<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/JKT_Rapat-Pleno-Pemberian-Tanda-Kehormatan-Kepada-Anggota-DPR-RI_Salman-Toyibi5-3839013978.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Legislasi fraksi Partai Nasdem Willy Aditya (kanan) menyerahkan pandangan mini fraksi kepada Ketua Badan Legislasi Wihadi Wiyanto (tengah) usai rapat pembahasan pemberian tanda kehormatan kepada Anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senay" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Legislasi fraksi Partai Nasdem Willy Aditya (kanan) menyerahkan pandangan mini fraksi kepada Ketua Badan Legislasi Wihadi Wiyanto (tengah) usai rapat pembahasan pemberian tanda kehormatan kepada Anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senay</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyoroti maraknya kasus intoleransi beragama yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk perusakan tempat retret keagamaan di Sukabumi dan penolakan pembangunan gereja di Depok. Ia menegaskan, hak beribadah merupakan hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh negara. "Beribadah adalah hak konstitusional setiap warga negara dan wajib dilindungi oleh negara. Tidak ada alasan apapun membenarkan pembubaran aktivitas ibadah. Apalagi jika pembubaran diiringi dengan intimidasi dan persekusi," kata Willy Aditya kepada wartawan, Selasa (8/7). Kasus intoleransi terbaru terjadi di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah rumah yang dijadikan tempat retret pelajar Kristen dirusak sekelompok orang. Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat massa menurunkan kayu salib sambil berteriak-teriak.&nbsp; Polisi telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut dan menjerat mereka dengan Pasal 170 dan Pasal 406 KUHP tentang perusakan. Insiden intoleransi juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Warga Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, memprotes pembangunan gereja di wilayah mereka dengan alasan tidak ada sosialisasi. Video aksi penolakan tersebut pun viral dan menuai berbagai reaksi publik. Willy mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat semangat persaudaraan antarumat beragama. Ia menekankan pentingnya dialog sebagai fondasi bangsa. &ldquo;Kita ini bangsa yang dibangun dengan dialog, karena itu jangan mudah marah. Semua punya hak yang sama untuk beribadah, semua punya kewajiban yang sama untuk menjamin berlangsungnya peribadahan dengan baik dan lancar. Jadi berdialoglah, temukan persamaan untuk saling mendukung,&rdquo; ujarnya. Willy mengingatkan hak beribadah dijamin oleh konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. "Dalam hukum kita, tidak ada ruang bagi tekanan kelompok untuk mengatasi prosedur negara. Jika ini dibiarkan, maka yang dilanggar bukan hanya hukum, tetapi juga prinsip kebinekaan itu sendiri," tegasnya. Ia juga menegaskan, penegakan hukum tidak boleh tunduk pada tekanan mayoritas.&nbsp; "Founding parents kita dengan sadar mendirikan negara berdasarkan hukum. Maka hukum harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kehidupan bersama. Selama hak warga dijamin oleh konstitusi, maka kewajiban negara adalah memastikan pemenuhannya," urainya. Willy menyampaikan, kerukunan umat beragama baru akan terwujud ketika umat minoritas merasa aman menjalankan ibadah mereka di tengah lingkungan yang beragam. Toleransi harus terwujud dalam tindakan nyata, bukan sekadar retorika. "Kerukunan itu ada ketika semua umat saling menjaga satu sama lain. Bukan saling membatasi. Kalau kita benar-benar menghayati Pancasila, maka bersinergi di dalam perbedaan adalah bagian dari jati diri kita sebagai bangsa Indonesia,&rdquo; jelasnya. Ia juga menyoroti pentingnya fungsi forum-forum dialog seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yang menurutnya seharusnya menjadi ruang diskusi yang jujur dan setara, bukan alat justifikasi mayoritas. "Forum seperti FKUB atau lainnya jangan jadi stempel mayoritas. Dia harus jadi ruang dialog yang jujur dan setara. Jangan ada warga negara yang merasa didiskriminasi dalam menjalankan keyakinannya," tegas Willy. Lebih lanjut, Willy meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap setiap tindakan intoleransi. "Penegakan hukum yang tebang pilih justru memperbesar ruang intoleransi. Negara harus hadir dengan keadilan, bukan keberpihakan. Kami di DPR RI akan terus mengawal hal ini dengan serius,&rdquo; pungkasnya.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan pentingnya perlindungan hak beribadah di tengah meningkatnya kasus intoleransi di Indones

