<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/11/atiHKjWek3q8hlUlcapWZmKVyb29WlPZg8foPtWn-3821135965.jpg" alt="Petugas saat mendata warga untuk pendataan warga pendatang pascalebaran. (Kecamatan Sawahan untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Petugas saat mendata warga untuk pendataan warga pendatang pascalebaran. (Kecamatan Sawahan untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Kota Surabaya mulai melakukan pendataan terhadap warga pendatang pascalebaran guna mencegah potensi persoalan sosial. Kecamatan Sawahan menjadi salah satu wilayah yang telah memulai langkah ini lebih awal, bahkan sebelum Idulfitri. Camat Sawahan Amiril Hidayat menyampaikan bahwa timnya melakukan pendataan langsung ke rumah kos. Menurutnya, selama ini masih banyak pemilik kos yang tidak melaporkan aktivitas keluar-masuk penghuni kepada RT atau RW setempat. &ldquo;Kami ingin memastikan apakah benar ada warga pendatang di suatu lingkungan. Jadi kami langsung cek ke kos-kosan,&rdquo; ujar Amiril kepada JawaPos.com, Jumat (11/4). &ldquo;Pendataan ini juga untuk memastikan para pendatang punya tempat tinggal yang layak dan pekerjaan yang jelas,&rdquo; lanjutnya.&nbsp; Amiril menegaskan bahwa siapa pun yang ingin tinggal di wilayahnya harus memiliki penanggung jawab dan pekerjaan tetap. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, mereka tidak diperbolehkan menetap. &ldquo;Tidak bisa sembarangan masuk. Harus jelas siapa yang menjamin dan apa pekerjaannya,&rdquo; lanjutnya. Sejauh ini, pihak kecamatan belum menemukan lonjakan signifikan jumlah pendatang. &ldquo;Beberapa memang tercatat tinggal di kos-kosan, tapi datanya masih kami pilah-pilah,&rdquo; tambah Amiril. Langkah serupa juga disiapkan Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan. Lurah Hanang Prasetyo Adi mengatakan bahwa proses pendataan akan segera dimulai dalam waktu dekat. &ldquo;Kemungkinan minggu ini atau paling lambat minggu depan. RT dan RW akan kami libatkan penuh karena mereka yang paling paham kondisi warga di lingkungannya,&rdquo; jelas Hanang. Beberapa titik padat kos yang menjadi prioritas antara lain Ketintang PTT, Ketintang Baru Selatan, dan Ketintang Wiata. Wilayah-wilayah tersebut umumnya dihuni mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA). &ldquo;Meski mayoritas mahasiswa, kami tetap perlu mengawasi. Kalau ada yang tidak bekerja dan tidak memiliki identitas jelas, itu bisa menjadi potensi masalah sosial,&rdquo; terangnya. Hanang memastikan bahwa koordinasi dengan pemilik kos serta perangkat RT/RW sudah disiapkan. Bila ditemukan pendatang yang tidak memiliki tempat tinggal atau pekerjaan tetap, pihak kelurahan akan segera berkoordinasi dengan dinas sosial. &ldquo;Kami tidak melarang siapa pun datang ke Surabaya. Tapi pendataan ini penting untuk memastikan mereka benar-benar siap tinggal di kota ini,&rdquo; tutur Amiril.

Pemerintah Kota Surabaya melakukan pendataan warga pendatang pascalebaran untuk mencegah potensi masalah sosial di wilayah tersebut.

