<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG_20210721_173047-1.jpg" alt="Suasana Jembatan Suramadu sisi Surabaya pada H+1 Hari Raya Idul Adha. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Suasana Jembatan Suramadu sisi Surabaya pada H+1 Hari Raya Idul Adha. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggi, 27, sedang duduk bersama kedua anak dan suaminya di Jembatan Suramadu sisi Surabaya pada Rabu (21/7). Mereka berempat baru pulang toron atau mudik lebaran ke kampung halaman di Bangkalan, Madura.  Anggi mengaku orang tua menjadi faktor utama mengapa masih nekat toron walaupun kasus Covid-19 sedang meningkat. ”Kalau nggak pulang, orang tua nangis. Sedih. Takbiran nggak ada anaknya,” ujar Anggi.  Karena merasa toron merupakan kewajiban, dia pun naik motor bersama kedua anak dan suaminya. Dia mengaku tidak menemukan masalah dalam perjalanan.  ”Waktu berangkat pada Senin (19/7) siang, ada pemeriksaan. Pas pulang nggak ada pemeriksaan oleh Polres Bangkalan,” terang Anggi.  Hal yang sama diungkapkan Rian, 28, pemuda asal Bangkalan. Dia mengaku berangkat sejak Senin (19/7) malam. Alasannya toron di tengah pandemi karena kewajiban dari orang tua.  ”Insya Allah nggak apa-apa. Demi orang tua juga,” ujar Rian.  Selama perjalanan, Rian yang menaiki motor mengaku tidak mengalami kendala berarti. Dia tidak diminta berhenti atau diperiksa petugas Polres Bangkalan.  Namun, dia sempat diperiksa pada Senin (19/7) malam oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Saat itu, dia diminta menunjukkan surat-surat dan kartu vaksin.  ”Tapi pas balik dari Bangkalan ke Surabaya nggak diperiksa oleh Polres Bangkalan,” tutur Rian.  Berbeda dengan Anggi dan Rian, Mutibo, 47, mengaku takut toron. Warga yang tinggal di Jalan Tunjungan Surabaya itu mengaku takut membawa virus Covid-19.  ”Di sini banyak yang mati. Mboh virus opo gak (nggak tahu karena virus atau bukan),” ujar Mutibo.  Karena itu, dia khawatir membawa virus ke rumah di desanya. Dia khawatir orang tua dan saudara-saudaranya ikut sakit.  ”Di sana juga banyak yang mati. Aku wedi (takut). Jare makku gak popo gak mulih dhisik (kata ibuku nggak apa-apa nggak pulang dulu),” ucap Mutibo.  Dari pantauan JawaPos.com, suasana Jembatan Suramadu pada h+1 Hari Raya Idul Adha tidak banyak berubah. Suasana tidak begitu ramai seperti arus balik toron biasanya.  Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengklaim pihaknya sudah melakukan penanganan dan pencegahan kemacetan arus balik. Sebab, mobilitas kendaraan di Jembatan Suramadu selama PPKM darurat ini tidak banyak berubah.  ”Mobilitasnya masih sama. Levelnya nggak meningkat. Kalaupun ada kemacetan akan kami urai,” kata Emil.