Willy Aditya Soroti Kasus Intoleransi Beragama, Negara Harus Lindungi Hak Beribadah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/28/JKT_Penutupan-Kongres-III-Partai-Nasdem_Salman-Toyibi-3JPG-1474457613.jpg" alt="Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri Penutupan Kongres III Partai NasDem di Jakarta, Selasa (27/8/2024). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri Penutupan Kongres III Partai NasDem di Jakarta, Selasa (27/8/2024). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Silaturahmi politik terus dilakukan presiden terpilih Prabowo Subianto. Kemarin atau tiga hari sebelum dilantik sebagai presiden, Prabowo bertemu dengan sejumlah ketua umum (Ketum) partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus . Pertemuan itu dilakukan di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta. Pantauan Jawa Pos, Ketum Nasdem Surya Paloh tiba paling awal, sekitar pukul 14.12 WIB. Lalu, secara bergiliran diikuti Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Plh Presiden PKS Ahmad Heryawan (Aher), dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, Surya Paloh terpantau pulang lebih dulu. Bahkan sebelum Muhaimin dan AHY tiba. Mereka menggelar pertemuan tertutup. Wartawan hanya diperbolehkan memantau dari sisi Jalan Merdeka Barat. Setelah berkumpul sekitar satu setengah jam, mereka keluar secara bergiliran pada pukul 16.00 WIB. Ditemui seusai pertemuan, AHY mengatakan bahwa pertemuan itu dalam rangka ulang tahun Prabowo yang ke-73. "Ya, tadi saya secara langsung mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Prabowo," ujarnya. Dalam pertemuan itu, kata AHY, para Ketum KIM Plus juga kembali bersilaturahmi dan berbagi cerita menjelang pelantikan 20 Oktober mendatang. Sesuai harapan Prabowo, setelah pelantikan presiden dan pemerintah baru terbentuk, kabinet akan segera bekerja. "Jadi tidak lama-lama, bisa langsung bekerja. Tentunya membutuhkan kerja sama dan koordinasi atas nama partai pengusung Bapak Prabowo," imbuhnya. Terkait Surya Paloh yang pergi lebih dulu, AHY mengaku tidak mengetahuinya. "Saya enggak ketemu beliau," kata putra sulung mantan Presiden SBY itu. Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menambahkan, pertemuan itu hanya silaturahmi. Sekaligus membahas perkembangan situasi ke depan pasca pelantikan. Politikus asal Papua itu menyebut, tidak ada pembicaraan terkait politik praktis. Karena itu, tidak ada pembicaraan soal kans masuknya PDIP ke koalisi. "Tadi kita bahas negara, bukan bahas partai," terangnya. Sementara itu, Zulhas dan Aher tidak mau berbicara banyak. Keduanya hanya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut dalam rangka menghormati ultah Prabowo dan silaturahmi. Sikap Paloh yang pulang lebih dulu memicu berbagai spekulasi. Apalagi, sebelumnya posisi Nasdem di kabinet tengah menjadi pertanyaan. Pasalnya, meski menyatakan dukungan pada pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasdem tidak menyodorkan nama untuk mengisi kabinet. Dalam daftar nama yang dipanggil sebagai calon anggota kabinet pun, tidak ada nama kader Nasdem. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015208863/keluar-dari-kantor-kemehan-aher-pastikan-parpol-pendukung-prabowo-gibran-kompak-membangun-indonesia">Keluar dari Kantor Kemehan, Aher Pastikan Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Kompak Membangun Indonesia</a> Informasi yang berkembang di lingkaran media, Nasdem mengincar satu tempat di pucuk pimpinan lembaga hukum. Namun, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menepis isu jika kedatangan Surya Paloh kemarin terkait dengan permintaan jabatan. Sejak awal, lanjut dia, Nasdem tidak mensyaratkan dukungan dengan posisi tertentu kepada Prabowo. "Berpolitik itu perspektifnya Pak Surya bukan perspektif cetek (dangkal, Red)," ujarnya. Willy menyebut, Surya Paloh ingin menunjukkan perspektif yang lain dalam berpolitik. Bagi Surya Paloh, politik tidak melulu soal siapa mendapat apa. Politik juga bisa dipraktikkan dengan berkontribusi. (far/tyo/c6/oni)

Dari pertemuan Prabowo dengan koalisi, Politikus Nasdem Willy Aditya menyebut bahwa Surya Paloh memiliki perspektif lain dalam berpolitik.

