<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/RDPU-Komisi-III-Dengan-Pansel-Capim-KPK-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Calon Pimpinan KPK Irjen pol Firli Bahuri (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) disaksikan Wakil Ketua Komisi III DPR Demond Junaidi Mahesa (belakang) dan Erma Suryani Ranik (depan) usai menerima amplop berisi tema mak" width="100%">
<figcaption>Calon Pimpinan KPK Irjen pol Firli Bahuri (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) disaksikan Wakil Ketua Komisi III DPR Demond Junaidi Mahesa (belakang) dan Erma Suryani Ranik (depan) usai menerima amplop berisi tema mak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bagaimana ketua KPK terpilih Firli Bahuri menjawab sejumlah kabar tak sedap yang menerpa? Dan apa program yang akan dia usung sebagai nakhoda lembaga antikorupsi yang kini mengalami gonjang-ganjing itu? Berikut rangkuman jawaban dan makalah yang disampaikan saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.  ---  Apa yang mendasari Anda ikut mendaftar capim KPK?  Pendaftaran sebagai capim (calon pimpinan) KPK ini murni atas keinginan saya sendiri. Saya ingin memberikan andil dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.  Adakah paksaan atau dorongan dari pimpinan Anda di institusi kepolisian?  Murni atas keinginan sendiri. Saya cinta Indonesia sehingga salah satu bentuk pengabdian bisa dengan melakukan pemberantasan korupsi. Saya tegaskan kembali bahwa tak ada yang meminta atau menyuruh untuk ikut seleksi capim KPK.  Apa komitmen Anda untuk memperkuat KPK?  Saya punya komitmen ketika menjadi komisioner KPK. Pertama, penguatan soliditas dan kelembagaan, peningkatan kesejahteraan SDM (sumber daya manusia) KPK untuk meningkatkan kualitas kinerja KPK. Kedua, melakukan pendidikan masyarakat dan kampanye antikorupsi. Berikutnya, melakukan monitoring atas pelaksanaan pemerintah dan harus diberdayakan, dimulai dari penyusunan renstra (rencana strategis), RP NJP, RPJMN, dan pelaksanaan pembangunan serta pelaksanaan program pemerintah.  Keempat, melakukan mitigasi korupsi agar potensi kerugian akibat tindak pidana korupsi dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Kemudian, menata kembali SOTK, koordinasi, supervisi, pencegahan, monitoring pelaksanaan program pemerintah, pendidikan masyarakat yang semula unit kerja (subbidang) menjadi bidang tersendiri (kedeputian) sesuai tugas pokok, serta perwakilan KPK di tiap provinsi. Selanjutnya, mengedepankan pencegahan. Terakhir, mengoptimalkan penindakan sebagai upaya ultimum remedium.  Apa program terobosan kreatif Anda?  Pertama, saya akan memperkuat KPK dalam sistem ketatanegaraan. Kedua, revitalisasi kedudukan KPK. Kemudian, manajemen penanganan perkara dan menyusun kriteria perkara yang ditangani dan terakhir pembentukan KPK perwakilan di semua provinsi.  Dari berbagai program tersebut, apa yang jadi unggulan?  Ada. Pertama, penguatan soliditas dan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas kinerja KPK. Kedua, peningkatan koordinasi dan supervisi dengan instansi berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK) dalam rangka pencegahan TPK. Kemudian, pemenuhan SDM, peralatan dan teknologi pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai standar kebutuhan minimal yang diprioritaskan. Keempat, pembentukan perwakilan KPK di provinsi dan optimalisasi pelibatan masyarakat dalam pencegahan TPK.  Terkait dengan isu pelanggaran kode etik saat menjabat deputi penindakan KPK, termasuk pertemuan dengan TGB (Tuan Guru Bajang), kemudian dengan salah satu ketua partai dan lain-lain, bagaimana tanggapan Anda?  Semua sudah saya sampaikan saat masih tahap pansel capim KPK, termasuk memberikan keterangan kepada lima pimpinan KPK mengenai Gubernur NTB Tuan Guru Bajang. Lima pimpinan KPK saat itu tak menyalahkan, tapi justru membenarkan. Tak satu pun yang menyalahkan. Bahkan, pimpinan KPK memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih karena telah bekerja dengan baik selama di KPK.  Mengapa baru disampaikan sekarang, kok tidak saat isu tersebut keluar?  