<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/08/andra-soni-506945995.jpg" alt="Gubernur Banten Andra Soni menjenguk Revan, warga baduy korban pembacokan di Jakarta.(Instagram: andrasoni12)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Banten Andra Soni menjenguk Revan, warga baduy korban pembacokan di Jakarta.(Instagram: andrasoni12)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Beberapa waktu lalu, media sosial ramai terkait warga Baduy yang merupakan korban begal ditolak rumah sakit (RS) di Jakarta. Atas kondisi itu, Gubernur DKI Pramono Anung memerintahkan jajarannya untuk mencari kepastian hal tersebut. Dari hasil laporan yang diterima, Pramono menyebutkan, tidak ditemukan RS yang menolak untuk mengobati warga Baduy tersebut. &ldquo;Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas (Kepala Dinas Kesehatan DKI Ani Ruspitawati). Bahkan, Bu Ani sendiri akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Jadi sama sekali itu enggak benar ya,&rdquo; terang Pramono. Pramono menduga, ada kendala komunikasi antara warga Baduy dengan RS karena perbedaan bahasa, namun hal itu bukan bentuk penolakan. Pramono menegaskan seluruh rumah sakit, baik milik Pemprov DKI maupun swasta, tetap melayani warga dengan baik. &ldquo;Bukan karena tidak punya KTP. Enggak,&rdquo; tambahnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Ani Ruspitawati menuturkan, hasil verifikasi lapangan menunjukkan informasi tersebut tidak benar. Dinkes DKI telah berkoordinasi dengan beberapa fasilitas kesehatan di wilayah Cempaka Putih dan Pulogadung. Di antaranya, RSIJ Cempaka Putih, RS Yarsi, RS Rojak, RS Evasari, dan RSUD Cempaka Putih. &ldquo;Setelah kami lakukan verifikasi lapangan dan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, hasilnya menunjukkan klaim penolakan tersebut tidak benar,&rdquo; ujar Ani. Dinkes DKI disebutkannya tidak menemukan data administrasi ataupun catatan medis yang menunjukkan korban pernah datang atau ditolak di fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut. RSIJ Cempaka Putih juga memastikan tidak pernah menerima pasien bernama Repan dan menegaskan komitmen pelayanan tanpa diskriminasi. Menurut Ani, korban justru telah mendapat penanganan awal di RS St. Carolus sebelum dirujuk untuk pelayanan lanjutan ke RS Ukrida, Jakarta Barat. Dugaan penolakan muncul karena setelah perawatan awal, pasien diminta melapor ke kepolisian untuk keperluan visum, prosedur standar dalam penanganan kasus dugaan kekerasan. Dinkes DKI juga memperoleh rekaman CCTV yang memperlihatkan proses pemberian layanan medis kepada korban. Bukti visual itu memperkuat verifikasi bahwa korban telah mendapatkan penanganan sesuai prosedur.

Dari hasil laporan yang diterima, Gubernur Pramono menyebutkan, tidak ditemukan RS yang menolak untuk mengobati warga Baduy tersebut.