Arus Balik Toron di Jembatan Suramadu Sepi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/hindari_penyekatan.jpg" alt="ANARKISTIS: Pembatas jalan jebol setelah dirusak sejumlah pengendara motor di exit Jembatan Suramadu kemarin (22/6). (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ANARKISTIS: Pembatas jalan jebol setelah dirusak sejumlah pengendara motor di exit Jembatan Suramadu kemarin (22/6). (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kericuhan kembali terjadi di exit Jembatan Suramadu kemarin pagi (22/6). Sejumlah pengendara motor nekat menjebol pagar pembatas sisi barat jembatan. Mereka juga melempari petugas dengan batu dan petasan.  Aksi tersebut bermula saat terjadi kepadatan di exit Suramadu arah Surabaya pada pukul 04.30. Waktu itu dilakukan penyekatan dan tes swab antigen kepada pengendara dari Madura yang hendak menuju Surabaya. Beberapa pengendara motor yang tak sabar lantas beramai-ramai menjebol pagar jembatan.  Mereka ingin menghindari penyekatan dan swab antigen. Setelah itu, mereka melaju melawan arah keluar dari Suramadu, lalu putar balik melalui terowongan menuju jalur lambat di depan kantor BBWS. Sepanjang perjalanan, ratusan pengendara motor itu menggeber gas motor dengan keras.  Melihat aksi tersebut, petugas keamanan berusaha melakukan penahanan. Namun, massa melawan hingga mengakibatkan kericuhan. Petugas pun kewalahan. Situasi mencekam. Tak lama kemudian, petugas melepaskan tembakan gas air mata. Perihnya asap berhasil membuat massa membubarkan diri. Pada pukul 05.30, situasi di posko penyekatan exit Jembatan Suramadu kembali normal.  Kabagops Polres Pelabuhan Tanjung Perak Kompol Eko Nur Wahyudiono menyatakan, hingga kemarin belum ada pelaku kericuhan yang ditangkap. Namun, dia menegaskan bahwa petugas akan memburu mereka. Sebab, para pengendara motor itu bertindak anarkistis. Mereka juga melawan dan mencoba melukai petugas saat hendak ditertibkan.  ”Ada yang bawa mercon. Tandanya kan mereka sudah niat melawan petugas. Dan, mereka bisa dipidanakan,” ujar dia.  Eko menjelaskan, semua sarana-prasarana yang rusak telah diperbaiki. Untuk mempermudah pengawasan, CCTV di sepanjang jembatan juga ditambah.  Sementara itu, Pemkab Bangkalan menggelar rapat koordinasi (rakor) optimalisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara mikro kemarin. Rapat memutuskan enam hal. Antara lain penerapan secara ketat PPKM mikro yang difokuskan pada delapan desa/kelurahan, yakni Kelurahan Kraton, Pejagan, Bancaran, Tengket, Arosbaya, Moarah, Kombangan, dan Tunjung.  Delapan desa/kelurahan tersebut harus memastikan tersedianya rumah khusus isolasi. Selanjutnya juga harus memastikan pemetaan zonasi berbasis RT/RW dan/atau dusun. Termasuk memastikan terbentuknya posko dan petugas pelaksananya di tiap RT/RW dan/atau dusun.  Dengan demikian, bisa dilakukan pengawasan, pengendalian akses keluar masuk, pendataan kebutuhan logistik, dan pencatatan lainnya sesuai format terlampir. Juga harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat serta segera melakukan aksi untuk menindaklanjuti hasil rapat per 22 Juni.  Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengatakan, rakor itu juga mengevaluasi PPKM mikro di desa dan kelurahan. Jika ada sarana dan prasarana yang kurang, bisa langsung disikapi agar PPKM mikro maksimal. ”Untuk PPKM mikro ini, kami ingin mengetahui mana yang belum ada ruang isolasinya. Kami juga ingin tahu orang yang menjalani isolasi mandiri,” kata bupati yang akrab disapa Ra Latif tersebut kemarin.  Dari rakor PPKM mikro itu, bupati mengaku mendapati data penderita Covid-19 yang tidak sinkron. Itu terjadi karena sebagian warga menjalani tes di rumah sakit swasta. Dengan demikian, hasilnya tidak dilaporkan kepada pemerintah. ”Kami akan berkoordinasi dengan seluruh rumah sakit swasta di Bangkalan dan Surabaya agar data yang masuk kepada kami lebih detail. Jika tidak detail, kita akan sulit melakukan tracing,” paparnya.  Ra Latif menambahkan, pemberlakuan surat izin keluar masuk (SIKM) Suramadu dan Pelabuhan Kamal juga cukup efektif untuk melacak orang-orang yang diduga terpapar Covid-19. Buktinya, dari 924 orang yang menjalani tes rapid antigen secara gratis di puskesmas demi mendapat SIKM pada Senin (21/6), 12 orang hasilnya reaktif. Karena itu, SIKM tersebut menjadi solusi.