Mumpung saya ikut mendaftar sebagai capim KPK, akan saya buka semua di sini. Terima kasih atas kesempatan penyampaian ini. Kemarin saya memang memilih diam karena saya anggap belum saatnya untuk bicara. Tapi, diam itu belum tentu kalah. Sebelum saya berdamai dengan orang lain, saya harus berdamai dengan diri saya sendiri. <h3>Berdalih Firli Bisa Kendalikan Internal KPK</h3> Pesawat yang membawa Firli Bahuri dari Jakarta ke Palembang mendarat kemarin pukul 18.15. Tahu banyak media menunggu, mengutip Sumatera Ekspres, awalnya Kapolda Sumatera Selatan yang baru terpilih sebagai ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) periode 2019–2023 itu enggan menemui.  Firli bertahan cukup lama di ruang VIP Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Sampai selepas Magrib, baru dia menemui wartawan.  ”Saya harus menerima, tidak bisa tidak menerima. Tentunya ada tanggung jawab dunia dan akhirat sehingga saya menetapkan hati bahwa saya akan gunakan dan kerahkan kemampuan, pikiran, tenaga untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi,” katanya.  Perwira polisi berpangkat irjen itu terpilih secara aklamasi oleh Komisi III DPR Jumat (13/9) pukul 01.30. DPR beralasan, Firli dipilih karena dalam proses voting yang bersangkutan mengantongi suara terbanyak: 56 suara.  Artinya, semua anggota Komisi III DPR yang total berjumlah 56 orang kompak memilih putra kelahiran Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, 55 tahun lalu, tersebut. Untuk mencapai aklamasi pun terbilang singkat. Hanya butuh waktu lima menit.  ”Tadi semua fraksi sepakat. Ini bentuk penghargaan lah karena suaranya terbanyak,” kata Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin sesuai rapat pemilihan pimpinan KPK di ruang rapat Komisi III DPR.  Azis menyampaikan, Firli dinilai sosok yang tepat memimpin KPK. Sebagai sosok yang berlatar belakang Polri, dia dinilai memahami anatomi penegakan hukum. Jenderal bintang dua itu juga dua kali menjabat Kapolda. Yaitu, Kapolda NTB dan Kapolda Sumatera Selatan. ”Dengan pengalaman kepemimpinan ini, dia akan mengendalikan situasi di internal KPK. Tidak seperti sekarang ini,” imbuh politikus Golkar itu.  Sebelumnya, komisi III menggelar rapat pemilihan secara terbuka. Di antara sepuluh calon pimpinan (capim) yang mengikuti fit and proper test, dipilih lima orang dengan suara terbanyak. Proses itu berlangsung mulai pukul 00.00. Lima orang suara terbanyak adalah Firli Bahuri (56 suara), Alexander Marwata (53), Nurul Ghufron (51), Nawawi Pomolango (50), dan Lili Pintauli Siregar (44).  Lima capim lain gagal. Mereka adalah Sigit Danang Joyo dengan perolehan 19 suara dan Lutfi Jayadi Kurniawan yang meraih 7 suara. Adapun tiga capim lain sama sekali tidak memperoleh suara, yakni I Nyoman Wara, Johanes Tanak, dan Robby Arya.  DPR mengeklaim hasil pilihan pimpinan KPK periode 2019–2023 tersebut merupakan komposisi yang ideal. Sebab, mereka terdiri atas unsur kepolisian, hakim, mantan komisioner KPK, dan akademisi.  Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik, hasil pemilihan pimpinan lembaga antirasuah itu tidak lepas dari realitas politik yang berkembang di komisi III. Komisi tersebut punya kesamaan pandang atas komposisi pimpinan KPK.  ”Namun, tidak berarti kami sudah berkompromi sebelumnya. Semua pilihan diserahkan ke masing-masing fraksi,” ujarnya.  Bagaimana dengan independensi KPK? Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, independensi KPK bukan dinilai dari lembaga. Namun, dari tindakan dalam upaya pemberantasan korupsi. ”KPK akan tetap independen dalam penegakan hukum,” kata Nasir.  Di tempat terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap para pimpinan terpilih KPK bisa bekerja sebaik-baiknya dalam memberantas korupsi di tanah air. Merespons adanya gelombang penolakan terhadap pimpinan terpilih KPK, JK mengatakan, proses seleksi sudah dilakukan sesuai prosedur.  ”Semua pihak untuk menerima hasil seleksi itu,” katanya.  Di Palembang Firli mengatakan akan melakukan pemberantasan korupsi sebagaimana pengertian berdasarkan undang-undang.  Terkait revisi UU KPK yang dipandang banyak pihak bakal memperlemah lembaga yang dibentuk pada 2002 itu, Firli menolak berkomentar. ”Itu hak inisiatif DPR dan pemerintah.”

