<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/05/jalan-1440999466.jpg" alt="Jalan Puspitek di wilayah Kota Tangerangan Selatan (Tangsel). (Dok. Antara)" width="100%">
<figcaption>Jalan Puspitek di wilayah Kota Tangerangan Selatan (Tangsel). (Dok. Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten turun tangan sebagai penengah dalam polemik penutupan Jalan Puspitek di wilayah Kota Tangerangan Selatan (Tangsel). Belakangan penutupan jalan yang menghubungkan wilayah Serpong dengan Parung itu diprotes oleh warga setempat. Mereka sampai mengadu kepada DPRD Tangsel karena menolak penutupan jalan tersebut.&nbsp; Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Banten Rangga Ade Kresna menyampaikan bahwa pihaknya turun tangan atas arahan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten Siswanto. Kejati Banten, kata Rangga, akan berusaha menjembatani masyarakat dengan Pemerintah Provinsi Banten. Tujuannya agar ada solusi dapat diterima oleh semua pihak. &rdquo;Kejaksaan Tinggi Banten hadir untuk memastikan dialog berjalan terbuka, adil, dan tidak merugikan pihak manapun. Kami siap menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan Pemerintah Provinsi Banten agar persoalan ini terselesaikan secara konstruktif,&rdquo; ungkap Rangga dalam keterangan resmi pada Minggu (5/10).&nbsp; Kejati Banten menilai, kepentingan masyarakat harus didengar dan dijaga. Namun fungsi vital Puspitek sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia juga tidak boleh terganggu. Untuk itu, Kejati Banten turun tangan dengan bertindak sebagai tengah. Selain menghadirkan solusi, Kejati Banten juga ingin menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan sekaligus menjamin hak-hak sosial masyarakat.&nbsp; Menurut Kejati Banten, setiap kebijakan dan mediasi yang ditempuh harus tetap berpijak pada asas perlindungan hukum dan kepentingan publik. Rangga mengaku, pihaknya siap membantu Pemerintah Provinsi Banten untuk membuka ruang komunikasi dengan masyarakat yang terdampak untuk menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Kejati Banten.&nbsp; &rdquo;Kami mengimbau seluruh pihak agar tidak terprovokasi isu-isu yang dapat menimbulkan kerugian bersama. Mari kedepankan musyawarah dan jalur hukum yang berlaku,&rdquo; jelasnya. Sebagai informasi, Komplek Puspitek sudah berdiri sejak 1976 silam. Komplek itu menjadi kawasan strategis riset dan pengembangan teknologi nasional. Seiring berkembangnya Tangsel sebagai salah satu kota satelit di sekitar Jakarta, kawasan tersebut juga digunakan oleh masyarakat sebagai jalur penghubung di Tangsel. &rdquo;Kami memahami betul bahwa jalan tersebut memiliki peran penting bagi mobilitas dan perekonomian warga. Oleh karena itu, Kejaksaan Tinggi Banten siap memfasilitasi pertemuan dan mediasi antara pihak-pihak terkait, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Banten, untuk mencari solusi yang paling adil dan berimbang,&rdquo; lanjut Rangga.&nbsp; Lewat mediasi tersebut, diharapkan muncul kesepakatan yang mengedepankan kepentingan umum tanpa mengabaikan status hukum dan fungsi kawasan Puspitek sebagai objek vital negara. Kejati Banten, masih kata Rangga, secara tegas mengimbau seluruh elemen masyarakat yang terdampak atau memiliki aspirasi terkait polemik penutupan Jalan Puspitek untuk menghubungi dan menyampaikan pengaduan atau informasi melalui Kejati Banten. &nbsp;&rdquo;Masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh ajakan atau tindakan yang berpotensi merugikan semua kalangan, baik secara hukum maupun sosial. Kejati Banten terbuka untuk berdialog dan menyampaikan keberatan secara konstruktif,&rdquo; bebernya. &nbsp; &nbsp;

Penutupan Jalan Puspitek yang menghubungkan wilayah Serpong dengan Parung diprotes oleh warga setempat.

