<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/JKT_VAKSIN-BOOSTER_MIFTAHULHAYAT-08.jpg" alt="Petugas medis menunjukan Vaksin Covid-19 Sinopharm pada program “Sentra Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Booster Bank DBS Indonesia” di Jakarta, Sabtu (12/3/2022). Dengan menyelenggarakan program vaksinasi booster, Bank DBS Indonesia turut berperan mendukung" width="100%">
<figcaption>Petugas medis menunjukan Vaksin Covid-19 Sinopharm pada program “Sentra Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Booster Bank DBS Indonesia” di Jakarta, Sabtu (12/3/2022). Dengan menyelenggarakan program vaksinasi booster, Bank DBS Indonesia turut berperan mendukung</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masa transisi Covid-19 tidak berarti kendur dalam hal preventif. Memang biaya vaksinasi dan perawatan pasien Covid-19 saat ini masih ditanggung negara. Namun, bisa jadi aturan itu segera dicabut. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito kemarin (22/6) menyatakan, rata-rata pertambahan kasus harian selama Januari sampai Juni tahun ini hanya 533 kasus positif. Jika dibandingkan dengan puncak kasus yang pernah dialami Indonesia, turun 97 persen. Begitu juga angka kematian yang terus turun. &rdquo;Perbaikan ini tidak terlepas dari peran vaksin,&rdquo; katanya. Pada awal Covid-19 masuk ke Indonesia, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020. Disusul Keppres 12/2020 yang menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Lalu, pada 21 Juni lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah menyatakan bahwa Indonesia sudah masuk masa transisi dari pandemi ke endemi Covid-19. Banyak pertanyaan setelah status transisi endemi ditetapkan. Yang paling sering ditanyakan adalah biaya pengobatan pasien Covid-19 dan biaya vaksinasi. Saat masa pandemi, semua biaya itu ditanggung pemerintah. &rdquo;Saat ini vaksinasi dan penanganan atau pengobatan pasien Covid-19 masih dijamin oleh pemerintah. Tapi, kebijakan selanjutnya akan diatur lagi,&rdquo; terang Wiku. Karena itu, dia meminta masyarakat segera menjalani vaksinasi. Dokter spesialis paru Erlina Burhan SpP pun menyatakan hal yang sama. Dia meminta masyarakat tetap saling memproteksi. Selain pakai masker saat berpotensi menularkan penyakit, juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Vaksinasi pun masih dirasa perlu. Lalu, bagaimana dengan tes untuk mengetahui kondisi kesehatan? Pada kelompok yang rawan tertular, tes Covid-19 masih diperlukan. Begitu juga halnya untuk pasien di rumah sakit yang memerlukan perawatan intensif seperti operasi. &rdquo;Yang interaksi antara dokter dan pasiennya lama, saya kira masih perlu tes Covid-19 dulu,&rdquo; sarannya. (mia/lyn/c9/oni)

Masa transisi Covid-19 tidak berarti kendur dalam hal preventif. Memang biaya vaksinasi dan perawatan pasien Covid-19.

Mumpung Masih Gratis, Segeralah Vaksin Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/1652962038950.jpg" alt="Siswa SD mengikuti PTM dengan menggunakan masker. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Siswa SD mengikuti PTM dengan menggunakan masker. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah kembali merelaksasi mobilitas pada masa transisi endemi Covid-19. Tidak ada lagi ketentuan wajib vaksinasi sebagai syarat melakukan perjalanan. Juru Bicara Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mencabut Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) Hal itu merupakan momen yang tepat untuk menyesuaikan kebijakan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan dalam dan luar negeri, kegiatan skala besar, maupun kebijakan di fasilitas publik. &rdquo;Demi memaksimalkan perekonomian Indonesia dan proses transisi endemi, satgas Covid-19 telah melakukan relaksasi kebijakan dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 1 Tahun 2023,&rdquo; kata Wiku kemarin. SE terbaru tersebut sekaligus mencabut SE No 24/2022 tentang Pelaku Perjalanan Dalam Negeri, SE 25/2022 tentang Pelaku Perjalanan Luar Negeri, SE 20/2022 tentang Kegiatan Skala Besar, dan SE 19/2021 tentang Satgas di Fasilitas Publik. Secara umum, SE terbaru mengatur terkait protokol kesehatan kepada seluruh masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dalam dan luar negeri, pelaku kegiatan berskala besar, dan kegiatan di fasilitas publik. Vaksinasi Covid-19 hingga booster kedua dianjurkan, terutama bagi mereka yang rentan seperti lansia dan memiliki komorbid. Sejak SE baru dikeluarkan, diperbolehkan tidak menggunakan masker bagi masyarakat yang dalam keadaan sehat dan tidak berisiko penularan Covid-19. Terpisah, VP Public Relation KAI Joni Martinus menyatakan, pihaknya masih menunggu SE menteri perhubungan sebagai turunan SE terbaru satgas Covid-19. Menurutnya, SE Menhub selalu menjadi acuan KAI terkait teknis aturan tersebut pada sektor perkeretaapian. &rdquo;Apabila nantinya surat edaran menteri perhubungan tentang perubahan persyaratan naik kereta api sudah terbit, KAI akan mendukung dan mematuhi kebijakan tersebut serta segera menyosialisasikan kepada masyarakat,&rdquo; kata Joni. Hingga kemarin, KAI masih menerapkan kebijakan vaksin sebagai syarat naik kereta api dan mewajibkan penumpang KA memakai masker. &rdquo;KAI berkomitmen menyelenggarakan angkutan kereta api dengan sehat, aman, dan nyaman,&rdquo; imbuhnya. (lyn/c17/fal)

