<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/Kejagung-Sita-11-Triliun-Lebih-Terkait-Korupsi-Ekspor-CPO-Dery-Ridwansah-6JPG-3979180626.jpg" alt="Barang bukti uang sitaan dari Wilmar Group senilai Rp. 11.8 Triliun. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Barang bukti uang sitaan dari Wilmar Group senilai Rp. 11.8 Triliun. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang lebih dari Rp 11,8 triliun dari perusahaan Wilmar Group terkait kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO).&nbsp;Penyitaan uang belasan triliun itu dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktik korupsi.</p> <p>Uang tersebut berasal dari lima perusahaan di bawah naungan Wilmar Group, yang terlibat dalam kasus pemberian fasilitas ekspor CPO selama periode Januari 2021 hingga Maret 2022. Kelima perusahaan tersebut adalah PT Multimas Nabati Asahan, PT Multinabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.</p> <p>Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, menilai terbongkarnya kasus korupsi ekspor CPO yang juga melibatkan suap terhadap hakim telah mencederai sistem peradilan. Ia tak memungkiri, skandal kasus tersebut juga membuka kembali luka lama masyarakat yang sempat kesulitan mendapatkan minyak goreng.</p> <p>"Publik masih sangat ingat betul bagaimana minyak goreng menghilang dari rak-rak toko, harga meroket, dan antrean panjang terjadi di mana-mana. Sekarang kita tahu, ternyata ada permainan besar yang membuat rakyat sengsara demi keuntungan korporasi," kata Gilang kepada wartawan, Jumat (20/6).</p> <p>&ldquo;Kejahatan korporasi ini membuat rakyat kesulitan mencari minyak goreng, belum lagi harganya juga menjadi selangit. Muncul kegaduhan di tengah masyarakat. Jadi penanganan kasusnya juga harus melihat dari pendekatan psikososial,&rdquo; sambungnya.</p> <p>Ia menegaskan, kasus ekspor CPO tidak boleh berhenti pada penyitaan uang dan penetapan tersangka. Ia menekankan, harus ada proses hukum yang transparan dan menyeluruh sampai pada pihak pemberi maupun penerima suap.</p> <p>"Kasus ini harus ditangani secara tuntas, tidak cukup hanya dengan penyitaan uang dan menetapkan tersangka. Proses hukum harus berjalan transparan dan menyeluruh, menyasar semua pihak yang terlibat," tegasnya.</p> <p>Legislator Fraksi PDIP itu mendorong Komisi III DPR RI untuk mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau Rapat Kerja Khusus untuk menindaklanjuti persoalan CPO secara tuntas.</p> <p>"Tidak boleh ada lagi ruang kompromi untuk praktik suap dalam proses peradilan terlebih dalam perkara yang berdampak langsung pada kepentingan rakyat secara," tegasnya.</p> <p>Lebih lanjut, Gilang juga menekankan bahwa kasus ini harus menjadi pengingat sistem hukum di Indonesia masih memiliki celah untuk dikendalikan kekuatan kapital besar. Sehingga, hal tersebut perlu segera diatasi.</p> <p>"Jika korporasi bisa membeli keputusan pengadilan, maka jangan heran jika ketimpangan sosial dan ketidakadilan terus melebar," pungkasnya.</p>

Kejaksaan Agung menyita uang Rp 11,8 triliun dari Wilmar Group terkait korupsi CPO, Komisi III DPR mendorong pembentukan Panja.

