<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/mk-tolak-uji-materi-uu-pemilu-ini-pertimbanganya_m_180699.jpeg" alt="Ilustrasi sidang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Kriminalisasi Masyarakat Adat Maba Sangaji mengecam keras putusan Pengadilan Negeri Soasio, Kota Tidore Kepulauan. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada 11 warga adat Maba Sangaji, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Mereka divonis hanya karena mempertahankan tanah leluhur dan menolak aktivitas tambang nikel PT Position yang dinilai telah merusak lingkungan, sumber air, dan ruang hidup masyarakat adat. Dalam sidang putusan pada Rabu (16/10), majelis hakim menjatuhkan hukuman 5 bulan 8 hari penjara terhadap sepuluh terdakwa. Yakni&nbsp;Sahrudin Awat (Udin), Jamaludin Badi (Jamal), Alaudin Salamudin (Udin), Indrasani Ilham (Akes), Salsa Muhammad (Merek), Umar Manado (Umar), Nahrawi Salamudin (Nawi), Julkadri Husen (Jul), Yasir Hi. Samar (Yasir), dan Hamim Djamal. Mereka dinyatakan bersalah melanggar pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba karena dianggap menghalangi kegiatan usaha pertambangan yang memiliki izin resmi.Padahal, menurut warga dan kuasa hukum, tuduhan itu tidak berdasar dan tanpa bukti kuat adanya kekerasan atau ancaman terhadap perusahaan tambang. Dalam sidang terpisah di hari yang sama, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman kepada Sahil Abubakar (Ilo) selama 5 bulan 8 hari, serta 2 bulan penjara untuk Indrasani Ilham (Akes), Alaudin Salamudin (Udin), dan Nahrawi Salamudin (Nawi). Koalisi menilai tuduhan seperti pemerasan dan penghalangan tambang itu mengada-ada dan digunakan untuk membungkam perlawanan masyarakat adat. <h3>Akar Kriminalisasi: Ritual Adat yang Disalahartikan</h3> Kriminalisasi ini berawal dari ritual adat pada 18 Mei 2025, saat 27 warga Maba Sangaji melakukan upacara sebagai bentuk protes terhadap aktivitas tambang PT Position yang merusak hutan adat, mencemari sungai, dan menghancurkan kebun warga.&nbsp;Namun, ritual itu justru berujung penangkapan oleh aparat kepolisian. Warga dituduh premanisme dan membawa senjata tajam.&nbsp;Selama pemeriksaan, warga tidak didampingi pengacara, sidik jari diambil paksa, satu orang dipukul, dua dipaksa tanda tangan dokumen tanpa penjelasan, dan seluruhnya menjalani tes urin tanpa prosedur jelas. Sehari kemudian, 19 Mei 2025, 16 orang dibebaskan, sementara 11 warga lainnya ditahan hingga akhirnya divonis bersalah. Juru Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Hema Situmorang menuturkan, koalisi menilai vonis ini sebagai bukti nyata kriminalisasi terhadap rakyat yang mempertahankan ruang hidupnya. "Negara justru berdiri di pihak perusahaan, menggunakan hukum sebagai alat untuk menindas warga yang menolak tambang," ujar Hema dalam keterangannya, Kamis (16/10). Menurut mereka, vonis terhadap masyarakat adat Maba Sangaji menjadi simbol ketidakadilan. Di mana menjaga alam dianggap kejahatan, sementara merusaknya dibenarkan atas nama pembangunan. Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan bahwa Pasal 162 UU Minerba sudah lama dikritik karena bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia.&nbsp;Pasal ini dinilai mengkriminalisasi masyarakat yang menolak tambang, sekaligus membungkam kebebasan berekspresi. "Vonis di PN Soasio hari ini menunjukkan pasal ini masih menjadi senjata untuk membungkam suara-suara kritis rakyat terhadap kepentingan korporasi tambang yang dibela negara," tegas Hema. Sebagai bentuk solidaritas, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari organisasi lingkungan, advokasi hukum, dan pembela hak masyarakat adat menyampaikan lima tuntutan. "Pembebasan tanpa syarat bagi seluruh warga adat Maba Sangaji dari hukuman dan tuduhan pidana. Pemulihan nama baik dan hak-hak hukum sebelas warga yang dikriminalisasi," kata Hema. "Kami juga minta penghentian intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan lingkungannya. Peninjauan kembali Pasal 162 UU Minerba karena terbukti menjadi alat represi. Dan tanggung jawab negara serta perusahaan tambang untuk memulihkan kerusakan lingkungan serta menjamin keberlangsungan hidup masyarakat adat," tandas dia.