Kericuhan di Suramadu karena Pengendara Nekat Hindari Penyekatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/20210621201129_IMG_3012.jpg" alt="Korlap aksi Ahmad Annur didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemui Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron di BPWS Surabaya. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Korlap aksi Ahmad Annur didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemui Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron di BPWS Surabaya. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perwakilan massa aksi yang menuntut Wali Kota Surabaya menghentikan pos penyekatan Jembatan Suramadu, akhirnya bertemu dengan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak pendemo berangkat ke Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura (BPWS) pada Senin (21/6) malam.  Eri mengajak Ahmad Annur, koordinator Lapangan (Korlap) aksi Koalisi Masyarakat Madura Bersatu yang melakukan demonstrasi di depan Balai Kota Surabaya. Turut hadir dalam pertemuan itu sejumlah perwakilan Satgas Covid-19 dari Bangkalan maupun Surabaya.  Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas beberapa aspirasi para pendemo yang disampaikan di Balai Kota Surabaya. Salah satunya tentang pelintas Suramadu wajib menunjukkan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) atau Surat Keterangan Sehat (SKS) di penyekatan sisi Bangkalan.  ”Jadi, warga yang melintasi Jembatan Suramadu harus menunjukkan SKIM atau SKS di penyekatan atau pengecekan sisi Bangkalan,” tutur Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron seperti dirilis dari keterangan resmi Humas Pemkot Surabaya pada Selasa (22/6).  Untuk SKIM atau SKS tersebut, warga dapat memperoleh dari puskesmas di kecamatan masing-masing. Oleh karena itu, Abdul Latif memastikan, sebelum melintasi Suramadu, baik pengendara roda dua maupun empat diwajibkan menunjukkan SKIM atau SKS di area perbatasan sisi Bangkalan.  ”Apabila pengendara tidak membawanya, warga diberi pilihan, putar balik untuk ambil SIKM atau tes antigen di lokasi,” jelas Abdul Latif Amin Imron.  Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri mengatakan, bila pengendara yang melintas Suramadu dari Bangkalan telah mengeluarkan SIKM, tidak perlu lagi dilakukan rapid antigen di Surabaya. ”Karena dia sudah menunjukkan bukti sehat dengan memiliki SIKM atau SKS, sehingga kami pun tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan,” tutur Eri.  Eri berharap, pelaksanaan SIKM bisa segera diberlakukan. Tujuannya, agar masyarakat yang melintas Suramadu tidak lagi perlu tes antigen.  ”Maksimal dua hari ke depan peraturan ini sudah diterapkan, biar tidak terlalu lama. Jadi bisa selesai di teman-teman Bangkalan. Screening-nya pun di wilayah sisi Bangkalan,” ujar Eri.  Menanggapi hal itu, koordinator lapangan (korlap) aksi Ahmad Annur menegaskan, dia bersama masyarakat lain siap mendukung program tersebut. Dia menyebut, siap turun ke jalan membantu Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyosialisasikan kepada warga.  ”Kita dukung program SIKM dan kita akan bantu untuk menyosialisasikan kepada warga. Dengan begitu, tidak ada penyekatan lagi, tapi lebih pada pengecekan dengan syarat membawa SIKM,” kata Ahmad.  Dia juga berharap masyarakat di zona merah dapat mengurangi mobilitas kegiatan. Sebab, ini penting untuk menekan kasus Covid-19.  ”Pencegahan ini harus dilakukan bersama-sama, kami siap membantu Pemkab Bangkalan untuk sosialisasi kepada warga,” tutur Ahmad.

Bupati Bangkalan Temui Pendemo yang Minta Stop Tes Swab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/wali-kota-surabaya-kebijakan_1.jpg" alt="BERI PENJELASAN: Wali Kota Eri Cahyadi menemui warga Madura yang berunjuk rasa di depan Balai Kota Surabaya kemarin. (FRIZAL/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERI PENJELASAN: Wali Kota Eri Cahyadi menemui warga Madura yang berunjuk rasa di depan Balai Kota Surabaya kemarin. (FRIZAL/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyekatan dan tes swab bagi pengendara yang melintasi Jembatan Suramadu memantik reaksi warga Madura. Kemarin (21/6) ratusan orang yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Madura Bersatu mendatangi Balai Kota Surabaya.  