<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/20220517-Sekjen-Saber-Pungli-Pusat-Irjen-Pol-Agung-Makbul.jpg" alt="Sekretaris Satuan Tugas Saber Pungli Pusat Republik Indonesia Irjen Pol Agung Makbul. Teuku Dedi Iskandar/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Satuan Tugas Saber Pungli Pusat Republik Indonesia Irjen Pol Agung Makbul. Teuku Dedi Iskandar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Tugas Saber Pungli Pusat menyatakan, hingga Mei, tercatat 323 bupati/wali kota di Indonesia telah ditangkap dan ditahan terkait dengan tindak pidana korupsi. Terakhir seminggu lalu, Bupati Bogor Ade Yasin.  ”Total kepala daerah yang tersandung masalah korupsi menjadi 323 orang,” kata Sekretaris Satuan Tugas Saber Pungli Pusat Irjen Pol Agung Makbul seperti dilansir dari Antara, Selasa (17/5) malam.  Agung Makbul menyatakan, pemerintah dan satgas pungli gencar melakukan penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun sampai saat ini, masih saja ada kepala daerah yang tersandung kasus hukum akibat tindak pidana korupsi.  ”Tindak pidana korupsi dan pungutan liar merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara,” ucap Agung Makbul.  Guna mencegah adanya kepala daerah atau penyelenggara pemerintahan di Tanah Air dari praktik korupsi dan pungutan liar, Satgas Saber Pungli Pusat saat ini, terus berupaya melakukan berbagai edukasi dan sosialisasi. Yakni tentang Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli.  ”Saber pungli itu pengendali dan penanggung jawabnya Menkopolhukam. Saya hadir ke Aceh Barat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi di Aceh Barat,” tutur Agung Makbul.  Sosialisasi yang dilakukan tersebut untuk menuju zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di Kabupaten Aceh Barat. Agung Makbul mengharapkan, dengan sosialisasi tersebut, pelayan publik di daerah itu akan menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Satgas Pungli Sebut 323 Bupati/Wali Kota Ditangkap akibat Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/wbk.jpg" alt="Pencanangan WBK/WBBM di lingkungan Pemprov Sumut dihadiri Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Selasa (22/2). Andika Syahputra/Antara" width="100%">
<figcaption>Pencanangan WBK/WBBM di lingkungan Pemprov Sumut dihadiri Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Selasa (22/2). Andika Syahputra/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan agar Gubernur Sumatera Utara Letnan Jenderal TNI (Purn) Edy Rahmayadi tidak meniru dua pendahulunya yang tersangkut persoalan hukum. Dua gubernur Sumatera Utara sebelumnya yang tersandung masalah hukum dan dijerat KPK yakni Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho.  ”Pak Gubernur jangan sampai hattrick,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata seperti dilansir dari Antara saat acara pencanangan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Aula Tengku Rizal Nurdin, di Medan, Selasa (22/2).  Dia berharap, peristiwa Arifin dan Nugroho dapat dijadikan pelajaran. KPK siap mengawal itu. ”Saya senang Pemprov Sumut mencanangkan zona integritas. Pembangunan zona integritas, bukan saja tugas bapak dan ibu. Tapi, masyarakat. Untuk itu, masyarakat juga diajak, kita didik. Agar berintegritas juga,” jelas Marwata.  Dia mengatakan, WBK dan WBBM tidak akan terwujud apabila tidak ada komitmen dari pimpinan. Untuk menuju WBK/WBBM bersikap melayani tidak akan pernah terbit kalau seluruh jajaran Pemprov Sumatera Utara tidak bisa komitmen bersama.  ”Bapak gubernur sebagai komandan, harapan kami di KPK, ini yang selalu saya sampaikan, komitmen hari dari pimpinan,” ucap Marwata.  ”Langkah awal itu komitmen apapun itu dari pucuk pimpinan. Kalau dari pucuk pimpinan tidak ada komitmen, rasa-rasanya sulit kita mewujudkan,” tambah dia.  KPK minta capaian predikat zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukan hanya sekadar lip service atau janji di bibir saja. Namun harus diimplementasikan di seluruh instansi pemerintahan.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata  berharap pada 2023, Pemprov Sumut dapat mewujudkan WBK dan WBBM, yang dapat menjadi hadiah dari Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah bagi masyarakat Sumut.  ”Kalau ibarat lari maraton, ini awal, baru dicanangkan. Dari Kemenpan RB dan Kemendagri melakukan evaluasi agar betul-betul Sumut dinyatakan sebagai WBK dan WBBM. Kalau bisa diwujudkan Sumut WBK dan WBBM, itu luar biasa hadiah yang Bapak berikan. Saya yakin beliau punya komitmen. Kalua tidak, tidak akan mungkin dicanangkan,” kata Alexander Marwata.  Kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), Alexander Marwata berpesan agar bekerja tanpa mengharapkan imbalan di luar gaji dan tunjangan saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.  ”Ketika mengharap sesuatu di luar gaji dan penghasilan, pasti jadi nggak bener, pasti itu. Sekarang era e-government, semua serba elektronik, serba internet. Akibatnya, hubungan personal jadi berkurang. Rasa-rasanya saya berpikir kita melayani masyarakat, kan enak sebetulnya ketika bertemu, apa yang bisa dibantu ketika masyarakat menyelesaikan persoalannya,” ujar Alexander Marwata.

