudah menjadi akses utama warga sejak puluhan tahun lalu sehingga wajar kalau warga menolak penutupan. "Sudah jadi akses perlintasan masyarakat dan itu sudah berlangsung selama puluhan tahun. Jadi masyarakat sudah terbiasa memanfaatkan jalan tersebut karena itu Jalan Provinsi Banten," ujarnya. Sebelumnya, BRIN berencana menutup akses Jalan Raya Serpon - Parung dan mengalihkan arus lalu lintas ke jalan baru. Rencana itu disosialisasikan pada 26 September 2025 di Kawasan Terbuka Objek Vital Nasional dan Area Nuklir Kawasan Sains dan Teknologi BJ Habibie pada Jumat, 26 September 2025. Namun, rencana tersebut menuai penolakan keras dari warga Kecamatan Setu. Mereka menilai kebijakan itu bakal memutus akses vital antarwilayah. Penolakan resmi pun sudah disampaikan warga melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota DPRD pada 30 September 2025.&nbsp;

Wali Kota Tangerang Selatan menolak penutupan Jalan Raya Serpong - Parung oleh BRIN. Dia pun mengirim surat resmi kepada pihak terkait.

Wali Kota Tangsel Benyamin Minta Penutupan Jalan Raya Serpong-Parung Dibatalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/PHnMmpIE1z8GGFTnVJKHa6Z9WoTx5obkCXdXFXSP-3659047496.jpg" alt="Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie saat diwawancari terkait fenomena maraknya pengibaran bendera bajak laut One Piece di Tangsel, Selasa (4/8). (Muhtamimah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie saat diwawancari terkait fenomena maraknya pengibaran bendera bajak laut One Piece di Tangsel, Selasa (4/8). (Muhtamimah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Fenomena pengibaran bendera bajak laut One Piece yang tengah viral di sejumlah daerah turut menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel). Namun, hingga saat ini, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie memastikan bahwa belum ada laporan terkait hal tersebut di wilayahnya. "Saya belum ada laporan, nanti akan saya koordinasi dengan Pak Kapolres, Kesbangpol dan lainya. Seperti apa sikap pemerintah kota untuk bendera One Piece tadi. Saya belum ada informasi, di Tangsel ada ngibarin," ungkap Benyamin di wilayah Pamulang, kemarin (4/8). Meskipun belum ada kejadian, Benyamin menyatakan Pemkot tetap akan mencermati fenomena tersebut. Dia juga menyebut akan berkonsultasi dengan Gubernur Banten untuk menentukan sikap resmi pemerintah daerah. "Nanti akan saya konsultasikan. Tentu saya juga akan menunggu dari Bapak Gubernur seperti apa. Apakah dibiarkan karena itu ekspresi ataukah harus diturunkan atau seperti apa, saya masih menunggu arahan," tuturnya. Benyamin juga mengimbau warga untuk segera melapor jika melihat hal serupa terjadi di lingkungan sekitar. "Kalau ada informasi tolong sampaikan saja. Sampai saat ini, belum ada laporan yang masuk. Alhamdulillah," pungkasnya.&nbsp;

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menanggapi fenomena pengibaran bendera bajak laut One Piece yang viral.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie: Belum Ada Temuan Warga Kibarkan Bendera One Piece

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie