<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/WIMBOH-3464708287.jpg" alt="Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK 2017 &ndash; 2022 dan Chairman &amp; CEO of Global Risk Advisory and Consulting Crowe Indonesia (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK 2017 &ndash; 2022 dan Chairman &amp; CEO of Global Risk Advisory and Consulting Crowe Indonesia (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Valuasi Start-up (perusahaan rintisan) jadi topik bahasan utama dalam Perhelatan Global Corporate Advisory Summit di Jakarta, Rabu (12/7). Salh satu yang didiskusikan adalahTren valuasi untuk start-up, dan Praktik pelaporan ESG (Environment, Social, and Governance) yang merupakan isu penting ekonomi global di masa depan. Gary McLoughlin sebagai pakar Crowe Global dalam praktik valuasi start-up menjadi pembicara pada sesi ini. Memiliki pengalaman bekerja dengan berbagai klien start-up, McLoughlin membahas tantangan yang muncul dalam penilaian perusahaan tahap awal (startup). Diskusi ini menghadirkan wawasan baru yang inovatif bagi klien yang menjadi peserta sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya adopsi metodologi valuasi terkini di tengah tantangan pasar keuangan global. Masih di sesi yang sama, Luis Piacenza, pakar ESG dari Crowe Global, memimpin diskusi mengenai tren dan peran ESG dalam standar pelaporan keuangan dan investasi M&amp;A lintas negara. Berpengalaman dengan klien besar disektor keuangan (utamanya Private Equity), energi dan infrastruktur (dalam hal teknologi informasi dan mobilitas), Luis Piacenza memaparkan aspek Due Diligence (uji tuntas) ESG dan keberlanjutan korporasi sebagai komponen integral dari praktik bisnis dalam konteks global. ESG ditekankan sebagai isu yang krusial bagi pertumbuhan bisnis dan dalam menjaga harmoni bagi masyarakat serta memastikan keberlanjutan lingkungan. Summit ini diikuti oleh kurang lebih 30 delegasi dari 15 negara, yang berasal dari Tiongkok, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Nepal, Vietnam, Malaysia, Singapura, Indonesia, Australia, Selandia Baru, India, Mauritius, dan Spanyol. Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK 2017 &ndash; 2022 dan Chairman &amp; CEO of Global Risk Advisory and Consulting Crowe Indonesia, menegaskan komitmen Crowe Indonesia untuk selalu proaktif dalam merespons tantangan global di masa depan melalui kolaborasi dengan Crowe Global dan anggota Crowe Global di seluruh dunia. Melalui inovasi berkelanjutan dalam praktik valuasi dan ESG, Wimboh Santoso menekankan dedikasi Crowe Indonesia dalam membantu klien untuk membuat smart decision yang dapat menciptakan lasting value bagi klien. Pada akhirnya, Crowe Indonesia bertujuan untuk terus berkontribusi pada menemukan solusi atas tantangan global di masa depan, seperti keberlanjutan bisnis, ketahanan dan stabilitas ekonomi, serta kehidupan harmonis sebagai bagian dari komunitas global. Yuen Lok Mok, Regional Executive Director Crowe Asia Pasifik sebagai co-host, menyatakan kegembiraannya atas acara tersebut. &ldquo;Firma anggota Crowe Global terus berkolaborasi untuk menghasilkan solusi bagi komunitas bisnis secara global," katanya. Pendekatan proaktif sangat diharapkan oleh klien kami, seiring dengan perkembangan regional serta inovasi yang memungkinkan kolaborasi di kalangan penyedia layanan profesional yang berkualitas. Langkah Crowe Indonesia, melalui event ini adalah bukti nyata dari semangat tersebut.