Bukan Karena Tidak Punya KTP DKI, Gubernur Pramono Bantah RS di Jakarta Tidak Layani Warga Baduy yang Dibegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/vaksinasi-di-baduy-1.jpg" alt="PEGANG KUAT ADAT ISTIADAT: Seorang wanita Baduy berjalan melewati rumah adat masyarakat Baduy di Desa Kanekes, Lebak, Kamis (19/8). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PEGANG KUAT ADAT ISTIADAT: Seorang wanita Baduy berjalan melewati rumah adat masyarakat Baduy di Desa Kanekes, Lebak, Kamis (19/8). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Mengikuti Upaya Vaksinasi Covid-19 di Perkampungan Warga Baduy</h3> Hoaks bahwa vaksin berbahaya menjadi salah satu penyebab banyaknya warga Baduy yang menolak divaksin. Padahal, untuk imunisasi anak-anak, tak pernah ada kendala.  FERLYNDA PUTRI, Lebak, Jawa Pos  ---  VAKSIN Sinovac di tempat pendingin yang mirip stoples itu tak kunjung dikeluarkan. Sampai siang itu, hanya lima orang yang dapat divaksin.  Itu pun semuanya masyarakat non-Urang Kanekes atau yang selama ini dikenal sebagai suku Baduy. Tapi, tim vaksinator dari Puskesmas Cisimeut, Kabupaten Lebak, Banten, tak putus asa.  Jumat keesokan harinya (20/8) mereka balik ke Desa Kanekes yang wilayahnya terdiri atas Baduy Luar dan Baduy Dalam. Selama pandemi Covid-19, Baduy Dalam benar-benar tertutup bagi warga non-Kanekes.  Kali ini tim tak hanya duduk di rumah Kepala Desa Jaro Saija. Mereka juga masuk ke perkampungan. Jaraknya sekitar 2 km dari rumah Jaro.  Jalan yang dilalui tidak mulus. Jalan setapak yang masih tanah mereka susuri. Puluhan anak tangga membantu mereka ketika melewati jalan tanah yang menanjak.  Vaksinator laki-laki bertugas membawa cooler, sedangkan yang perempuan menenteng dokumen. Mereka masih berseragam kuning.  Tidak jauh beda dengan sebelumnya, cooler hanya dibuka sekali. Sebab, ada dua orang yang mendatangi untuk minta vaksin Covid-19. Sementara warga yang didatangi memilih menutup pintu rumah.  Jika ada yang tak bisa menghindar atau tertangkap basah mengintip tenaga kesehatan Puskesmas Cisimeut, mereka memilih untuk mendengarkan sebentar. Tapi, kemudian tetap menolak vaksin.  Sampai Jumat lalu itu, hanya belasan warga Kanekes yang sudah divaksin. Ketua Tim Vaksinator Puskesmas Cisimeut Bidan Siti Solohat hanya tersenyum getir saat ditanya soal penolakan tersebut. Menurut dia, risiko itu sudah diperhitungkan sebelum tim mengunjungi Kanekes.  Sejak awal vaksinasi ada di puskesmas tersebut, tidak ada masyarakat Baduy yang datang. ”Juli lalu mau ada vaksinasi, tapi batal juga,” katanya kepada Jawa Pos.  Dalam dua hari kunjungan ke Baduy, sebenarnya tim vaksinator hanya menargetkan 60 orang per hari. Meski dari awal tahu masyarakat Kanekes enggan divaksin, mereka tetap mencoba.  Sosialisasi juga tak henti dilakukan. Salah satunya mengganti kata vaksinasi dengan disuntik kesehatan. Vaksinator menyamakan vaksinasi itu seperti saat pemberian imunisasi rutin kepada anak-anak.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/vaksinasi-di-baduy.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ALASAN VAKSINASI: Tenaga vaksinator Puskesmas Cisimeut saat mendatangi permukiman warga Baduy di Desa Ciboleger, Lebak, Jumat (20/8). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)  Untuk imunisasi kepada anak, Urang Kanekes tidak menolak. Mereka rutin datang bersama buah hati ke puskesmas.  Kepala Puskesmas Cisimeut dr Maytri Nurmaningsih menuturkan bahwa vaksinator tidak bisa memaksa masyarakat untuk divaksin. Masalah lainnya adalah tidak semua masyarakat Kanekes memiliki KTP.  ”Padahal, KTP ini diperlukan untuk kami lapor ke pusat data,” ungkapnya kepada Jawa Pos.  Untuk urusan KTP, sebelumnya Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa warga yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK) tetap dapat divaksin Covid-19. Itu bertujuan untuk mempercepat ketercapaian cakupan vaksinasi.  Dengan adanya surat edaran nomor HK.02.02/III/154242/ 221 itu, diharapkan dinas kesehatan provinsi atau kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan perangkat yang berwenang dalam urusan data kependudukan ketika akan melaksanakan vaksinasi. ”Kalau semua diserahkan ke puskesmas, ya tidak bisa. Tugas kami banyak, sementara orangnya sedikit,” ucap Maytri.  Bukan hanya vaksinasi, masyarakat Kanekes juga enggan dites. Padahal, sebelumnya ditemukan dua orang positif Covid-19 pada Juli lalu.  Dua kasus itu ditemukan ketika ada ibu melahirkan yang periksa ke puskesmas dan menunjukkan gejala. Awalnya mereka juga menolak dites. Seminggu berselang, kondisi keduanya masih sama.  Petugas Puskesmas Cisimeut kemudian melakukan PCR dan terbukti dua ibu hamil itu positif Covid-19. ”Kondisinya seperti flu. Tidak ada perburukan,” ungkap Maytri. Namun, tracing tidak dapat dilakukan lagi. Sebab, terjadi penolakan.  Sejauh ini, masyarakat Kanekes menolak karena ada informasi palsu yang beredar bahwa vaksin Covid-19 berbahaya. Hoaks yang telanjur menyebar itu membuat mereka takut. Meski perangkat desanya sudah divaksin, masyarakat lebih mengandalkan ramuan yang dimiliki.  Jaro Saija yang ditemui di rumahnya mengatakan tak bisa memaksa warganya untuk mau divaksin. Dia sebenarnya telah mengajak, tapi tetap banyak yang menolak.  Salah satu alasannya adalah hoaks bahwa vaksinasi bisa mengakibatkan orang meninggal. Warganya memilih mengantisipasi Covid-19 dengan air dan 20 ramuan tradisional. Di antaranya, air jahe dan air gula merah. Sebelum pandemi, sebenarnya warga juga rutin mengonsumsi minuman tersebut.  Jawa Pos sempat menanyakan alasan warga Baduy enggan divaksin Covid-19. Arif, warga Marengo, salah satu kampung di Kanekes, mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada yang menderita Covid-19. Karena itu, dia merasa tidak perlu melakukannya.  Naik turun bukit dan hidup yang sehat, menurut dia, sudah bisa menangkal masuknya virus itu. ”Kami juga jarang ketemu orang,” ujarnya.  Risikonya, Arif tidak bisa menikmati fasilitas publik. Dia yang memiliki pekerjaan distribusi barang khas Kanekes tidak bisa bepergian dengan menggunakan KRL.  Karena itu, saat mengantarkan dagangan, dia harus naik kendaraan pribadi. Ongkosnya tentu lebih mahal. ”Kalau mau ke Cakung, saya sewa mobil. Berangkat pagi, lalu pulang malam,” ceritanya.  Ayu, warga lainnya, yang berjualan makanan di Terminal Cibolegar, Luewidamar, Lebak, juga belum pernah mendapatkan vaksin Covid-19. ”Kami minum jamu saja,” ujarnya.  Meski demikian, dia memercayai adanya Covid-19. Namun, dia menambahkan, Covid-19 hanya terjadi di kota besar. Di kampungnya masih aman.  Selain soal vaksinasi, 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) juga tidak dilakukan. Saat Jawa Pos tiba, yang terlihat memakai masker hanya pelayan minimarket nirlaba. Juga patung anak-anak di terminal.  Pengunjung mulai banyak menjelang akhir pekan. Momen seperti itulah yang membuat dokter Maytri khawatir. Karena itu, dia berharap pengunjung yang datang mematuhi protokol kesehatan. ”Tolong bantu kami untuk menyukseskan vaksinasi Covid-19,” katanya.