Pascalebaran, Pemkot Surabaya Perketat Pendataan Warga Pendatang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/WhatsApp-Image-2023-06-30-at-141003-3593064584.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, pemilik kos atau kontrakan tak sekadar menjadi penjamin alamat bagi warga pendatang. Namun, dia meminta apabila warga kos itu dari keluarga miskin atau tidak mampu, pemilik rumah juga harus menanggung. &rdquo;Jadi yang punya alamat, kalau nanti alamatnya dipakai, ke depannya pemilik alamat itu membuat surat pernyataan. Pertama, akan membantu biaya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh yang menumpang. Jadi tidak meminta kepada pemkot. Karena kalau tidak, gimana nasib orang Surabaya,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi. Wali Kota Eri akan berkonsultasi dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Konsultasi akan dilakukan terkait bagaimana kebijakan yang harus diterapkan kepada warga luar daerah yang menumpang KK atau KTP menggunakan alamat kos. &rdquo;Saya sampaikan nanti setelah bertemu Dirjen Kemendagri, kalau ada keluarga yang masuk, nitip menjadi famili, ini KTP-nya bagaimana,&rdquo; ujar Eri. Namun demikian, kata dia, mulai tahun depan, intervensi bantuan apapun dari pemkot tidak lagi melihat KTP, tapi berpedoman pada KK. Termasuk pula terhadap zonasi sebagai syarat untuk pendaftaran peserta didik baru di sekolah. &rdquo;Tahun depan, bantuan ataupun sekolah yang kami berikan, tidak melihat KTP, tapi melihat KK. Kalau KK adalah (statusnya) famili lain, tidak akan kami beri bantuan,&rdquo; tegas Eri. Selain itu, Wali Kota Eri menyebut, warga asal luar daerah yang menumpang alamat KK Surabaya, ke depan harus bersedia tidak menerima bantuan apa pun dari pemkot. Kebijakan itu sebagai bentuk keberpihakan pemkot kepada warga asli atau penduduk Surabaya. &rdquo;Jadi kalau mereka titip alamat, mereka buat surat pernyataan bahwa mereka tidak akan mendapatkan bantuan apapun dari pemkot. (Termasuk) tidak dihitung dalam zonasi (sekolah),&rdquo; papar Eri. &rdquo;Kedua, kalau ada rumah atau kos (digunakan alamat KK), silakan diperbolehkan. Tapi yang meminjamkan alamat harus memberikan bantuan yang dibutuhkan,&rdquo; sambung dia. Wali Kota Eri mengaku, sebelumnya juga sempat berkomunikasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri terkait warga menumpang KK Surabaya menggunakan alamat kos. Pada intinya, hal itu diperbolehkan namun harus ada penjamin dari pemilik kos atau rumah. &rdquo;Kemarin kita sudah kontak, tidak jadi masalah. Yang tidak diperbolehkan adalah membatasi warga masuk ke Surabaya. Tapi kalau warga kota lain masuk ke Surabaya, dia harus punya rumah, alamat, dan pekerjaan,&rdquo; terang Eri. Menurut dia, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 108 Tahun 2019, dijelaskan bahwa warga yang melakukan pindah datang harus memiliki alamat rumah tinggal tujuan. Apabila tidak memiliki, pindah datang bisa dilakukan dengan disertai pernyataan pemilik rumah bersedia menjadi penjamin. &rdquo;Siapa penjaminnya? pertama yang punya rumah, kedua yang mengizinkan titip alamat (kos). Maka harapan saya, bukan hanya menjaminkan alamat, tapi juga jamin bantuan lainnya,&rdquo; ucap Eri. Dia menambahkan, kebijakan itu diterapkan sebagai bentuk komitmen keberpihakan pemkot terhadap warga Surabaya. Termasuk pula untuk mengantisipasi warga yang baru pindah datang menjadi penduduk Surabaya dan ingin meminta bantuan pemkot. &rdquo;Kalau warga pendatang orang luar Surabaya yang belum setahun minta dibantu, terus wargaku yang tahunan gimana? Itulah hal-hal yang harus saya pikirkan. APBD yang saya dapat adalah pajak dari Kota Surabaya, yang bayar pajak ya orang Surabaya. Jadi muternya harus (untuk warga) Surabaya dulu, baru yang lain,&rdquo; tutur Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, pemilik kos tak sekadar menjamin alamat bagi warga pendatang tapi juga harus menanggung semuanya

