<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/15/foto-jawapos-2025-07-15T194544762-616029096.jpg" alt="Perdana Menteri Shigeru Ishiba saat memberikan sambutan di Osaka Kansai Expo Japan Day (Dok. Instagram @ishibashigeru)" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Shigeru Ishiba saat memberikan sambutan di Osaka Kansai Expo Japan Day (Dok. Instagram @ishibashigeru)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Meningkatnya jumlah warga asing di Jepang memicu kekhawatiran masyarakat setempat. Tak sedikit dari mereka yang terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum, termasuk sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tersandung kasus kriminal. Merespons keresahan ini, pemerintah Jepang resmi membentuk badan lintas lembaga guna mengawasi dan mengatur keberadaan warga asing di negaranya. Menurut laporan Asahi Shimbun pada Selasa (15/7), pemerintah Jepang membentuk badan administratif baru yang berfungsi sebagai pusat kendali (control tower) lintas kementerian. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016301841/youtuber-jepang-ini-viral-karena-dagu-super-panjang-warganet-dia-manusia-baru">YouTuber Jepang Ini Viral karena Dagu Super Panjang, Warganet: Dia Manusia Baru!</a> Badan ini ditujukan untuk menangani berbagai isu yang timbul akibat meningkatnya jumlah warga asing, seperti kejahatan,&nbsp;overturisme, dan penyalahgunaan sistem administrasi. Jumlah warga asing di Jepang telah mencapai rekor 3,8 juta orang pada tahun lalu, atau sekitar 3% dari total populasi. Lonjakan ini sebagian besar dipicu oleh pelonggaran kebijakan imigrasi untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja akibat penuaan populasi. Namun, di balik angka itu, muncul kekhawatiran terhadap stabilitas sosial dan keamanan. Perdana Menteri Shigeru Ishiba menyebut bahwa tindak kejahatan dan perilaku tidak tertib oleh sebagian warga asing telah membuat masyarakat merasa tertipu dan tidak nyaman. "Kejahatan dan perilaku tidak tertib oleh sebagian warga asing, serta penyalahgunaan berbagai sistem administrasi, telah menciptakan situasi yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan dirugikan," ujar Ishiba. Dalam konteks ini, sejumlah WNI pun turut menjadi sorotan, mulai dari kasus pencurian, penggelapan barang di toko-toko, hingga insiden kekerasan yang terekam di media sosial. Tak hanya itu, usulan baru dari anggota parlemen Partai Demokrat Liberal (LDP) mencakup persyaratan yang lebih ketat bagi warga asing untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Jepang serta kepemilikan properti. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat tertib dan harmonis bersama warga asing. Langkah tegas Jepang membentuk badan pengawas ini mencerminkan kekhawatiran serius terhadap dinamika sosial yang berubah akibat migrasi. Bagi WNI yang tinggal di Jepang, hal ini menjadi pengingat penting untuk menjaga perilaku dan mematuhi hukum setempat. Jika tidak, nama negara dan WNI lain yang tidak melakukan tindak kejahatan juga ikut tercemar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016281925/gubernur-miyagi-dukung-pekerja-asing-influencer-indonesia-ingatkan-wni-tak-buat-ulah-di-jepang">Gubernur Miyagi Dukung Pekerja Asing, Influencer Indonesia Ingatkan WNI Tak Buat Ulah di Jepang</a>

Pemerintah Jepang membentuk badan baru untuk mengawasi warga asing akibat lonjakan jumlah pendatang dan maraknya pelanggaran hukum.