Penutupan Jalan Puspitek di Serpong Jadi Polemik, Kejati Banten Turun Tangan Jadi Penengah

<div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/18/perbaikan-1507556729.jpg" alt="RESPON CEPAT: Alat berat sudah didatangkan untuk perbaikan jalan mulai dari traffic light Kletek ke arah selatan. (IST)" width="100%">
<figcaption>RESPON CEPAT: Alat berat sudah didatangkan untuk perbaikan jalan mulai dari traffic light Kletek ke arah selatan. (IST)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Perbaikan jalan yang rusak di Pertigaan Kletek, Kecamatan Taman, menjadi sorotan utama Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor. Pada Senin (18/3), alat berat telah dikerahkan untuk segera memulai proses perbaikan jalan tersebut. Bupati Sidoarjo atau lebih dikenal dengan nama Gus Muhdlor, sebagaimana dimuat Radar Sidoarjo (JawaPos Grup) mengungkapkan bahwa perbaikan jalan menuju pertigaan Kletek dari arah Sukodono telah dimasukkan dalam rencana pembangunan tahun 2023 dengan target pelaksanaan awal tahun 2024. Gus Muhdlor juga mengungkapkan permohonan kesabaran kepada masyarakat, bahwa pembangunan dan perbaikan jalan akan terus dilakukan. &ldquo;Mohon masyarakat sabar, pembangunan dan perbaikan jalan terus dilakukan,&rdquo; jelas Gus Muhdlor. Sebelumnya, sejumlah warga Desa Kletek telah mengadakan protes terhadap kondisi jalan yang rusak dan belum mendapat perbaikan. Dalam protes tersebut, warga bahkan melakukan penanaman pohon pisang di tengah jalan. Kerusakan jalan yang berlubang dan bergelombang terjadi mulai dari traffic light Kletek hingga ke arah selatan, menuju Desa Dungus, Sukodono. Situasi ini telah berlangsung cukup lama dan telah menimbulkan kecelakaan bagi pengendara yang tergelincir karena kondisi jalan yang rusak. Gus Muhdlor juga menambahkan bahwa selain perbaikan jalan menuju pertigaan Kletek, pengerjaan jalan di Prambon, di sebelah PT Pakerin, juga akan segera dipercepat. Jalan tersebut mengalami kerusakan dan akan mendapat perbaikan secepatnya. Setiap laporan dan keluhan terkait jalan rusak akan mendapat perhatian dan tindak lanjut dari Pemerintah Daerah. Gus Muhdlor juga telah memerintahkan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air untuk merencanakan prioritas betonisasi jalan yang akan dikerjakan pada tahun mendatang. Solusi jangka panjang untuk mengatasi kerusakan jalan akibat genangan air hujan adalah dengan melakukan betonisasi. Program ini telah menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. &ldquo;Solusi mengatasi jalan rusak akibat genangan air hujan yakni dengan betonisasi. Dan program betonisasi sudah masuk prioritas pembangunan Pemkab Sidoarjo. Ini solusi jangka panjang yang dalam 3 tahun terakhir ini sudah dikerjakan masif.&rdquo; ungkapnya. Meskipun tidak semua jalan dapat langsung dibeton, namun akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan alokasi anggaran yang juga mencakup pembangunan infrastruktur lain seperti sekolah dan rumah sakit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo, Dwi Eko Saptono, menyatakan bahwa perbaikan jalan menuju Kletek akan dimulai pada tanggal 18 Maret 2024 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Alat berat telah disiapkan dan proses perbaikan akan segera dimulai, diikuti dengan pengiriman material yang diharapkan akan dimulai dalam satu atau dua hari ke depan. "Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) sudah siap diperbaiki. Sudah didatangkan alat berat kemudian nanti menyusul material, paling lambat satu atau dua hari ini sudah mulai dikerjakan," katanya. </div> </div> </div> </div>

Gus Muhdlor juga mengungkapkan permohonan kesabaran kepada masyarakat, bahwa pembangunan dan perbaikan jalan akan terus dilakukan.