Pemerintah kembali merelaksasi mobilitas pada masa transisi endemi Covid-19. Tidak ada lagi ketentuan wajib vaksinasi sebagai syarat.

Relaksasi Protokol Kesehatan, Masker Tidak Lagi Wajib, Vaksinasi Bersifat Anjuran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/RUANG-TERBUKA-HIJAU-UNTUK-PUBLIC-FEDRIK-TARIGAN-3.jpg" alt="Ilustrasi: Masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah Kawasan Hutan Kota, GBK, Jakarta masih mengenakan masker. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah Kawasan Hutan Kota, GBK, Jakarta masih mengenakan masker. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satgas Covid-19 melakukan beberapa perubahan kebijakan mengenai protokol kesehatan. Salah satu kebijakan yang berubah yakni tentang pemakaian masker. Kondisi penanganan Covid-19 di dunia dan Indonesia sudah semakin terkendali. Data menunjukan perkembangan kasus harian di dunia sejak awal 2023 hingga 8 Juni 2023 mengalami penurunan. Kasus positif turun 97 persen, kasus kematian turun 95 persen dan kasus aktif turun 4 persen. Kemudian untuk rata-rata persentase kasus kesembuhan di Dunia selama tahun 2023 sebesar 96 persen. Secara nasional, perkembangan indikator pandemi yakni kasus positif mengalami penurunan sejak awal 2023 hingga saat ini. Per 1 Januari sampai dengan 8 Juni 2023, kasus positif turun 31 persen menjadi 254 kasus dari 366 kasus. Kemudian, rata-rata persentase kasus kesembuhan di Indonesia saat ini sebesar 97,47 persen sama dengan pada awal 2023, dan kasus kematian mengalami penurunan 43 persen. Selanjutnya, cakupan vaksinasi dosis lengkap saat ini sebesar 74,53 persen, booster dosis pertama 37,93 persen, dan booster dosis kedua 1,73 persen. Capaian vaksinasi juga di ikuti dengan hasil survei imunitas (serosurvey) yang menunjukkan cakupan dan kekebalan imunitas penduduk Indonesia tinggi, berada pada angka 99 persen per Januari 2023. Juru Bicara Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan, kondisi tersebut merupakan tanda positif, ditambah Badan Kesehatan Dunia telah mencabut Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Sehingga kondisi sekarang menjadi momentum yang tepat untuk melakukan penyesuaian kebijakan protokol kesehatan untuk pelaku perjalanan dalam dan luar negeri, kegiatan skala besar, maupun kebijakan di fasilitas publik dalam upaya memaksimalkan peningkatan ekonomi di Indonesia. &ldquo;Demi memaksimalkan perekoniman Indonesia dan proses transisi endemi, Satgas Covid-19 telah melakukan relaksasi kebijakan dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) No.1 Tahun 2023 tentang Protokol kesehatan Pada Masa Transisi Endemi Untuk Mencegah Penularan Covid-19," kata Wiku. Dia menambahkan, SE terbaru tersebut sekaligus mencabut SE No. 24/2022 tentang pelaku perjalanan dalam negeri, SE No. 25/2022 tentang Pelaku Perjalanan Luar Negeri, SE No.20/2022 tentang Kegiatan Skala Besar, dan SE No. 19/2021 tentang Satgas di Fasilitas Publik. Dalam surat edaran terbaru secara umum mengatur terkait protokol kesehatan kepada seluruh masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dalam dan luar negeri, pelaku kegiatan berskala besar, dan kegiatan di fasilitas publik untuk melakukan perlindungan atau tanggung jawab secara pribadi untuk mencegah penularan Covid-19. Anjuran pertama yakni tetap melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dengan booster kedua terutama bagi masyarakat rentan seperti lansia dan komorbid. Kedua, diperbolehkan tidak menggunakan masker bagi masyarakat dalam keadaan sehat dan tidak berisiko penularan Covid-19 serta dianjurkan tetap menggunakan masker dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko penularan Covid-19. Ketiga, dianjurkan tetap membawa hand sanitizer atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan untuk terhindar dari virus. Keempat, dianjurkan untuk menjaga jarak bagi orang dalam keadaan tidak sehat dan beresiko tertular atau menularkan Covid-19. Terakhir, dianjurkan tetap menggunakan aplikasi SATUSEHAT untuk terus memonitor kesehatan pribadi. Selanjutnya, kepada seluruh pengelola dan operator fasilitas transportasi, fasilitas publik, dan kegiatan skala besar bersama dengan pemerintah daerah dianjurkan untuk tetap melakukan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan promotif serta tetap melakukan pengawasan, pembinaan, penertiban, dan penindakan terhadap pelaksaanaan protokol kesehatan, hal ini bertujuan untuk mengendalikan penularan Covid-19.