KPK Ingatkan Gubernur Sumut tak Tiru Pendahulu Terjerat Kasus Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/image-13-1.jpg" alt="Jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim usai menerima penghargaan. Humas Kemenkumham Jatim" width="100%">
<figcaption>Jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim usai menerima penghargaan. Humas Kemenkumham Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sepuluh satuan kerja (satker) di Kanwil Kemenkumham Jatim meraih predikat wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/ WBBM). Sejak mengikuti kontestasi pada 2018, sudah ada 20 dari 64 satker yang meraih predikat bergengsi di bidang reformasi birokrasi itu. Dari kesepuluh satker itu, delapan di antaranya meraih predikat WBK. Yaitu Lapas I Surabaya, Bapas I Surabaya, Bapas I Malang, Lapas IIB Pasuruan, Lapas IIB Mojokerto, Kanim II Non TPI Ponorogo, Rupbasan I Surabaya, dan Rupbasan II Probolinggo. Sedangkan dua satker lainnya yaitu Kantor Wilayah Jawa Timur dan Kanim I TPI Tanjung Perak berhasil meraih predikat WBBM. ”Alhamdulillah, selain sebagai pembina, Kanwil Kemenkumham Jatim juga sukses sebagai pelaksana dan meraih predikat WBBM,” ujar Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono, Selasa (21/12). Krismono menjelaskan, secara nasional ada 4.402 satker dari seluruh kementerian/lembaga, instansi, dan pemerintah daerah, yang mengikuti kontestasi pembangunan zona integritas. Dari jumlah itu, 558 satker berhasil meraih predikat WBK/WBBM. Untuk Kemenkumham berhasil mengantarkan 55 satker meraih predikat WBK/WBBM. ”Dari Jawa Timur ada 10 satker, ini terbanyak secara nasional,” urai Krismono. Pria asal Jogjakarta itu menerangkan, capaian itu tak lepas dari kerja keras semua. Termasuk juga dukungan dari masyarakat sebagai pengguna layanan dan stakeholder terkait. Perjuangan Kanwil Kemenkumham Jatim meraih predikat WBBM dilakukan dengan peningkatan kinerja di bidang pelayanan hukum dan HAM. Khususnya pelayanan publik yang membawa dampak nyata kepada masyarakat. Salah satu inovasi kinerja unggulan yang menjadi andalan adalah Klinik Kekayaan Intelektual. ”Program itu merupakan Inovasi layanan konsultasi terkait Kekayaan Inetelektual di lima bakorwil. Yaitu Malang, Madiun, Bojonegoro, Pamekasan, dan Jember. Peluncurannya dilakukan pada 27 September 2021,” ujar Krismono. inovasi itu akan direplikasi DJKI dan diterapkan di seluruh Indonesia. Menurut Krismono, inovasi kolaboratif itu membuat pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi membantu masyarakat. Khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) mendapatkan pelindungan kekayaan intelektual (KI). ”Pelayanan Kekayaan Intelektual menjadi lebih mudah dan dekat dengan masyarakat,” terang Krismono. &nbsp;

10 Satker Kemenkumham Jatim Raih Penghargaan Birokrasi Bebas Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/INTEGRITAS-FOTO2.jpg" alt="PIMPIN RAPAT: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat memimpin rapat bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan para asosiasi di Kantor Kementerian Perdagangan, Senin (20/12/2021). (Biro Humas Kemendag)" width="100%">
<figcaption>PIMPIN RAPAT: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat memimpin rapat bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan para asosiasi di Kantor Kementerian Perdagangan, Senin (20/12/2021). (Biro Humas Kemendag)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta seluruh jajarannya bekerja keras guna menjadikan Kementerian Perdagangan sebagai wilayah bebas korupsi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menetapkan Kementerian Perdagangan meraih 7 zona integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) tahun 2021. Penetapan yang digelar secara hibrida di Artotel Suites Mangkuluhur Jakarta ini dihadiri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.  Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan ke depan seluruh pimpinan di Kementerian Perdagangan harus dapat meraih predikat WBK/WBBM ini. “Saya sangat mengapresiasi capaian ini. Namun ke depan, saya minta Inspektorat Jenderal harus mengawal agar lebih banyak lagi unit di Kementerian Perdagangan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM ini, tegasnya”.  Unit Kemendag yang mendapat WBK/WBBM tahun ini adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian, Direktorat Perundingan Multilateral, Balai Standardisasi dan Metrologi Legal (BSML) Regional II, BSML Regional III, Balai Sertifikasi, Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) Milan, dan ITPC Osaka. Capaian Zona Integritas tersebut melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 3 unit WBK/WBBM.  Sementara itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan Didid Noerdiatmoko yang hadir didampingi Inspektur IV, Olvy Andrianita, menegaskan bahwa tujuh unit peraih WBK telah menunjukkan perubahan besar dalam banyak hal.  Dikatakannya, tujuh unit peraih WBK ini telah menunjukan adanya perubahan/inovasi dalam enam area yaitu manajemen perubahan, tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan bermanfaat bagi masyarakat, serta terciptanya birokrasi bersih, akuntabel, dan kapabel.  “Faktor kunci keberhasilan lainnya juga diwujudkan dengan adanya keterlibatan dan komitmen pimpinan dalam mendorong serta memantik semangat untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, termasuk komunikasi pimpinan dalam menyampaikan diferensiasi unit,” tegasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/INTEGRITAS-FOTO1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat memimpin rapat bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan para asosiasi di Kantor Kementerian Perdagangan, Senin (20/12/2021). (Biro Humas Kemendag for JawaPos.com)  Menurutnya, pembangunan zona integritas di Kemendag sejalan dengan amanah Presiden RI yaitu mencegah korupsi, kerja serius, cepat, keras dan berorientasi hasil, tidak bekerja rutinitas, serta mencari solusi di lapangan.  “Pembangunan zona integritas di Kemendag adalah proses perubahan birokrasi tanpa henti untuk menjadi semakin efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan prima yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Presiden,” tegas Didid.  Seperti diketahui, penghargaan zona integritas WBK diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah memenuhi sebagian besar kelima program pada WBK di atas ditambah dengan program penguatan kualitas pelayanan publik.  Pesan Wapres Dalam kesempatan tersebut Wapres KH Ma'ruf Amin berpesan agar peraih predikat WBK/WBBM dapat memperkuat komitmen antukorupsi dan melayani.  “Predikat WBK/WBBM yang diraih bukan sebagai wujud apresiasi semata tetapi harus mencerminkan komitmen unit di seluruh instansi pemerintah untuk senantiasa menjadi icon birokrasi yang melayani, bersih dan bebas dari korupsi serta tidak berhenti pada kegiatan yang sifatnya ceremonial dan administratif, namun harus termanifestasikan dalam budaya kerja organisasi agar masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah dan infkusif,”katanya.  Sementara itu, Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo, menegaskan bahwa “Konsep Reformasi Birokrasi merupakan katalisator untuk mewujudkan Good and Clean Government (GCG) untuk mendukung pembangunan nasional. Pak Jokowi ingin bagaimana pelayanan publik itu bisa tepat, perijinan itu bisa cepat dan bagaimana reformasi birokrasi yang panjang menjadi pendek. Sehingga dapat membantu mendorong pembangunan ekonomi secara nasional.”  Sebagai catatan pada tahun 2021, sebanyak 4.402 unit diusulkan dalam evaluasi zona integritas WBK/WBBM ke KemenPANRB dari 259 Kementerian/Lembaga/non KL/Pemda.