Soroti Penyitaan Uang Rp 11,8 Triliun Oleh Kejagung, Komisi III DPR Dorong Pembentukan Panja Kasus CPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/16/tersangka-570125842.jpg" alt="Kejagung tetapkan Muhammad Syafei (MSY) selaku Social Security Legal Wilmar Group tersangka dugaan suap vonis lepas perkara CPO. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kejagung tetapkan Muhammad Syafei (MSY) selaku Social Security Legal Wilmar Group tersangka dugaan suap vonis lepas perkara CPO. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Tersangka tersebut berinisial MSY. Dia merupakan Tim Legal PT Wilmar. MSY diduga terlibat menyiapkan uang puluhan miliar untuk mengatur perkara yang kini sudah divonis bebas tersebut.&nbsp;</p> <p>Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Abdul Qohar menyampaikan bahwa berdasar keterangan saksi dan sejumlah barang bukti, pihaknya menjadikan MSY sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Penetapan tersangka itu juga didasari surat penetapan tersangka dan surat perintah penyidikan.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Berdasarkan alat bukti yang cukup, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka yaitu tersangka MSY selaku legal PT Wilmar,&rdquo; terang Abdul Qohar.&nbsp;</p> <p>Adapun Surat Penetapan Tersangka MSY bernomor: TAP-28/F/2/Fd.2/04/2025 tanggal 15 April 2025. Sementara Surat Perintah Penyidikan MSY bernomor: PRIN-30/F.2/Fd.2/04/2025 tanggal 15 April 2025. Sejak Selasa malam (15/4), MSY langsung dibawa ke dalam tahanan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.</p> <p>&rdquo;Tersangka MSY disangka melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a juncto Pasal 5 Ayat (1) juncto Pasal 13 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,&rdquo; beber dia.&nbsp;</p> <p>Dalam kasus tersebut Kejagung telah menetapkan tujuh orang tersangka. Di antaranya Wahyu Gunawan selaku panitera muda perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Marcella Santoso selaku advokat, Ariyanto selaku advokat, dan Muhammad Arif Nuryanta selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian tiga tersangka lain terdiri atas hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Djuyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Kejaksaan Agung menetapkan MSY sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melibatkan tujuh orang.

Kejagung Tetapkan Tim Legal Wilmar Group Sebagai Tersangka dalam Kasus Vonis Bebas di PN Jakarta Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/16/tersangka-570125842.jpg" alt="Kejagung tetapkan Muhammad Syafei (MSY) selaku Social Security Legal Wilmar Group tersangka dugaan suap vonis lepas perkara CPO. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kejagung tetapkan Muhammad Syafei (MSY) selaku Social Security Legal Wilmar Group tersangka dugaan suap vonis lepas perkara CPO. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Satu tersangka itu merupakan, Muhammad Syafei (MSY) selaku Social Security Legal Wilmar Group.</p> <p>Penetapan tersangka itu dilakukan, setelah penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap MSY.</p> <p>"Berdasarkan alat bukti yang cukup, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka, yait MSY selaku Legal PT Wilmar," kata Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar di Kompleks Kejagung, Jakarta, Selasa (15/4) malam.</p> <p>Kejaksaan telah menetapkan total tujuh delapan tersangka dalam kasus ini. Korps Adhyaksa sebelumnya telah menjerat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Muhammad Arif Nuryanta (MAN); Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan (WG); serta pengacara Marcella Santoso (MS) dan Ariyanto (AR).</p> <p>Serta tiga majelis hakim yang menangani perkara vonis lepas terhadap korupsi ekspor CPO yang melibatkan korporasi, mereka yakni Djuyamto selaku Ketua Majelis Hakim, serta Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom selaku hakim anggota.</p> <p>Qohar menjelaskan baswa MSY berperan menyetujui terjadinya suap dari pihak PT Wilmar Group melalui pengacara Marcella Santoso yang ditujukan kepada para hakim untuk bisa memvonis lepas atau ontslag perkara korupsi ekspor CPO yang melibatkan PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Hal itu setelah adanya pertemuan antara pihak pengacara Marcella Santoso dengan Ariyanto dan Syafei.</p> <p>"MSY di rumah makan Daun Muda dan saat itu sdr MSY memberitahukan bahwa biaya yang disediakan pihak korporasi sebesar Rp 20 miliar untuk mendapatkan<br />putusan bebas," ucap Qohar.</p> <p>Menindaklanjuti pembicaraan itu, Ariyanto, Wahyu Gunawan dan Muhammad Arif Nuryanto bertemu di rumah makan Layar Seafood Sedayu, Kelapa Gading, Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut, Arif Nuryanto mengatakan perkara minyak goreng tidak<br />bisa diputus bebas.</p> <p>"Namun perkara tersebut diputus Ontslag dan meminta agar uang Rp 20 miliar itu dikali tiga, sehingga total menjadi Rp 60 miliar," paparnya.</p> <p>Pihak pengacara Marcella Santoso menghubungi Syafei, lalu menyanggupi akan menyiapkan permintaan&nbsp;tersebut dalam mata uang asing dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat. Sekitar tiga hari kemudian, Syafei&nbsp;menghubungi pengacara Marcella menyampaikan bahwa uang yang diminta sudah siap.</p> <p>"Selanjutnya tersangka MS memberikan nomor handphone tersangka AR kepada MSY. Setelah ada komunikasi antara tersangka AR dan MSY, kemudian AR<br />bertemu dengan MSY di parkiran SCBD dan MSY menyerahkan uang tersebut kepada AR," tegasnya.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015881455/coreng-sistem-peradilan-penangkapan-4-hakim-di-kasus-suap-cpo-disesalkan-bisa-terjadi">Coreng Sistem Peradilan, Penangkapan 4 Hakim di Kasus Suap CPO Disesalkan Bisa Terjadi</a></strong></p> <p>Kejaksaan Agung langsung melakukan penahanan terhadap Muhammad Syafei untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 28/F.2/Fd.2/04/2025 tanggal 15 April 2025.</p> <p>Muhammad Syafei disangkakan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 5 Ayat (1) jo. Pasal 13 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang<br />Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</p>

