<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Gedung-Kejaksaan-Agung-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Gedung Kejaksaan Agung. (Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gedung Kejaksaan Agung. (Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa lima perusahaan atau korporasi yang tergabung dalam Wilmar Group dengan tuduhan&nbsp;merugikan keuangan negara, keuntungan tidak sah dan merugikan sektor usaha yang seluruhnya berjumlah Rp 12.312.053.298.925 atau Rp 12,3 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun kelima korporasi itu yakni PT. Multimas Nabati Asahan, PT. Multi Nabati Sulawesi, PT. Sinar Alam Permai, PT. Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT. Wilmar Nabati Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014515848/gempa-berkekuatan-magnitudo-60-landa-lepas-pantai-jepang">Gempa Berkekuatan Magnitudo 6,0 Landa Lepas Pantai Jepang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jeratan hukum terhadap kelima anak perusahaan Wilmar Grup itu merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya menjerat Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indra Sari Wisnu Wardhana; tim asisten Menko Perekonomian, Weibinanto Halimdjati; dan Presiden Direktur PT. Sari Agrotama Persada Tonny Muksim dalam kaitan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari total Rp 12.312.053.298.925 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana laporan kajian analisis keuntungan ilegal dan kerugian perekonomian negara akibat korupsi di sektor minyak goreng dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (3/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/health-issues/014515912/manfaat-kacang-mete-sebagai-cemilan-lezat-saat-lebaran">Manfaat Kacang Mete Sebagai Cemilan Lezat Saat Lebaran</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika dirinci, Wilmar Grup mendapatkan keuntungan tidak sah dalam kasus korupsi ekspor CPO, yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng. Keuntungan tidak sah itu mencapai Rp 1.693.219.219.880.621 atau senilai Rp 1,69 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, perbuatan Wilmar Grup juga berdampak pada kerugian sektor usaha dan rumah tangga sejumlah Rp 8.528.936.810.738 atau Rp 8,52 triliun. Serta berdampak pada kerugian keuangan negara senilai Rp 1.658.195.109.817 atau Rp 1,65 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 1.658.195.109.817,11 berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor PE.03/SR - 511/ D5/01/2022 Tanggal 18 Juli 2022," ucap Jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014515895/sudah-jadi-tradisi-water-salute-akan-digelar-untuk-sambut-penerbangan-perdana-di-bandara-dhoho-kediri">Sudah Jadi Tradisi, Water Salute akan Digelar untuk Sambut Penerbangan Perdana di Bandara Dhoho Kediri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa menguraikan, Tonny Muksim alias Thomas Muksim yang bertindak sebagai Executive Director kelima perusahaan yang tergabung dalam Wilmar Group berdasarkam surat kuasa dari Wakil Presiden Direktur PT Wilmar Nabati, Erik mempunyai tugas melakukan pengajuan atas permohonan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan/atau produk turunannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk keperluan tersebut Thomas Muksim memberikan keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani surat-surat dan/atau dokumen yang diperlukan dengan nama apapun juga dan selanjutnya melakukan segala tindakan hukum lainnya yang diperlukan sehubungan dengan maksud tersebut satu dan lain tanpa kecuali," ujar Jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa menguraikan, pada periode Juli 2021 sampai dengan Desember 2021 harga</div> <div dir="auto">minyak goreng di dalam negeri mengalami kenaikan yang signifikan. Sesuai</div> <div dir="auto">data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga minyak</div> <div dir="auto">goreng curah pada Juli 2021 berada pada kisaran RP 11.300/1iter, Desember 2021 telah berada pada kisaran Rp 16.000/liter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014515495/menyendiri-dan-sensitif-16-tanda-bahwa-anda-seorang-introvert-yang-sangat-cerdas">Menyendiri dan Sensitif, 16 Tanda Bahwa Anda Seorang Introvert yang Sangat Cerdas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan untuk harga minyak goreng kemasan bermerek, pada Juli 2021 berada pada kisaran harga Rp 13.200 sampai dengan Rp 13.250/liter, dan naik pada kisaran Rp 17.000/liter pada Desember 2021. Kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi oleh gejolak harga minyak sawit dunia yang mengalami tren kenaikan sejak awal 2021.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal tersebut memicu terjadinya disparitas harga antara harga pasar luar negeri dan pasar domestik serta terjadi situasi pasokan minyak goreng untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan usaha mikro dan kecil mengalami kelangkaan dan kenaikan harga," ungkap Jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, terhadap peningkatan harga minyak goreng tersebut berpengaruh pada ketersediaan stok dan tidak terjangkaunya harga minyak goreng bagi masyarakat, stok barang yang kurang dan mahal berbanding terbalik dengan kebutuhan dan kemampuan daya beli masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam menjamin ketersediaan stok dan mengendalikan harga minyak goreng, Kementerian Perdagangan melakukan upaya atau tindakan dalam menstabilkan harga dan ketersediaan minyak goreng di pasaran dengan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014515861/kcic-tambah-12-perjalanan-kereta-untuk-layani-angkutan-lebaran">KCIC Tambah 12 Perjalanan Kereta untuk Layani Angkutan Lebaran </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Upaya dimaksud mulai dilaksanakan sejak Oktober 2021, dengan menyepakati komitmen sebanyak 11 juta liter minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp 14.000 perliter dari pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dan (Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) selama Natal &amp; Tahun Baru," papar Jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka didakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</div> <p>&nbsp;</p>