Menteri Lutfi Minta Jajarannya Jadikan Kemendag Wilayah Bebas Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Lantamal-VI.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VI (Lantamal VI) Makassar menggunakan cara berbeda dalam mendukung pencanganan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK-WBBM). Yakni dengan menggelar penandatanganan pencanangan WBK di dasar laut Pulau Samalona, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).  "Filosofinya bahwa air atau laut adalah pemersatu bangsa. Dengan demikian, Lantamal VI menginisiasi pelaksanaan penandatanganan integritas di bawah laut. Karena laut sebagai pemersatu bangsa,” kata Danlantamal VI Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono dalam keterangan resmi, Sabtu (6/4).  Penandatangan di bawah laut merupakan wujud konsistensi Lantamal VI untuk ikut melaksanakan dan mewujudkan wilayah yang betul-betul bersih dari tindakan korupsi. Sebab korupsi dianggap sebagai penyakit yang dapat merusak moral dan mengganggu keutuhan negara.  "Kami mendukung program pemerintah dalam hal ini untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Khususnya bidang reformasi birokarasi,” tandas Dwi.  Upacara penandatanganan melibatkan sejumlah personel Lantamal VI Makassar. Turut hadir pula perwakilan Basarnas Makassar, Polair Polda Sulsel, Marine Science Diving Club (MSDC) Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Diving Club. Kemudian ada Fisheries Diving Club (FDC) Unhas, Kantor Bea Cukai Makassar, Kantor Otoritas Pelabuhan Makassar, PT Pelindo IV, KPLP Makassar dan Kantor Kesyahbandaran Makassar.

Lantamal VI Gelar Penandatanganan di Dasar Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/lapas-perempuan-klas-iia-malang-raih-predikat-wbk_m_.jpg" alt="Lapas Perempuan Klas IIA Malang meraih peredikat satuan kerja (satker) Wilayah Bebas Korupsi (WBK)." width="100%">
<figcaption>Lapas Perempuan Klas IIA Malang meraih peredikat satuan kerja (satker) Wilayah Bebas Korupsi (WBK).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Lapas Perempuan Klas IIA Malang meraih peredikat satuan kerja (satker) Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Menyusul hal itu, pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa semakin profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif. Bahkan, bisa menghilangkan pungutan liar. Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko memberikan apresiasi atas raihan tersebut. "Saya atas nama pemerintah daerah turut merasa senang, sekaligus menyampaikan selamat atas prestasi yang telah diraih oleh keluarga Lapas kelas IIA Malang," ujarnya, Rabu (6/3). Ke depannya, lapas diharapkan bisa berkolaborasi dengan stakeholder.&nbsp;Sehingga bisa mempercepat situasi dengan komitmen yang direncanakan. &ldquo;Semoga ke depan Lapas di Malang tetap jadi pionir Lapas di Jawa Timur. Ini sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan dari kinerja lapas," terangnya. Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim Pargiyono menyampaikan apresiasi Lapas Perempuan Klas IIA Malang menjadi yang terdepan di Jawa Timur. &ldquo;Dulu eranya ISO, Lapas Perempuan Klas IIA Malang sudah menjadi pertama yang meraih ISO. Mendapatkan berkali-kali dan kali ini untuk Jawa Timur, lapas ini juga menjadi yang pertama meraih predikat WBK," paparnya. Selain Lapas Perempuan Klas IIA Malang, juga ada enam Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang meraih peredikat satker WBK. Yakni Lapas Metro, Lapas Salemba, Lapas Cibinong, Lapas Perempuan Malang dan Rumah Tahanan Negara Cirebon pada 2018 serta Lapas Perempuan Semarang tahun 2015.