Bupati Sidoarjo Dengarkan Protes Warga, Gus Mudlor Segera Perbaiki Jalan Rusak di Pertigaan Kletek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/keluhkan-gangguan-lingkungan-warga-geruduk-hotel-louis-kienne_m_179323.jpeg" alt="TUNTUTAN: Perwakilan dari warga menggelar aksi protes di depan Hotel Louis Kienne, Kamis (4/1)" width="100%">
<figcaption>TUNTUTAN: Perwakilan dari warga menggelar aksi protes di depan Hotel Louis Kienne, Kamis (4/1)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Belasan warga yang tinggal di Jalan Pekunden, Semarang Tengah menggeruduk Hotel Louis Kienne, Pandanaran Semarang, Kamis (4/1). Kedatangan mereka tak lain guna menyuarakan keluhan akibat operasional hotel bintang empat tersebut.&nbsp; Massa yang tak lebih dari 20 orang itu dikoordinatori Zainal Abidin dari LSM Petir. Mereka menyampaikan sejumlah keluhan seperti, keruhnya air sumur, terganggunya saluran TV dan tampiasnya air hujan yang diduga akibat dari konstruksi Hotel Louis Kienne Pandanaran. "Kami perwakilan warga yang tinggal di belakang apartemen menuntut tanggungjawab pengelola hotel atas terganggunya lingkungan di tempat tinggal warga," ungkap Jan, 75, seorang warga yang mengaku tinggal di kawasan tersebut jauh sebelum hotel berdiri, Kamis (4/1). Tak berhenti sampai di situ, keluhan polusi suara juga membuat warga semakin terganggu. Banyaknya mobil atau motor yang tak henti-hentinya keluar masuk ke dalam parkiran gedung cukup mengganggu kenyamanan warga. "Keluhan ini jangan hanya satpam atau staff yang meresponnya. Tetapi, seharusnya pihak manajemen juga lihat lembaran berisi aduan ini," imbuh Mbah Jan. Sementara itu, perwakilan LSM Petir Zainal Abidin, menyatakan bahwa tuntutan warga tersebut diharapkan dapat dipahami bersama. Terlebih, pihaknya menekankan adanya penyesuaian pembangunan hotel terhadap UU No. 32 tahun 2009, dimana proses pendirian usaha hotel/apartemen harus ada amdal dan izin lingkungan. "Apakah amdalnya sudah melibatkan masyarakat atau sekedar dokumen saja?" tegasnya. Tak selang berapa lama pasca penyampaian tuntutan, pihak manajemen hotel mempersilakan perwakilan warga untuk melakukan mediasi di dalam. Sedangkan awak media tidak diperkenankan mengikuti mediasi tersebut.&nbsp;

Keluhkan Gangguan Lingkungan, Warga Geruduk Hotel Louis Kienne

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/bantuan-perumahan-disunat-dijanjikan-rp-15-juta-diterima-separo_m_154425.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 95 warga Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kotawaringin Barat, Kalteng, penerima bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) 2017 protes. Mereka merasa diberi haparan palsu alias di-PHP, karena bantuan perumahan yang diterima tidak sesuai dengan yang diajukan. Zainah, warga RT 14, Kelurahan Kumai Hulu, mengungkapkan bahwa penerima program BSPS 2017 mendapat bantuan bahan bangunan senilai Rp 15 juta. "Kami tidak menerima uang tidak apa-apa. Namun, yang membuat kami memprotes itu barang yang dikasih ke saya ini tidak sesuai. Bahkan, bahan yang saya terima itu jika diuangkan hanya sekitar Rp 7 juta. Seharusnya, kan bahan material senilai Rp 15 juta," kata Zainah. Saat rapat di kelurahan beberapa waktu lalu, penerima BSPS awalnya mendapat Rp 7,5 juta pada tahap pertama. Setelah itu, bisa dicairkan lagi tahap selanjutnya. "Namun, saat baru menerima barang, justru dimintai tanda tangan untuk barang senilai Rp 15 juta. Saya tidak mau dan sempat marah karena barang yang saya terima kurang," ujarnya. Sementara itu, Ketua RT 17 Gusti Ahmad menyatakan, warga membandingkan bantuan dari dinas perumahan dan permukiman rakyat dengan program rehab rumah tidak layak huni dari dinas sosial pada 2016. "Perbedaan sangat jauh. Kalau tahun 2016 warga yang menerima bantuan dibelanjakan sendiri bahannya sehingga bisa memilih kayu atau beton rumah yang akan dibangun," ujarnya. Saat ini bantuan diberikan dalam bentuk barang. Harga bahan bangunan pun terkesan dinaikkan. "Kalau menggunakan harga RAB kabupaten, harga satu sak semen Rp 135 ribu. Masyarakat kalau tahu dari awal program ini menggunakan RAB kabupaten, tidak ada yang setuju".&nbsp;