Jika dirinci, Wilmar Grup mendapatkan keuntungan tidak sah dalam kasus korupsi ekspor CPO, yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng.

Kejaksaan Dakwa 5 Perusahaan Wilmar Group Telah Rugikan Negara Sebanyak Rp 12,3 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/jaksa-agung-migor.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat orang tersangka dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO). Tersangka tersebut terdiri dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan serta 3 orang pihak swasta.<br /> <br /> Adapun, pihak swasta tersebut antara lain Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia inisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA, dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim MAS berinisial PTS.<br /> <br /> Terkait hal ini, PT Wilmar Nabati Indonesia pun menanggapi penetapan tersangka salah satu komisaris tersebut. Manajemen Wilmar mengatakan mendukung penegakan hukum yang ada.<br /> <br /> "Kami mendukung sepenuhnya penegakan hukum dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dengan izin persetujuan ekspor produk sawit," tuturnya kepada JawaPos.com, Rabu (20/4).<br /> <br /> Manajemen menegaskan bahwa selama ini telah mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sikap kooperatif juga akan dikedepankan dalam mengusut tuntas kasus tersebut.<br /> <br /> "Wilmar Group telah mematuhi semua peraturan yang berlaku terkait dengan persetujuan ekspor dan kami akan senantiasa kooperatif mendukung kebijakan pemerintah," tutup dia.<br /> <br /> Untuk diketahui, PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan merchandiser minyak sawit dan laurat. Perusahaan tersebut turut mengelola perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia.