Kejagung menetapkan Muhammad Syafei dari Wilmar Group sebagai tersangka dalam kasus suap CPO, mengungkap peran dan keterlibatannya.

Petinggi Wilmar Group Jadi Tersangka Kasus Perkara CPO, Kejagung Ungkap Peran Muhammad Syafei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Gedung-Kejaksaan-Agung-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Gedung Kejaksaan Agung. (Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gedung Kejaksaan Agung. (Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa lima perusahaan atau korporasi yang tergabung dalam Wilmar Group dengan tuduhan&nbsp;merugikan keuangan negara, keuntungan tidak sah dan merugikan sektor usaha yang seluruhnya berjumlah Rp 12.312.053.298.925 atau Rp 12,3 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun kelima korporasi itu yakni PT. Multimas Nabati Asahan, PT. Multi Nabati Sulawesi, PT. Sinar Alam Permai, PT. Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT. Wilmar Nabati Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014515848/gempa-berkekuatan-magnitudo-60-landa-lepas-pantai-jepang">Gempa Berkekuatan Magnitudo 6,0 Landa Lepas Pantai Jepang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jeratan hukum terhadap kelima anak perusahaan Wilmar Grup itu merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya menjerat Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indra Sari Wisnu Wardhana; tim asisten Menko Perekonomian, Weibinanto Halimdjati; dan Presiden Direktur PT. Sari Agrotama Persada Tonny Muksim dalam kaitan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari total Rp 12.312.053.298.925 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana laporan kajian analisis keuntungan ilegal dan kerugian perekonomian negara akibat korupsi di sektor minyak goreng dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (3/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/health-issues/014515912/manfaat-kacang-mete-sebagai-cemilan-lezat-saat-lebaran">Manfaat Kacang Mete Sebagai Cemilan Lezat Saat Lebaran</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika dirinci, Wilmar Grup mendapatkan keuntungan tidak sah dalam kasus korupsi ekspor CPO, yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng. Keuntungan tidak sah itu mencapai Rp 1.693.219.219.880.621 atau senilai Rp 1,69 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, perbuatan Wilmar Grup juga berdampak pada kerugian sektor usaha dan rumah tangga sejumlah Rp 8.528.936.810.738 atau Rp 8,52 triliun. Serta berdampak pada kerugian keuangan negara senilai Rp 1.658.195.109.817 atau Rp 1,65 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 1.658.195.109.817,11 berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor PE.03/SR - 511/ D5/01/2022 Tanggal 18 Juli 2022," ucap Jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014515895/sudah-jadi-tradisi-water-salute-akan-digelar-untuk-sambut-penerbangan-perdana-di-bandara-dhoho-kediri">Sudah Jadi Tradisi, Water Salute akan Digelar untuk Sambut Penerbangan Perdana di Bandara Dhoho Kediri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa menguraikan, Tonny Muksim alias Thomas Muksim yang bertindak sebagai Executive Director kelima perusahaan yang tergabung dalam Wilmar Group berdasarkam surat kuasa dari Wakil Presiden Direktur PT Wilmar Nabati, Erik mempunyai tugas melakukan pengajuan atas permohonan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan/atau produk turunannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk keperluan tersebut Thomas Muksim memberikan keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani surat-surat dan/atau dokumen yang diperlukan dengan nama apapun juga dan selanjutnya melakukan segala tindakan hukum lainnya yang diperlukan sehubungan dengan maksud tersebut satu dan lain tanpa kecuali," ujar Jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa menguraikan, pada periode Juli 2021 sampai dengan Desember 2021 harga</div> <div dir="auto">minyak goreng di dalam negeri mengalami kenaikan yang signifikan. Sesuai</div> <div dir="auto">data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga minyak</div> <div dir="auto">goreng curah pada Juli 2021 berada pada kisaran RP 11.300/1iter, Desember 2021 telah berada pada kisaran Rp 16.000/liter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014515495/menyendiri-dan-sensitif-16-tanda-bahwa-anda-seorang-introvert-yang-sangat-cerdas">Menyendiri dan Sensitif, 16 Tanda Bahwa Anda Seorang Introvert yang Sangat Cerdas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan untuk harga minyak goreng kemasan bermerek, pada Juli 2021 berada pada kisaran harga Rp 13.200 sampai dengan Rp 13.250/liter, dan naik pada kisaran Rp 17.000/liter pada Desember 2021. Kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi oleh gejolak harga minyak sawit dunia yang mengalami tren kenaikan sejak awal 2021.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal tersebut memicu terjadinya disparitas harga antara harga pasar luar negeri dan pasar domestik serta terjadi situasi pasokan minyak goreng untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan usaha mikro dan kecil mengalami kelangkaan dan kenaikan harga," ungkap Jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, terhadap peningkatan harga minyak goreng tersebut berpengaruh pada ketersediaan stok dan tidak terjangkaunya harga minyak goreng bagi masyarakat, stok barang yang kurang dan mahal berbanding terbalik dengan kebutuhan dan kemampuan daya beli masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam menjamin ketersediaan stok dan mengendalikan harga minyak goreng, Kementerian Perdagangan melakukan upaya atau tindakan dalam menstabilkan harga dan ketersediaan minyak goreng di pasaran dengan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014515861/kcic-tambah-12-perjalanan-kereta-untuk-layani-angkutan-lebaran">KCIC Tambah 12 Perjalanan Kereta untuk Layani Angkutan Lebaran </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Upaya dimaksud mulai dilaksanakan sejak Oktober 2021, dengan menyepakati komitmen sebanyak 11 juta liter minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp 14.000 perliter dari pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dan (Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) selama Natal &amp; Tahun Baru," papar Jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka didakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</div> <p>&nbsp;</p>