Diperbolehkan tidak menggunakan masker bagi masyarakat dalam keadaan sehat dan tidak berisiko penularan Covid-19.

Aturan Terbaru Satgas Covid-19: Boleh Tak Pakai Masker Dalam Keadaan Sehat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/messageImage_1652191731357.jpg" alt="Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Hreeloita Dharma Shanti/Antara" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Hreeloita Dharma Shanti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menyampaikan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia relatif stabil sejak Maret 2022.  "Di Indonesia kondisi Covid-19 sudah stabil sejak puncak terakhir di bulan Maret akibat varian omicron, sempat mengalami kenaikan di bulan Agustus namun angkanya tidak signifikan," ujarnya dalam konferensi pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis (22/9).  Ia mengemukakan kasus aktif dan positivity rate juga terus mengalami penurunan dengan tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) nasional yang stabil di angka lima persen. Namun, lanjut dia, kasus kematian masih perlu untuk segera ditekan karena saat ini masih mencatatkan lebih dari 100 kematian dalam satu pekan. "Angka tersebut terbilang cukup banyak karena kematian tidak hanya sekedar angka namun berarti nyawa," tuturnya.  Oleh karena itu, Wiku menekankan kesiapan Indonesia dalam mengakhiri pandemi dan memulai transisi ke endemi perlu didukung kuat dari kesadaran masyarakat, selain kesiapan pemerintah daerah. "Kesadaran masyarakat untuk melindungi dirinya dan orang lain dapat terefleksi dari cakupan vaksinasi Covid-19, khususnya dosis ketiga," katanya.  Sayangnya, ia mengatakan program vaksinasi booster pada awal tahun menuju akhir tahun ini cakupannya baru sebesar 26 persen. Ia mengatakan pengaturan wajib booster yang dikeluarkan tanggal 26 Agustus 2022 juga belum mampu menaikkan cakupan vaksinasi booster secara signifikan, ditandai dari kenaikan cakupan yang kurang dari satu persen.  "Meskipun sudah diberlakukan penegakan aturan wajib booster untuk bepergian dan memasuki tempat umum, nyatanya kenaikan angka cakupan vaksinasi booster belum signifikan," ujarnya.  Data Satgas Covid-19 yang diterima di Jakarta Kamis mencatat jumlah penduduk yang telah mendapat suntikan tiga dosis vaksin Covid-19 mencapai total 62.968.993 orang atau 26,83 persen dari total warga yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19, sebanyak 234.666.020 juta orang.  "Kesimpulannya kita perlu berhati-hati dalam memaknai akhir pandemi, kita perlu melihat perspektif yang lebih luas dan lebih dalam dari aspek kesiapan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintahnya untuk bersama-sama bertanggung jawab mencegah terjadinya kenaikan kasus di kemudian hari," tutur Wiku. (*)