Dari Pertemuan Prabowo dengan KIM Plus, Nasdem Sebut Surya Paloh Punya Perspektif Lain dalam Berpolitik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/Foto-Wakil-Ketua-Badan-Legislasi-Baleg-DPR-RI-Willy-Aditya-4116269435.jpg" alt="Foto Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya." width="100%">
<figcaption>Foto Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya mengatakan pihaknya merelakan rencana perombakan kabinet (reshuffle) untuk mengisi kursi menteri pertanian. Kursi kosong itu menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang terjerat kasus&nbsp;tindak korupsi sehingga hanya menyisakan 1 kursi menteri dari Partai NasDem dalam Kabinet Indonesia Maju. Melalui kabar tersebut, dirinya pun menanggapi dengan tenang bahwa ia merelakan atas rencana perombakan&nbsp;reshuffle. "Enggak apa-apa, yang namanya ya kadang-kadang hidup ini ada yang direlakan, gitu saja," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10) dikutip dari Antara. Willy menyebut pihaknya tunduk dengan apa yang menjadi keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perombakan kabinet yang telah ditetapkan itu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013107137/presiden-besok-lakukan-reshuffle-nasdem-akui-tak-lagi-ngurusin-komposisi-kabinet-jokowi">Presiden Besok Lakukan Reshuffle, NasDem Akui Tak Lagi Ngurusin Komposisi Kabinet Jokowi</a> "NasDem sami'na wa atho'na dengan keputusan itu," ujarnya. Sementara itu Willy juga menjelaskan bahwa fokus Partai NasDem saat ini tidak lagi pada Kabinet Indonesia Maju (KIM). "NasDem&nbsp;concern-nya tidak lagi di kabinet, kami menyelesaikan secara baik-baik bagaimana pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin selesai dengan baik," tuturnya. Selanjutnya, Willy mengatakan kalau fokus Partai NasDem saat ini adalah untuk memenangkan Pemilu 2024. "Kita sebagai partai yang mengusung ini (pemerintahan Jokowi-Ma'ruf), 2 periode, ya ini proses transisi berjalan dengan suatu hal yang benar-benar dengan&nbsp;success story&nbsp;lah,&rdquo; katanya. &ldquo;Tentu&nbsp;concern&nbsp;NasDem bagaimana pemilihan calon legislatif dan pemilihan presiden di 2024," tambahnya yang kedua. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013103339/prabowo-sudah-dapat-pendamping-bacawapres-nasdem-imbau-semua-pihak-kedepankan-semangat-majukan-demokrasi">Prabowo Sudah dapat Pendamping Bacawapres, Nasdem Imbau Semua PIhak Kedepankan Semangat Majukan Demokrasi</a> Keputusan Presiden RI Joko Widodo rencanakan&nbsp;Reshuffle Presiden Jokowi pada Selasa pagi mengungkapkan adanya kemungkinan&nbsp;reshuffle&nbsp;kabinet pada pekan ini. Dalam perombakan kabinet kali ini, Jokowi memastikan akan menunjuk menteri pertanian definitif untuk menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang mundur karena terjerat kasus dugaan korupsi. "Mungkin minggu ini ('reshuffle')," kata Jokowi saat ditanya &lsquo;kapan&nbsp;reshuffle&nbsp;kabinet?&rsquo;. Ketika ditanya wartawan apakah menteri pertanian baru akan berasal dari Partai Demokrat, Jokowi tidak memberikan pernyataan. Namun Jokowi hanya menganggukkan kepala sembari berlalu meninggalkan&nbsp;wartawan.***

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya mengau sudah merelakan atas rencana perombakan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.