Wali Kota Surabaya Beri Ultimatum dan Perketat Titip Nama di Kartu Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/29/WhatsApp-Image-2023-04-29-at-182221-529234083.jpg" alt="Ilustrasi Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, menjadi salah satu tujuan urbanisasi masyarakat dari daerah. Mereka yang datang memiliki beragam maksud dan tujuan. Ada yang bertujuan mengenyam pendidikan, berobat di rumah sakit hingga mencari lapangan pekerjaan. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya Achmad Zaini mengatakan, fenomena urbanisasi pasca Lebaran biasa terjadi untuk mencari kerja. Namun demikian, diimbau kepada warga yang tidak memiliki keterampilan supaya tidak datang mencari kerja di Surabaya. &rdquo;Mencari pekerjaan dan tenaga kerja di Surabaya apa saja ada, lowongan juga tersedia. Tapi saya mengimbau (warga Surabaya) jangan membawa saudara dari desa, apalagi kalau tidak cakap dan terampil bisa kalah dengan warga Surabaya,&rdquo; kata Achmad Zaini, Sabtu (29/4). Menurut Zaini, sebetulnya lowongan pekerjaan atau peluang usaha tak hanya ada di kota besar seperti Surabaya. Di daerah asal warga tersebut tinggal, sebenarnya juga banyak tersedia. &rdquo;Saya mengimbau jangan membawa (saudaranya) dari desa, karena di tempat asal sebetulnya masih banyak peluang, pasti ada peluang,&rdquo; ucap Achmad Zaini. Zaini membeberkan, di Kota Surabaya terdapat dua kesempatan kerja. Yakni peluang usaha dan lapangan kerja. Peluang usaha itu seperti di antaranya telah digencarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui program padat karya. &rdquo;Kalau usaha seperti yang dilakukan pemkot dan diteladani Pak Wali Kota, ada padat karya. Usahanya banyak, ada laundry, cuci mobil, jahit, dan sebagainya. Tapi jangan salah kalau (saudara) yang dibawa dari desa bisa jadi belum terampil, karena warga Surabaya sudah dilatih dengan terampil,&rdquo; ujar Achmad Zaini. Selain peluang usaha, Zaini menyebut, kesempatan kerja di Kota Surabaya juga terbuka. Perusahaan di Surabaya jumlahnya mencapai 10 ribu lebih. Mereka menawarkan beragam jenis pekerjaan, mulai dari human resource development (HRD), pekerja tekstil terampil, hingga pekerja kasar. &rdquo;Itu semua sudah kita siapkan khusus Arek Suroboyo. Kemudian kita sudah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2023 bahwa perusahaan di Surabaya sudah dikunci memprioritaskan warga Surabaya, khususnya warga sekitar,&rdquo; jelas Achmad Zaini. Pemkot juga menyiapkan pelatihan kerja sesuai bakat dan minat warga Surabaya. Disperinaker juga menyediakan ASSIK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) aplikasi berbasis website link and match yang mempertemukan pencari kerja dan perusahaan yang mencari karyawan. Zaini kembali mengingatkan kepada warga dari daerah yang tak memiliki keterampilan kerja, agar tidak datang ke Kota Surabaya. Sebab, warga Kota Surabaya telah dibekali keterampilan oleh pemkot dan siap untuk bekerja. &rdquo;Kalau tidak ada keterampilan jangan berani masuk Surabaya, karena Arek Surabaya sudah siap kerja. Di wilayah panjenengan (Anda) pasti ada pekerjaan yang belum dikelola, yang insya Allah akan menghasilkan finansial yang mencukupi,&rdquo; ucap Achmad Zaini.

Pemkot Surabaya mengimbau warga yang tidak memiliki keterampilan supaya tidak datang mencari kerja di Surabaya

Warga Surabaya Dinilai Lebih Terampil, Pemkot Beri Ultimatum ke Pendatang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/25/WhatsApp-Image-2023-04-25-at-162912-1351530865.jpg" alt="Ilustrasi Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tidak melarang pendatang luar Surabaya untuk mengadu nasib di Kota Pahlawan. Namun, dia memberikan catatan agar para pendatang itu memiliki pekerjaan terlebih dulu. Apabila penduduk luar daerah itu tinggal di tempat kos di Kota Surabaya, kata Eri Cahyadi, orang itu akan dicatat sebagai warga KTP musiman. Artinya, warga tersebut bukan sebagai penduduk KTP Surabaya namun hanya domisili di Kota Pahlawan. &rdquo;Kalau kos, berarti bukan menjadi KTP (Surabaya), tetapi pendudukan musiman, ada KTP sementara yang dikeluarkan Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil),&rdquo; ujar Eri. Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu memastikan, akan melakukan pengawasan bersama RT/RW, lurah, dan camat, terhadap warga pendatang. Selain itu, pengurus RT/RW akan melaporkan kepada lurah dan camat apabila ada warga baru yang tinggal di Surabaya. &rdquo;Kita lakukan (pengawasan) dengan RT/RW, lurah, dan camat. Karena lurah dan camat pasti ada laporan dari RT/RW kalau ada tamu yang menginap 24 jam. Apakah dia bekerja sebagai ART (asisten rumah tangga) atau apa,&rdquo; ungkap Eri. Namun demikian, Wali Kota Eri menyebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak melarang masyarakat yang ingin berpindah KTP. Akan tetapi, pemkot juga memiliki prioritas intervensi terhadap warga miskin di Kota Surabaya. &rdquo;Kalau pun dia masuk (KTP Surabaya), yang kita bantu (intervensi) di Pemkot Surabaya (warga KTP) tahun 2020 ke bawah,&rdquo; terang Eri. Demikian dengan sebaliknya, menurut Eri, apabila warga miskin tersebut baru tercatat sebagai penduduk KTP Surabaya mulai 2021, untuk saat ini pemkot tidak akan memberikan intervensi bantuan. &rdquo;Kalau KTP 2021 (ke atas) tidak kita bantu dulu, karena kita fokus dulu ke (KTP Surabaya) tahun 2020 (ke bawah). Karena sudah ada 75 ribu warga miskin,&rdquo; terang Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tak melarang pendatang luar Surabaya mengadu nasib di Kota Pahlawan. Namun, harus memiliki pekerjaan