Ketua KPK Terpilih Firli Bahuri tentang Isu dan Program

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/pemerintah-akhirnya-lakukan-evaluasi-kebijakan-bebas-visa-ini-alasannya_m_100489.jpeg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly resmi dikukuhkan menjadi Guru Besar Ilmu Kriminologi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Dalam pidato pengukuhannya, politikus senior PDIP itu menyoroti fenomena cyber bullying.  Terutama, kata Yasonna, pada saat digelarnya kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada September 2018 hingga April 2019 lalu.  “Internet, khususnya dalam platform media sosial, telah digunakan untuk menyebarkan hoaks, ini tidak lain ialah gejala cyber bullying,” kata Yasonna saat menyampaikan Pidato berjudul “Dampak Cyber Bullying Dalam Kampanye Terhadap Masa Depan Demokrasi di Era 5.0”, Rabu (11/9).  Dijelaskan Yasonna, Seperti layaknya teknologi lainnya, internet bisa menjadi pisau bermata dua bagi para penggunanya, membawa kebaikan sekaligus keburukan. Karena itu, ia mengajak penggguna internet untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Apalagi bangsa ini akan memasuki momentum era society 5.0,  "Itu era memanusiakan kembali manusia di hadapan teknologi digital. Ingat internet dibuat oleh manusia dan karena itu harus diarahkan menuju pemanfaatan yang lebih manusiawi. Pada kesempatan ini izinkanlah saya mulai mengkampanyekan: Save Democracy #medsostanpabully,” kata dia.  Menurut Yasonna, masa kampanye kemarin ricuh dengan political cyber bullying dan cyber victimazation. Ada perang ‘meme’, tweet war, dan komentar-komentar tendensius menjatuhkan lawan yang membuat suasana politik jadi panas.  Akibatnya pesta demokrasi yang harusnya menjadi pendidikan politik dan sarana rekrutmen putra-putri terbaik bangsa turun kualitas menjadi malapetaka sosial karena terciptanya polarisasi keras di tengah masyarakat.  "Sebuah kondisi yang bisa saja terasa dampaknya hingga saat ini. Situasi ini tidak sehat bagi perkembangan demokrasi Indonesia ke depannya," ujarnya.  Yasonna juga mengajak para kriminolog, para peneliti dan para ilmuwan sosial untuk menjelaskan fenomena cyber crime, cyber bullying dan cyber victimization lebih terang secara ilmiah. Sehingga ke depannya, akan terbentuk solusi-solusi yang mengurangi atau bahkan menghilangkan political cyber bullying.  "Harapannya demokrasi kita ini bisa diolah menjadi modal sosial membawa energi positif memajukan, memakmurkan dan menyejahterakan bangsa dan negara," ujarnya.  Acara pengukuhan yang digelar di Aula STIK Lemdiklat Polri, Jakarta itu dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Sementara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian hadir sebagai perwakilan senat.