Lapas Perempuan Klas IIA Malang Raih Predikat WBK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sehari-menjabat-danrem-solo-canangkan-wilayah-bebas-korupsi_m_.jpg" alt="Komandan Korem (Danrem) 074 / Warastratama, Surakarta Kolonel Inf Rafael Granada Baay mencanangkan zona integritas wilayah bebas korupsi di Korem." width="100%">
<figcaption>Komandan Korem (Danrem) 074 / Warastratama, Surakarta Kolonel Inf Rafael Granada Baay mencanangkan zona integritas wilayah bebas korupsi di Korem.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sehari setelah serah terima jabatan (Sertijab), Komandan Korem (Danrem) 074 / Warastratama, Surakarta Kolonel Inf Rafael Granada Baay langsung membuat gebrakan. Bersama dengan instansi terkait, Rafael melakukan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pencanangan ini sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah tentang reformasi birokrasi, Rabu (16/1). "Pencanangan ini menjadi sebuah langkah nyata komitmen seluruh aparatur militer dan sipil dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi," ungkapnya usai pencanangan. Rafael melanjutkan,&nbsp;pihaknya mendukung program pemerintah dalam mewujudkan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).&nbsp;Selain itu juga untuk peningkatan pelayanan kepada publik. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi ukuran kinerja keberhasilan peningkatan satuan Korem 074/Warastratama beserta jajarannya. Mengingat, zona integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah guna mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi. "Khususnya dalam hal pencegahan korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik," imbuhnya. Selain dari jajaran Korem sendiri, Dandim juga berharap adanya masukan dari semua pihak. Masukan dan saran ini diharapkan bisa semakin mendukung pencanangan ZI di Korem 074/Warastratama. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak tersebut maka pencanangan ini bisa sesuai dengan yang diharapkan.

Sehari Menjabat, Danrem Solo Canangkan Wilayah Bebas Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/12-polres-di-jawa-timur-borong-penghargaan-wbk-dan-wbbm_m_.jpg" alt="Dari kiri ke kanan: Kapolrestabes Surabaya Kombespol Rudi Setiawan, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, dan Wakapolrestabes Surabaya AKBP Leo Simarmata saat menerima penghargaan dari Kemenpan RB di Jakarta, Senin (12/10)." width="100%">
<figcaption>Dari kiri ke kanan: Kapolrestabes Surabaya Kombespol Rudi Setiawan, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, dan Wakapolrestabes Surabaya AKBP Leo Simarmata saat menerima penghargaan dari Kemenpan RB di Jakarta, Senin (12/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Jakarta, Senin (10/12). Polda Jawa Timur dan institusi&nbsp;&nbsp;di bawahnya meraih penghargaan terbanyak. Sebanyak 12 polres di Jawa Timur menerima penghargaan itu. Rinciannya, 11 polres menerima penghargaan kategori WBK, dan 1 polres pada kategori WBBM. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombespol Frans Barung Mangera mengatakan, ada beberapa unsur yang menjadi penilaian Kemenpan RB. Pertama, menyangkut pelayanan tanpa pungutan kepada masyarakat. Mulai dari jajaran kepolisian tingkat polsek hingga polres. Kedua, juga tidak ada indikasi tindak korupsi dalam pelayanan masyarakat. Termasuk pelayanan perizinan, SIM, STNK, dan pelayanan kepolisian lainnya. "Ini bukan penghargaan hanya pada hari ini. Tapi, butuh pendalaman berbulan - bulan," kata Barung kepada JawaPos.com, Senin (10/12). Untuk itu, Barung berharap penghargaan itu menjadi motivasi bagi seluruh polres lainnya. Dia menargetkan 26 polres lainnya juga mendapat penghargaan yang sama. "Itu adalah prestasi yang bukan penilaian internal Polri. Tapi, eksternal Polri, yakni Kemenpan RB. Setelah itu, diputuskanlah polres-polres yang menerima penghargaan WBBM dan WBK," tambah Barung Berikut daftar polres-polres yang meraih penghargaan dari Kemenpan RB: WBK: - Polres Lamongan - Polres Tuban - Polres Bojonegoro - Polres Mojokerto Kota - Polres Mojokerto Kabupaten - Polres Situbondo - Polres Batu - Polres Malang Kota - Polres Malang Kabupaten - Polres Banyuwangi - Polres Trenggalek WBBM: - Polrestabes Surabaya

12 Polres di Jawa Timur Borong Penghargaan WBK dan WBBM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wilayah bebas korupsi

Berita Terkini