<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/operasi-pembebasan-sandera-sukses-natalius-pigai-puji-tito-karnavian_m_211643.jpeg" alt="Aktivis kemanusiaan Natalius Pigai dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais turut serta dalam unjuk rasa buruh di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/5)" width="100%">
<figcaption>Aktivis kemanusiaan Natalius Pigai dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais turut serta dalam unjuk rasa buruh di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga Minang mempolisikan mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Kasus ini berdasarkan pernyataan Pigai yang menyebut warga Minang tidak bisa menjadi Presiden RI.  Aznil, 48, selaku pelapor mengatakan, pernyataan Pigai dianggap sebagai bentuk diskriminatif terhadap suku tertentu. Karena mendeskriditkan suku Minang yang dianggap tidak pernah bisa menjadi Presiden.  "Setelah tiga jam kita melapor ke Bareskrim alhamdulilah laporan sudah diterima Bareskrim, atas tindakan tidak menyenangkan atau diskriminatif terhadap suku Minang yang mengatakan suku Minang itu tidak bisa jadi presiden," kata Aznil di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (1/2).  Laporan ini diterima oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dit Tipidsiber) Bareskrim Polri dengan Nomor: LP/B/0061/II/2021/BARESKRIM/ tertanggal 1 Februari 2021.  Aznil menyampaikan, warga Minang menilai pernyataan Pigai bisa menimbulkan keonaran. Sehingga, dia memutuskan membawa ke jalur hukum.  "Ini adalah potensi adanya terpecah belah pada bangsa dan negara kita. Ini sudah ditemukan unsur pidananya. Ini prinsipnya adalah menjaga NKRI kita," jelasnya.  Sementara kuasa hukum Aznil, Bambang Sripujo menambahkan, pernyataan Pigai tersebut dibuat di media sosial. "Jelas pada Twitter Natalius Pigai itu menyebut etnis Minang. Natalius Pigai harusnya belajar ibu kota saja pernah di Sumatera Barat masa tidak boleh orang-orang di Sumatera Barat menjadi presiden," tukas Bambang.  Pigai dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 45A Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras dan Etnis.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=kcuLSkqvukI

Sebut Warga Minang Tak Bisa Jadi Presiden, Natalius Pigai Dipolisikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hasto-pdip-ingin-berpolitik-secara-gembira_m_.jpg" alt="Sekjen Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat lakukan senam bersama." width="100%">
<figcaption>Sekjen Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat lakukan senam bersama.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi‎ menyoroti pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang berharap ‎masyarakat di Sumatera Barat mendukung negara Pancasila. Pasalnya hal itu telah menyinggung perasaan masyarakat minang di Sumbar maupun yang berada di tanah rantau.  "Pernyataan ini sangat menyakitkan hati kami sebagai orang Sumatera Barat," ujar Handi kepada wartawan, Kamis (3/9).  Handi menuturkan, Puan sepertinya lupa siapa yang mendirikan bangsa ini dan penggagas Pancasila bersama sang Kakeknya Bung Karno, yakni Bung Hatta, Sutan Syahrir, Tan Malaka.  "Ini menunjukkan Pancasila lahir dari kekayaan budaya dan pemikiran para leluhur kami. Jangan lupa, Natsir sendiri dikenal sebagai Bapak NKRI dengan Mosi Integralnya yang menyelamatkan keutuhan NKRI dan juga ingat Bukiitinngi pernah menjadi Ibu Kota PDRI," katanya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/02/09/2020/harapan-puan-agar-sumbar-jadi-pendukung-negara-pancasila-dipertanyakan/">Harapan Puan Agar Sumbar Jadi Pendukung Negara Pancasila Dipertanyakan</a></li> </ul> Oleh sebab itu, PKS meminta Puan Maharani bisa mencabut pernyataanya dan meminta maaf ke seluruh masyarakat Sumatera Barat khususnya kepada keluarga besar founding Father bangsa ini.  "Mbak Puan anda telah menyinggung perasaan kami, kami ingin anda cabut kata-kata tersebut, dan segeralah minta maaf. Jangan pernah ragukan nasionalisme masyarakat Sumbar yang telah berjuang melahirkan Pancasila dan berkorban bagi Keutuhan NKRI," pungkasnya.  Ketua DPP PDIP Puan Maharani membuat heboh masyarakat. Hal itu karena dia menyindir masyarakat Sumatera Barat saat pengumuman calon Gubernur Wakil Gubernur Sumatera Barat Mulyadi-Ali Mukni.  "Rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukni. Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila," ujar Puan saat pengumuman kepala daerah gelombang V secara virtual, Rabu (3/9).