Koalisi Masyarakat Sipil mengecam putusan PN Soasio yang menjatuhkan hukuman kepada 11 warga adat Maba Sangaji, Maluku Utara

11 Warga Adat Maba Sangaji Dipenjara karena Tolak Tambang Nikel, Putusan Pengadilan Soasio Dikecam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gugatan-saudi-airlines-terhadap-sitaan-kasus-abu-tours-berlanjut_m_228308.jpg" alt="Ilustrasi, sidang lanjutan gugatan Saudi Airlines terhadap Polda Sulsel terkait kasus Abu Tours di PN, Makassar, Senin (16/7)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, sidang lanjutan gugatan Saudi Airlines terhadap Polda Sulsel terkait kasus Abu Tours di PN, Makassar, Senin (16/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Sebelas warga adat Maba Sangaji, Halmahera Timur, Maluku Utara, dijatuhi hukuman penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Soasio Tidore. Mereka dinyatakan bersalah karena dianggap menghalangi aktivitas pertambangan PT Position di wilayah izin usaha perusahaan tersebut. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).&nbsp;Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim PN Soasio Asma Fandun pada Kamis (16/10). "Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana kepada terdakwa satu Sahil Abu Bakar alias Sahil dengan pidana kurungan selama 5 bulan dan 8 hari," ujar Asma saat membacakan putusan di ruang sidang. Selain Sahil, tiga terdakwa lain yakni Indra Sani Ilham alias Mev, Alauddin Salamuddin alias Udin, dan Nahrawi Salamuddin alias Awi Islamuddin bin Taher masing-masing dijatuhi hukuman dua bulan penjara. Para terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 5 ribu. Majelis hakim turut menetapkan barang bukti berupa 17 kunci alat berat yang sebelumnya diamankan dalam kantong plastik merah untuk dikembalikan kepada PT Position. <h3>PT Position Hormati Putusan dan Ajak Dialog</h3> Menanggapi putusan tersebut,&nbsp;External Manager PT Position Aan Surahman menyatakan, menghormati keputusan majelis hakim. Putusan ini merupakan momentum untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekitar tambang. "Kami menghormati keputusan majelis hakim dan memandang putusan ini sebagai momentum untuk memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat sekitar. Ke depan, kami membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan agar perbedaan pandangan dapat dikelola melalui musyawarah dan mekanisme yang sah," ujar Aan dalam keterangannya, Kamis (16/10). Aan menegaskan, PT Position tidak melihat vonis tersebut sebagai akhir dari perbedaan antara perusahaan dan masyarakat. Sebaliknya, dia menyebut keputusan itu menjadi titik awal untuk membangun kembali sinergi dan kerja sama yang konstruktif. "Kami ingin memastikan bahwa pasca-putusan ini, energi kita diarahkan untuk membangun. Kami membuka ruang sinergi dengan masyarakat agar ke depan tidak ada lagi kesalahpahaman yang menghambat pembangunan Halmahera Timur," tambah Aan. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, PT Position diketahui telah menjalankan sejumlah Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di sekitar wilayah operasi. Program ini mencakup bantuan perahu fiber dan peralatan tangkap ikan bagi nelayan, pembangunan instalasi air bersih, pelatihan operator dan welder untuk pemuda lokal, hingga dukungan terhadap kegiatan pendidikan dan budaya. Selain itu, perusahaan juga terus mendorong pelatihan kewirausahaan serta penghijauan di area pasca tambang. Langkah tersebut disebut menjadi bagian dari komitmen PT Position untuk memperkuat ekonomi lokal dan menjaga kelestarian lingkungan di Maluku Utara. "Kami percaya pembangunan berkelanjutan hanya bisa terwujud jika semua pihak membuka diri untuk berkolaborasi," imbuh Aan. <h3>Koalisi Sipil: Bentuk Kriminalisasi Warga Adat Maba Sangaji</h3> Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kriminalisasi Masyarakat Adat Maba Sangaji mengecam keras putusan tersebut. Mereka menilai vonis terhadap 11 warga adat sebagai bentuk nyata kriminalisasi terhadap rakyat yang mempertahankan tanah leluhur. Koalisi menilai warga hanya berusaha menolak aktivitas tambang nikel PT Position yang dianggap telah merusak lingkungan, sumber air, dan ruang hidup masyarakat adat. Kasus ini bermula dari ritual adat pada 18 Mei 2025. Saat itu, 27 warga Maba Sangaji melakukan upacara adat sebagai bentuk protes terhadap aktivitas tambang PT Position yang dinilai telah merusak hutan adat, mencemari sungai, dan menghancurkan kebun warga. Namun, ritual itu justru berujung penangkapan. Warga dituduh melakukan premanisme dan membawa senjata tajam. Selama pemeriksaan, warga disebut tidak didampingi pengacara, sidik jari diambil paksa, satu orang dipukul, dua dipaksa menandatangani dokumen tanpa penjelasan, dan seluruhnya menjalani tes urin tanpa prosedur jelas.&nbsp;Sehari kemudian, 19 Mei 2025, 16 orang dibebaskan, sementara 11 warga lainnya ditahan hingga akhirnya divonis bersalah. Juru Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Hema Situmorang menilai vonis ini menjadi bukti nyata bahwa hukum berpihak pada korporasi, bukan rakyat. "Negara justru berdiri di pihak perusahaan, menggunakan hukum sebagai alat untuk menindas warga yang menolak tambang," ujar Hema dalam keterangannya, Kamis (16/10).

Sebelas warga adat Maba Sangaji dijatuhi hukuman penjara oleh PN Soasio karena menghalangi aktivitas PT Position

Vonis Penjara untuk Warga Adat Maba Sangaji di Maluku Utara, PT Position Mengajak Dialog

warga adat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#warga adat

Berita Terkini

11 Warga Adat Maba Sangaji Dipenjara karena Tolak Tambang Nikel, Putusan Pengadilan Soasio Dikecam

Vonis Penjara untuk Warga Adat Maba Sangaji di Maluku Utara, PT Position Mengajak Dialog

Download Aplikasi JawaPos.com