<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/Dedi-Mulyadi-2JPG-1846268913.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan saat mengecek kesiapan pasukan dalam Apel Gelar Pasukan Siaga Tanggap Bencana Polda Jabar Tahu 2025 di Jalan Diponegoro, Bandung, Jaw" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan saat mengecek kesiapan pasukan dalam Apel Gelar Pasukan Siaga Tanggap Bencana Polda Jabar Tahu 2025 di Jalan Diponegoro, Bandung, Jaw</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar. Kebijakan ini akan dilakukan setiap hari Kamis. Penerapan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran di lingkup Pemprov Jabar. Pernyataan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) di Gedung Sate Bandung pada Kamis, (6/11). Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa WFH memiliki beberapa manfaat, seperti mengurangi kepadatan pegawai di kantor, pengurangan penggunaan listrik dan air, serta mengurangi tingkat kemacetan di jalan raya. KDM memaparkan bahwa ASN yang menjalani WFH akan melaksanakan tugasnya dengan menggunakan sistem berbasis kinerja. Skema Tunjangan Kinerja (Tukin) akan dibedakan antara ASN yang bertugas di lapangan dan yang bekerja dari rumah. &ldquo;Bekerja dari rumah tetap bekerja menggunakan sistem. Nanti beda tunjangan kinerjanya antara yang bekerja di lapangan dengan tingkat risiko tinggi, dan yang bekerja di rumah,&rdquo; tegas Dedi Mulyadi dilansir dari jabarprov.go.id. Penting untuk dicatat bahwa layanan publik diupayakan tetap optimal karena kebijakan WFH ini tidak berlaku bagi ASN yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dedi Mulyadi juga memberikan anjuran kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jabar untuk mengikuti langkah penerapan WFH. Harapannya, efisiensi anggaran yang dihasilkan justru akan mendorong kinerja ASN menjadi lebih adaptif.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah untuk ASN setiap Kamis.

Resmi ASN Pemprov Jabar WFH Setiap Kamis, KDM: Tukinnya Berbeda antara di Lapangan dan di Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/27/VsT6i706Lk79lpMCBGbIrgh0LjNX76dTyg3a3Zrb-916328090.jpg" alt="Menteri PANRB Rini Widyantini. (Divhumas Polri)" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Rini Widyantini. (Divhumas Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menegaskan, kebijakan flexible working arrangement atau yang lebih dikenal dengan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukanlah kewajiban. Kebijakan ini justru bersifat opsional dan khusus. Artinya, instansi pemerintah boleh menggunakan aturan ini dan boleh juga untuk memilih tidak. Kebijakan WFA dapat diterapkan apabila instansi tengah melakukan pengaturan terkait fleksibilitas kerja baik itu soal lokasi maupun waktu kerja bagi ASN di lingkungannya. Hal ini ditekankan olehnya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (30/6).&nbsp; &ldquo;Fleksibilitas kerja ini bersifat opsional, jadi bukan kewajiban,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/016207751/orang-yang-sudah-dewasa-secara-emosional-biasanya-merahasiakan-7-hal-ini-menurut-psikologi">Orang yang Sudah Dewasa secara Emosional Biasanya Merahasiakan 7 Hal Ini Menurut Psikologi</a>&nbsp; Selain itu, dia memastikan, aturan ini dibuat dengan melalui survei dan uji coba di beberapa instansi. Hingga akhirnya dibuat pedoman yang dapat diadopsi oleh instansi lainnya. Itu pun, dengan mengukur capaian berbasis kinerja guna memastikan kualitas layanan publik tetap terjaga.&nbsp; Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan MenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Dalam aturan terseut ditegaskan pula mengenai jenis fleksibilitas kerja ASN hingga karakteristik tugas apa yang dapat dilaksanakan secara fleksibel ini. &ldquo;Jadi penerapannya tidak bisa diberikan kepada semua tugas atau semua pegawai begitu saja, tetapi harus memenuhi kriteria yang ada,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Selain itu, dia menggaris bawahi jika kebijakan fleksibilitas kerja ini bukan berarti memberikan kelonggaran disiplin kepada pegawai ASN. Sebab, ASN tetap wajib menjalankan tugas sesuai kode etik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016207754/ramalan-zodiak-capricorn-1-juli-2025-cinta-karir-keuangan-dan-kesehatan">Ramalan Zodiak Capricorn 1 Juli 2025: Cinta, Karir, Keuangan dan Kesehatan</a>&nbsp; Kemudian, soal fleksibilitas waktu, Rini mengatakan, prinsipnya tidak terikat dengan jam kantor tapi tetap memenuhi hari dan jam kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. &ldquo;Kemudian pegawai yang diberikan fleksibilitas ini bukan pegawai yang sedang menjalankan hukuman disiplin dan bukan pegawai baru,&rdquo; sambungnya.&nbsp; Nantinya, dalam pelaksanaannya, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas kebijakan WFA yang berlaku. Evaluasi dilakukan maksimal enam bulan sekali sebagai bahan perbaikan selanjutnya.&nbsp;

MenPANRB menegaskan kebijakan WFA bagi ASN bersifat opsional, bukan kewajiban, dengan evaluasi berkala untuk menjaga kualitas layanan publik