Jokowi Reshuffle Kabinet, Willy Rela Kursi Menteri dari Nasdem Hanya Tersisa 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/nama-ruu-cipta-kerja.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya saat memimpin rapat kerja di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2020). Baleg mendengarkan masukan dari Prof. Djisman Simanjuntak (Rektor Universitas Prasetya Mulya), Yose Rizal (CSIS) dan Sarman" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya saat memimpin rapat kerja di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2020). Baleg mendengarkan masukan dari Prof. Djisman Simanjuntak (Rektor Universitas Prasetya Mulya), Yose Rizal (CSIS) dan Sarman</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi)&nbsp;dikabarkan akan merombak atau reshuflle Kabinet Indonesia Maju, pada Rabu (25/10) besok. Merespons ini, Ketua DPP Partai NasDem&nbsp;Willy Aditya mengatakan, pihaknya tak lagi konsen di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"NasDem samina wa athona dengan presiden soal keputusan tersebut. NasDem concernnya tidak lagi di kabinet," kata Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Partai NasDem, lanjut Willy, hanya fokus mengawal pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sampai akhir masa jabatan. Sebagai partai pengusung Jokowi dua periode, NasDem ingin memastikan pemerintahan berakhir membawa kesan sukses.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita sebagai partai yang mengusung dua periode, ingin proses transisi ini berjalan dengan suatu hal yang benar-benar dengan success story lah," ucap Willy.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013106836/besok-jokowi-akan-lakukan-reshuffle-kabinet-indonesia-maju">Besok Jokowi Akan Lakukan Reshuffle Kabinet Indonesia Maju</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mempersilakan Presiden Jokowi untuk menggunakan hak prerogatifnya tersebut. Ia juga tak khawatir, karena saat ini hanya tersisa satu menteri dari Partai NasDem, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak apa-apa, yang namanya ya kadang-kadang hidup ini ada yang direlakan, itu saja," tegas Willy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ternyata-hoax/013079516/produsen-hoax-sembarangan-sebut-jokowi-reshuffle-semua-menteri-dari-nasdem">Produsen Hoax Sembarangan Sebut Jokowi Reshuffle Semua Menteri dari Nasdem</a></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Jokowi berencana merombak menteri di Kabinet Indonesia Maju. Kemungkinan pergantian menteri akan dilakukan dalam pekan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mungkin minggu ini. Ini baru disiapkan," ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle, Selasa (24/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi menjelaskan, posisi menteri yang akan diganti yakni Kementerian Pertanian (Kementan). Saat ini kursi Mentan masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebagai Plt Mentan, mengisi kursi yang ditinggalkan Syahrul Yasin Limpo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Yang dirombak) pos Menteri Pertanian," ucap Jokowi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi masih menutup rapat siapa yang akan menggantikan posisi Mentan. Namun, Jokowi sempat memberi respons positif dengan menganggukan kepala saat disinggung mengenai kemungkinan kader dari Partai Demokrat masuk kabinet.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

NasDem saat ini hanya fokus mengawal pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sampai akhir masa jabatan.

