<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/29/Warga-Rempang-2719053115.jpg" alt="Warga Kampung Pasir Merah, Sembulang memasang spanduk penolakan relokasi, Kamis (28/9)." width="100%">
<figcaption>Warga Kampung Pasir Merah, Sembulang memasang spanduk penolakan relokasi, Kamis (28/9).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Konflik Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City belum usai. Hal ini karena warga tetap menolak adanya permintaan relokasi dari Badan Pengusaha(BP) Batam. Badan Pengusaha(BP) Batam menyebutkan, tenggat waktu relokasi tidak jadi dilakukan, Kamis (28/9). Namun BP Batam justru memberikan pernyataan yang membuat warga di 16 titik kampung di Rempang semakin risau. Sebab tidak disebutkan batas waktu yang ditentukan untuk relokasi. Masyarakat kampung Pasir Merah Sembulang, menyatakan tetap menolak relokasi,dan meminta pemerintah komitmen dengan janjinya dengan tidak membuat nasib masyarakat dihantui dengan relokasi atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Siti Hawa, 70, salah satu warga bersama warga lainnya menyampaikan Kampung Pasir Merah tidak akan mau digeser. Di sinilah warga lahir dan sudah turun temurun hidup di kampung tersebut. Ia bersama warga lainnya pun tak tertarik sedikit pun dengan janji yang diberikan pemerintah. &ldquo;Kami tetap menolak relokasi, dan kami tak tertarik sedikit pun dengan janji pemerintah mau buatkan kami rumah, sekarang bentuknya aja kami pun tak tau, diminta pula tinggal di rusun mana mau kami,&rdquo; kata dia dikutip dari Batam Pos (Jawa Pos Group) Jumat (29/9). Mengenai tenggat waktu yang diperpanjang tanpa batas waktu oleh BP Batam, warga menolak dengan tegas perpanjangan waktu tersebut. &ldquo;Kami tetap tak mau diperpanjang seperti kata pemerintah. Intinya kami menolak, lebih baik cari lokasi pembangunan investasi itu di daerah lain, jangan paksa kami untuk bergeser,&rdquo; ujar dia. Sementara, Zubri ,46, warga asli Kampung Pasir Merah menyampaikan Pulau Rempang ini luas, sehingga alangkah baik dikembangkan dengan hidup berdampingan dengan warga. &ldquo;Kami setuju Rempang ini dikembangkan tetapi tidak dengan cara di geser kampung ini, biarlah warga bisa hidup di sini,&rdquo; katanya. Menurut dia, sejak terdengar informasi relokasi, warga tak bisa tidur nyenyak. Segala bentuk aktivitas tidak bisa dilakukan dengan konsentrasi, seperti melaut karena dihantui rencana relokasi ini. &ldquo;Karena ini panggilan jiwa kami untuk terus mempertahankan kampung ini sampai kapan pun,&rdquo; terangnya. Sementara itu, di lokasi yang akan dibangun perumahan bagi warga yang mau direlokasi tidak ada tanda-tanda pengerjaan, sehingga membuat keraguan di masyarakat semakin kuat. Saat dijumpai, warga Tanjung Banun pun tidak mengetahui pasti rencana pemerintah yang akan membuatkan rumah bagi warga yang bersedia digeser. Warga Kampung Tanjung Banun, Udin, 51, mengaku kampung ini memang tak terdampak pergeseran, tapi para warga tetap khawatir suatu saat bisa saja kampung ini terdampak. &ldquo;Kami hanya bisa berdoa agar kampung ini tak terdampak. Sebab dirasa suatu saat bisa saja pemerintah mau ambil karena bagaimana pun kami terlahir dan besar di sini,&rdquo; ujarnya. Ia mengaku belum mengetahui pasti lokasi yang akan dibangun sebagai rumah warga yang digeser. Namun lokasinya tak jauh dari kampung mereka. &ldquo;Memang katanya warga yang terdampak mau digeser ke sini, dibawah dekat tower masuk kampung kami, karena menolak direlokasi ke Sijantung,&rdquo; kata dia. Sebelumnya, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, jumlah masyarakat yang terdampak pembangunan Rempang Eco-City seluas 2.300 hektare tersebut sebanyak 700 KK. &ldquo;Tenggat waktu 28 September bukan batas akhir. Kami berharap proses pergeseran warga bisa terselesaikan dengan baik, dan lebih cepat,&rdquo; terangnya. Untuk saat ini, BP Batam masih melakukan proses pendataan, serta sosialisasi terkait hak-hak warga ketika direlokasi ke tempat yang baru. Rudi mengklaim jumlah pendaftar dari warga terus bertambah. Kabidhumas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, menjelaskan perpindahan yang dilakukan masyarakat Rempang berjalan dengan lancar dan situasi aman serta kondusif. &ldquo;Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berlangsung tanpa adanya gangguan atau insiden yang signifikan, dan masyarakat serta pihak berwenang dapat mengaturnya dengan baik,&rdquo; kata dia. Selama proses pergeseran ini, telah berkonsultasi sebanyak 476 orang. Adapun pendaftaran pergeseran rumah masyarakat Rempang sebanyak 317 orang yang dibantu Tim Gabungan BP Batam, TNI, Polri dan Tim dari Konsultan. Kabidhumas juga menjelaskan informasi dari Kepala BP. Batam bahwasanya tanggal 28 September 2023 ini bukan merupakan batas akhir pendaftaran pergeseran warga Rempang.&nbsp; &nbsp;