Bantuan Perumahan Disunat, Dijanjikan Rp 15 Juta, Diterima Separo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/16-anak-tak-diterima-sekolah-warga-geruduk-smk-negeri-5-tangerang_m_147536.jpeg" alt="GERUDUK SEKOLAH: Sejumlah orang tua siswa warga Panunggangan mendatangi SMK Negeri 5 Tangerang, kemarin (28/7)." width="100%">
<figcaption>GERUDUK SEKOLAH: Sejumlah orang tua siswa warga Panunggangan mendatangi SMK Negeri 5 Tangerang, kemarin (28/7).</figcaption>
</figure>GERUDUK SEKOLAH: Sejumlah orang tua siswa warga Panunggangan mendatangi SMK Negeri 5 Tangerang, kemarin (28/7). Foto///tumpak m tampubolon/indopos JawaPos.com - Tidak diterima, orang tua 16 calon siswa yang tinggal dekat SMK Negeri 5 Tangerang protes. Mereka geram lantaran banyak siswa yang diterima di sekolah itu berasal dari luar zona yang ditetapkan. Tidak puas dengan sistem penerimaan di SMK Negeri 5, puluhan warga setempat ramai-ramai menggeruduk sekolah. Warga menuduh pihak sekolah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terkait penerapan zonasi. Selina Melinda, 44, warga RW 04, Kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, mengaku anaknya tidak diterima di SMK Negeri 5. Dia merasa tidak puas dengan penerapan sistem zonasi PPDB tahun ini. Sebab, kata dia, 16 siswa yang berdomisili di dekat sekolah ini tidak diterima. Padahal, pada saat penerapan regulasi PPDB tingkat SMA negeri, Wali Kota Tangerang dan Kepala Disdikbud Kota Tangerang menjanjikan belasan anak yang tinggal di dekat sekolah negeri akan diterima. &rdquo;Anak saya tidak diterima padahal sudah daftar melalui jalur online, dan kami tinggal di zona dekat sekolah. Kebanyakan yang sekolah disini malah siswa luar zona, ada yang dari Batuceper, Cikokol dan Ciledug,&rdquo; terang Selina kepada INDOPOS (Jawa Pos Group) ditemui di SMK Negeri 5 Tangerang, Jalan Tripraja Nomor 1, Panunggangan Utara, Pinang, kemarin (28/7). Menurutnya juga, aksi protes warga atas pelanggaran zonasi oleh SMK Negeri 5 Tangerang telah disampaikan ke pihak sekolah, Wali Kota Tangerang dan Disdikbud Tangerang sejak Rabu (26/7) lalu. Namun, hingga saat keputusan Pemkot Tangerang terkait keluhan warga itu belum mendapatkan respon. Akibatnya, warga datang berbondong-bondong berdemo ke SMK Negeri 5 Tangerang. &rdquo;Kami sudah cek ternyata sekolah ini punya 17 rombel, dan belum terisi. Harusnya anak kami ini diterima dan tidak dibiarkan terlunta-lunta. Kalau mau transparan dan ikut aturan zonasi kepada wali kota dan Disdikbud tidak menggubris keluhan kami,&rdquo; ujar Selina. Menanggapi itu, Kepala Disdikbud Kota Tangerang, Abduh Surahman mengatakan belum mengetahui informasi tidak diterimanya 16 siswa warga sekitar oleh SMK Negeri 5 Tangerang terkait penerapan zonasi. Dia mengaku masih menyelidiki persoalan yang dikeluhkan warga tersebut. &rdquo;Dari sekolah belum memberikan laporan. Sebenarnya kebijakan PPDB tingkat SMA dan SMK ada di Disdikbud Banten, bukan di kami. Tapi kami minta warga di sana sabar karena tim akan segera kami turunkan,&rdquo; ujarnya. Surahman menambahkan, meski ada penerapan sistem zonas yang mengutamakan warga di sekitar SMK Negeri 5 Tangerang bersekolah di sana tapi tetap ada mekanisme yang ditetapkan Disdikbud Banten. Diantaranya siswa berprestasi di bidang akademik dan non-akademik dengan menunjukan piagam yang diperoleh. Terutama siswa tidak mampu yang memiliki surat keterangan dari pengurus RT/RW serta kelurahan dan sekolah yang bersangkutan. Jika persyarata itu lengkap maka wajib bagi SMA dan SMK negeri di Kota Tangerang menerima siswa yang tinggal di zonasi sekolah negeri itu berada.