Presiden Besok Lakukan Reshuffle, NasDem Akui Tak Lagi Ngurusin Komposisi Kabinet Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Wily-Aditya.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus berdasarkan pendekatan saintifik serta melalui evaluasi menyeluruh dan objektif.  Revisi UU tentang Polri, seperti disampaikan sejumlah pihak, tidak bisa dilakukan hanya karena merespons atau by response terhadap kasus pembunuhan berencana yang menjerat mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo, kata Willy di Jakarta, Jumat.  "Saat ini tayangan televisi menampilkan 'sinetron' Sambo, lalu kita merevisi UU Kepolisian karena itu? Salah besar itu, karena merevisi sebuah undang-undang tidak boleh emosional, namun harus objektif," kata Willy.  DPR, sebagai institusi pembuat produk legislasi, tidak akan secara reaktif merespons kondisi yang terjadi di masyarakat. DPR harus bersikap cermat dan objektif.  Dalam sistem bernegara, menurutnya, Indonesia tidak bisa melakukan revisi undang-undang dengan alasan by response.  Willy menjelaskan dalam negara demokrasi, peran kepolisian harus dimiliki oleh tiap warga negara; sehingga harus ada evaluasi menyeluruh terhadap kasus yang terjadi saat ini di institusi Polri.  "Kita jangan larut dalam 'sinetron' Sambo. Jangan melodramatis karena nanti bisa masuk 'jebakan Batman'. DPR sebagai pembuat undang-undang tidak reaktif, namun akan melihat persoalan secara cermat dan objektif," ujarnya.  Dia mengatakan solusi dari sebuah persoalan bukanlah merevisi sebuah undang-undang. Menurut dia, bisa jadi persoalan itu muncul pada implementasi peraturan dan pengawasan yang dilakukan petugas di lapangan, bukan karena di level aturan.

Willy: Salah Besar Kalau Revisi UU Polisi Karena Kasus Sambo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Anggota-Komisi-I-DPR-RI-Willy-Aditya.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Gerindra berencana mendeklarasikan Prabowo Subianto dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang akan digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/7) mendatang. Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyatakan, semakin cepat Gerindra mendeklarasikan Prabowo Subianto akan semakin baik.  "Ya bagus lah kalau semakin cepat dideklarasikan semakin bagus," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/7).  Willy tak mempermasalahkan Prabowo yang sudah beberapa kali maju dalam gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres). Menurut Willy, itu merupakan hak setiap warga negara.  "Tidak ada menutup ruang, itu bagus kita apresiasi kita kalau perlu memberikan karangan bunga," ucap Willy.  Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo sebagai ketua umum dan juga ketua dewan pembina Partai Gerindra memiliki hak dan kewenangan untuk mengambil keputusan perihal pencalonan presiden tanpa melalui forum Rapimnas.  Namun, Prabowo menyadari bahwa diperlukan pengambilan keputusan secara bersama, sekaligus melihat apakah permintaan majunya Prabowo dalam Pilpres begitu masif adanya.  "Sebagai pejuang demokrasi beliau (Prabowo) sangat memperhatikan perkembangan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, lebih lebih di internal Partai Gerindra. Keinginan dan dorongan yang disuarakan oleh seluruh pengurus Partai Gerindra di tingkat ranting, PAC, DPC, DPD, hingga DPP dan seluruh kader Partai Gerindra yang mengingankan, mengharapkan, dan meomohon agar Ketua Umum Partai Gerindra H Prabowo Subianto untuk maju dalam pemilihan pilpres 2024," kata Muzani dalam keterangan resminya, Senin (25/7).  "Karena itu beliau memutuskan perlu diadakananya Rapat Pimpinan Nasional. Hal yang paling penting dalam Rapimnas ini adalah untuk mendengerkan jawaban langsung dari Pak Prabowo terhadap permintaan tersebut," imbuh Muzani.  Oleh karena itu, Muzani berharap agar seluruh pengurus Partai Gerindra untuk mengikuti rangkaian kegiatan Rapimnas baik secara fisik maupun virtual. Sebab, keputusan itu akan sangat menentukan masa depan Republik Indonesia, serta sangat menentukan kesinambungan pembangunan, dan penentu terhadap kemajuan demokrasi di negara Indonesia.  "Kami beharap kepada seluruh pengurus Partai Gerindra di semua tingkatan untuk mengikuti acara ini baik melalui siaran langsung di televisi-televisi ataupun siaran langsung melalui kanal Youtube yang kami sediakan. Ini adalah cara kami untuk jadikan keputusan ini bersama-sama sebagai keputusan seluruh kader kader Partai Gerindra di seluruh Indonesia," pungkasnya.