Masyarakat kampung Pasir Merah Sembulang, menyatakan tetap menolak relokasi,dan meminta pemerintah komitmen dengan janjinya

BP Batam Beri Perpanjangan Relokasi, Warga Rempang Risau dan Tak Bisa Tidur Nyenyak

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/REZA-INDRAGIRI-AMRIEL-2444700250.jpg" alt="Reza Indragiri Amriel" width="100%">
<figcaption>Reza Indragiri Amriel</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Baru-baru ini terungkap sejumlah video yang memperlihatkan para peserta&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/unjuk-rasa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">unjuk rasa</a>&nbsp;di&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/rempang" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rempang</a>&nbsp;tak mengenakan baju. Hanya Bang Long yang bersikukuh melawan, tak membiarkan aparat melucuti bajunya. Memaksa demonstran melepas pakaian mereka seolah sudah menjadi kelaziman yang sah-sah saja dilakukan polisi. Apa sesungguhnya yang polisi tuju ketika memaksa warga pemrotes itu tak berbaju? <div class="td-a-ad id_inline_ad0 id_ad_content-horiz-center">&nbsp;</div> &rdquo;Sebagaimana alasan umumnya, mungkin karena warga diduga menyembunyikan barang berbahaya, membawa senjata, atau menyimpan barang bukti kejahatan di balik baju mereka,&rdquo; tutur pakar&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/psikologi-forensik" target="_blank" rel="noopener noreferrer">psikologi forensik</a>&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/reza-indragiri-amriel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Reza Indragiri Amriel</a>&nbsp;dikutip dari Batam Pos (Jawa Pos Group), Kamis (21/9). Andai pun itu alasannya, menurut Reza, polisi tetap sepatutnya paham bahwa sebagaimana praktik di sekian banyak negara, begitu pemeriksaan (strip search) selesai dilakukan, selekas mungkin warga disilakan kembali mengenakan baju mereka. <center> <div class="ads mt3 clearfix" style="text-align: left;">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013005520/15-ton-sampah-diturunkan-dari-gunung-gede-menko-pmk-pendaki-jangan-tinggalkan-sampah">1,5 Ton Sampah Diturunkan Dari Gunung Gede, Menko PMK: Pendaki Jangan Tinggalkan Sampah</a>&nbsp;</div> </center> Menurut Reza, sengaja berlama-lama membiarkan warga tanpa baju, apalagi dilakukan di ruang terbuka dan disaksikan lawan jenis pula, dapat dipandang sebagai perlakuan yang mempermalukan dan menjatuhkan kehormatan warga. &rdquo;Itu kategori sebagai bentuk intimidasi atau pun pelecehan terhadap warga,&rdquo; ujar Reza. Dia menjelaskan, prosedur seperti di Australia sudah semestinya diterapkan di&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/rempang" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rempang</a>. Yakni, sebelum polisi melakukan&nbsp;strip search, tanya nama personel polisi dimaksud serta satuan wilayah dan satuan kerja. &rdquo;Polisi harus memberikan jawaban. Kalau polisi menolak, warga pun wajar menolak karena&nbsp;strip search&nbsp;menjadi tidak jelas alasan dan tujuannya,&rdquo; jelas Reza. Dia menyatakan, melucuti baju warga dapat berefek traumatis. Perlakuan semacam itu bersifat invasif, mempermalukan, dan menyakitkan. &rdquo;Itu saya sikapi sebagai police&nbsp;misconduct. Bahkan&nbsp;abuse of power. Polisi yang melakukannya harus dimintai pertanggungjawaban,&rdquo; ucap Reza. Dia menegaskan, Polri semestinya memiliki transparansi dan akuntabilitas lebih guna memastikan&nbsp;strip search&nbsp;dilakukan benar-benar dilakukan secara terukur. &rdquo;Tidak boleh menjadi perlakuan tak manusiawi terhadap masyarakat,&rdquo; tutur Reza.&nbsp;

Sebagaimana alasan umumnya, mungkin karena warga diduga menyembunyikan barang berbahaya, membawa senjata, atau menyimpan barang bukti

Paksa Warga Lucuti Baju saat Unjuk Rasa di Pulau Rempang, Pakar: Itu Bentuk Intimidasi dan Pelecehan

warga pulau rempang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#warga pulau rempang

Berita Terkini

BP Batam Beri Perpanjangan Relokasi, Warga Rempang Risau dan Tak Bisa Tidur Nyenyak

Paksa Warga Lucuti Baju saat Unjuk Rasa di Pulau Rempang, Pakar: Itu Bentuk Intimidasi dan Pelecehan

Download Aplikasi JawaPos.com