Mengantisipasi dengan Air Jahe dan Gula Merah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/saat-warga-suku-baduy-beramai-ramai-rekam-e-ktp_m_190115.jpeg" alt="Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Profesor Dr Zudan Arif Fakrulloh (kiri) saat penyerahan Dokumen Kependudukan Hasil Pendataan Penduduk bagi Masyarakat Baduy." width="100%">
<figcaption>Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Profesor Dr Zudan Arif Fakrulloh (kiri) saat penyerahan Dokumen Kependudukan Hasil Pendataan Penduduk bagi Masyarakat Baduy.</figcaption>
</figure>Warga Baduy umumnya tak hafal tanggal lahir, hanya umur. Itu pun perkiraan saja. Ada yang tetap pakai nama sapaan di e-KTP, bukan nama asli dari lahir.  JUNEKA SUBAIHUL MUFID, Lebak  ---  PARA pria warga Baduy itu duduk menunggu giliran di beranda rumah panggung kayu. Tidak banyak kata yang terucap di antara mereka. Nyaris hening. "Mereka sabar menunggu," ujar Parjiyo, petugas dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.  Di rumah singgah Desa Kanekes, Lebak, Banten, Senin lalu (12/2) para pria yang berpakaian serbahitam dan mengenakan lomar (pengikat kepala) tersebut tengah menunggu giliran untuk perekaman data e-KTP atau KTP elektronik. Ada yang berasal dari Baduy Luar, sebagian merupakan warga Baduy Dalam.  Ada 24 petugas yang melayani mereka Pelayanan perekaman dan pencatatan e-KTP itu dilakukan sejak Senin (12/2) hingga kemarin (19/2). Hasilnya, selama sepekan jemput bola itu, tercatat ada 1.327 e-KTP, cetak ulang 458 unit, dan terdistribusikan 1.785 unit. Ada pula perekaman baru 337 kartu keluarga (KK) dan pencetakan ulang 337 KK. "Hampir tiap hari lembur sampai pukul 2 pagi untuk pencetakan langsung," imbuh Parjiyo.  Partisipasi masyarakat Baduy di Kanekes dalam perekaman data e-KTP memang termasuk yang paling rendah. Ada pemicu yang berupa latar belakang budaya. Juga, e-KTP tak dipandang sebagai kebutuhan. Mereka tidak butuh akta kelahiran, misalnya, untuk kebutuhan sekolah anak.  "Dulu masyarakat suku Baduy tidak mau disensus. Takut dijual," ungkap Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kanekes Sarpin.  Tapi, sebagai warga negara yang sah, mereka tentu harus tercatat secara administratif. Selama ini, Sarpin mengaku sering kerepotan mengurus administrasi bila ada warganya yang sampai dibawa ke rumah sakit. Misalnya saat proses melahirkan.  Sebenarnya urusan pendaftaran e-KTP dengan metode jemput bola tersebut sudah dilakukan pada 2012. Tapi, hasilnya kurang maksimal. Saat itu terekam sekitar 4.000 warga. Namun, karena beberapa persoalan seperti data yang salah atau hilang, yang tercetak hanya sekitar 3.500 e-KTP.  Sarpin menjelaskan, jumlah penduduk Kanekes tercatat 11.724 orang. Terdiri atas 5.898 laki-laki dan 5.826 perempuan. Warga yang wajib memiliki e-KTP 7.236 orang, sedangkan yang telah memiliki e-KTP tercatat 4.181 orang. Sementara itu, yang belum memiliki e-KTP 3.052 orang.  Itu sudah termasuk warga Baduy Dalam yang wajib memiliki e-KTP, yakni 673 orang. Perinciannya, jumlah yang telah merekam data untuk e-KTP 43 orang, yang belum 630 orang. Sedangkan total warga Baduy Dalam mencapai 1.206 orang.  Karena kerepotan yang dialami selama ini, pihaknya menulis surat kepada pihak kecamatan dan kabupaten untuk dibantu dalam perekaman e-KTP langsung. Apalagi, ada target perekaman e-KTP harus selesai pada 2018. "Harus rekam online dan langsung cetak. Kami tidak mau kejadian yang sebelumnya terulang," ungkap dia.  Ada sejumlah kendala untuk mengintegrasikan masyarakat Baduy pada sistem pendataan di e-KTP yang sudah baku. Sebab, sebagian besar masyarakat Baduy tidak mengenal baca-tulis. Untuk mengisi kolom tanda tangan, misalnya, mereka sekadar menuliskan garis horizontal atau vertikal. Ada pula yang menggambar spiral.  Yang agak rumit adalah tanggal lahir. Sarpin menuturkan, tidak ada orang Baduy yang hafal tanggal lahir. Yang diingat hanya usia. Itu pun angka perkiraan saja.  Secara acak dia bertanya kepada beberapa pemuda Baduy yang sedang antre perekaman e-KTP. Pada saat ditanya umur, para pemuda itu terlihat berpikir agak lama dan menjawab sekenanya dengan wajah ragu.  Penentuan tanggal lahir warga Baduy telah dimulai pada 2009, saat pendataan untuk buku induk kependudukan. Sarpin dan pe­rangkat desa lainnya menanyai identitas seluruh warga, termasuk tanggal lahir untuk menentukan nomor induk kependudukan (NIK). Di dalam NIK itu tercatat tanggal, bulan, dan tahun lahir setelah kode provinsi, kabupaten, dan kecamatan.  Tapi, jangankan tanggal lahir, tahun lahir saja mereka tidak tahu. Jadi, dengan berbekal data usia, ditarik mundur untuk menentukan tahun lahir. Misalnya, yang mengaku berusia 20 tahun berarti lahir pada 1989 terhitung pada 2009 itu. "Tanggal lahirnya semau-maunya kita," ujar Sarpin, lantas tersenyum.  Senyum Sarpin tetap berkembang saat melanjutkan ceritanya. Dia secara tidak langsung mengakui pendataan umur sekadar se­ingatnya itu memang tidak sepenuhnya tepat.  Begitu pula soal nama. Sebenarnya sederhana bagi orang Baduy. Sebagaian besar nama orang Baduy hanya satu kata dan mudah diucapkan. Saat mereka sudah punya anak, biasanya seorang lelaki dipanggil nama anak pertama.  Misalnya, seorang punya anak Karmain, sang bapak dipanggil Ayah Karmain. Sedangkan ibu disapa Ambu Karmain. Nah, karena sapaan itu sudah menjadi sebutan, terkadang mereka kebingungan untuk menentukan nama yang dicantumkan di e-KTP. Tak mengherankan kalau di Baduy ada banyak sekali yang dipanggil ayah. "Ada yang tetap pakai nama sapaan di e-KTP, bukan nama asli dari lahir. Seperti Ayah Karmain," ungkap Sarpin.  Ayah Mursyid, salah seorang tokoh Baduy Dalam, menuturkan, ada keputusan dari para tetua adat Baduy agar mengakomodasi Selam Sunda Wiwitan sebagai agama. "Kalau memang belum bisa, dikosongkan saja. Kalau bisa, ya Selam Sunda Wiwitan," ujar pria yang punya nama lahir Halim itu.  Dia mengaku telah mengikuti perekaman e-KTP. Pada saat penyerahan secara simbolis e-KTP itu, dia pun meminta agar Selam Sunda Wiwitan bisa dimasukkan kolom agama.  Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prof Zudan Arif Fakrulloh menuturkan, pembahasan soal kolom agama dan keper­cayaan itu saat ini memasuki tingkat akhir. Dalam waktu dekat dibawa ke sidang kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo.  "Prinsipnya, putusan Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan. Putusan MK itu meminta dituliskan kira-kira bunyinya menjadi Kepercayaan titik dua penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa," ujar Zudan seusai memberikan secara simbolis e-KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan kartu identitas anak kepada warga Baduy di rumah dinas kepala desa Kanekes kemarin (19/2).