NasDem Senang Prabowo Semakin Cepat Umumkan Pencapresannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/JKT1-Diskusi-TPKS-Hendrak-Eka-5.jpg" alt="Dari kiri; Abby Gina Boang Manalu (Moderator), Willy Aditya (Ketua Panja RUU TPKS DPR), Diah Pitaloka (Ketua Kaukus Perempuan Parlemen), Marzuki Wahid (Sekretaris Lakpendum PBNU), dan Luky Sandra (peneliti) memberikan paparan dalam diskusi mengenai Tindak" width="100%">
<figcaption>Dari kiri; Abby Gina Boang Manalu (Moderator), Willy Aditya (Ketua Panja RUU TPKS DPR), Diah Pitaloka (Ketua Kaukus Perempuan Parlemen), Marzuki Wahid (Sekretaris Lakpendum PBNU), dan Luky Sandra (peneliti) memberikan paparan dalam diskusi mengenai Tindak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menegaskan DPR ingin agar Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) segera rampung. Hal ini demi generasi emas Indonesia di mana peran Ibu dalam merawat anak di masa ASI eksklusif dijamin negara.  Diketahui, 30 Juni nanti RUU KIA akan disahkan dalam paripurna DPR menjadi RUU usul inisiatif DPR.  “Tentu Mbak Puan juga sudah tegas memberi statementnya, DPR sangat concern sekali dengan isu-isu ini, karena sangat fundamental bagi kita dalam mengurus generasi kita di masa yang akan datang, dalam mengurus ibu dan anak, dalam mengurus keluarga,” kata Willy kepada wartawan, Minggu (26/6)  Bagaimana sikap fraksi-fraksi di Baleg? Willy menekankan semua fraksi mendukung penuh RUU KIA untuk segera dirampungkan.  “Semua fraksi sudah clear dan bersepakat, dan semua punya political will yang kuat untuk rancangan UU ini,” tutur legislator NasDem dapil Jatim ini.  Lebih jauh, Willy megatakan, setelah disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR selanjutnya, DPR menunggu Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari pemerintah untuk segera dibahas.  “Kami di DPR tentu menunggu secepatnya nanti DIM yang akan diibuat oleh pemerintah. Semoga pemerintah segera mengurus DIM, ini hampir sama kementerian-PPA, kemensos, kemenkes, ini yang kemudian menjadi stakeholdernya,” tandas Willy.  Ketua DPR Puan Maharani menyatakan RUU KIA diperjuangkan agar kedekatan antara ibu dan anak setelah melahirkan bisa maksimal, melalui penambahan cuti hamil dan melahirkan bagi ibu, dari tiga bulan menjadi enam bulan.  “Cuti 3 bulan memang cukup, tetapi kalau bisa 6 bulan, kenapa tidak. Dan 3 bulan selanjutnya, apakah nanti itu WFH, tetap bekerja, tapi bersama bayinya. Ini penting. Sehingga kedekatan antara ibu dan anak bisa lebih dekat, bisa lebih memberikan ASI,” kata Puan di acara Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat untuk Menghindari Stunting, di Sekolah PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Baleg DPR: Semua Fraksi Mendukung Penuh RUU KIA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/tak_ada_lagi.jpg" alt="BUAH PERJUANGAN PANJANG: Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyerahkan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senanya, Jakarta, kemarin (12/4). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BUAH PERJUANGAN PANJANG: Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyerahkan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senanya, Jakarta, kemarin (12/4). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>UU TPKS Disahkan, DPR-Masyarakat Sipil Siap Kawal Implementasinya</h3> JawaPos.com – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengapresiasi pemerintah dan DPR karena enam elemen kunci payung hukum diadopsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan kemarin (12/4). Selain itu, beleid baru tersebut berhasil mengatur sembilan TPKS yang sebelumnya belum masuk dalam tindak pidana atau baru diatur secara parsial.  ”Ini juga tidak terlepas dari keberanian korban yang telah menyuarakan dengan berani pengalaman-pengalamannya dalam mengklaim keadilan, kebenaran, dan mendapatkan pemulihan,” ujar Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah di Jakarta kemarin.  