Situasi Covid-19 Relatif Stabil, Tapi Pandemi masih Belum Berakhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG-20210402-WA0004.jpg" alt="Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Satgas Covid-19/Antara" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Satgas Covid-19/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Subvarian Covid-19 BA.4 dan BA.5 saat ini tengah menyebar dan memicu kenaikan kasus. Subvarian ini menurut para ahli mampu menurunkan angka efikasi vaksin atau antibodi dan dapat menginfeksi penyintas Covid-19. Jika Anda tertular, maka wajib isolasi mandiri.  Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, apabila masyarakat terpapar Covid-19, mereka wajib melakukan isolasi mandiri jika tanpa gejala dan gejala ringan. Berapa lama waktunya?  "Pemerintah masih menerapkan prosedur isolasi sebagaimana yang diatur sebelumnya. Yaitu 10 hari jika tak bergejala, dengan 3 hari tambahan untuk pemantauan," katanya dalam keterangan virtual baru-baru ini.  Aturan itu tertuang berdasarkan panduan isolasi mandiri Kemenkes dalam Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/18/2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus COVID-19 Varian Omicron yang ditetapkan pada 17 Januari 2022. Isoman 10 hari bagi pasien yang tidak memiliki gejala.  Menurut Prof Wiku, meningkatnya kasus Covid-19 belakangan ini, disadari tidak dapat terhindarkan akibat meningkatnya aktivitas masyarakat. Namun, dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan dilengkapi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), maka masyarakat dapat terhindar dari virus apapun.  "Kami senantiasa memonitor dan mencegah, ataupun menekan penularan di tengah-tengah masyarakat," jelasnya.  Salah satunya dengan menerbitkan SE Nomor 20 Tahun 2022 tentang Prokes dalam Kegiatan Berskala Besar, sebagai upaya kegiatan yang diselenggarakan dapat berjalan dengan lancar, aman dan kondusif. Ia mengklaim pemerintah telah berusaha untuk menyusun kebijakan dengan prinsip gas dan rem. Dengan tujuan menyeimbangkan upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang berdampak.  "Khususnya untuk pemulihan ekonomi, pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait telah menyusun beberapa program misalnya bantuan sosial tunai, bantuan sosial sembako, subsidi listrik dan lainnya. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi secara aktif sebagai bagian dari langkah pemulihan nasional," jelasnya.

Tertular Omicron BA.4 dan BA.5, Pasien Wajib Isolasi Mandiri 13 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/WIKU.jpg" alt="Juru Bicara Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Badung, Bali, Jumat (27/5/2022). (Antara)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Badung, Bali, Jumat (27/5/2022). (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan potensi penularan virus SARS-CoV-2 masih ada, meski kondisi testing nasional saat ini cukup memadai.  Wiku di Bali Nusa Dua Convention Center (BDCC), Badung, Bali, Jumat mengatakan jumlah kasus positif pada keseluruhan orang yang dites pada level nasional konsisten menunjukkan tren penurunan.  Akan tetapi tingkat positif mingguan nasional pada pekan terakhir adalah sebesar 0,33 persen. Angka ini, menurut Wiku sedikit lebih tinggi dibandingkan angka mingguan terendah yang pernah dicapai pada Desember 2021, yang bahkan sempat berada di bawah 0,1 persen.  "Angka positivity rate ini menunjukkan bahwa potensi penularan di tengah masyarakat masih ada," katanya.  Sehingga, dia mengimbau masyarakat untuk tetap mempertahankan kebiasaan hidup yang bersih dan sehat, yang tidak hanya menghindarkan diri dari Covid-19, namun juga berbagai penyakit lain yang sudah ada sebelumnya maupun penyakit-penyakit yang kini merebak.  Wiku mengatakan tidak kalah pentingnya adalah kesadaran tinggi untuk dites usai mengunjungi lokasi keramaian, setelah bepergian jarak jauh serta apabila merasa bergejala. Masyarakat juga dimohon untuk mengisolasi diri jika teridentifikasi positif Covid-19.  Sementara itu, pemerintah senantiasa memastikan pelaksanaan protokol kesehatan yang tepat dan disiplin dalam perhelatan yang melibatkan banyak peserta.  "Salah satunya adalah kegiatan GPDRR (Global Platform for Disaster Risk Reduction) yang saat ini tengah diselenggarakan di Bali dengan ribuan peserta secara luring," ujar Wiku.  Selain protokol kesehatan yang ketat selama acara, panitia juga telah memastikan bahwa setiap partisipan yang ikut langsung dalam acara sudah dinyatakan negatif dari Covid-19.