Firma anggota Crowe Global terus berkolaborasi untuk menghasilkan solusi bagi komunitas bisnis secara global

Valuasi Perusahaan Start-Up dan Tren Keberlanjutan, Isu Penting Perekonomian Global ke Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/WIMBOH-09-113475058.jpg" alt="Mantan Ketua OJK Wimboh Santoso saat berbicara diBreakfast Forum bertajuk" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua OJK Wimboh Santoso saat berbicara diBreakfast Forum bertajuk</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Berkembangnya teknologi internet dan pandemi Covid-19 yang mamacu digitalisasi telah membuat industri keuangan menjadi sebuah ekosistem yang saling terhubung antara nasabah, sesama pelaku industri, dan institusi pemerintahan. Data atau akses yang sudah terlanjur bocor mungkin saja dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk meretas pihak lainnya. Dalam kondisi hyperconnected seperti sekarang, insiden siber dapat menimbulkan efek kejut dan berisiko sistemik terhadap stabilitas industri keuangan di Indonesia. Menghadapi tantangan itu, MASTEL menyelenggarakan Breakfast Forum bertajuk "Tantangan Masa Depan Keamanan Siber bagi Industri Keuangan" di Hotel Ritz Carlton Kuningan Jakarta, Kamis (8/6). Ketua Umum MASTEL Sarwoto Atmosutarno mengatakan, forum yang digelar merupakan wadah untuk mendengar tantangan keamanan siber yang dihadapi oleh industri dan mencari solusi yang tepat guna terkait perlindungan data serta nasabah industri keuangan. Agenda Breakfast Forum dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan lebih dari 10 panelis dari berbagai asosiasi perusahaan jasa keuangan di Indonesia. &ldquo;Manajemen risiko siber untuk stabilitas industri keuangan, kami melibatkan BI, OJK, Kementerian Pertahanan, praktisi dan asosiasi,&rdquo; kata Sarwoto Atmosutarno, di sela-sela acara. MASTEL telah mengkurasi nara sumber yang terlibat di forum ini guna mewujudkan komitmen bersama. Baik di level individu maupun organisasi perlu mengevaluasi peran dan kesiapan terkait perlindungan data serta keamanan sistem informasi. &ldquo;Hal ini menghindari implikasi sistemik dari eksploitasi kelemahan atau celah keamanan di salah satu pihak,&rdquo; imbuhnya. Ketua OJK periode 2017 &ndash; 2022 Wimboh Santoso dalam sambutannya mengatakan, risiko siber tidak mudah dan selalu berevolusi secara dinamis berbeda dengan risiko lain di industri jasa keuangan. &ldquo;Untuk meminimalisasi risiko siber perlu kerjasama seluruh pemangku kepentingan, baik nasabah, pelaku jasa keuangan dan pihak ketiga harus selalu waspada dalam menjaga transaksi, menjalankan edukasi dan sosialisasi," pungkas Wimboh Santoso.

Risiko siber tidak mudah dan selalu berevolusi secara dinamis berbeda dengan risiko lain di industri jasa keuangan.

Kewaspadaan Jaga Transaksi Akan Perkuat Keamanan Siber di Industri Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Deputi-Gubernur-Bank-Indonesia-Doni-Primanto-Joewono-.jpg" alt="Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono. (Agas/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono. (Agas/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> PADA Sabtu (6/5), alumni FEB UNS menghelat reuni akbar. Ketua Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (KAFEB) UNS Doni Primanto Joewono mengapresiasi kekompakan para alumnus dari 46 angkatan. &rdquo;Khususnya angkatan 76&ndash;78, itu adalah angkatan pejuang FEB UNS,&rdquo; kata pria yang menjabat deputi gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut. Salah seorang alumnus pejuang yang dia sebut adalah Wimboh Santoso. Doni mengungkapkan, kariernya di BI saat ini tak terlepas dari sosok mantan bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut. Di kesempatan itu, Doni menyampaikan tantangannya sebagai ketua korps alumni. Salah satunya, database alumni. Dia berharap setiap angkatan alumni memiliki WhatsApp group (WAG). &rdquo;Jangan-jangan ada yang belum terhubung WAG (sesama alumni UNS) ini,&rdquo; ujarnya di atas panggung. Alumni, kata dia, memiliki tanggung jawab kepada almamater. Baik itu kampus, mahasiswa aktif, maupun sesama alumni. (wan/c14/fal) &nbsp; &nbsp;