Menurut dia, UU TPKS menjadi terobosan hukum yang mengatur pemidanaan (sanksi dan tindakan), hukum acara khusus yang menjadi hambatan keadilan bagi korban, pelaporan, penyidikan, serta penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, termasuk pemastian restitusi serta dana bantuan korban.  Sembilan TPKS yang sebelumnya belum masuk dalam tindak pidana atau baru diatur parsial, antara lain, tindak pidana pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, dan pemaksaan perkawinan. ”Juga penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik,” katanya.  Ketua DPR Puan Maharani memimpin langsung rapat pengesahan UU TPKS kemarin. Selain anggota DPR dan perwakilan pemerintah, sejumlah aktivis perempuan dari berbagai organisasi juga ikut hadir. Di antaranya, Koalisi Perempuan Indonesia, Forum Pengada Layanan, Yayasan LBH APIK Jakarta, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Perhimpunan Jiwa Sehat, dan Yayasan Kesehatan Perempuan.  Pengesahan UU TPKS pun diawali dengan penyampaian pendapat dari fraksi-fraksi. Kemudian, penyampaian laporan dari Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR yang juga Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga.  Selanjutnya, Puan meminta persetujuan untuk mengesahkan RUU TPKS menjadi UU. Anggota dewan kompak menyatakan setuju. Puan lalu mengetok palu sebagai tanda disahkannya RUU tersebut menjadi UU.  Tepuk tangan dan sorak-sorai membahana dalam ruang rapat paripurna DPR. Mayoritas anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna juga ikut berdiri dan bertepuk angin memberikan apresiasi. ”Pengesahan RUU TPKS menjadi UU adalah hadiah bagi seluruh perempuan Indonesia menjelang diperingatinya Hari Kartini sebentar lagi,” ujar Puan.  Puan menegaskan, implementasi UU TPKS nanti dapat menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual. Khususnya, kata Puan, sebagai perlindungan perempuan dan anak-anak di Indonesia. ”Karena itu, perempuan Indonesia tetap dan harus semangat. Merdeka!” tegas putri mantan Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut.  Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya menuturkan, pengesahan UU menjadi buah penantian panjang korban-korban kekerasan seksual. Termasuk bagi kaum perempuan, kelompok difabel, dan anak-anak. ”Ini sebuah capaian kita bersama. Terima kasih kepada semua pihak, teman-teman di baleg, kalian luar biasa,” tuturnya.  Willy menjelaskan, DPR akan mengawal dan mengawasi implementasi UU baru itu. Dia yakin pemerintah akan bergerak cepat untuk menyusun aturan turunan dari UU TPKS.  Menteri PPPA Bintang Puspayoga memberikan perhatian serius terhadap implementasi UU TPKS dan penyusunan aturan turunannya. ”Yang perlu terus kita ingat, UU ini nanti memberikan manfaat ketika diimplementasikan, khususnya bagi korban kekerasan seksual,” terang Bintang.  Komnas Perempuan juga akan turut mengawal implementasi di lapangan. Salah satunya, memberikan saran dan rekomendasi terhadap peraturan pelaksanaannya yang segera disusun pemerintah. Hal itu sejalan dengan mandat pemantauan dalam UU TPKS sebagai mekanisme yang integral untuk memastikan daya guna dari payung hukum ini.  YLBHI bersama 17 kantor LBH di seluruh Indonesia turut mengajak semua pihak mengawal implementasi peraturan baru tersebut. Dengan begitu, ruang aman dan bebas dari kekerasan seksual bisa tercapai. ”Tidak ada lagi alasan negara untuk abai terhadap kasus ini, begitu pun aparat penegak hukumnya. Tiap kasus wajib diselesaikan dengan metode yang berperspektif adil gender,” tegasnya.  Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Livia Istania Iskandar turut menyambut hadirnya UU TPKS. Livia menyatakan, UU itu sangat progresif. Dia pun memberi contoh soal restitusi.