Mereka menuntut penyekatan dan tes swab di sisi Surabaya dihentikan.  Dalam aksi, massa menuntut beberapa hal. Di antaranya, meminta penyekatan di Jembatan Suramadu dihentikan. ”Penyekatan ini melumpuhkan ekonomi warga Madura,” kata koordinator aksi Musfikul Khoir.  Menurut dia, penyekatan di Jembatan Suramadu sejak 6 Juni sangat diskriminatif. Sebab, hampir semua menyasar warga Madura. Penyekatan sangat merugikan karena menghambat dan mengganggu perjalanan. Apalagi, banyak pengendara yang harus buru-buru karena urusan pekerjaan. Mereka juga meminta tes swab antigen di sisi Surabaya dihentikan. Tes swab sebaiknya dialihkan untuk pusat keramaian di Surabaya yang berpotensi menimbulkan klaster baru. Misalnya, tempat hiburan malam. ”Kalau tiap hari di-swab justru akan berdampak negatif pada hidung. Bisa iritasi,” katanya.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi datang menemui massa pukul 14.30. Eri didampingi Danrem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo dan Kapolrestabes Surabaya Kombespol Johnny Eddizon Isir. Eri menjawab sejumlah pertanyaan yang menjadi keberatan massa. Soal penyekatan, misalnya. Eri menjelaskan bahwa penyekatan bukan kehendak Pemkot Surabaya. Melainkan kesepakatan dalam rapat bersama unsur forkopimda. Di antaranya, gubernur Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, wali kota Surabaya, dan bupati Bangkalan. ”Semua sepakat untuk komitmen mencegah penularan Covid-19,” jelas Eri.  Penyekatan, sambung dia, tidak berdiri sendiri atau bukan kebijakan Pemkot Surabaya semata-mata. Pos penyekatan sisi Surabaya merupakan pos bantuan untuk membantu pos penyekatan di Bangkalan. Artinya, Pemkot Surabaya diminta untuk membantu penyekatan. ”Suratnya ada (permintaan bantuan, Red). Termasuk tes antigen. Kami dimintai bantuan,” terangnya.  Eri menyebutkan bahwa pihaknya mendapat dua surat permohonan bantuan. Yaitu, dari Pemkab Bangkalan serta Pemprov Jawa Timur. Sebab, jumlah ketersediaan tenaga kesehatan (nakes) cukup sedikit di Bangkalan. Karena itu, Pemkot Surabaya menerjunkan nakes di pos penyekatan untuk membantu pelaksanaan tes antigen di Jembatan Suramadu. ”Saya dapat dua surat. Dari provinsi dan bupati Bangkalan minta bantuan tenaga swab (tes antigen, Red),” paparnya.  Kemudian, kebijakan penyekatan dan tes swab antigen itu dilaksanakan untuk menyesuaikan arahan Satgas Provinsi Jawa Timur. ”Kami mengikuti satgas provinsi. Tes swab bagaimana (kelanjutannya, Red) saya ikut satgas provinsi,” imbuhnya.  Terkait dengan tuntutan pencabutan penyekatan dan tes swab, Eri menyampaikan bahwa itu bukan kebijakan wali kota Surabaya maupun bupati Bangkalan. ”Swab kapan dan berapa hari itu kebijakan provinsi. Ini akan kami sampaikan juga kepada gubernur terkait dengan penyekatan dan swab antigen,” tegas Eri.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/06/2021/kebutuhan-ruang-isolasi-meningkat-asrama-haji-dibuka-untuk-karantina/">Kebutuhan Ruang Isolasi Meningkat, Asrama Haji Dibuka untuk Karantina</a>  Di sisi lain, pihaknya setuju dengan memberlakukan surat izin keluar masuk (SIKM). Warga Madura yang hendak masuk Surabaya wajib mengantongi SIKM. Itu juga berlaku di Pelabuhan Kamal yang menyeberang ke Pelabuhan Ujung. ”Kalau sudah ada SIKM, tidak perlu lah tes swab di sisi Surabaya. Hal itu sudah sesuai dengan kesepakatan forkopimda,” imbuh Eri.  Sementara itu, kemarin siang Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengecek penyekatan di Jembatan Suramadu sisi Surabaya. Dia pun menanggapi sejumlah polemik. Termasuk penyekatan. ”Pasti akan kami bahas untuk mencari solusi dan jalan keluar,” kata Muhadjir.  Di sisi lain, Muhadjir tidak setuju jika tes swab antigen sebagai syarat keluar masuk Kota Surabaya dihentikan sesuai dengan tuntutan massa. Menurut dia, tes swab di sisi Surabaya tidak boleh berhenti begitu saja. ”Kalau dihentikan, kemudian menjalar ke mana-mana, gimana?” tegasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/06/2021/dpr-dorong-pemerintah-tidak-ragu-terapkan-lockdown/">DPR Dorong Pemerintah Tidak Ragu Terapkan Lockdown</a>  Dia menyatakan, tes swab antigen diperlukan untuk melindungi semua orang dari penularan Covid-19. Menurut Muhadjir, tidak ada niat untuk mempersulit warga. Tujuan utamanya adalah mengurangi persebaran Covid-19.