Dikukuhkan Jadi Guru Besar STIK, Yasonna Soroti Kejahatan Siber

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/PB-HMI-dan-JK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Republik (Wapres) Indonesia Jusuf Kalla menerima kunjungan Jajaran Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Hadir juga utusan cabang dan badan koordinasi (badko) HMI se-Indonesia.  Pertemuan yang berlangsung di istana wapres itu digelar dalam rangka silaturahmi, dan penyampaian hasil-hasil Pleno II PB HMI, mengingat Jusuf Kalla juga adalah alumni HMI yang konsisten dengan pengkaderan.  “Kami juga ingin mengucapkan terimakasih banyak atas dedikasi dan pengabdian Kakanda Jusuf Kalla selama ini terhadap bangsa dan negara, serta dedikasi yang diberikan untuk Himpunan Mahasiswa Islam,” ujar PJ Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy kepada JawaPos.com.  Dalam pertemuan itu, Arya Kharisma Hardy menyampaikan beberapa poin penting hasil Pleno II PB HMI. Di antaranya pemecatan Respiratori Saddam Al-Jihad sebagai kader HMI, dan pengerucutan kandidat tuan rumah kongres PB HMI ke-31 menjadi Solo, Bandung, Malang, Jember, dan Pontianak.  Nantinya, lanjut Arya, kandidat tuan rumah kongres HMI ke-31 ini akan diverifikasi lebih dulu oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh PB HMI.  Sementara itu, Wapres JK menyambut baik kedatangan PB HMI dan perwakilan-perwakilan dari cabang serta Badko HMI se-Indonesia. Ia berharap HMI harus mengedepankan nilai-nilai akademik sebagai aktualisasi tujuan HMI, dan juga mendorong kader-kader untuk menjadi enterpreneur.  “Ukuran keberhasilan HMI yaitu seberapa jauh ia mampu mencapai tujuannya. Di antaranya terciptanya insan akademis dalam artian memiliki pemahaman keilmuan yang baik, insan pencipta melalui penelitian ilmiah dan mampu membuka lapangan kerja, serta insan pengabdi dalam artian memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat,” tutur Jusuf Kalla  Mantan Ketua Umum HMI Cabang Makassar periode 1965-1966 ini menekankan pentingnya penguatan lembaga-lembaga keprofesian seperti lembaga teknologi ataupun lembaga dakwah yang berada dalam naungan HMI. Menurutnya, apabila seorang kader HMI tidak memiliki kompetensi akademik yang mumpuni dapat diombang-ambing oleh zaman.  “Aktivitas HMI juga jangan monoton. Orang-orang akan tertarik bergabung dengan HMI ketika HMI mampu memberikan kebermanfaatan. Apalagi saat ini dunia telah mengalami banyak perubahan, sehingga kader-kader HMI pun harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman,” paparnya.

Temui Wapres JK, Arya Sampaikan Pemecatan Sadam dari HMI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mardani-lawan-berat-jokowi-adalah-janji-janjinya-sendiri_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno Mardani Ali Sera menyatakan, lawan berat calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan presiden 2019 ini adalah dirinya sendiri." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno Mardani Ali Sera menyatakan, lawan berat calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan presiden 2019 ini adalah dirinya sendiri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penanganan krisis di Papua dan Papua Barat dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan, cinta dan kasih sayang. Itu dinyatakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera. Sebab, bagaimanapun Papua adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  "Jangan pernah gunakan pendekatan kekerasan. Ingat Papua adalah merah putih," ujar Mardani kepada wartawan, Jumat (30/8).  Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengharapkan supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera membentuk satuan tugas (Satgas) khusus krisis Papua. Komandonya ada di tangan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) Sebab kerusuhan yang saat ini terjadi di Papua tidak boleh dibiarkan berlama-lama.  "Saya mendesak Pemerintah membentuk Satgas khusus yang dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla," katanya.  Ia juga berharap Satgas Krisis Papua bisa melakukan dialog langsung kepada aktor-aktor yang menyulut krisis ini melalui pendekatan humanistik. "Karena itu kita serahkan Wakil Presiden JK yang sudah punya pengalaman menyelesaikan masalah konflik di Aceh," paparnya.  Lebih lanjut, Mardani juga menginginkan, satgas harus segera melakukan pendekatan kemanusiaan dalam upaya diplomasi mencari titik temu penyelesain krisis.  "Menurut Saya krisis di papua yang terjadi sekarang adalah titik puncak dari masalah sosial, ekonomi dan krisis kepecayaan diri yang dirasakan warga papua selama ini," ujarnya.  Oleh karena itu, Mardani mengimbau, perlu upaya pendekatan kemanusiaan untuk menangani krisis ini. Sebab selama ini ia melihat, pemerintah menangani masalah di Papua masih lebih menggunakan pendekatan keamanan ketimbang kemanusiaan.  Selain itu, Mardani juga menyarankan, perlunya solusi pemekaran daerah sebagi upaya mendasar pemerataan pembangunan. Supaya masalah ekonomi dan sosial di Papua bisa teratasi.  "Saya mengusulkan pemekaran Propinsi Papua menjadi 7 Propinsi bagian dengan memberikan pelayanan sepenuh hati kepada Papua agar terus bangkit," pungkasnya.