Tak Ada Lagi Alasan Negara Abai Kasus Kekerasan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jika-5-fraksi-di-dpr-dukung-lgbt-ormas-islam-pasti-lakukan-ini_m_183062.jpeg" alt="Ilustrasi barang bukti kondom yang digunakan pasangan gay" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi barang bukti kondom yang digunakan pasangan gay</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang, dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4). Dalam Pasal 8 dijelaskan, apabila memaksa orang lain memakai alat kontrasepsi dapat dipidina lima tahun penjara.  "Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000," sebagaimana bunyi Pasal 8 dalam DIM tersebut.  Sementara itu, dalam Pasal 9 dijelaskan, apabila memaksa orang lain memakai alat kontrasepsi yang menyebabkan kehilangan fungsi reproduksinya secara permanen dipidana paling lama sembilan tahun penjara.  "Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000," tulis Pasal 9.  Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS Willy Aditya menyampaikan, terdapat delapan poin penting dari RUU TPKS yang disahkan. Menurut Willy, delapan poin pokok tersebut merupakan hasil pembahasan 588 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disepakati DPR dan Pemerintah.  “RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terbagi dalam 588 DIM. Pembahasan DIM dilakukan oleh Panja secara detail, intensif, dan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat,” ujar Willy di Kompleks Parlemen.  Dalam RUU TPKS ini juga dinyatakan 10 tindak pidana lain sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain (Pasal 4 ayat (2) RUU), meliputi perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU TPKS Disahkan, Paksa Orang Lain Pakai Kondom Bisa Dipidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Wily-Aditya.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR RI baru saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).  Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS Willy Aditya menyampaikan, terdapat delapan poin penting dari RUU TPKS yang disahkan. Menurut Willy, delapan poin pokok tersebut merupakan hasil pembahasan 588 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disepakati DPR dan Pemerintah.  “RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terbagi dalam 588 DIM. Pembahasan DIM dilakukan oleh Panja secara detail, intensif, dan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat,” ungkap Willy.  Willy menjelaskan delapan poin penting utama itu, pertama terkait cakupan tindak pidana kekerasan seksual, disepakati sembilan jenis, yakni pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Kesembilan jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) RUU TPKS.  Selain itu, dalam RUU ini juga dinyatakan 10 tindak pidana lain sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain (Pasal 4 ayat (2) RUU), meliputi perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.  Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini berujar, penyebutan 10 jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang lain, penting agar hukum acara yang digunakan dalam penanganannya juga menggunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual.  “Jadi, ke pasca RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi Undang-Undang, penanganan atas setiap perkara tindak pidana kekerasan seksual mengacu pada hukum acara yang diatur dalam RUU ini dengan aturan dasarnya tentu tetap mengikuti hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” papar Willy.  Kedua, perluasan cakupan pelaku dan keadaan korban sebagai alasan pemberatan ancaman pidana (dengan ditambah 1/3) dari ancaman pidana pokok (Pasal 15 RUU). Ketiga, restitusi yang sebelumnya sebagai pidana tambahan, ditempatkan sebagai bagian dari pidana pokok (Pasal 16 RUU).  Keempat, dalam hal pelaku tidak mampu dan tidak ada pihak ketiga yang membayar restitusi kepada korban, negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan (Pasal 35 RUU).  Kelima, pengaturan mengenai adanya dana bantuan korban (Pasal 35 ayat (2) RUU). Keenam, perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku merupakan anak (Pasal 23 RUU).  Ketujuh, korban diberikan hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual (Pasal 66 sampai Pasal 71 RUU).  Kedelapan, hukum acara atas tindak pidana kekerasan seksual diatur secara komprehensif mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan menghormati hak asasi manusia, kehormatan, dan martabat serta tidak intimidatif (Pasal 52 sampai Pasal 64 RUU).

Simak, Ini 8 Poin Penting UU TPKS yang Baru Disahkan DPR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#willy aditya

Berita Terkini