Doni Primanto Joewono mengapresiasi kekompakan para alumnus FEB UNS dari 46 angkatan. Doni mengungkapkan sosok alumnus, yaitu Wimboh Santoso

Doni Primanto Joewono: WAG Penghubung Alumni Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/OJK.jpg" alt="Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso yang baru saja menyelesaikan tugasnya hari ini, Rabu, berkeyakinan OJK mampu mempertahankan berbagai pencapaian dan menjaga stabilitas sistem keuangan ke depan.  “Kami yakin dan percaya berbagai pencapaian yang telah dicapai di masa lalu akan dapat tetap berlanjut di periode berikutnya. Sekiranya terdapat ruang-ruang penyempurnaan, tentu hal tersebut dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kepentingan bangsa dan negara ke depan,” katanya dalam Sertijab Anggota Dewan Komisioner OJK 2022-2027 sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Rabu (20/7).  Selama periode 2017-2022, stabilitas sektor jasa keuangan dapat terjaga dengan baik sekalipun di tengah pandemi Covid-19, karena OJK terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.  Di industri perbankan, selama lima tahun masa kepemimpinan Wimboh, pengawasan bank sudah semakin membaik sebagaimana tercermin dari kinerja penyaluran kredit perbankan yang tumbuh 9,03 persen secara tahunan pada Mei 2022.  “Rasio kecukupan modal perbankan per Mei 2022 tercatat meningkat di level 24,74 persen dengan profil risiko perbankan juga masih berada di bawah threshold yaitu 3,04 persen,” katanya.  Sampai Mei 2022, nilai kredit yang direstrukturisasi juga telah semakin berkurang menjadi Rp 596,25 triliun, sementara rasio Cadangan Kerugian Pengurangan Nilai (CKPN) meningkat menjadi 20,43 persen atau naik dibandingkan pada April 2022 yang sebesar 19,42 persen.  Adapun di pasar modal, integritas pasar modal terjaga dengan baik dan volatilitas tetap terkendali karena berbagai kebijakan, seperti buyback tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penyesuaian mekanisme trading halt,  “Dengan demikian, perlahan IHSG dan kapitalisasi pasar kembali pulih dari titik terendahnya di tanggal 24 Maret 2020 sebesar 3.937 dan pernah mencapai titik tertinggi di tanggal 21 April 2022 sebesar 7.276 dimana terkoreksi menjadi 6.659 per 18 Juli 2022,” katanya.  Proses reformasi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang telah dilaksanakan diyakini akan terus berlangsung dengan sangat baik sebagaimana tercermin dari pertumbuhan kinerja individual lembaga asuransi dan lembaga pembiayaan.  “Sejumlah capaian tersebut tidak akan mungkin terlaksana tanpa dukungan dan kerjasama seluruh insan OJK seluruh stakeholders terkait, tapi tantangan ke depan, seperti ketidakstabilan ekonomi global, normalisasi kebijakan di negara maju, dan hyperinflation masih perlu diwaspadai dengan pengambilan kebijakan di sektor fiskal, moneter, dan keuangan yang terukur,” ucapnya.​​  &nbsp;

Wimboh Optimisistis OJK Mampu Terus Jaga Stabilitas Sistem Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/INDAH1.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (tengah), Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia (kanan) saat melakukan gunting pita dalam soft launching Gedung Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur yang terletak di" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (tengah), Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia (kanan) saat melakukan gunting pita dalam soft launching Gedung Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur yang terletak di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus memperkuat peran dan fungsinya sebagai pengawas dan regulator lembaga jasa keuangan, pelindung konsumen sektor jasa keuangan, serta pendukung pemulihan ekonomi daerah dengan keberadaan kantor OJK di daerah.  