PKS Sarankan Wapres JK Pimpin Satgas Penyelesaian Konflik Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/jk-kemenristekdikti.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Acara puncak Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-24 berlangsung di Lapangan Puputan Renon, Denpasar, kemarin. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla hadir di acara tersebut.  Dalam kesempatan itu, JK mengimbau agar para peneliti tidak cepat puas. Karena tugas peneliti adalah menghasilkan inovasi riset yang bisa memiliki nilai tambah dan dapat dikomersialkan juga memberikan keuntungan.  "Sesuatu yang memberikan efisiensi, praktis, lebih cepat, membuat lebih murah, hingga meningkatkan produktivitas suatu industri. Itulah inovasi," ucapnya.  Selain itu, lanjut JK, inovasi juga harus bisa dijual. Karena kalau tidak bisa dipasarkan itu hanya memenuhi lemari buku saja. Maka dari itu, butuh kerja sama antara akademisi, universitas, dan pengusaha.  "Itu untuk menjembatani hasil riset agar bisa digunakan dalam dunia industri. Termasuk memberikan efek masif dan menghasilkan keuntungan," paparnya.  JK mencontohkan, pesawat karya anak bangsa N250 yang sampai sekarang tidak diproduksi massal. Menurut dia, itu adalah bukti hasil riset yang tidak bisa dikomersialkan. Sehingga, tidak mempunyai makna yang besar.  Pria kelahiran Watanpone, Sulawesi Selatan itu mengatakan, peneliti bukan hanya bekerja hanya untuk bersenang-senang. Namun, harus ada hasil yang bisa dibanggakan. Harus melihat ke depan apa yang bisa dicapai.  "Tidak perlu malu untuk mempelajari teknologi terbaru dari negara lain. Seperti Tiongkok, misalnya. Kemajuan teknologinya luar biasa. Karena mereka Pertama meniru, kedua memperbaiki, ketiga inovasi. Itu langkah-langkah yang dibuat Tiongkok," beber JK.  JK juga menuturkan, tidak semua inovasi dimulai dari nol. Sebab, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang setiap saat. Percuma Indonesia memiliki sekitar 4.500 perguruan tinggi tetapi hasil inovasinya rendah. "Artinya, peneliti tanah air perlu bekerja lebih keras. Kita bisa contoh Tiongkok," imbuh wapres 77 tahun itu.  Di sisi lain, JK kecewa dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Pasalnya, sebagai pusat teknologi Indonesia justru BPPT malah memamerkan hasil karya teknologi yang sudah lama. Memajang hasil kerja dua hingga tiga tahun lalu.  "Mulai tahun depan yang bisa dipamerkan hanya penemuan satu tahun terakhir. Tidak boleh lima tahun terakhir," tegasnya.  Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, pihaknya terus mendorong perguruan tinggi mengembangkan kawasan sains dan teknologi atau yang biasa disebut Science and Techno Park (STP). Wahana untuk meneliti dan mempelajari inovasi sekaligus menjadikan hasil inovasi bernilai komersial dan bermanfaat bagi masyarakat.  "Tujuannya adalah para peneliti, inventor, dan inovator nanti bisa mengembangkan hasil penelitiannya dengan industri. Kalau sudah matang, hasil riset itu dikeluarkan untuk dikembangkan sebagai bisnis," jelas Nasir.  Menteri 59 tahun itu mengungkapkan salah satu hasil penelitian dari STP yang sudah masuk ke industri adalah stem cell dari Universitas Airlangga. Saat ini hasil riset itu sudah diproduksi massal oleh PT Phapros, anak perusahaan salah satu BUMN, PT Kimia Farma untuk perawatan wajah.  &nbsp;

JK Kecewa BPPT Hanya Bisa Pamerkan Teknologi Lama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/JK-dan-Panglima.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) menerima kunjungan kehormatan Wakil Presiden RI  Jusuf Kalla (JK) pada tanggal 14 Agustus 2019. Kedatangan orang nomor dua di Indonesia itu untuk memberi pembekalan kepada lebih dari 1.200 Perwira Siswa dan dosen dari enam lembaga pendidikan TNI dan Polri.  Pembekalan tersebut merupakan rangkaian acara Program Kegiatan Bersama Kejuangan (PKBK) yang diikuti oleh Sesko TNI, Sespimti Polri, Seskoad, Seskoal, Seskoau dan Sespimen Polri. Tema yang diusung kali ini adalah “Profesionalitas TNI-Polri Menjamin Pembangunan Nasional Aman”.  Dalam sambutannya, JK mengatakan PKB Kejuangan yang diikuti siswa Sesko TNI dan Sespim Polri akan meningkatkan kemampuan prajurit TNI dan Anggota Polri dalam mengawal pembangunan nasional.  "Tingkatkan kemampuan sesuai tugas kita. TNI tugasnya menjadi pertahanan bangsa,dan Polri tentu kita tahu bertugas menjaga ketertiban dan keamanan," kata JK saat memberi pembekalan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Cipulir, Jakarta, Rabu (14/8).  Selain itu, JK juga menuturkan, mengenai masalah keamanan dan ketertiban. Terlebih mengenai radikalisme harus bisa diselesaikan oleh aparat keamanan. Termasuk TNI dan Polri. ‎ "Tak hanya keamanan negeri, TNI dan Polri juga harus mampu mengatasi masalah bangsa yang menjadi maslahat masyarakat ini," pungkasnya.  Dalam acara tersebut, JK ‎disambut Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Amarulla Octavian selaku Kalakyek PKB Kejuangan.  Turut juga menyambut Wakasal Laksamana Madya TNI Wuspo Lukito, Danjen Akademi TNI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, Wadan Sesko TNI Mayor Jenderal Santos, Komandan Seskoad Mayor Jenderal TNI Kurnia Dewantara, Komandan Seskoau Marsekal Muda TNI Donny dan para perwira tinggi dari Mabes TNI, Mabes Polri dan ketiga Mabes Angkatan. ‎ Acara dimulai dengan penyampaian materi oleh dua orang panelis, yakni Profesor Mahfud MD dan Profesor J. Kristiadi. Bahkan, setelah Wakil Presiden RI memberikan pembekalan, para Perwira Siswa dan dosen juga menerima pengarahan berturut-turut dari Panglima TNI dan Kapolri, yang diwakili Waka Baintelkam Inspektur Jenderal Pol Suntan. ‎ Acara tersebut juga turut dimeriahkan dengan kehadiran para pakar serta pengamat militer dan pengamat kepolisian, seperti Guru Besar UGM Profesor Abdul Munir Mulkhan, Direktur SETARA Institute Hendardi, Susaningtyas Kertopati, Neta S. Pane, dan lain-lain. ‎ ‎ Selain itu hadir pula para dosen dari mahasiswa dari sepuluh perguruan tinggi ternama, antara lain dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Pertahanan (Unhan), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Bina Nusantara (UBN), dan kampus lainnya. ‎ Seluruh peserta acara sangat antusias dan menyimak berbagai perspektif akademik yang nantinya akan digunakan dalam menyusun makalah seminar dengan dua topik besar pada tataran konsepsi dan tataran operasional.  Selain itu dibahas juga berbagai fenomena kekinian ditambah perkembangan lingkungan strategis menuntut TNI dan Polri untuk semakin profesional dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman stabilitas keamanan di masa mendatang menyongsong Indonesia Emas 2045.‎ ‎

Kunjungi Seskoal, Wapres JK Beri Pembekalan kepada 1.200 Perwira

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JUSUF-KALLA-JAWA-POS.jpg" alt="JUSUF KALLA (JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>JUSUF KALLA (JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta seluruh pihak untuk bersama sama menjaga inflasi berada dalam level yang stabil. Tidak terlalu rendah maupun tidak terlalu tinggi. Menurut JK, kestabilan inflasi dapat menjadi salah satu indikator maju atau tidaknya suatu negara.  Intruksi itu diungkapkan oleh JK saat rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2019 yang di inisiasi oleh Bank Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (25/7). Dalam paparannya, JK mengistilahkan inflasi sebagai tekanan darah.  "Kalau tinggi kita pingsan dan ekonomi ambruk. Tapi kalau rendah atau deflasi, kita bisa pusing, karena pengusaha tidak semangat. Yang baik di tengah-tengah," kata JK dalam paparanya.  JK bercerita, tingginya angka inflasi tengah menimpa Venezuela yang lagi mengalami krisis. Krisis tersebut ditandai oleh sulitnya masyarakat Venezuela untuk membeli kebutuhan pokok untuk hidup.  "Kalau inflasi tinggi daya beli turun. Kita mengalami itu tahun 1965, mau beli beras minyak tanah sulit,” katanya.  Selain inflasi, indikator lainnya yang harus diperbaiki oleh pemerintah adalah tingkat kemiskinan, pengangguran dan pendapatan perkapita. Ketiga indikator tersebut, imbuh JK, berkaitan erat dengan pengendalian inflasi.  Artinya, seandainya besaran inflasi terjaga dan stabil, maka tingkat kemiskinan juga akan berangsur menurun. Sebab, daya beli masyarakat yang diukur dalam indeks harga konsumen (IHK) masih terjangkau.  "Maka inflasi harus dijaga di tingkat rendah, tapi tidak rendah sekali juga. Tidak bagus," tukasnya.  Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 0,55 persen sepanjang Juni 2019. Sementara inflasi tahun kalender tercatat 2,05 persen dan sebesar 3,28 persen untuk inflasi tahunan. Besaran inflasi itu masih dipengaruhi oleh kenaikan harga kelompok bahan makanan.