Jepang Bentuk Badan Baru untuk Atasi Masalah Warga Asing, Ulah WNI Jadi Sorotan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/FotoJet-2025-03-20T163604233-613445593.jpg" alt="Contoh gambar kartu registrasi orang asing yang dapat dipindahtangankan. (Courtesy of Financial Services Commission)" width="100%">
<figcaption>Contoh gambar kartu registrasi orang asing yang dapat dipindahtangankan. (Courtesy of Financial Services Commission)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Warga asing yang terdaftar di Korea Selatan dan memiliki kartu registrasi sebagai orang asing kini dapat memanfaatkannya untuk mengakses layanan keuangan. Mulai Jumat (21/3), mereka dapat membuka rekening di enam bank, seperti yang diumumkan pemerintah Korea Selatan pada Kamis (20/3). Berdasarkan pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan, serta Kementerian Kehakiman, enam bank tersebut meliputi Shinhan Bank, KEB Hana Bank, iM Bank, Busan Bank, Jeonbuk Bank, dan Jeju Bank. <article class="group/turn w-full text-token-text-primary focus-visible:outline-2 focus-visible:outline-offset-[-4px]" dir="auto" tabindex="-1" data-testid="conversation-turn-3" data-scroll-anchor="false"> <div class="text-base my-auto mx-auto py-[18px] px-6">&nbsp;</div> </article> <article class="group/turn w-full text-token-text-primary focus-visible:outline-2 focus-visible:outline-offset-[-4px]" dir="auto" tabindex="-1" data-testid="conversation-turn-4" data-scroll-anchor="true"> <div class="text-base my-auto mx-auto py-[18px] px-6"> <div class="mx-auto flex flex-1 text-base gap-4 md:gap-5 lg:gap-6 md:max-w-3xl lg:max-w-[40rem] xl:max-w-[48rem]"> <div class="group/conversation-turn relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn @xs/thread:px-0 @sm/thread:px-1.5 @md/thread:px-4"> <div class="flex-col gap-1 md:gap-3"> <div class="flex max-w-full flex-col flex-grow"> <div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words text-start [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="61d02a01-430a-4737-9d27-dce02092de24" data-message-model-slug="gpt-4o"> <div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]"> <div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark"> Jeonbuk Bank akan memungkinkan warga negara asing menggunakan kartu identitas digital mereka untuk layanan keuangan tanpa tatap muka, sementara bank-bank lainnya berencana mengikuti langkah tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/015786130/setelah-9-bulan-terdampar-di-luar-angkasa-dengan-misi-yang-berliku-astronot-nasa-butch-wilmore-dan-suni-williams-akhirnya-kembali-ke-bumi">Setelah 9 Bulan Terdampar di Luar Angkasa dengan Misi yang Berliku, Astronot NASA Butch Wilmore dan Suni Williams Akhirnya Kembali ke Bumi </a> Perubahan ini terjadi setelah revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi yang memberikan status hukum yang setara antara kartu registrasi orang asing dalam bentuk digital dan fisik. Sejak Januari, Kementerian Kehakiman mulai menerbitkan kartu identitas digital bagi warga asing yang terdaftar. Warga negara asing yang berencana tinggal di Korea Selatan lebih dari 90 hari wajib mendaftarkan izin tinggal mereka dalam waktu 90 hari setelah kedatangan. </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </article> Setiap penduduk asing berusia 14 tahun ke atas yang memiliki ponsel pintar atas nama mereka berhak memperoleh kartu identitas digital. Lembaga Pengawas Jasa Keuangan mengatakan karena jumlah penduduk asing jangka panjang di Korea Selatan terus bertambah, begitu pula dengan permintaan akan layanan keuangan. Populasi penduduk asing jangka panjang meningkat dari 1,7 juta pada tahun 2022 menjadi 2 juta pada tahun 2024. "Kami berencana untuk terus mendukung penggunaan kartu registrasi orang asing yang bergerak di lembaga keuangan lainnya," kata seorang perwakilan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan, seperti yang diberitakan The Korea Times. Beberapa bank lain, seperti Woori Bank, NH NongHyup Bank, KB Kookmin Bank, dan Industrial Bank of Korea, juga akan mulai menerima kartu identitas digital untuk pembukaan rekening dan layanan lainnya pada paruh pertama tahun ini. (*)

Warga asing yang terdaftar di Korea Selatan kini dapat memanfaatkan kartu identitas digital mereka untuk membuka rekening bank.