Wiku: Potensi Penularan Covid-19 di Tengah Masyarakat Masih Ada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Ragunan-di-Padati-Warga_Salman-Toyibi-7.jpg" alt="Sejumlah pengunjung berwisata di Taman Margasatwa Ragunan , Jakarta, Minggu (8/5/2022). Warga Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan libur Idul Fitri 1443 H untuk berekreasi bersama keluarga ke tempat-tempat wisata di Ibu Kota. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengunjung berwisata di Taman Margasatwa Ragunan , Jakarta, Minggu (8/5/2022). Warga Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan libur Idul Fitri 1443 H untuk berekreasi bersama keluarga ke tempat-tempat wisata di Ibu Kota. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS</figcaption>
</figure>PHRI: Kuncinya pada Konsistensi Kebijakan dan Kejelasan Prosedur  JawaPos.com – Masa liburan biasanya diiringi dengan peningkatan kasus Covid-19. Namun, kondisi tersebut kini berubah. Setelah periode mudik Lebaran berlalu, tidak ada lonjakan kasus yang signifikan.  Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, tingkat mobilitas masyarakat, terutama di bidang ritel dan rekreasi, terus menunjukkan kenaikan sejak Maret hingga Mei 2022. "Tapi, kenaikan ini tidak diikuti dengan kenaikan kasus positif,” jelas Wiku. Bahkan, Wiku menyebut mobilitas masyarakat pada masa mudik Lebaran 2022 terhitung sebagai yang tertinggi sejak pandemi. Namun, hal itu pun tidak diikuti dengan kenaikan indikator kasus dan penularan. "Itu artinya kasus nasional masih bisa kita tekan bersama-sama,” jelas Wiku.  Saat ini kasus aktif nasional juga terus mengalami penurunan. Posisi kini berada pada angka 0,08 persen atau 4 persen lebih rendah di bawah rata-rata kasus dunia. Dilihat sejak awal pandemi, jika terjadi kenaikan kasus, mobilitas biasanya ditekan semaksimal-maksimalnya. Jika kasus mulai melandai, mobilitas direlaksasi yang sering turut meningkatkan kasus. ”Kasus positif harian tetap menunjukkan tren penurunan, bahkan dengan mobilitas yang tertinggi selama pandemi,” jelas Wiku.  Meski demikian, data satgas menunjukkan kenaikan kasus di 16 provinsi. Tiga provinsi yang menjadi tujuan utama mudik, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur, menempati posisi tertinggi. Meskipun terjadi kenaikan, kata Wiku, hal itu belum dikategorikan sebagai lonjakan kasus.  Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menilai, pelonggaran aturan perjalanan yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo akan berdampak baik untuk daya saing pariwisata Indonesia. Menurut Maulana, negara-negara lain lebih dulu menerapkan pelonggaran serupa. ”Artinya, Indonesia berkesempatan mengembalikan daya saingnya sebagai negara yang terbuka untuk dikunjungi wisatawan,” ujar Maulana.  Dia menyebutkan, sebelum bicara mengenai dampak permintaan, konsistensi kebijakan dan kejelasan prosedur akan menjadi kunci. ”Wisatawan mancanegara pasti akan melihat konsistensi kebijakan yang diterapkan Indonesia. Jadi, memang kita harus bicara kebijakannya dulu sebelum peningkatan traffic,” jelasnya.  Namun, PHRI tetap optimistis. Pelonggaran aturan pemakaian masker di ruang terbuka mampu meningkatkan konfiden masyarakat untuk bepergian. Apalagi, pada momen lepas Ramadan atau memasuki kuartal ketiga seperti ini, pengusaha hotel biasanya mendapatkan banyak permintaan dari sektor corporate dan government yang mengadakan pertemuan bisnis.  ”Kurva di kuartal ketiga demand biasanya diisi pebisnis dan pemerintahan. Jika kebijakan ini konsisten, kita bisa berharap melihat peningkatan permintaan domestik yang bisa berlanjut sampai kuartal keempat oleh momen libur akhir tahun,” tandas Maulana.