Jika dirinci, Wilmar Grup mendapatkan keuntungan tidak sah dalam kasus korupsi ekspor CPO, yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng.

Kejaksaan Dakwa 5 Perusahaan Wilmar Group Telah Rugikan Negara Sebanyak Rp 12,3 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/23/Sidang-1204845067.jpg" alt="Sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU yang menjerat Rafael Alun Trisambodo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakpus, Senin (23/10)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU yang menjerat Rafael Alun Trisambodo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakpus, Senin (23/10).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengetahuan dari adik pemilik Wilmar Group, Thio Ida, terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo. Thio Ida mengaku bahwa pemilik Wilmar Group adalah kakaknya.</p> <p>"Dia (pemilik Wilmar Group) sih abang saya," kata Thio saat bersaksi untuk terdakwa Rafael Alun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (23/10).</p> <p>Namun, Thio mengaku tidak pernah mencampuri urusan Wilmar Group. Hal ini saat Jaksa KPK hendak mendalami hubungan antara PT Cahaya Kalbar dengan Wilmar Group.</p> <p>"Ya, habisnya saya enggak pernah ikut campur urusan kerja suami," ucap Thio.</p> <p>Meski demikian, Thio mengaku mengenal dengan Direktur Operasional dan Keuangan PT Cahaya Kalbar, Jinnawati. Perkenalannya dengan Jinnawati karena sempat menawarkan jual beli rumah di kawasan Kebon Jeruk.</p> <p>"Saya lagi cari rumah, jadi Jina mengetahui saya mencari rumah, jadi ditawarkan kepada saya," ungkap Thio.</p> <p>Namun, Thio mengklaim lupa kapan pastinya penawaran rumah itu. Menurutnya, transaksi rumah itu senilai Rp 6 miliar. Thio mengatakan pembelian rumah itu menggunakan uang asing. Namun, Thio tidak mengingat notaris yang ditunjuk saat itu.</p> <p>"Saya kasih valuta asing Singapur dolar dan US dolar, jadi kita konversinya senilai yang kita janjikan Rp 6 miliar itu," papar Thio.</p> <p>Ia pun mengklaim uang berasal dari warisan orang tuanya. Dana itu diserahkan langsung ke Jinnawati di rumah yang akan dibeli.</p> <p>"Benar, tunai di lokasi, rumah di Kebon Jeruk," ujar Thio.</p> <p>Dalam kasusnya, Rafael Alun bersama sang istri Ernie Meike Torondek didakwa menerima gratifikasi yang dianggap suap sebesar Rp 16,6 miliar terkait perpajakan. Penerimaan gratifikasi tersebut melalui PT Artha Mega Ekadhana (ARME), PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar, dan PT Krisna Bali International Cargo.</p> <p class="class-paragraph">Ernie merupakan komisaris dan pemegang saham PT ARME, PT Cubes Consulting, dan PT Bukit Hijau Asri. Adik Rafael, Gangsar Sulaksono, juga menjadi pemegang saham di PT Cubes Consulting.</p> <p>Rafael bersama Ernie juga didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam periode 2003-2010 sebesar Rp 5.101.503.466 dan penerimaan lain sejumlah Rp 31.727.322.416 serta periode 2011-2023 sebesar Rp 11.543.302.671 dan penerimaan lain berupa SGD 2.098.365 dan USD 937.900 serta sejumlah Rp 14.557.334.857.</p> <p>Rafael menempatkan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan. Ia juga membeli sejumlah aset berupa tanah dan bangunan, kendaraan roda dua dan empat, hingga perhiasan.</p> <p>Rafael didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.</p> <p>Rafael juga didakwa melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.</p>