JK Minta Inflasi Tetap Terjaga Stabil di Level Menengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Jusuf-Kalla-Raka-Denny.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), pada Kamis (25/5). ‎Isu-isu kebangsaan pun dibahas antara kedua tokoh ini.  Saat dikonfirmasi, Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno mengatakan pertemuan itu adalag bagian dari komunikasi politik. Dalam pertemuan itu Sandi mengatakan, Prabowo mengatakan dalam sengketa Pemilu 2019 ini akan menempuh jalur konstitusi.  "Pak Prabowo menyampaikan bahwa ini langkah yang akan ditempuh sesuai dengan undang-undang, koridor, sesuai dengan tahapan konstitusi," ujar Sandiaga di kawasan Sriwijaya, Jakarta, Jumat (24/5).  Sandi menambahkan, dalam pertemuan tersebut Prabowo juga berpesan kepada masyarakat bahwa langkah-langkah ke depan itu harus selalu dalam koridor hukum. Supaya bisa tetap menjaga ketentraman dan kedamaian.  "Dan ada harapan-harapan kita bahwa apa yang ditemukan penyimpangan-penyimpangan, kekecewaan masyarakat disuarakan melalui aksi damai," katanya.  Pertemuan ini juga menjadi kebaikan bagi bangsa Indonesia. Ini adalah komunikasi politik dua tokoh yang memang semestinya dibangun.  "Ini yang menjadi komunikasi politik antara Pak Prabowo dan Pak JK dalam koridor itu dengan harap tentunya kebaikan untuk bangsa," ungkapnya.  Terpisah, ‎‎Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Johnny G Plate mengatakan pertemuan dua tokoh ini merupakan rangkaian supaya Jokowi dan juga Prabowo Subianto bisa melakukan pertemuan.  "Ya itu merupakan rangkaian usaha untuk pertemuan 01 Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, Pak JK dalam hal ini sebagai wapres dan sebagai dewan pengarah TKN atas permintaan Pak Jokowi untuk melakukan komunikasi dengan Pak Prabowo," ujar Jonny.  Adanya pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem ini diharapkan bisa meredam situasi politik nasional di tanah air. ‎Mengingat saat ini situasi politik tengah memanas adanya unjuk rasa yang beberapa watu lalu berujung anarkis.  "Diharapkan itu bisa mendinginkan suasananya lah. Tidak perlu lagi ekspresi kebebasan terkait pemilu dilakukan di luar jalur hukum itu dengan demo-demo yang tidak bermanfaat," ungkapnya.  ‎Isi pertemuan itu dari informasi yang ia dapat berisikan tentang menjaga Indonesia dari perpecahan. Menguatkan terus persatuan dan esatuan bangsa. "Ya, isinya biasa lah saling memahami dan menjaga Indonesia," pungkasnya.