Mudik Selesai, Kasus Covid-19 Tetap Landai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG-20210402-WA0004.jpg" alt="Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Satgas Covid-19/Antara" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Satgas Covid-19/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan bahwa Indonesia sudah berhasil melewati masa puncak penularan varian Omicron.  ’’Indonesia berhasil melalui puncak Omicron yang ditunjukkan dengan tren perbaikan data-data kasus secara menyeluruh,” katanya dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia per 15 Maret 2022 yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa (15/3).  Ia menuturkan hanya dalam rentan waktu tiga minggu berturut-turut, data-data terkait dengan kasus Covid-19 di Indonesia berhasil mengalami tren perbaikan. Seperti kasus positif mingguan, katanya, menunjukkan penurunan sebesar 64 persen setelah mencapai puncak tertingginya pada pertengahan Februari lalu.  Meskipun lebih lambat, kasus kematian turut mengalami tren penurunan hingga sebesar 10 persen dari puncak sebelumnya. Kasus aktif pada 6 Maret 2022, jumlah kasus sudah menyentuh 475.951 atau sebesar 8,28 persen. Namun per 13 Maret hanya terdapat 342.896 atau sebesar 5,82 persen. Turunnya angka kasus aktif rupanya tak bisa lepas dari perbaikan kasus kesembuhan.  Tercatat per 13 Maret 2022, kesembuhan mingguan 272.731 jiwa atau 91,60 persen, setelah sebelumnya pada 6 Maret 2022 jumlah kesembuhan mencapai 305.179 jiwa atau sebesar 89,11 persen. Tren penurunan juga nampak pada keterisian rumah sakit (BOR). Bila pada 6 Maret 2022 angka BOR mencapai 29,28 persen, per 13 Maret lalu angkanya turun menjadi 21,61 persen.  Menurut Wiku, keberhasilan negara melewati masa puncak Omicron dapat tercapai berkat upaya keras dari masyarakat yang bersedia untuk sabar dan tertib dalam menerapkan protokol kesehatan serta menjalankan kebijakan pengendalian yang telah dibuat oleh pemerintah.  Ia juga mengapresiasi dedikasi dan kinerja seluruh lapisan pemerintah pusat maupun daerah yang terus membuat kebijakan berlapis agar laju kasus Covid-19 dapat terkendali. Meskipun saat ini puncak gelombang sudah terlewati, dia meminta semua pihak tetap disiplin memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M), termasuk menyegerakan suntik dosis kedua ataupun penguat agar dapat memproteksi diri dari penularan Covid-19.  ’’Tentunya keberhasilan Indonesia mencapai puncak Omicron ini, hanya dapat tercapai berkat upaya keras masyarakat yang tertib menerapkan kebijakan pengendalian yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Kami berterima kasih kepada masyarakat dengan kesadaran tinggi telah turut serta dalam melindungi satu sama lain,” ucap Wiku. (*)