Meski demikian, Thio mengaku mengenal dengan Direktur Operasional dan Keuangan PT Cahaya Kalbar, Jinnawati.

Bersaksi untuk Rafael Alun, Adik Pemilik Wilmar Group Benarkan Pernah Transaksi Pembelian Rumah Rp 6 Miliar

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/kapuspenkum-kejagung-antara.jpg" alt="Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana (ANTARA/HO-Puspenkum Kejaksaan Agung)" width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana (ANTARA/HO-Puspenkum Kejaksaan Agung)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Wilmar Group sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak goreng. Selain Wilmar Group, Korps Adhyaksa juga menetapkan dua korporasi lainnya sebagai tersangka, yakni Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyidik Kejaksaan Agung, pada hari ini juga menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka. yaitu korporasi Wilmar Group, yang kedua korporasi Permata Hijau Group, dan yang ketiga korporasi Musim Mas Group," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam konferensi pers di Kompleks Kejagung, Jakarta, Kamis (15/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi minyak goreng yang telah menjerat lima orang. Mereka yakni, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Indra Sari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/01318279/anak-usaha-wilmar-international-digugat-founder-lumbung-padi-indonesia">Anak Usaha Wilmar International Digugat Founder Lumbung Padi Indonesia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01409448/saksi-sebut-gm-musim-mas-group-tak-pernah-minta-bantuan-ekspor-migor">Saksi Sebut GM Musim Mas Group Tak Pernah Minta Bantuan Ekspor Migor</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang, Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research &amp; Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei. Perkara kelimanya telah berkekuatan hukum tetap dengan hukuman bervariasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kerugian yang dibebankan berdasarkan keputusan kasasi dari Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Rp 6,47 triliun dari perkara minyak goreng ya. Terbukti bahwa perkara yang sudah inkrah ini adalah merupakan aksi daripada tiga korporasi ini, sehingga pada hari ini juga kami tetapkan tiga orporasi ini sebagai tersangka," pungkas Ketut.</div>

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi minyak goreng yang telah menjerat lima orang.

Kejagung Tetapkan Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group Tersangka korupsi Ekspor Migor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WILMAR.jpg" alt="Sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11).</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Persis Solo yang ikut berkompetisi di Liga 2 musim 2021 resmi disponsori sebuah perusahaan internasional, Wilmar Group. Harapannya, bisa berprestasi di kancah sepak bola Indonesia.<br /> <br /> "Kami melihat Persis Solo memiliki potensi yang luar biasa, terutama dengan adanya manajemen dan semangat baru dikelola orang muda-muda," kata Country Head Wilmar International Ltd untuk Indonesia, Darwin Indigo, saat melihat pertandingan Persijap Jepara melawan Persis Solo, di Stadion Manahan Solo, Selasa (5/10).<br /> <br /> Menurut Darwin, Wilmar Group tanpa ragu-ragu bersedia menjadi sponsor Persis Solo pada kompetisi Liga 2 musim 2021. Keputusan ini didasari potensi Persis untuk lebih berprestasi di ajang sepak bola Tanah Air.<br /> <br /> Wilmar Group menilai semangat skuad Persis Solo luar biasa dan ditambah dengan adanya pemain-pemain berkualitas. Persis Solo disebutnya bisa menjadi tim yang luar biasa.<br /> <br /> "Saya sangat bangga dengan hasil pertandingan pertama saat Persis mengalahkan PSG Pati dengan skor 2-0. Ini yang membuat saya lebih yakin dengan pilihan kami untuk memberikan sponsor Persis Solo," kata Darwin.<br /> <br /> Darwin mengatakan, sepak bola merupakan olahraga yang sangat dekat dengan masyarakat di Indonesia. Hal ini, sesuai dengan produk-produk yang di hasilkan Wilmar Group seperti minyak goreng, beras, dan lainnya yang juga dikonsumsi masyarakat Indonesia.<br /> <br /> "Jadi ada kesamaan antara Wilmar dengan Persis Solo. Kami benar-benar sangat dekat dengan masyarakat. Kami juga sangat bangga dengan manajemen baru Persis dan yakin mereka menjadi tim unggul di Indonesia," katanya.<br /> <br /> Sementara itu Direktur Utama Persis Solo Kaesang Pangarep mengatakan pihaknya bangga Wilmar bisa menjadi bagian dari sponsor Persis Solo musim ini. Wilmar merupakan perusahaan yang sudah memiliki prestasi level internasional.<br /> <br /> Kaesang mengatajan Persis ingin jika kerja sama itu untuk jangka panjang. Tidak hanya ingin satu kompetisi saja karena antara Persis dengan Wilmar memiliki banyak kesamaan.<br /> <br /> Logo Wilmar kini sudah terpampang pada bagian depan jersey Persis Solo, tepatnya dada sebelah kanan. Logo Wilmar ini bersanding dengan Free Fire Bank Aladin Syariah dan Gurih.