Angin Segar, 6 Bank di Korea Selatan Izinkan Warga Asing Buka Rekening dengan Kartu Identitas Digital

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/05/Kanada-1855638049.jpg" alt="Kanada terapkan larangan kepemilikan rumah bagi warga asing (Reuters/ Lars Hagberg)" width="100%">
<figcaption>Kanada terapkan larangan kepemilikan rumah bagi warga asing (Reuters/ Lars Hagberg)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pemerintah Kanada baru saja mengumumkan perpanjangan larangan kepemilikan warga asing atas perumahan di Kanada selama dua tahun. Dilansir dari Reuters pernyataan tersebut dibuat pada Minggu (4/2), yang bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat Kanada yang akan dikeluarkan dari pasar perumahan di kota-kota besar dan kecil di seluruh negeri. Wakil Perdana Menteri Kanada Menteri Chrystia Freeland mengungkapkan, bahwa pihaknya tengah mengatasi krisis keterjangkauan perumahan bagi warga Kanada. &ldquo;Sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan perumahan lebih terjangkau bagi warga Kanada, larangan kepemilikan asing atas perumahan Kanada, yang saat ini akan berakhir pada 1 Januari 2025, akan diperpanjang hingga 1 Januari 2027,&rdquo; ungkap Chrystia dalam sebuah pernyataan. Menurut laporan Reuters, Senin (5/2). Negara yang terletak di benua Amerika itu kini sedang menghadapi krisis keterjangkauan perumahan. Kanada bahkan dituding sebagai penyebab meningkatnya jumlah migran dan pelajar internasional. Hal tersebut menyebabkan peningkatan permintaan akan rumah, sementara kenaikan biaya telah memperlambat pembangunan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014044362/4-negara-ikuti-as-dan-kanada-hentikan-pendanaan-unrwa-israel-desak-negara-lain-ikuti-jejak-mereka">4 Negara Ikuti AS dan Kanada Hentikan Pendanaan UNRWA, Israel Desak Negara Lain Ikuti Jejak Mereka</a> Pemerintah Kanada juga mengatakan bahwa kepemilikan asing telah memicu kekhawatiran bahwa warganya akan tersingkir dari pasar perumahan di kota-kota besar dan kecil di seluruh negeri. Untuk mengatasi krisis tersebut pemerintah setempat akan berhenti memberikan izin kerja kepada beberapa pelajar yang telah lulus dan berkeinginan menetap disana. Bahkan pada bulan Januari, Pemerintah Kanada telah mengumumkan adanya pembatasan izin pelajar internasional selama dua tahun. Kanada terus berupaya untuk mengendalikan jumlah pendatang baru yang dianggap akan memperburuk krisis perumahan. Sementara itu, pertumbuhan populasi di negara tersebut juga kian pesat akibat imigrasi atau para pendatang yang memilih untuk tetap tinggal di sana, terutama bagi para pelajar. Hal tersebut telah memberikan tekanan kepada layanan kesehatan dan pendidikan, sehingga diyakini menjadi penyebab naiknya biaya perumahan.&nbsp; ***

Kanada siapkan aturan dan larang bagi warga asing punya perumahan di wilayahnya, guna atasi krisis keterjangkauan perumahan bagi warga.

Atasi Krisis Perumahan, Kanada Terapkan Larangan Kepemilikan Rumah bagi Warga Asing Selama Dua Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/TKP-BULE-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Berbagai modus baru tindak kejahatan, mesti diwaspadai masyarakat. Salah satunya, pelaku mengalihkan perhatian korban dengan berpura-pura menukarkan uang. Lalu, begitu ada kesempatan, pelaku mulai menjalankan aksinya.  Peristiwa itu dialami pemilik toko Rifqi Adi Saputra. Pada Kamis (22/12) lalu, toko miliknya di Jalan Kapten Darmo Sugondo, Kecamatan Kebomas, didatangi dua warga negara asing (WNA). ”Datang dan berniat menukarkan uang senilai Rp 100 ribu. Di lokasi kejadian hanya ada istri dan karyawan,’’ kata Kasatreskrim Polres Gresik Iptu Aldhino Prima Wirdhan kemarin (25/2).  Saat itu, pelaku memanfaatkan kondisi istri korban yang sedikit panik lantaran terkendala bahasa. Dia sempat kebingungan mencari pecahan uang.  ”Sampai masuk ke dalam rumah mencari pecahan uang. Saat itulah diduga kuat para WNA melakukan aksinya,’’ papar mantan Kanit Jatanras Polrestabes Surabaya itu.  Dari peristiwa tersebut, korban mengaku kehilangan uang seberas Rp 1,5 juta. Meski demikian, korban enggan membuat laporan kepada pihak berwajib atas peristiwa tersebut. ”Kami menghormati hak korban. Namun, petugas sudah kami terjunkan ke TKP untuk mencari petunjuk dan keterangan,’’ ujarnya.  Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi. Dikhawatirkan, para pelaku masih berkeliaran di wilayah Gresik dan mencari target korban selanjutnya. ”Termasuk meningkatkan patroli reserse di lapangan dan kawasan rawan,’’ ujar alumnus Akpol 2015 itu.  Dia berharap agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menjalani aktivitas selama Natal dan tahun baru. Masyarakat harus menjaga diri dan barang berharga. ”Agar lebih waspada dan berhati-hati, khususnya terhadap orang asing yang baru dikenal,” tegas Aldhino.