16 Anak Tak Diterima Sekolah, Warga Geruduk SMK Negeri 5 Tangerang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/warga-protes-tanam-pohon-di-tengah-jalan-rusak_m_122133.jpeg" alt="Protes Jalan Rusak, Warga Kabupaten Bogor Tanami Pohon di Jalan Warga Kencana menanam pohon pepaya dan pisang di jalan utama Kelurahan Kencana sebagai bentuk protes jalan rusak, kemarin (7/4)." width="100%">
<figcaption>Protes Jalan Rusak, Warga Kabupaten Bogor Tanami Pohon di Jalan Warga Kencana menanam pohon pepaya dan pisang di jalan utama Kelurahan Kencana sebagai bentuk protes jalan rusak, kemarin (7/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Warga di sekitar Jalan Utama Kencana di wilayah Kelurahan Kencana Kecamatan, Tanah Sareal Kota Bogor, geregetan dengan kondisi jalan rusak. Sebagai bentuk protes, warga menanam pohon pisang dan pepaya di tengah jalan raya alternatif menuju Stasiun Cilebut tersebut, kemarin (7/4). Aksi juga menyambut tepat tiga tahun kepemimpinan Walikota Bogor Bima Arya dan wakilnya Usmar Hariman. &ldquo;Ini sebagai bentuk protes kami, tepat tiga tahun Bima-Usmar memimpin Kota Bogor, &ldquo; ujar&nbsp; Nafis warga setempat kepada Radar Bogor (Jawa Pos Group). Selain menanam pohon, warga juga&nbsp; menebar ikan lele di kubangan Jalan Utama Kencana. Apa yang dilakukan warga, kata dia, diharapka bisa menjadi perhatian serius dari walikota, untuk memperbaiki kinerja aparatnya, khususnya aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor. &ldquo;Sebenarnya jalan utama Kencana sebagian sudah ditambal sulam, namun masih menyisakan lubang-lubang yang menganga, &ldquo; lirihnya. Akibat jalan berlubang tidak sedikit para pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor tergelincir dan terjatuh. Akses jalan utama Kencana juga merupakan jalan yang padat lalu lintasnya, apalagi jalan itu merupakan akses menuju Stasiun Cilebut. Pantauan wartawan, jalan yang berlubang, lebih mirip kubangan. Lubang&ndash;lubang yang mengangga di tengah jalan kedalamannya antara 5 cm sampai 10 cm.&nbsp;&nbsp; Tak hanya di Jalan utama Kencana, kerusakan jalan juga terjadi di Jalan KH Muhidin. Sepanjang sekitar 100 meter jalan itu rusak parah, sehingga para pengguna jalan,harus ekstra hati- hati ketika melintasi jalan tersebut. Dikonfirmasi terpisah, Lurah Kencana Syafei R menuturkan pihak kelurahan sebelumnya telah melaporkan kerusakan jalan di wilayahnya ke Dinas PUPR. &ldquo;Sudah tiga kali kita melayangkan surat laporan jalan rusak&rdquo; kata dia. Hanya saja, perbaikan memang tidak bisa langsung dilakukan begitu saja. &ldquo;Kami berharap Dinas PUPR segera memperbaikinya jalan yang rusak di wilayah Kencana,&rdquo; tukasnya.(pj/cr3/yuz/JPG)

Warga Protes, Tanam Pohon di Tengah Jalan Rusak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10738_28372_PEMBUNUHAN-ILUS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberadaan portal alias ampang-ampang di Jalan Lingkar Barat menuju Simpang 5 Desa Air Kulim, Kecamatan Mandau, Bengkalis, Riau, sejak lama diprotes warga. Terlebih kembali menelan&nbsp;korban. Seperti yang dialami&nbsp;Hariyanto (23)&nbsp;warga&nbsp;Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, tewas setelah menabrak portal tersebut, Senin (16/11).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &quot;Kita minta pemerintah bertindak terkait adanya pembangunan&nbsp;portal di jalan. Sudah ada dua korban meninggal dunia dan satu luka-luka akibat adanya portal tersebut,&quot; sebut Sukardi warga Desa Petani, Kecamatan Mandau. Warga lainnya Syaparuddin Sape, sangat menyayangkan adanya&nbsp;ampang-ampang perusahaan di jalan umum. Meski belum diserahterimakan karena sedang pengerjaan,&nbsp;tetapi sudah digunakan warga.&nbsp; &quot;Sehingga perlu dilakukan langkah&nbsp;penyelamatan bagi pengendara. Pemerintah harus bertanggung jawab dalam hal ini. Karena sudah ada dua nyawa yang sudah melayang akibat ampang-ampang itu,&quot; kata Syaparuddin. Kepala UPT Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kecamatan Mandau-Pinggir Hendri Budiman belum &nbsp;bisa memberikan komentar. Sebab jalan tersebut sedang dibangun pihak rekanan perusahaan, belum diserahkan kepada pemerintah. &quot;Saya belum bisa memberikan keterangan soal ampang-ampang. Pihak rekanan sedang dalam pengerjaan jalan, tapi nanti akan saya pertanyakan kembali,&quot; terangnya. (mx/pm/hsn/JPG)

Keberadaan Portal Maut Sudah Lama Diperotes Warga

warga protes

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#warga protes

Berita Terkini