MenPANRB Rini: WFA ASN Bersifat Opsional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WFH-2.jpg" alt="ILUSTRASI WFH" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI WFH</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang pelaksanaan bekerja dari rumah atau work from home (WFH), bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 29 Mei 2020. Kebijakan ini sebagai respon atas upaya pencegahan perluasan penyebaran Covid-19.   Aturan ini tertuang di dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 54/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19/2020, tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.   “Diperpanjang hingga 29 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut menyesuaikan dengan keputusan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait status keadaan pandemi Covid-19 di Indonesia,” kata Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji dalam keterangannya, Rabu (13/5).  Atmaji mengatakan, dalam Surat Edaran Menteri PANRB, dijelaskan bahwa pelaksanaan WFH bagi ASN tersebut ditempatkan atau ditugaskan pada instansi pemerintah.   Melalui SE tersebut, diberitahukan pula agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan instansinya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.   Terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PPK pada instansi pemerintah diminta melakukan penyesuaian sistem kerja bagi ASN.   “PPK dapat menentukan ASN yang bertempat tinggal di wilayah PSBB untuk menjalankan WFH selama masa PSBB,” ucap Atmaji.  Atmaji menjelaskan, SE Menteri PANRB sebelumnya, yaitu Nomor 19/2020 dan No. 50/2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan SE yang baru saja terbit ini.   "Akan berlaku sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru," cetusnya.  Perpanjangan WFH ini dilakukan dengan mempertimbangkan Keputusan Presiden Nomor 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Keputusan Presiden No. 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.  Serta Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A/2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Pemerintah Perpanjang WFH Bagi ASN Hingga 29 Mei 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WFH-2.jpg" alt="ILUSTRASI WFH" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI WFH</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah kembali memutuskan memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN). Para ASN diminta untuk tetap WFH hingga 29 Mei 2020.  Sebagai informasi, kebijakan perpanjangan WFH itu telah dilakukan sebanyak empat kali. Sebelumnya, WFH berlaku 15–31 Maret 2020, kemudian diperpanjang hingga 21 April 2020. Melihat kondisi pandemi yang masih terjadi, WFH diperpanjang lagi hingga 13 Mei 2020 dan kini diundur menjadi 29 Mei 2020.  Men PAN-RB Tjahjo Kumolo menuturkan, keputusan perpanjangan masa WFH ASN tersebut tertuang dalam SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) No 54 Tahun 2020.  Selain itu, dia mengeluarkan aturan baru mengenai perubahan izin untuk melakukan perjalanan dinas bagi ASN dalam masa pandemi. Sebelumnya, aturan yang berlaku adalah SE 46/2020. Dalam SE itu disebutkan bahwa ASN dan keluarganya dilarang mudik serta tak diperbolehkan melakukan perjalanan dinas. Namun, dalam SE yang baru, ASN diizinkan melakukan perjalanan dinas.  ”Dengan mempertimbangkan beberapa hal. Antara lain, menunjukkan surat tugas dari kantor, menunjukkan hasil tes negatif Covid-19 dan KTP, serta melaporkan rencana berangkat dan kembali,” ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=i7Ji6xoY3lk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=mhCoBuAf_vs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=YvaUszIDkwg

WFH ASN Diperpanjang, tapi Boleh Perjalanan Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Anies-Baswedan-Pimpin-Upacara-HUT-ke-74-RI-di-Pulau-Reklamasi-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Suasana upacara peringatan hari kemerdekaan di Pantai Maju, Jakarta Utara, Sabtu (17/8/2019).Upacara HUT ke-74 kemerdekaan RI itu diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopomda), Organisasi Masyarakat dan siswa sekolah." width="100%">
<figcaption>Suasana upacara peringatan hari kemerdekaan di Pantai Maju, Jakarta Utara, Sabtu (17/8/2019).Upacara HUT ke-74 kemerdekaan RI itu diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopomda), Organisasi Masyarakat dan siswa sekolah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan kebijakan bekerja di rumah untuk aparatur sipil negara (ASN) hingga 21 April 2020. Kebijakan ini merupakan respon perpanjangan status keadaan darurat bencana wabah penyakit virus korona atai Covid-19 di Indonesia.  Perpanjangan masa bekerja di rumah atau work from home (WFH) bagi ASN ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.  “Masa pelaksanaan WFH bagi ASN diperpanjang sampai dengan 21 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Senin (30/3).  Selain perubahan terkait masa pelaksanaan WFH, lanjut Tjahjo, penyesuaian sistem kerja bagi ASN juga dilakukan melalui pelaksanaan tugas kedinasan. Tentunya dengan mempertimbangkan penetapan status darurat bencana pada daerah masing-masing.  Meski demikian, Politikus PDI Perjuangan ini pun mengharapkan, ASN di lingkungan kementerian maupun lembaga dan pemerintah daerah dapat mencapai sasaran kerja. Serta memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Selain itu, untuk memantau perkembangan serta pencegahan penularan Covid-19 bagi ASN, para PPK perlu melakukan pembaharuan data ASN yang terpapar atau terkonfirmasi positif Covid-19 melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). "Petunjuk pelaksanaan pembaharuan data tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)," ujar Tjahjo.  Lebih jauh, Tjahjo menegaskan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Ih32bn8a9tk  https://www.youtube.com/watch?v=rrs_qit19fE  https://www.youtube.com/watch?v=uR_5CM0imGE

Menpan RB Perpanjang Masa Kerja di Rumah Bagi ASN Hingga 21 April

wfh asn

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wfh asn

Berita Terkini

Resmi ASN Pemprov Jabar WFH Setiap Kamis, KDM: Tukinnya Berbeda antara di Lapangan dan di Rumah

MenPANRB Rini: WFA ASN Bersifat Opsional

Pemerintah Perpanjang WFH Bagi ASN Hingga 29 Mei 2020

WFH ASN Diperpanjang, tapi Boleh Perjalanan Dinas

Menpan RB Perpanjang Masa Kerja di Rumah Bagi ASN Hingga 21 April

Download Aplikasi JawaPos.com