Pura-pura Tukar Uang Recehan, WNA Diduga Embat Rp 2,5 Juta di Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/E-VOA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dirjen Keimigrasian Kemenkum HAM telah membuat dua terobosan baru untuk peningkatan pelayanan publik. Yakni, Electronic Visa on Arrival (E-VOA) dan Second Home Visa (pemberian visa dan izin tinggal terbatas rumah kedua).  Dua inovasi tersebut telah disosialisasikan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya kepada sejumlah pihak di Hotel Vasa Jalan HR. Muhammad, Kamis (15/12). Dengan layanan E-VOA ini, warga Negara Asing (WNA) akan semakin mudah ketika hendak mengajukan permohonan izin tinggal lebih lama di Indonesia.  Adapun, layanan Second Home Visa ditujukan untuk WNA yang hendak tinggal di Indonesia dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Dengan visa tersebut, WNA dapat tinggal selama 5 tahun hingga 10 tahun. Mereka pun lebih leluasa menjalankan berbagai macam kegiatan seperti investasi dan sejenisnya.  "Saat ini kami lebih ketat dalam melakukan seleksi. Kami hanya menerima WNA yang memberikan banyak manfaat kepada Indonesia terutama pada perekonomian negara," kata Chicco Ahmad Muttaqin kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, dalam rilis yang diterima Jawa Pos.  Kebijakan Second Home Visa tersebut juga sudah berjalan di beberapa negara seperti Malaysia dan Filipina. "Tapi, masih melalui beberapa pendalaman lagi untuk second home visa ini. Sebab, masih bersinggungan dengan kementerian. Karena banyak dari WNA yang menaruh uang dengan jumlah yang besar tetapi mereka juga menginginkan jaminan. Ini masih dikoordinasikan," ujarnya.  Chicco mengungkapkan, Keimigrasian sering kali disentil oleh Presiden Joko Widodo tentang pelayanan. Ada keluhan di tempat imigrasi dan pengajuan E-VOA di bank. Ada anggapan seolah-olah masalah itu tidak diatur. Karena itu, dengan E-VOA dan Second Home Visa ini diharapkan dapat mempermudah WNA untuk memiliki visa. Selain itu, mengurangi keluhan antrean.  Adapun beberapa syarat mengajukan permohonan E-VOA, yaitu mendaftarkan diri ke molina.imigrasi.go.id. Kemudian, pendaftar diwajibkan memiliki paspor diplomatik, paspor dinas, atau paspor umum yang masih berlaku selama enam bulan. Pendaftar juga wajib memiliki tiket kembali atau terusan untuk ke negara lain, surat permintaan kementerian/lembaga/instansi RI.  Lalu, surat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, bukti pembayaran PNBP visa kunjungan saat kedatangan sebesar Rp 500.000. Ketentuan itu sebagaimana tertulis pada lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019. Pembayaran PNBP itu juga dapat dilakukan di luar Indonesia melalui fasilitas atau portal pembayaran PNBP.