Warga Madura: Tiap Hari Di-swab Justru Berdampak Negatif pada Hidung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Screenshot_2021-06-22-10-20-38-25.png" alt="Rekaman video amatir yang diunggah Instagram linmas @call112surabaya. Tangkapan layar/Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Rekaman video amatir yang diunggah Instagram linmas @call112surabaya. Tangkapan layar/Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekelompok warga Madura menyerang petugas tenaga kesehatan di pos penyekatan Jembatan Suramadu sisi Surabaya pada Selasa (22/6) dini hari.  Serangan itu terjadi pada pukul 04.30 dini hari. Pengendara motor itu datang dari arah jembatan Madura–Surabaya tujuan agar bebas melintas memasuki Kota Surabaya tanpa perlu swab antigen.  Wakil sekretaris satgas Covid-19 Surabaya Irvan Widyanto menjelaskan, kronologis kejadian dimulai pada pukul 04.30. Mereka berkumpul di titik kumpul penumpukan rombongan R2 di sisi timur depan gate Jembatan Suramadu.  ”Kemudian rombongan pengendara R2 melakukan perusakan pagar pembatas gate Jembatan Suramadu hingga jebol,” jelas Irvan.  Mereka berjalan putar balik dengan rute sisi barat–bawah Jembatan Suramadu–Jalan Jalur Lambat depan BPWS belakang.  ”Pukul 05.15 sampai 05.30 WIB saat rombongan kurang lebih 100 orang melintas depan belakang jalur lambat atau di depan tenda PCR melakukan provokasi,” ungkap Irvan.  Beberapa tindakan provokatif yang dilakukan adalah dengan menciptakan suara bising dari knalpot motor, atau yang biasa disebut dengan bleyer motor.  ”Lalu sambil melintas, beberapa pengendara turun dari motor dan menendang kursi-kursi di tenda PCR dan saling dorong dengan petugas pengamanan,” terang Irvan.  Menindaklanjuti kejadian tersebut, salah satu anggota Brimob menembakkan gas air mata untuk menghalau massa pengendara dan agar membubarkan diri.  ”Dalam upaya mengurai massa pengendara, petugas pengamanan mempercepat laju kendaraan rombongan tersebut dan tidak dilakukan swab antigen terhadap seluruh pengendara,” ungkap Irvan.

Pos Penyekatan di Jembatan Suramadu Diserang Warga Madura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Screenshot_2021-06-21-16-05-04-56.png" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemui demonstran warga Madura. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemui demonstran warga Madura. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku sedih disebut melakukan diskriminasi kepada warga Madura. Hal itu diungkapkan di depan demonstran yang menuntut penyekatan dan tes swab di Jembatan Suramadu dihentikan, pada Senin (21/6).  Eri menemui massa aksi pada pukul 13.30, setelah massa berdiri di depan Balai Kota Surabaya sejak pukul 12.00. Eri terlebih dahulu menyapa mereka dengan membaca salawat. Kemudian bercerita tentang kesedihan hatinya.  ”Iki atiku (ini hatiku) bingung dan sedih. Soalnya orang tua saya, kakek saya dari Bangkalan. Itu saudara saya. Ini yang bikin saya sedih kalau dibilang diskriminasi. Penyekatan dan swab itu bukan kebijakan wali kota. Saya hanya menjalankan perintah forkopimda,” kata Eri.  Dia menjelaskan, bersama Bupati Bangkalan sama-sama menjalankan tugas. Dia mengaku baru saja melakukan koordinasi dengan forkopimda terkait tuntutan demonstran.  ”Saya jalankan. Kalau kami, keluar SIKM (Surat Izin Keluar Masuk) dari Madura dan Surabaya yang berlaku 7 hari, itu yang disampaikan kapolri dalam rapat forkopimda. Saya sampaikan terkait penghapusan swab antigen dan seterusnya,” tegas Eri.  Pengakuan Eri itu nyatanya tak mampu meredam emosi massa. Mereka masih mengamuk dan melontarkan kalimat merendahkan. Massa aksi tidak mempercayai apa yang dikatakan Eri.  ”Saya dapat 2 surat. Dari Provinsi Jatim dan Bupati Bangkalan minta bantuan tenaga swab. Insya Allah sudah disampaikan provinsi dan gubernur. Swab kapan dan berapa hari ditiadakan atau enggak itu kebijakan provinsi,” ujar Eri.  ”Kami ini dimintai tolong. Karena Bangkalan nakes dan tenaga sedikit. Saya tunjukkan suratnya. Jadi Surabaya gak ada yang nutupin. Saya ngurus Surabaya mumet. Swab Pak Danrem bisa disampaikan sendiri. Saya berharap kalau semua ada kebijakan di Bangkalan. Bukan Surabaya mengadakan sendiri,” ucap Eri.  Eri memastikan, sesuai surat Bupati Bangkalan dan Forkopimda Jatim, cukup membawa SIKM untuk masuk ke Surabaya. ”Untuk dapat itu (SIKM), saya gak tahu gimana. Njenengan kan minta Surabaya. Kalau Bangkalan ya jangan bilang saya. Tahu maksud saya? Ini Surabaya. Kalau ada SIKM dari Bangkalan Insya Allah nggak ada swab di Surabaya,” kata Eri.