Cara Pemkot Surabaya Awasi Pendatang Setelah Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/APLIKASI-YUSTISI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Selepas libur Lebaran, pemkot menggeber pendataan penduduk nonpermanen di 31 kecamatan. Yustisi itu dilakukan untuk memastikan warga pendatang memiliki tujuan yang jelas tinggal di Surabaya sehingga tidak menambah masalah sosial.  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, pendataan itu menyasar penduduk dengan rumah tinggal sewa dan kamar sewa. Petugas mengecek status kependudukannya.  Pengawasan terhadap warga non-Surabaya telah diatur dalam sejumlah regulasi. ”Pada prinsipnya, penduduk yang masuk ke Surabaya dengan tetap mempertahankan kependudukan daerah asal wajib didata. Mereka masuk sebagai penduduk nonpermanen Surabaya,” ucap Agus.  Saat yustisi, petugas bakal menghimpun data kependudukan warga pendatang itu. Mulai nomor induk kependudukan (NIK) hingga alamat domisili di Surabaya. Dengan begitu, bisa terpetakan di mana saja persebaran penduduk nonpermanen tersebut.  Agus menyatakan, memang tidak ada larangan bagi siapa pun datang ke Surabaya. Namun, tujuan tinggal di metropolis harus jelas. Misalnya, berobat, bekerja, atau menempuh pendidikan.  Lalu, dokumen identitas yang dikantongi juga mesti lengkap. ”Ini penting untuk memotret jumlah penduduk yang tinggal di Surabaya agar mendekati angka sebenarnya,” ucapnya.  Untuk mempermudah pendataan, pihaknya sudah membekali setiap kelurahan dengan aplikasi Himpunan Data Demografi Kawasan (Puntadewa). Masyarakat bisa melapor ke kelurahan bahwa mereka adalah penduduk nonpermanen.  Dengan begitu, saat ada pendataan ulang, database mereka sudah tersimpan. ”Petugas kelurahan sudah dilatih dan dibekali cara input data pada aplikasi itu,” paparnya.  Nah, warga yang terjaring pendataan karena tidak ada tujuan yang jelas dan tak memiliki identitas bakal ditampung di liponsos. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, warga pendatang itu bakal dipulangkan kembali ke daerah asal.  Pihaknya sudah berkoordinasi dengan daerah asal. ”Kalau alamatnya ada di Jatim, kami akan koordinasi dengan dinsos di sana. Kemudian, yang bersangkutan akan dikembalikan ke keluarganya lagi,” paparnya.