Dengan E-VOA dan Second Home Visa, WNA Makin Mudah Urus Izin Tinggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/deportasi-wna.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) terus diperketat. Kemarin (15/8) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak kembali mendeportasi WNA yang menyalahi izin tinggal. Warga Vietnam yang dipulangkan paksa itu menggunakan visa wisata untuk bekerja di Indonesia.  Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Sonny Noor Bhuwono menyatakan, aktivitas yang bersangkutan dipantau sejak awal kedatangan. Warga bernama Le Minh Dien itu tercatat sedang berwisata di Indoneisa. ”Pakai VoA (visa on arrival, Red),” katanya kemarin.  Sonny menegaskan, setiap WNA yang masuk ke Indonesia pasti diawasi tim inteldakim. Wilayah yang diawasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak meliputi 18 kecamatan di Surabaya, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, dan Tuban.  Nah, setiba di Indonesia, Le Minh Dien terpantau menuju ke Kabupaten Gresik. Setelah dicek, pria 38 tahun itu ternyata bekerja di salah satu kompleks pergudangan di wilayah tersebut. ”Kami deteksi yang bersangkutan bekerja sebagai penjaga gudang,” ungkap Sonny.  Hal itu tentu menjadi masalah. Sebab, visa yang dipakai untuk masuk adalah VoA. Visa khusus tersebut hanya boleh digunakan untuk dua kegiatan. Yaitu, kunjungan wisata dan kunjungan kerja dari instansi pemerintahan negara tertentu. ”Kalau untuk bekerja, beda. Nggak boleh pakai visa wisata,” terangnya.  Karena itu, Le Minh Dien dideportasi paksa melalui Bandara Internasional Juanda Surabaya dan transit di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, sebelum dipulangkan ke negara asalnya.  Yang bersangkutan akan mendapat cap deportasi di paspornya. ”Ya, rugi dong. Dia, kalau mau masuk ke negara mana pun, pasti akan diawasi ketat karena sudah pernah dicap deportasi,” jelasnya.

Kerja Pakai Visa Wisata, Warga Vietnam Dideportasi dari Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WNA-DEPORTASI2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Jumlah kunjungan warga negara asing (WNA) terus meningkat memasuki 2022. Dalam enam bulan terakhir, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak menerbitkan 1.026 izin tinggal untuk para WNA. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan izin tinggal, tim pengawasan orang asing (timpora) memperketat pengawasan.  Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Wawan Anjaryono menyatakan, kunjungan WNA ke Indonesia memang meningkat akibat dua kebijakan. Pertama, peraturan tentang pembatasan selama pandemi yang semakin longgar. Kedua, adanya visa on arrival (VoA) bagi para pelancong dari luar negeri.  Sejak dikeluarkan kebijakan VoA pada April, jumlah WNA yang mengurus dokumen tersebut di bandara terus bertambah. Pada bulan itu, baru ada tujuh WNA yang mengurusnya di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak. Jumlahnya melonjak drastis pada Mei. Ada 55 WNA yang mengurus VoA. Pada Juni, 32 orang memperpanjang VoA.  Menurut Wawan, tren penggunaan VoA akan berdampak positif terhadap sektor pariwisata. Sebab, VoA memang dikhususkan untuk dua jenis perjalanan. Yaitu, perjalanan wisata dan kunjungan dinas dari pemerintah di negara tertentu. ”Untuk negara mana saja, kami sudah memiliki daftarnya. Jadi, kegunaannya cuma dua itu,” terangnya.  Wawan menuturkan, meningkatnya jumlah WNA yang masuk ke Indonesia harus dibarengi dengan pengawasan yang memadai. Jangan sampai ada orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal. ”Dalam enam bulan itu, kami juga sudah mendeportasi tujuh WNA karena penyalahgunaan izin tinggal. Jadi, jangan sampai ke depan ada lagi,” tegasnya.  Terpisah, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Sonny Noor Bhuwono memastikan timpora yang berisi anggota gabungan dari TNI-Polri rutin melakukan giat pengawasan. ”Jangan sampai lolos,” tuturnya.  Pengawasan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal. Misalnya, penggunaan VoA untuk bekerja di Indonesia. Atau, kartu izin tinggal terbatas (kitas) yang masa berlakunya habis dan tidak diurus. ”Kami terus cek. Baik secara dokumen kedatangan maupun cek langsung ke lapangan,” jelasnya.  ---  Tren Izin Tinggal WNA di Surabaya Semester I 2022 <ul> 	<li>Januari : 168 dokumen</li> 	<li>Februari : 155 dokumen</li> 	<li>Maret : 157 dokumen</li> 	<li>April : 157 dokumen</li> 	<li>Mei : 185 dokumen</li> 	<li>Juni : 204 dokumen</li> </ul> Total : 1.026 dokumen  Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak

Tren Izin Tinggal WNA di Surabaya Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/menluci.jpg" alt="Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov saat berbicara dalam sebuah konferensi pers di Moskow, Rusia." width="100%">
<figcaption>Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov saat berbicara dalam sebuah konferensi pers di Moskow, Rusia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lebih dari 1 juta orang telah dievakuasi dari Ukraina ke Rusia sejak invasi 24 Februari.  Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam pernyataan yang rilis pada Sabtu (29/4) menyatakan, sebanyak 1,02 juta orang, termasuk 120.000 warga asing, telah dievakuasi dari wilayah separatis dukungan Rusia di Ukraina, yang memproklamasikan diri sebagai Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Moskow mengakui kemerdekaan kedua wilayah itu sesaat sebelum melancarkan invasi.  Menurut data PBB, lebih dari 5,4 juta orang telah menyelamatkan diri dari Ukraina sejak Rusia menggempur negara tetangganya itu. Moskow menyebut aksinya sebagai operasi khusus untuk melemahkan kekuatan militer Ukraina dan melenyapkan pengaruh Nazi di sana. Ukraina dan Barat mengatakan Rusia telah memicu perang yang tak berdasar itu.  Lavrov, dalam komentar kepada kantor berita Tiongkok Xinhua yang diunggah di situs Kementerian Luar Negeri Rusia seperti dilansir dari Antara mengatakan, 2,8 juta orang di Ukraina telah diminta untuk dievakuasi ke Rusia.  Ukraina menyebutkan, Moskow mendeportasi secara paksa ribuan orang ke Rusia. Upaya evakuasi warga sipil dari sejumlah medan pertempuran, seperti kota pelabuhan Mariupol yang dikepung, beberapa kali gagal dan kedua kubu saling menyalahkan.  Lavrov mengatakan, jika AS dan NATO sungguh-sungguh berniat untuk menyelesaikan krisis Ukraina, mereka harus menghentikan pasokan senjata ke Kiev.  ”Dengan menyatakan dukungan kepada rezim Kiev secara terang-terangan, negara-negara NATO melakukan segala upaya untuk mencegah terhentinya operasi melalui kesepakatan politik,” ujar Lavrov.

Lebih 1 Juta Orang Sudah Dievakuasi dari Ukraina ke Rusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMIGRASI-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pembukaan gerbang penerbangan internasional Bandara Juanda mengundang konsekuensi. Pengawasan terhadap orang asing semakin ditingkatkan. Untuk mengantisipasi masuknya orang asing ilegal, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak melakukan pengecekan ke beberapa perusahaan. Total ada 15 perusahaan yang dicek.  Kepala Seksi Intelijen Penindakan dan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak Sonny Noor Bhuwono menyatakan, pengecekan rutin sejatinya sudah dilakukan. ’’Karena memang tidak ada arus keluar masuk orang asing ke wilayah kami,” ujarnya kemarin (31/3).  Setelah gerbang internasional dibuka, pihaknya pun ikut siaga. Yang menjadi prioritas pengawasan adalah tenaga kerja asing (TKA) yang tidak dilengkapi dokumen lengkap. Atau, istilahnya TKA ilegal. ’’Bahwa benar kami menerima informasi adanya TKA yang masuk. Jadi, kami melakukan pengecekan,” ungkapnya.  Dari hasil pengecekan ke 15 perusahaan, tim pengawasan orang asing (timpora) yang diterjunkan tidak menemukan adanya TKA ilegal. Namun, kegiatan pengecekan akan terus dilakukan menyusul kebijakan pembatasan dari pemerintah yang sudah lebih longgar.  Sonny memaparkan, berdasar data yang masuk sampai Februari, ada 155 dokumen izin tinggal untuk warga negara asing (WNA) yang sudah diterbitkan. Dari jumlah tersebut, yang memiliki izin tinggal tetap hanya satu orang. Paling banyak izin tinggal terbatas. Jumlahnya mencapai 87 orang.  Kartu izin tinggal terbatas (kitas), kata Sonny, rata-rata memang diperlukan bagi WNA yang bekerja di Indonesia. Pihaknya akan menindak WNA yang bekerja di Indonesia, khususnya Surabaya, yang tidak memiliki dokumen tersebut.

