<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/cyber-attack-IST.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertahanan siber di Indonesia memang kerap disorot, berbagai insiden kejahatan dunia maya seperti banyaknya kasus kebocoran data masih sering terjadi. Kasus ini menimpa banyak sektor, bahkan untuk yang dinaungi pemerintah pun tak kalah payahnya.  Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dianggap punya peran penting menjaga ketahanan siber Indonesia juga tak bisa menangani dan kerap kali bobol. Seolah menanggapi kelemahannya dalam menangani ketahanan siber di Tanah Air, BSSN dan Microsoft baru-baru ini mengumumkan kemitraan strategis untuk bekerja sama melalui Program Intelijen Ancaman Siber (Cyber Threat Intelligence Program/CTIP) Microsoft.  Kerja sama ini diklaim merupakan sebuah langkah yang bertujuan untuk memperkuat keamanan infrastruktur negara terhadap ancaman siber. Melalui kemitraan strategis ini, BSSN akan mendapatkan akses ke intelijen ancaman siber Microsoft di Indonesia, sehingga memberikan insight lebih baik tentang infrastruktur siber kriminal yang ada.  Sementara itu BSSN, dengan pengetahuan domain jaringannya, dapat membantu menjalankan intelijen dua arah untuk mengidentifikasi infrastruktur yang disusupi, dan memperingatkan entitas yang terkena dampak di Indonesia terhadap potensi ancaman kejahatan siber.  “Program Intelijen Ancaman Siber Microsoft dipimpin oleh Unit Kejahatan Digital atay Digital Crimes Unit (DCU) kami, suatu tim internasional yang terdiri dari pakar teknis, hukum, dan bisnis yang dibentuk pada tahun 2008 untuk memerangi kejahatan siber dalam skala global. Keahlian dan pandangan unik DCU akan jaringan kriminal online dapat menemukan berbagai bukti yang bisa digunakan sebagai rujukan kriminal ke lembaga penegak hukum di seluruh dunia," kata Mary Jo Schrade, Assistant General Counsel dan Regional Lead, Microsoft Digital Crimes Unit Asia melalui keterangannya.  Sejak 2010, DCU telah berkolaborasi dengan penegak hukum dan mitra global lainnya dalam menghadapi 25 operasi gangguan malware di seluruh dunia, sehingga membantu jutaan perangkat untuk tetap aman dari penjahat siber.  Sementara itu, Microsoft melalui program CTIP-nya, telah mengumpulkan dan mendistribusikan intelijen siber yang dapat ditindaklanjuti sejak 2013. Termasuk di antaranya operasi penghapusan botnet yang dilakukan Microsoft DCU ke Tim Tanggap Darurat Komputer (Computer Emergency Response Teams/CERT), Penyedia Layanan Internet (Internet Service Providers/ISP), serta Pusat Analisis dan Pembagian Informasi Infrastruktur Kritis (Critical Infrastructure Information Sharing and Analysis Center/ISAC).  Data CTIP juga disertakan ke dalam produk dan layanan Microsoft yang spesifik untuk membantu pelanggan mengidentifikasi ancaman di lingkungan komputasi mereka.  Dalam kesempatan yang sama, Mayjen TNI Dominggus Pakel, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, BSSN menyebut, pihaknya menyambut baik dan senang bermitra dengan Microsoft dalam Program Intelijen Ancaman Siber yang dapat membantu meningkatkan kapabilitas keamanan siber dalam mencegah serta memitigasi ancaman serta serangan siber.  "Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat meningkatkan jaminan keamanan siber Indonesia untuk semua sektor, baik pemerintahan, Infrastruktur Informasi Vital, ekonomi digital dan masyarakat. Dengan adanya kemitraan ini diharapkan dapat membantu mengatasi terjadinya peningkatan ancaman serta serangan siber atau kejahatan siber yang terjadi di Indonesia,” terangnya.  Sebagaimana diketahui, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021, BSSN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BSSN melaksanakan operasi keamanan siber melalui identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, dan pemantauan insiden keamanan siber dan sandi nasional, serta pengelolaan krisis siber nasional.  Berdasarkan data hasil monitoring yang dilaksanakan oleh Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional/National Cybersecurity Operation Center (NSOC), pada tahun 2021 BSSN telah mencatat sekitar 1,6 miliar anomali traffic atau serangan siber di Indonesia yang meningkat sebanyak tiga kali lipat jika dibandingkan pada tahun 2020.  Adapun jenis serangan siber bersifat teknis seperti malware, aktivitas trojan, dan pengumpulan informasi menjadi jenis ancaman/serangan siber yang paling dominan terjadi di Indonesia. Kemitraan yang baru terbentuk dengan Microsoft kini diharapkan dapat memperkuat proses kerja BSSN khususnya dalam bidang intelijen ancaman siber dan analisis malware.  Dengan adanya kerja sama yang dilakukan bersama Microsoft, BSSN mendapatkan intelijen siber dari DCU Microsoft berupa informasi-informasi yang dapat dikonsumsi pada platform yang telah dimiliki. Melalui kerja sama ini pula, BSSN mendapatkan akses pada CTIP threat intel sharing program yang dapat dimanfaatkan untuk berbagi informasi ancaman siber, serta informasi tentang operasi disrupsi malware dan botnet yang dilakukan oleh DCU Microsoft.  Termasuk di antaranya data feeds terkait infeksi malware serta infrastruktur yang terkompromi. “Kepercayaan dimulai dengan keamanan siber. Tidak ada satupun perusahaan atau negara yang dapat memenangkan pertempuran keamanan siber sendirian. Oleh karena itu, kemitraan lintas organisasi dan industri menjadi sangat penting," tandas Dominggus.