Pendataan Warga Pendatang di Surabaya Pakai Aplikasi Puntadewa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/kapolri-ridwan.jpg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat menunjukan senjata api berjenis M4 di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). (ridwan)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat menunjukan senjata api berjenis M4 di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). (ridwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Angka korban jiwa akibat kerusuhan di Wamena, Papua semakin bertambah. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian telah mengatakan, saat ini tercatat 26 masyarakat sipil dipastikan tewas. Mayoritasnya merupakan masyarakat pendatang.  "Yang di Wamena 26 (meninggal dunia). 22 orang adalah masyarakat pendatang," ujar Tito dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (24/9).  Tito menjelaskan, masyarakat pendatang yang menjadi korban kerusuhan ini, bekerja di Papua sebagai tukang ojek, pekerja ruko, karyawan retoran dan lain sebagainya. Mereka tewas dengan luka bacok, tertembus panah dan kekerasan lainnya.  Selain masyarakat pendatang, 4 warga lokal juga turut menjadi korban. Namun, untuk penyebab kematiannya masih didalami oleh petugas. Jenazah sudah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. "4 (orang) tadi, masyarakat Papua asli. Kita belum tahu, ini sedang di investigasi. Apakah karena tindakan tegas petugas, kena panah temannya, atau kena perlawanan yang mau dibunuh, yang mau diserang," terang Tito.  Dalam kerusuhan ini, polisi mencatat ada 66 orang mengalami luka-luka. Mereka sudah dibawa ke rumah Wamena untuk mendapat perawatan. Namun, ada beberapa yang harus dirujuk ke rumah sakit Bhayangkara, Papua guna mendapat penanganan medis lebih lanjut.  Untuk memudahkan korban di rujuk, TNI sudah menyiapkan pesawat menuju Jayapura. Sementara itu, terkait kerugian materil diantaranya menimpa kantor Bupati Wamena, Kejaksaan, Puskesmas, dan beberapa kantor pemerintah lainnya. Kemudian ada sekolah, 50 mobil dan 50 motor rusak.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/TERBAKAR_Denny-TonjauCepos_Cendrawasih-Pos.jpg" alt="TERBAKAR: Kompleks kantor Bupati Jayawijaya yang ikut terbakar dalam aksi demo yang berakhir rusuh di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (23/9). (Denny Tonjau/Cendrawasih-Pos)" width="100%">
<figcaption>TERBAKAR: Kompleks kantor Bupati Jayawijaya yang ikut terbakar dalam aksi demo yang berakhir rusuh di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (23/9). (Denny Tonjau/Cendrawasih-Pos)</figcaption>
</figure> TERBAKAR: Kompleks kantor Bupati Jayawijaya yang ikut terbakar dalam aksi demo yang berakhir rusuh di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (23/9). (Dok Cepos/JPG)  Untuk menjamin keamanan warga di Wamena, terutama warga pendatang, Tito telah menambah jumlah pasukan keamanan. Namun, dia tidak menyebutkan pasti angka penambahannya. "Masih banyak pendatang yang mengungsi di kantor kodim, kantor polres, di kantor aparat-aparat keamanan yang ada di sana. Sehingga kita berusaha menjamin dulu keaman dengan memperkuat, mempertebal jumlah personel," pungkas Tito.  Sebelumnya, kerusuhan kembali pecah di Kota Wamena, Papua. Aksi unjuk rasa kelompok siswa berujung anarkis, Senin (23/9). Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, saat ini aparat sudah turun ke lokasi guna menetralisir keadaan.  "Peristiwa di Wamena kejadian pagi tadi sudah ditangani aparat polri dan TNI. Dalam rangka untuk meredam masa kemudian memitigasi agar kerusuhan tersebut tidak meluas," ujar Dedi di kantor Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (23/9).  Sementara itu, Tito menjelaskan, isu yang beredar di kalangan siswa bahwa ada seorang guru yang menyebut anak didiknya dengan sebutan kera (monyet). Namun, setelah didalami, guru tersebut sebetulnya mengucapkan kata keras. "Di hari yang sama (dengan kerusuhan di Expo Waena), pagi harinya di SMA PGRI ada isu bahwa ada seorang guru yang sedang mengajar menyampaikan pada muridnya bahwa kalau bicara keras," kata Tito dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (24/9).  "Terdengar, oleh murid ini kera. Sehingga dikatakan ke temannya bahwa dikatakan monyet. Padahal yang dikatakan 'jangan bicara keras'. Hanya saja mungkin tonenya, dan (huruf) S nya terdengar lemah," tambahnya.  Isu tersebut kemudian tersebar dengan cepat. Narasi yang dibangun yakni seorang guru bersikap rasis kepada anak didiknya. Kejadian ini kemudian berujung pada aksi demonstrasi para siswa di depan kantor Bupati Wamena.

Tito: 26 Tewas di Kerusuhan Wamena, 22 di Antaranya Warga Pendatang

warga pendatang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#warga pendatang