Didemo Warga Madura, Wali Kota Surabaya Sedih Disebut Diskriminasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Screenshot_2021-06-21-15-38-42-43.png" alt="Aksi demonstrasi warga Madura di Balai Kota Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Aksi demonstrasi warga Madura di Balai Kota Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>Salah Satunya Bikin Hidung Sakit  JawaPos.com–Per Minggu (20/6), terdapat 890 kasus aktif Covid-19 di Bangkalan, Jawa Timur. Sebanyak 59 merupakan kasus baru. Bila ditotal, terdapat 2.848 kasus positif, sebanyak 1.683 di antaranya dinyatakan sembuh, 285 meninggal. Ada 17 warga Bangkalan baru meninggal kemarin (20/6).  Angka tersebut menjadikan Bangkalan sebagai satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang masuk zona merah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan angka positif Covid-19 adalah dengan melakukan testing melalui pos penyekatan di Jembatan Suramadu sisi Bangkalan dan Surabaya sejak Minggu (5/6).  Namun, ratusan warga Madura menggeruduk Balai Kota Surabaya pada Senin (21/6). Mereka menuntut Pemerintah Kota Surabaya menghentikan penyekatan dan swab, baik di sisi Surabaya maupun Bangkalan.  ”Sejak 6 Juni masyarakat Madura dipasung oleh kebijakan penyekatan dan swab antigen di Suramadu setiap hari. Pemerintah Kota Surabaya minta kepada Bupati Bangkalan agar tidak membiarkan atau melarang warga masuk ke Surabaya tanpa swab. Ini saya baca dari salah satu media. Eri Cahyadi hanya ingin melindungi warga Surabaya tanpa melihat dampak yang dirasakan warga Madura utamanya sektor ekonomi,” tutur Ahmad Annur dari Koalisi Masyarakat Madura Barsatu di lokasi aksi.  Dia menilai, kebijakan penyekatan yang dilakukan Pemkot Surabaya merupakan kebijakan prematur. Seharusnya, wali kota melakukan koordinasi dengan pimpinan daerah lainnya utamanya Bangkalan dan Pemprov Jatim.  ”Sebab wabah Covid-19 ini bukan hanya terjadi di Bangkalan dan Surabaya sehingga penanganannya perlu bersifat kolaboratif,” tegas Ahmad.  Menurut dia, upaya memutus mata rantai Covid-19 harus dilakukan melalui kebijakan kolaboratif. Hal itu sebagaimana dalam UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.  ”Strategi tracing yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya harus tepat sasaran jangan sampai terkesan tebang pilih apalagi mendiskreditkan masyarakat Madura dengan cara melakukan swab antigen di Suramadu,” ujar Ahmad.  Alasan lain, lanjut Ahmad, swab membuat hidung sakit. ”Apa iya Covid-19 hanya menjangkit orang yang bepergian dan melintas di Suramadu? Apakah hanya itu metode tracing yang dianjurkan sebab kalau tiap hari di-swab malah akan berdampak negatif terhadap hidung, bisa iritasi,” ujar Ahmad.  Selain itu, Ahmad menilai kebijakan swab yang dilakukan Pemkot Surabaya mendorong Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk melakukan hal yang sama. Sehingga, derita warga lebih berat. Terutama di segi ekonomi.  ”Warga jadi takut ke Surabaya untuk bekerja. Seminggu harus swab 14 kali. Satu hari dua kali. Kami meminta Pemerintah Kota Surabaya mengubah strategi tracing yang dilakukan di Suramadu,” ujar Ahmad  Dia minta Pemkot Surabaya melakukan tes swab ke tempat-tempat kerumunan di Surabaya yang berpotensi terjadi penyebaran Covid-19. ”Silakan lakukan tes swab bagi orang yang mau masuk kantor, tempat karaoke, hiburan malam. berdasar penelusuran kami di tempat-tempat ini tidak ada tracing padahal yang sangat berpotensi terjadinya penularan di tempat tersebut,” kata Ahmad.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, kebijakan penyekatan bukan arahan darinya. ”Saya hanya menjalankan perintah Pemprov dan Forkopimda Jawa Timur. Surabaya ini hanya diperbantukan untuk mengurangi dan mengatasi peningkatan Covid-19 di Bangkalan,” terang Eri.  Namun, massa aksi masih mengamuk. Mereka melontarkan kalimat merendahkan dan amarah. Massa aksi tidak mempercayai apa yang dikatakan Eri.  ”Saya dapat 2 surat. Dari Provinsi Jatim dan Bupati Bangkalan minta bantuan tenaga swab. Insya Allah sudah disampaikan provinsi dan gubernur. Swab kapan dan berapa hari ditiadakan atau enggak itu kebijakan provinsi,” ujar Eri.  Eri berjanji untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan masyarakat kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. ”Akan kami sampaikan. Ini saya akan berangkat langsung,” ucap Eri.