Indonesia Berhasil Lalui Puncak Omicron dengan Selamat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Pemakaman-khusus-jenazah-Covid-19-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Suasana area pemakaman khusus jenazah Covid-19 TPU Jombang, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (28/8/2021). Pemerintah mengklaim terjadi penurunan kasus infeksi Covid-19 imbas pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali. Kend" width="100%">
<figcaption>Suasana area pemakaman khusus jenazah Covid-19 TPU Jombang, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (28/8/2021). Pemerintah mengklaim terjadi penurunan kasus infeksi Covid-19 imbas pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali. Kend</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa hari terakhir kematian akibat Covid-19 mencapai lebih dari 200 kasus per hari. Data Kemenkes per 22 Februari 2022, total kasus kematian sejak varian Omicron merebak mencapai 2.484 jiwa.  Dari jumlah meninggal tersebut, hanya 46 persen yang komorbid. Dengan kata lain, lebih dari separonya atau 54 persen tidak memiliki penyakit penyerta. ”Artinya, penyakit memberat sampai menuju kematian memang tidak sepenuhnya karena adanya komorbid,” jelas Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Tjandra Yoga Aditama kemarin (23/2).  Data juga menunjukkan bahwa yang meninggal 53 persen adalah lansia. Hampir separo juga (47 persen) yang bukan lansia. ”Kesimpulannya, ancaman penyakit berat sampai meninggal memang dapat terjadi di berbagai kelompok umur. Kita tentu menyadari bahwa mungkin saja ada gabungan antara yang lansia, komorbid, dan belum divaksinasi lengkap,” jelasnya.  Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan bahwa 49 persen populasi Indonesia belum menerima vaksin dosis kedua. Bahkan, secara tren tampak penurunan laju suntikan vaksin pada Februari ini.  Wiku mengatakan, perlu upaya percepatan cakupan dosis kedua. Khususnya di 20 provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi saat ini. Provinsi-provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Bali, Jogjakarta, Kepri, Kaltim, Jateng, Jatim, Jabar, Sumut, Riau, NTT, Banten, Sumsel, Lampung, Sulut, Sulsel, Sumbar, Kalsel, Maluku, dan Papua. ”Hal ini demi mencegah kenaikan kasus dalam daerah maupun importasi kasus dari daerah lain,” kata Wiku.  Belum meratanya dosis kedua vaksin juga berpotensi menimbulkan masalah baru. Yakni, kedaluwarsanya stok vaksin. Wiku berharap pemprov memantau data vaksinasi di tiap kabupaten kota, termasuk besar stok dosis berkala. ”Hal ini bisa dilakukan bersama dengan dinkes setempat untuk perencanaan kegiatan vaksinasi yang baik dengan prioritas kelompok rentan,” jelas Wiku.  Sementara itu, penambahan kasus positif Covid-19 turut disumbang dari kasus tenaga kesehatan (nakes). Dari data Kemenkes, ada ribuan nakes yang terpapar dalam masa gelombang ketiga ini.  Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, dari 26.900-an nakes yang dites, kurang lebih 11 persen nakes dokter terpapar dan 12 persen nakes nonmedis yang positif Covid-19. Artinya, ada 2.959 orang dokter dan 3.228 orang tenaga nonmedis yang terinfeksi. Kemudian, di bagian tenaga penunjang, ada 7.400 orang dan tenaga manajemen rumah sakit sebanyak 3.900 orang.

49 Persen Penduduk Belum Divaksin Dosis Kedua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Pejalan-kaki-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pejalan kaki melintas di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengizinkan warga berusia di bawah 45 tahun untuk bekerja demi redam maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), karena bat" width="100%">
<figcaption>Pejalan kaki melintas di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengizinkan warga berusia di bawah 45 tahun untuk bekerja demi redam maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), karena bat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan Jakarta Pusat menjadi episentrum penularan Covid-19 dalam sepekan terakhir dibanding wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) lainnya karena merupakan perkantoran.  "Iya betul, itu salah satu penyebabnya perkantoran sehingga di Jakarta Pusat ada peningkatan," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Jumat.  Karena itu, Riza menyebutkan, pihaknya bakal memperketat pengawasan protokol kesehatan (prokes) di sektor perkantoran. Dia juga meminta partisipasi warga untuk aktif melaporkan pelanggaran prokes kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI maupun aparat penegak hukum yang berwenang.  Bahkan dia juga meminta masyarakat melapor jika ada aparat yang melalukan pembiaran terhadap pelanggaran prokes Covid-19. "Kita minta ditingkatkan satgas di perkantoran, kita minta pada karyawan, masyarakat yang melihat pelanggaran prokes agar dilaporkan ke kami, jangan sungkan-sungkan. Termasuk kalau ada aparat kami juga melanggar dan melakukan pembiaran, laporkan ke kami," ujarnya.  Sementara itu, Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito mengungkapkan, wilayah Jakarta Pusat menjadi daerah dengan penularan paling tinggi dalam satu minggu terakhir di Jabodetabek. Satgas meminta agar tingkat penularan itu menjadi perhatian bersama.  Dia mengemukakan, laju penularan wilayah aglomerasi Jabodetabek berdasarkan data insiden kumulatif atau proporsi kasus baru per 10.000 penduduk dalam sepekan. "Dalam hal ini, per 6 Februari 2022, Jakarta Pusat menjadi wilayah dengan laju penularan tertinggi disusul Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Depok, dan Jakarta Barat," ujar Wiku pada Kamis (10/2).  Wiku meminta agar penularan kasus Covid-19 di daerah tersebut ditekan terutama di perkantoran. "Proses penegakan hukum akan tegas dilakukan bila ditemukan pelanggaran," ujar Wiku. (*)

Banyak Kantor, Jakpus Jadi Epicentrum Penularan Covid di Jabodetabek

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wiku Adisasmito

Berita Terkini