Perusahaan Internasional Sponsori Persis, Logo Terpampang di Kostum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wilmar-berbagi-14500-paket-ramadan-dipasok-ke-29-pesantren_m_217976.jpeg" alt="Wilmar Group pasok bantuan 14.500 paket sembako untuk 29 Pesantren" width="100%">
<figcaption>Wilmar Group pasok bantuan 14.500 paket sembako untuk 29 Pesantren</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Wilmar Indonesia bersama Kementerian Perdagangan menggelar pasar murah di 29 lokasi yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Lampung. Jumlah paket yang disebarkan mencapai 14.500 paket untuk membantu pesantren serta masyarakat sekitarnya memenuhi kebutuhan pokok dan stabilisasi harga.</p><br /> <p>"Pasar murah ramadan ini kali kedua dijalankan oleh Wilmar dan Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan sejumlah pesantren,"kata Master Parulian Tumanggor Komisaris Wilmar Indonesia, di Jakarta, Selasa (5/6).</p><br /> <p>Dalam pasar murah tahun ini, kata Tumanggor, Wilmar memberikan bantuan CSR berupa sembako kepada pesantren di 29 lokasi tadi. Setelah itu, pesantren akan menjual sembako tadi seharga Rp 50 ribu per per paket. "Penetapan lokasi ditentukan oleh Kemendag berdasarkan pemerataan dan masyarakat yang membutuhkan."</p><br /> <p>Tahun ini, kata Tumanggor, pasar murah dimulai dari DKI Jakarta, Depok, Karawang, Ciamis, Tasikmalaya, Majalengka, Sukabumi, Garut, Kuningan, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Tegal dan Lampung. <br />Untuk masing-masing daerah, pasar murah bisa mencapai 4 titik lokasi. Isi paket sembako antara lain minyak goreng 2 liter, beras 5 kilogram, gula 2 kilogram, dan satu botol sirup.</p><br /> <p>Menurut Tumanggor, paket sembako tahun ini berbeda dengan tahun lalu karena tidak ada terigu dan sabun.<br />"Harga paket sembako di bawah harga pasar. Nilai paket riil seharusnya 125 ribu rupiah. Khusus untuk pasar murah, pesantren menjual paket ini sebesar 50 ribu rupiah,"ujarnya.</p><br /> <p>Menurut Tumanggor, pihaknya berkomitmen mendukung program Kementerian Perdagangan dalam rangka menstabilkan harga bahan pokok menjelang lebaran. Selain itu, pihaknya ingin meringankan beban masyarakat kurang mampu untuk memperoleh produk dengan harga terjangkau dan berkualitas dari Wilmar.</p><br /> <p>Tujuan pasar murah tahun ini, Wilmar ingin masyarakat lebih mengenal produknya dan juga menyampaikan pesan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat kurang mampu. "Kami ingin turut berkontribusi dalam pengembangan pesantren yang menjadi lokasi pasar murah ramadhan,"ujarnya.</p><br /> <p></p>

Wilmar Berbagi, 14.500 Paket Ramadan Dipasok ke 29 Pesantren

wilmar group

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wilmar group

Berita Terkini