Saat Warga Suku Baduy Beramai-ramai Rekam E-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/inilah-sosok-yang-mendatangkan-warga-baduy-ke-istana-negara_m_151893.jpeg" alt="Empat pemuda Baduy usai menghadiri peringatan HUT ke-72 RI di Istana Merdeka, Kamis (17/8)." width="100%">
<figcaption>Empat pemuda Baduy usai menghadiri peringatan HUT ke-72 RI di Istana Merdeka, Kamis (17/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perayaan HUT ke-72 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka 17 Agustus kemarin menyisakan cerita menarik. Ya, tak hanya dihadiri para pejabat dan tamu negara lainnya, acara juga dihadiri empat pemuda dari Suku Baduy, Kanekes, Lebak, Banten. Keempatnya ikut menghadiri detik-detik Proklamasi HUT RI ke-72 di Istana Merdeka. Kedatangan perwakilan Suku Baduy ini diinisiasi oleh Rolando Edmond Ernst, salah satu tokoh pendaki gunung dan pengembara tahun 1970- an. "Mereka adalah anak Indonesia, saudara kita, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari NKRI," kata Edmond, salah satu pendiri organisasi pendaki gunung, Tanah Raga Air Madya Pancasila (TRAMP), dilansir RMol Jabar (Jawa Pos Grup). Kehadiran keempat anak muda Suku Baduy tersebut menjadi daya tarik tersendiri tamu undangan lain dan sejumlah media karena. Mereka masih mengenakan pakaian khas warna hitam, ikat kepala warna biru, dan tidak mengenakan alas kaki. Edmont telah menjelajahi Kawasan Baduy sejak 1970, ketika Suku Baduy masih dianggap sebagai kelompok suku terbelakang dan ditakuti di Jawa Barat karena kemisteriusan gaya hidupnya. Pendekatan personal yang dilakukan secara pribadi dengan tokoh ada Baduy Puun (kepala suku) Janol, membuka akses masyarakat Baduy kepada orang luar. "Saya bangga dengan generasi Baduy, yang tetap memelihara tradisi namun tidak melupakan keindonesianya," tutur Rolando.

Inilah Sosok yang Mendatangkan Warga Baduy ke Istana Negara

warga baduy

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#warga baduy

Berita Terkini

Bukan Karena Tidak Punya KTP DKI, Gubernur Pramono Bantah RS di Jakarta Tidak Layani Warga Baduy yang Dibegal

Mengantisipasi dengan Air Jahe dan Gula Merah

Saat Warga Suku Baduy Beramai-ramai Rekam E-KTP

Inilah Sosok yang Mendatangkan Warga Baduy ke Istana Negara

Download Aplikasi JawaPos.com