Ini Alasan Warga Madura Tolak Swab di Pos Penyekatan Suramadu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG20210621133718.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi temui demonstran asal Madura di Balai Kota Surabaya pada Senin (21/6). Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi temui demonstran asal Madura di Balai Kota Surabaya pada Senin (21/6). Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemui demonstran asal Madura yang melakukan demonstrasi di Balai Kota Surabaya pada Senin (21/6). Sebelum Eri datang, massa sempat melakukan aksi pelemparan kardus, sandal, dan botol minuman.  Eri Cahyadi datang dan mengajak warga untuk bersalawat. Dia berdiri di hadapan massa yang terpisah pagar Balai Kota Surabaya.  Dalam demonstrasi itu, ratusan warga Madura meminta Pemkot Surabaya menghentikan penyekatan dan tes swab bagi warga Madura.  ”Saya hanya menjalankan perintah Gubernur dan Forkopimda Jawa timur. Surabaya ini hanya diperbantukan untuk mengurangi dan mengatasi peningkatan Covid-19 di Bangkalan,” terang Eri.  Namun, massa aksi masih mengamuk. Mereka melontarkan kalimat merendahkan dan amarah. Massa aksi tidak mempercayai apa yang dikatakan Eri.  ”Saya dapat dua surat. Dari Pemerintah Provinsi Jatim dan Bupati Bangkalan minta bantuan tenaga swab. Insya Allah sudah disampaikan provinsi dan gubernur. Swab kapan dan berapa hari ditiadakan atau enggak itu kebijakan provinsi,” ujar Eri.  Karena massa masih berteriak tidak setuju, dia kembali menegaskan bahwa penyekatan untuk swab bukan kebijakan Wali Kota dan Bupati Bangkalan. ”Ini kami hanya menunggu perintah Satgas Covid-19 Jatim dan Danrem. Apa yang diinginkan njenengan sudah disampaikan. TNI/Polri yang menyampaikan. Ini iya atau tidak, berhenti atau enggak, disampaikan,” ucap Eri.  Eri kembali menegaskan bahwa dia dimintai tolong. Sebab di Bangkalan, tenaga kesehatan sedikit. ”Saya tunjukkan suratnya. Jadi Surabaya gak ada yang nutupin. Saya ngurus Surabaya mumet. Saya berharap kalau semua ada kebijakan di Bangkalan. Bukan Surabaya mengadakan sendiri,” tegas Eri.