Wilmar Beri Jawaban Soal Komisaris jadi Tersangka Kasus Ekspor Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WILMAR.jpg" alt="Sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11).</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com- </strong>Problem kelangkaan dan masih melambungnya harga minyak goreng mendapat atensi serius Ketua DPR RI Puan Maharani. Di tengah-tengah kepadatan agenda kerjanya, Rabu (2/3) sore Puan mendatangi pabrik minyak goreng PT Wilmar Nabati Indonesia (<a href="https://www.jawapos.com/tag/wina/">WINA</a>) di Jalan Kapten Darmo Sugondo, Gresik.<br /> <br /> Dalam kunjungannya, putri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan <a href="https://www.jawapos.com/tag/megawati-soekarnoputri/">Megawati Soekarnoputri</a> itu didampingi Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani beserta jajaran Forkopimda Gresik. Tidak lama Puan blusukan ke area perusahaan besar milik Martua Sitorus tersebut. Hanya sekitar 30 menit.<br /> <br /> Puan beberapa kali menekankan sejumlah hal penting. Salah satu di antaranya meminta agar  produsen minyak goreng terus menggenjot produksi. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat tercukupi. Ketersediaan komoditas tetap terjaga.<br /> <br /> Pemerintah pusat dan daerah pin diminta agar tiada henti melakukan upaya-upaya normalisasi minyak goreng secepatnya. Mulai proses pengaturan distribusi hingga operasi pasar. Sebagai legislator, pihaknya berkomitmen meneruskan masukan yang didapat selama kunjungan ke pemerintah dan akan selalu mengontrolnya.<br /> <br /> Sementara itu, Unit Business Head PT WINA Ridwan Brandes mengatakan, selama berkeliling ke lingkungan perusahaan, ketua <a href="https://www.jawapos.com/tag/dpr-ri/">DPR RI</a> itu antara lain meninjau fasilitas consumer pack. Dia membenarkan, di sela-sela kunjungan tersebut, pihaknya mendapatkan pesan agar terus menggenjot produksi.<br /> <br /> ‘’Kami sampaikan kepada beliau jika saat ini produksi berjalan normal. Ibu Ketua DPR RI berjanji akan memberikan dukungan penuh kepada kami,” ungkapnya.<br /> <br /> Selain itu, lanjut Ridwan, Puan juga menanyakan mengapa masih terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran. Mendapat pertanyaan tersebut, Ridwan pun menjawab bahwa saat ini banyak produsen minyak goreng skala mikro hingga menengah gulung tikar. Sebab, mereka tidak mampu membeli bahan baku yang mengalami kenaikan.<br /> <br /> Kondisi itulah disebut Ridwan membuat produksi <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng/">minyak goreng</a> secara nasional mengalami fluktuasi. ’’Kami juga menyampaikan kepada beliau, saat ini masih terjadi panic buying di pasaran. Begitu ada minyak datang, langsung diborong. Kondisi ini harus dicarikan solusi agar masyarakat tidak membeli minyak dalam jumlah yang besar untuk disimpan,” paparnya.<br /> <br /> Ridwan menambahkan, menyambut momen Ramadan dan Lebaran, PT WINA juga telah menyiapkan sejumlah strategi untuk tetap dapat mengamankan produksi minyak goreng. Mulai memesan bahan sawit mentah (<a href="https://www.jawapos.com/tag/cpo/">CPO</a>), bahan pendukung hingga packaging sejak jauh-jauh hari.<br /> <br /> ‘’Kami sudah persiapkan secara matang dari hulu ke hilir. Bahkan, menjelang puasa ini, produksi kami mencapai 1.700 ton per hari,” tandasnya.<br /> <br /> Sebelum ke pabrik minyak goreng, di luar agenda awal, Puan juga mendatangi pabrik pupuk PT Petrokimia Gresik (PT PG). Dalam kunjungan itu langsung diterima Direktur Utama PT PG Dwi Satriyo Anurogo.<br /> <br /> Kepada jajaran direksi, <a href="https://www.jawapos.com/tag/cucu-proklamator/">cucu Proklamator</a> itu meminta agar PT PG bisa menjaga pasokannya secara nasional. ‘’Serta harganya juga terjangkau oleh masyarakat,’’ ungkapnya.<br /> <br /> Puan juga melihat langsung situasi dan kondisi pabrik pupuk tersebut. Selain diminta menjaga stabilitas pasokan dan harga, Puan juga mendorong modernitas seperti yang sudah dilakukan PT PG bisa ditiru oleh pabrik-pabrik lain di Indonesia. Salah satu di antaranya, sistem control room secara digital. ‘’Tentunya, harus bisa ditiru pabrik-pabrik yang lain,’’ ujarnya.

Datangi Pabrik Minyak Goreng, Ini Permintaan Puan Maharani

Wilmar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wilmar

Berita Terkini

Kejaksaan Dakwa 5 Perusahaan Wilmar Group Telah Rugikan Negara Sebanyak Rp 12,3 Triliun

Wilmar Beri Jawaban Soal Komisaris jadi Tersangka Kasus Ekspor Ilegal

Datangi Pabrik Minyak Goreng, Ini Permintaan Puan Maharani

Download Aplikasi JawaPos.com