PKS Desak Puan Maharani Minta Maaf kepada Masyarakat Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73340_92647_aksi-damai-212-Balaikota_UKON-FURKON-SUKANDAINDOPOS_Indopos.jpg" alt="Aksi damai 2 Desember lalu di Monas Jakarta" width="100%">
<figcaption>Aksi damai 2 Desember lalu di Monas Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com PADANG - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar menyayangkan adanya pemanggilan terhadap dua orang masyarakat Minangkabau oleh penyidik Polda Metro Jaya. Apalagi pemanggilan itu untuk diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan makar dan menyediakan angkutan umum bagi peserta Aksi Damai 212 lalu. Kedua tokoh itu yakni bos PO NPM Angga Vircansa Chairul dan Wakil Ketua Forum Masyarakat Minang (FMM) Irfianda Abidin.&ldquo;Saya mengingatkan aparat agar jangan mengait-kaitkan masyarakat ranah Minang yang ikut aksi 212 ke Jakarta dengan makar atau berniat membuat kerusuhan dalam bentuk apapun,&rdquo; tegas Ketua MUI Sumbar Gusrizal Gazahar yang dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Selasa (27/12). Untuk diketahui, Angga diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait penyewaan bus NPM ke Jakarta dalam rangka Aksi Bela Islam III pada 2 Desember lalu. Sementara Irfianda diperiksa sebagai saksi atas tersangka makar, Mayjen (purn) Kivlan Zen. Keduanya akan diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu (28/12) dan Kamis (29/12). Gusrizal menambahkan bahwa Aksi Bela Islam III jelas-jelas simbol kebersamaan dan semangat untuk mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia. &ldquo;MUI tidak ikut terlibat menggerakkan apalagi menghimpun massa, tapi bukan berarti MUI menutup mata saja,&rdquo; tutur Gusrizal. Gusrizal mengatakan, berdasarkan pantauan dan analisa MUI menghubung-hubungkan kehadiran masyarakat ranah Minang dalam aksi 212 dengan makar terlalu memaksakan. &ldquo;Saya melihat ini terlalu dipaksakan. Kami tidak pernah berniat untuk makar,&rdquo; tegasnya.&nbsp; (cr18/e/iil/JPG)

MUI Sayangkan Sikap Polda Metro Jaya Memanggil Dua Warga Minang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/13181_30994_Riza-Chalid.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Himpunan Masyarakat Minang Jakarta Raya (HMMJR) melaporkan pengusaha M Riza Chalid ke Bareskrim Mabes Polri, Kamis (10/12). Laporan ini terkait dengan pernyataan pengusaha minyak tersebut yang dianggap menghina orang Padang ataupun warga Minang. &quot;Muhammad Riza Chalid dalam pertemuannya dengan ketua DPR (Setya Novanto, red) dan Presdir Freport Maroef Sjamsoeddin di Hotel Ritz Charton tanggal delapan Juni lalu, secara sadar telah mengatakan orang Padang dajal,&quot; kata Koordinator HMMJR, Salman El Hakimi di Bareskrim Kamis (10/12). Dalam pertemuan yang pembicaraannya direkam itu, Riza yang dikenal sebagai teman akrab Setnya Novanto itu mengeluhkan regulasi investasi di Sumatera Barat yang dikeluhkan investor. Sebab, ada invertor perkebunan di Sumbar yang merugi gara-gara kebijakan pemerintah daerah. Sampai-sampai Riza menyebut Sumbar sebagai provinsi dajal. Salman mengatakan, dajal yang disebut Riza berarti menempatkan orang Minang sebagai pendusta dan sangat pembohong. &ldquo;Kami merasa terhina dan tersakiti oleh perkataan Riza Chalid itu,&quot; sambungnya. Salman menambahkan, sejarah telah mencatat kontribusi putra-putra Minang dalam lahirnya NKRI. Bahkan sudah banyak putra Minang yang menjadi pahlawan nasional. Misalnya, Tuanku Imam Bonjol, Buya Hamka, Tan Malaka, Haji Agus Salim, Syahrir, Muhammad Yamin, Muhammad Natsir, serta Proklamator RI&nbsp; Muhammad Hatta. Karenanya Salman menganggap Riza tak sepantasnya menyebut orang Minang sebagai dajal. &quot;Dengan kontribusi pendahulu-pendahulu bangsa lantas apakah pantas orang minang dia (Riza Chalid) sebut dajal?,&quot; katanya. Sementara itu kuasa hukum HMMJR, Jansen Sitindaon mengatakan pihaknya mengajukan saksi dalam perkara itu. Yakni Ketua DPR Setya Novanto dan Presiden PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Sebab mereka yang terlibat dalam percakapan yang kini tenar dengan sebutan Papa Minta Saham itu.(elf/JPG)

Berang Dianggap Dajal, Warga Minang Polisikan Teman Akrab Papa Novanto

warga minang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#warga minang

Berita Terkini

Sebut Warga Minang Tak Bisa Jadi Presiden, Natalius Pigai Dipolisikan

PKS Desak Puan Maharani Minta Maaf kepada Masyarakat Sumbar

MUI Sayangkan Sikap Polda Metro Jaya Memanggil Dua Warga Minang

Berang Dianggap Dajal, Warga Minang Polisikan Teman Akrab Papa Novanto

Download Aplikasi JawaPos.com