Rangkul Microsoft, BSSN Janji Perkuat Ketahanan Siber Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/ini-cara-kriptografi-ungkap-cybercrime_m_156559.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &nbsp;- Kriptografi selama ini dikenal sebagai ilmu mengenai teknik matematis yang ditujukan pada aspek pengamanan data yang meliputi kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian data. Mulyadi, yang bekerja untuk Direktorat Pengamanan Sinyal, Lembaga Sandi Negara memaparkan secara rinci bagaimana kriptografi bisa membantu dalam pengungkapan cybercrime. &rsquo;&rsquo;Salah satu teknik kriptografi yang digunakan untuk pengamanan tersebut adalah hash function,&rsquo;&rsquo; paparnya. Hash function merupakan serangkaian fungsi matematika yang mengubah suatu inputan seberapapun panjangnya menjadi suatu nilai heksadesimal yang panjangnya fix. Nilai heksadesimal ini disebut hash value. Setiap inputan yang berbeda akan menghasilkan hash value yang berbeda pula, dan seseorang yang mengetahui suatu hash value dari suatu dokumen, sangat kecil kemungkinan mencari inputan asalnya, baik itu dengan cara me-running hash function menggunakan berbagai macam inputan ataupun dengan melakukan pengembalian dari suatu hash value.  Dengan begitu, apabila suatu barang bukti digital di modifikasi atau dipalsukan dapat diketahui secara pasti dan meyakinkan sehingga keutuhan barang bukti tersebut terjamin. &rsquo;&rsquo;Selain itu, untuk mendukung bahwa suatu barang bukti masih asli dan utuh, histori waktu terhadap pengaksesan barang bukti juga harus diketahui. Kapan barang bukti ditemukan, digandakan untuk keperluan penyidikan, atau keperluan lainnya yang mengharuskan terjadi akses terhadap barang bukti,&rsquo;&rsquo; imbuhnya.  Untuk menjawab keperluan itu, dikenal istilah time stamping yang merupakan salah satu teknik kriptografi untuk memberikan tanda waktu pada data digital. Sehingga memungkinkan untuk mengetahui histori waktu bahwa telah ada akses terhadap barang bukti. Teori dan implementasi time stamping juga sudah banyak dilakukan di dunia nyata, hanya tinggal disesuaikan antara model time stamping yang ada dengan kebutuhan. (*)

Ini Cara Kriptografi Ungkap Cybercrime

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kriptografi-bisa-tangkal-cybercrime_m_156557.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kriptografi sebagai produk tidak bisa dipisahkan keberadaannya dari teknologi informasi. Kriptografi memberikan jaminan keamanan informasi bagi pengguna teknologi khususnya yang berbasis internet. Mulyadi, yang bekerja untuk Direktorat Pengamanan Sinyal, Lembaga Sandi Negara mengatakan kriptografi memberikan jaminan keamanan informasi bagi pengguna teknologi khususnya yang berbasis internet.  Karena kondisi yang tidak bisa terpisahkan inilah, maka kriptografi secara otomatis menjadi bagian yang sejatinya juga melekat pada sisi pengguna. &rsquo;&rsquo;Karena kehidupan manusia sekarang erat kaitannya dengan internet, konsekuensinya harus waspada dengan cybercrime,&rsquo;&rsquo; paparnya alumnus jurusan Teknik Persandian, Sekolah Tinggi Sandi Negara tersebut.  Nah, salah satu cara menangkal cybercrime adalah dengan digital forensic atau pemeliharaan, identifikasi, pengambilan/penyaringan, dan dokumentasi bukti digital dalam kejahatan komputer. Menurut Mulyadi, suatu bukti kejahatan dapat dikatakan valid atau sah apabila memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan, salah satunya keaslian dan keutuhan suatu barang bukti. Di dalam kasus cyber crime, tentu barang buktinya berupa data digital (digital evidence). Dengan motode digital forensic inilah akan diketahui keaslian dan keutuhan barang bukti digital suatu kasus cyber crime sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah/valid. Jadi, letak urgensi kriptografi dalam digital forensic menjadi satu-satunya parameter yang dapat menjamin suatu barang bukti digital itu sah atau valid melalui proses digital forensic. &rsquo;&rsquo;Kriptografi mampu menjamin keaslian dan keutuhan suatu data digital,&rsquo;&rsquo; paparnya. (*)

Kriptografi Bisa Tangkal Cybercrime