Awasi Potensi TKA Ilegal Masuk ke Kota Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/000_1QD2A7.jpg" alt="Petugas medis Korea Selatan (JUNG YEON-JE / AFP)" width="100%">
<figcaption>Petugas medis Korea Selatan (JUNG YEON-JE / AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas di ibu kota Korea Selatan, Seoul, bakal mencabut ketentuan kontroversial yang mewajibkan semua pekerja asing menjalani tes Covid-19. Langkah itu diambil setelah protes bermunculan dan memicu keluhan dari kalangan kedutaan asing, juga sorotan soal hak asasi manusia.  Kantor pusat untuk pengendalian pandemi Covid-19 Korsel mengatakan telah meminta pihak berwenang Kota Seoul untuk mencabut perintah tersebut. Selain itu juga meningkatkan kebijakan soal tes Covid-19 guna menghindarkan diskriminasi atau pelanggaran hak.  "Permintaan itu untuk mencegah upaya anti Covid-19 menyebabkan diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negara dan warga negara asing," kata kantor pusat itu melalui pernyataan.  Namun, otoritas kota masih merekomendasikan agar tes Covid-19 dilakukan pada pekerja asing maupun pekerja Korea Selatan di tempat-tempat kerja yang berisiko tinggi.  Pencabutan aturan itu terjadi saat Komisi Nasional HAM membenarkan bahwa pihaknya sedang menyelidiki apakah kebijakan beberapa pemerintah daerah soal semua pekerja asing harus menjalani tes Covid-19 adalah tindakan yang diskriminatif.  Seoul dan provinsi di sekitarnya, Gyeonggi, termasuk di antara pemerintah daerah yang memerintahkan tes semacam itu hingga dihujani kritik oleh kalangan anggota parlemen Korea Selatan, pejabat universitas, dan duta besar asing. Gyeonggi, yang memberlakukan aturan itu hingga Senin, mengatakan telah mencabut persyaratan terpisah soal orang asing yang direkrut untuk suatu pekerjaan harus menunjukkan hasil negatif tes Covid-19.  Para pejabat kesehatan sebelumnya membela kewajiban tes itu. Mereka beralasan aturan seperti itu perlu diterapkan untuk menghindarkan lonjakan infeksi virus Korona di antara penduduk asing. Mereka juga mengatakan bahwa aturan tersebut tidak diskriminatif karena tes juga telah diwajibkan bagi orang-orang yang terkait dengan wabah di gereja, kelab malam, dan tempat-tempat lainnya.  Pada Jumat (19/3), Kedutaan Besar Amerika Serikat mengatakan telah menyampaikan keprihatinan kepada pihak berwenang. Kedubes AS juga mendesak semua warga negaranya diperlakukan secara adil dan setara.  Komnas HAM, yang independen, mengatakan pihaknya melakukan penyelidikan setelah beberapa keluhan muncul, salah satunya seperti yang diutarakan oleh Duta Besar Inggris. Dubes Inggris mengatakan aturan itu tidak adil, tidak proporsional, juga kemungkinan tidak efektif.  Ketua Komnas HAM Choi Young-ae mengatakan dirinya khawatir bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan diskriminasi, terutama melalui penggunaan bahasa yang merendahkan pekerja yang tidak berdokumen.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/wayZNSvk9SI

Korsel Hapus Kewajiban Tes Covid-19 untuk Warga Asing

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#warga asing

Berita Terkini