Temui Demonstran Madura, Eri Sebut Aturan Swab dari Pemprov Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG-20210621-WA0022.jpg" alt="Aksi demonstrasi warga Madura tolak pelaksanaan swab dan testing Covid-19 di depan Balai Kota Surabaya. Rafika Yahya/JawaaPos.com" width="100%">
<figcaption>Aksi demonstrasi warga Madura tolak pelaksanaan swab dan testing Covid-19 di depan Balai Kota Surabaya. Rafika Yahya/JawaaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ratusan warga Madura menuntut kebijakan swab antigen sebagai upaya testing Covid-19 di Jembatan Suramadu dihapuskan. Mereka melakukan demonstrasi dan menuntut berdiskusi bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Senin (21/6) di Balai Kota Surabaya.  Massa aksi berkumpul di Balai Kota Surabaya sejak pukul 12.00. Tanpa menggunakan masker dan berkerumun, mereka meminta Eri Cahyadi untuk keluar dan menemui mereka.  ”Kita dibenturkan. Eri Cahyadi membuat kondisi perekonomian Madura lebih hancur dan tidak berjalan!” ucap orator di atas mobil komando.  Kepala BPB Linmas dan Wakil Sekretaris Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Surabaya Irvan Widyanto menyampaikan, aspirasi mereka akan diterima melalui perwakilan 10 orang untuk masuk dan menemui Eri Cahyadi.  ”Untuk menghindari fitnah, tolong berikan saya kesempatan berbicara. Sepuluh detik saja. Kami berikan kesempatan 20 orang. Saya jamin Pak Wali Kota menemui njenengan, massa aksi,” ujar Irvan.  Sebelumnya, pihak Pemkot Surabaya memberi kesempatan bagi 10 warga untuk menemui Eri Cahyadi. Namun, massa aksi menolak hal itu. Mereka meminta Eri untuk keluar.  ”Kami nggak salah. UUD 1945 bilang kami bisa menyampaikan aspirasi. Kami menuntut kesejahteraan. Swab test ini menghentikan dan menutup kesejahteraan masyarakat,” teriak orator.  Kapolrestabes Surabaya Kombespol Johnny Eddizon Isir turut bersuara. Dia meminta massa aksi untuk menuruti permintaan Pemkot Surabaya. ”Kami beri kesempatan untuk bicara dan diskusi dengan Pak Wali Kota. Tolong pakai masker. Massa peserta aksi tetap mematuhi prokes. Tolong usahakan jaga jarak! Kalau tidak, saya akan bubarkan!” ujar Isir.  Lagi-lagi, massa menolak. ”Kita lihat siapa yang babak belur!” teriak massa.  Di depan Balai Kota Surabaya, ratusan polisi berjaga. Tidak hanya dari Polrestabes Surabaya, namun beberapa satuan juga didatangkan. Di antaranya, Polres Mojokerto, TNI AD, dan Saptol PP.

Massa Aksi Madura Minta Temui Wali Kota, Ancam Polisi Babak Belur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG20210621115914.jpg" alt="Massa aksi membentangkan spanduk tuntutan di depan Balai Kota Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Massa aksi membentangkan spanduk tuntutan di depan Balai Kota Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ratusan warga Madura melakukan demonstrasi di Balai Kota Surabaya pada Senin (21/6). Mereka menuntut Pemerintah Kota Surabaya mencabut kebijakan swab di pos penyekatan perbatasan Surabaya dan Madura, yang berada di Jembatan Suramadu sisi Surabaya.  Ratusan massa itu bergerak dari Jembatan Suramadu sejak pukul 11.00. Mereka kemudian menuju Balai Kota Surabaya menggunakan motor. Mereka terlihat tidak menggunakan masker dan berkerumun. Bahkan mereka juga lolos di pos penyekatan Bangkalan.  ”Kalau hari ini (21/6) tenda (penyekatan swab) dan semua fasilitas alat kesehatan tidak diangkat, jangan salahkan kami kalau kami mengamuk dan memburu Surabaya,” ujar orator.  Ratusan orang itu membawa beberapa spanduk. Di antaranya bertuliskan Save Madura, serta Stop Diskriminasi dengan Swab di Penyekatan.  ”Saya menuntut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta maaf di muka umum. Perekonomian Madura hancur dan tidak berjalan karena penyekatan,” teriak orator yang disambut riuh tepuk tangan massa.  Beberapa tuntutan yang disampaikan adalah meminta pos penyekatan dan testing Covid-19 bagi warga Madura dihentikan. Pada hari yang sama, Menko PMK Muhadjir Effendy juga hadir di kantor Balai Kota Surabaya. Namun, baik Muhadjir atau Eri belum menemui massa aksi hingga pukul 12.15.  ”Kenapa hanya warga Madura yang dihentikan di pos penyekatan? Mal dan klub malam di Surabaya masih berjalan,” ujar orator lagi.  Kabag Ops Polrestabes Tanjung Perak Kompol Eko Nur Wahyudiono menjelaskan, pihaknya menyiagakan ratusan personel. Mereka tidak hanya mengamankan, juga melakukan tindakan persuasif.  ”Personel sekitar 470 gabungan semua TNI, Polri, Linmas, Satpol PP, dan Dishub,” terang Eko.  Dari pantauan JawaPos.com, polisi bersiaga di Balai Kota. Mereka disiagakan di dalam Balai Kota Surabaya, pertigaan Jalan Jaksa Agung Suprapto, hingga Jalan Slamet.

Warga Madura Geruduk Balai Kota Surabaya Minta Tes Swab Dihentikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#warga madura

Berita Terkini