JK Jadi Juru Lobi Pertemuan Jokowi-Prabowo Subianto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jk-erwin-aksa-tak-izin-dukung-prabowo-sandi_m_.jpg" alt="Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan jika keponakannya, Erwin Aksa tak meminta izin dirinya ketika mendukung Prabowo-Sandi." width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan jika keponakannya, Erwin Aksa tak meminta izin dirinya ketika mendukung Prabowo-Sandi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang mengusulkan uang pensiun untuk koruptor hanya lelucon. Sebab, bagaimana mungkin seorang koruptor diberikan uang pensiun sementara orang yang baik tidak mendapatkan itu.  "Saya kira Pak Prabowo itu bergurau saja," kata JK di kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/4).  JK menuturkan, seharusnya bentuk-bentuk kampanye seperti itu tidak perlu dilakukan. Sebab, dikhawatirkan akan menambah masalah dan menjadi polemik di masyarakat.  "Ya bergurau, artinya tidak perlu," ungkapnya.  Sebelumnya, Prabowo Subianto mengusulkan uang pensiun untuk koruptor. Tujuannya, agar para koruptor ini tidak korupsi lagi. Pernyataan itu dikontarkan dalam kampanye akbar di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (7/4).  "Kita akan panggil koruptor-koruptor itu kita kan minta mereka tobat dan sadar. Kembalikanlah uang yang kau curi, ya boleh kita sisihkan dikit, bolehlah," ucap Prabowo.  "Untuk dia pensiun? Berapa? Kita tinggalin berapa? 5 persen? 5 persen? 3 persen?" tanya Prabowo yang meminta pendapat para pendukungnya.  Kendati demikian, tidak semua pendukung paslon 02 setuju dengan usulan Prabowo tentang dana pensiun untuk koruptor.

JK Nilai Prabowo Bergurau Soal Koruptor Dapat Dana Pensiun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG-20190405-WA0033.jpg" alt="festival kebangsaan umm" width="100%">
<figcaption>festival kebangsaan umm</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menggelar Festival Kebangsaan, Sabtu besok (6/4). Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dijadwalkan menghadiri acara yang tahun ini mengambil tema 'Mengukuhkan Semangat Kebhinekaan Menuju Indonesia Berkemajuan' tersebut.  Rektor UMM Fauzan mengatakan, Festival Kebangsaan II ini merupakan sebuah event untuk merayakan nilai-nilai kebangsaan, sekaligus untuk mempersatukan gagasan. “UMM ingin berperan aktif dalam bridging the gap, menjembatani jarak antar perbedaan menuju kebersamaan,” ujarnya, Jumat (5/4).  Kehadiran JK pada event tahun ini berdasarkan pertimbangan kontribusinya pada harmonisasi kehidupan Kebhinekaan. Selain itu, JK juga dikenal dekat dengan keluarga besar Muhammadiyah.  Fauzan menerangkan, pada hari peringatan Milad Persyarikatan Muhammadiyah beberapa waktu lalu, JK mendapatkan Muhammadiyah Award dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Penghargaan tertinggi tersebut diberikan kepada Jusuf Kalla sebagai tanda terima kasih dan penghormatan PP Muhammadiyah.  "Jusuf Kalla merupakan tokoh bangsa yang sangat berperan penting dan penuh pengabdian dalam menyelesaikan konflik, serta membangun perdamaian, serta kemanusiaan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat itu.  "Jusuf Kalla juga telah menggoreskan sejumlah kepeloporan dan kiprah nyata dalam merekat integrasi nasional," lanjut Haedar.  Kedekatan JK dengan Muhammadiyah sudah berlangsung lama. JK sendiri sejak kecil dibesarkan dalam lingkungan keluarga Muhammadiyah. Bahkan Sang Ibu, Athirah Kalla, pernah tercatat sebagai pengurus Aisyiyah di Makassar.  Sebelumnya, JK juga sudah pernah datang ke Kampus Putih pada 2014 silam. JK datang ke UMM bersama Megawati Soekarnoputri. Saat itu, Mega menerima penganugerahan UMM Award untuk Tokoh Bangsa yang ditujukan untuk mendiang suaminya, Muhammad Taufiq Kiemas.  Festival ini juga menjadi puncak dari beberapa event di UMM sebelumnya yang menggalang partisipasi dari berbagai kalangan masyarakat dan mahasiswa. Pada festival ini, rangkaian kegiatan yang akan digelar yakni Rembug Kebangsaan, Gelar Seni Budaya Tradisional, Gelar Karya Produktif Dosen dan Mahasiswa, serta ditutup dengan dihelatnya peresmian infrastruktur baru milik UMM.  Selain itu, UMM juga akan me-launching infrastruktur terbaru yang tuntas dibangun pada tahun ini. Yakni berupa Gedung Kuliah Bersama (GKB) IV, Hotel Pendidikan Kapal Garden Hotel, jembatan, dan Rumah Susun Mahasiswa di lingkungan Rumah Sakit UMM.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wapres jusuf kalla

Berita Terkini