Kantor OJK di daerah memiliki peran yang strategis untuk dapat dengan segera mengoptimalkan program dan kebijakan yang ditujukan untuk menciptakan sumber ekonomi baru, meningkatkan intermediasi lembaga keuangan dalam mendukung pembiayaan, dan memberikan perlindungan bagi konsumen sektor jasa keuangan.  Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam soft launching Gedung Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur yang terletak di Jl. Gubernur Suryo Nomor 28-30 Surabaya, Selasa (15/3).  Pencanangan penggunaan (soft launching) Gedung Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida, Ketua Dewan Audit OJK Ahmad Hidayat, Anggota Komisi XI DPR Indah Kurnia, Farida Hidayati, Sarmuji, Mukhamad Misbakhun, Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indah Prawansa, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi, serta seluruh Pimpinan Daerah di Wilayah Jawa Timur dan Lembaga Jasa Keuangan. Turut hadir secara virtual Anggota Komisi XI DPR RI dan Anggota Dewan Komisioner OJK.  Dalam rangkaian soft launching Gedung Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur ini, Wimboh sebelumnya juga telah meresmikan Kantor OJK Purwokerto dan Kantor OJK Malang.  “Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur ini akan memberikan ruang yang lebih luas bagi OJK dan sektor keuangan untuk dapat memberikan perannya dalam kontribusi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur,“ kata Wimboh.   Acara soft launching Gedung Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur yang terletak di Jl. Gubernur Suryo Nomor 28-30 Surabaya, Selasa (15/3). (OJK for JawaPos.com)  Wimboh menerangkan dalam sambutannya bahwa untuk mewujudkan gedung-gedung kantor OJK di daerah ini, OJK tidak menunggu untuk diberikan tetapi mengupayakannya sendiri dengan dana yang berasal dari pungutan yang dikelola dan dioptimalisasi tanpa harus mengurangi kualitas penggunaan anggaran untuk pelaksanaan core function pengawasan sektor jasa keuangan.  Selama satu dasawarsa sejak OJK beroperasi, OJK telah memiliki 14 gedung kantor yang berada di Bandung Semarang, Palembang, Surabaya, Purwokerto, Solo, Yogyakarta, Mataram, Malang, Ambon, Pekanbaru, Makassar, Kendari dan Jayapura. Dua gedung diantaranya merupakan hibah Pemerintah Provinsi dan 5 bidang tanah juga telah siap dibangun yaitu di Medan, Tasikmalaya, Jambi, Lampung dan Banjarbaru.  Gedung kantor OJK ini menonjolkan menara integritas yang komponennya terdiri dari lima garis vertikal yang menjulang tinggi yang menggambarkan lima nsila Pancasila dan lima nilai nilai strategis OJK yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif, dan Visioner (INPRESIV).  Menara Integritas memuat komposisi elemen lima garis vertikal di bagian tubuh menara, mencerminkan OJK menjunjung tinggi Pancasila dalam kerangka NKRI. Sembilan garis vertikal dibagian kepala memiliki arti OJK dipimpin oleh sembilan orang Anggota Dewan Komisioner (ADK).  Selanjutnya, terdapat tiga garis merah yang kami sebut three red lines yang mengelilingi gedung ini pada puncaknya sebagai penanda dan pengingat serta penyemangat core functions OJK sesuai dengan Undang-Undang OJK yaitu mengatur, mengawasi dan melindungi konsumen Sektor Jasa keuangan.  Selanjutnya, gedung ini berkonsep terbuka dan merupakan gedung ramah lingkungan yang akan mendapatkan sertifikat Level Gold dari Green Building Council Indonesia (GBCI).   Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan sejumlah pejabat lain dari OJK dan Pemprov Jatim serta kalangan anggota dewan di depan Gedung Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur yang terletak di Jl. Gubernur Suryo Nomor 28-30 Surabaya, Selasa (15/3). (OJK for JawaPos.com)  Pada kesempatan tersebut Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah menyampaikan ucapan selamat atas soft launching gedung kantor OJK Regional 4 Jawa Timur. Khofifah berharap di tengah format transformasi digital ilegal yang saat ini marak di masyarakat, OJK dapat semakin menunjukkan perannya untuk melakukan perlindungan konsumen serta semakin giat mengedukasi masyarakat.  “Hadirnya kantor OJK Regional 4 Jawa Timur ini juga diharapkan dapat menjadi penguat seluruh proses perjalanan industri jasa keuangan di Jawa Timur, termasuk dalam peranan OJK dalam mempermudah akses keuangan daerah” ujar Khofifah.  Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia dalam sambutannya menyambut baik soft launching Gedung kantor OJK Regional 4 Jawa Timur secara mandiri dan berharap OJK dapat meningkatkan kecerdasan keuangan masyarakat Jawa Timur.  “OJK selaku salah satu pilar dari KSSK diharapkan dapat berkolaborasi dengan stakeholder untuk membuat pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat untuk dapat memilih dan memilah dengan benar produk jasa keuangan, termasuk investasi dan pembiayaan. Dengan hadirnya OJK di daerah, maka harus dapat membuat masyarakat semakin cerdas keuangan.” kata Indah.  Indah menambahkan bahwa OJK harus melaksanakan fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan, serta perlindungan konsumen dengan lebih detil dan masif sehingga percepatan pemulihan ekonomi nasional dapat dicapai bersama. Hal ini sejalan dengan tema Presidensi G20 Indonesia yaitu “recover together, recover stronger”.

Perkuat Perannya di Daerah, OJK Remikan Tiga Gedung Kantor OJK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/baru-mulai-bangun-gedung-ojk-terima-kasih-bi-diberi-tempat-berteduh_m_.jpg" alt="Ketua OJK Wimboh Santoso (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua OJK Wimboh Santoso (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso optimistis kinerja industri jasa keuangan pada tahun ini akan semakin membaik. Keyakinan ini melihat stabilitas sektor keuangan yang terjaga, kebijakan pengawasan yang solid serta laju perekonomian yang mulai pulih dari dampak pandemi Covid-19.  "Kami memproyeksikan, 2022 kredit perbankan akan meningkat pada kisaran 7,5 persen plus minus 1 persen, 6,5 hingga 8,5 persen dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh di rentang 10 persen plus minus 1 persen, 9 hingga 11 persen)," kata Wimboh secara virtual, Kamis (20/1).  OJK juga memperkirakan penghimpunan dana di pasar modal akan meningkat di kisaran Rp 125 triliun hingga Rp 175 triliun. Sedangkan piutang pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan juga akan tumbuh sekitar 12 persen plus minus 1 persen, di 11 hingga 13 persen.  Kemudian, aset perusahaan asuransi jiwa serta aset perusahaan asuransi umum dan reasuransi diperkirakan tumbuh 4,66 persen dan 3,14 persen. Sementara, pertumbuhan aset dana pensiun akan mencapai 6,47 persen.  Menurutnya, proyeksi optimistis itu didorong kondisi perekonomian dan sektor jasa keuangan yang terus membaik didukung keberhasilan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah. "Sistem keuangan Indonesia pun terjaga dengan baik yang terlihat dari indeks stabilitas sistem keuangan yang terkendali 2021," imbuhnya.  Untuk mencapai proyeksi tersebut, Wimboh memaparkan, OJK menetapkan lima kebijakan prioritas di tahun ini. Tujuannya adalah untuk terus memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, serta meningkatkan edukasi dan perlindungan konsumen.  Kebijakan tersebut diantaranya, memberikan insentif bersama untuk mendorong pembiayaan kepada sektor komoditas sesuai prioritas pemerintah. Diantaranya, Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) dari hulu sampai hilir, dan stimulus lanjutan untuk mendorong kredit ke sektor properti.  Kemudian, menyiapkan sektor keuangan menghadapi normalisasi kebijakan di negara maju dan domestik. Caranya yaitu dengan mendorong konsolidasi sektor jasa keuangan agar mempunyai ketahanan permodalan dan likuiditas.  Lalu, percepatan pembentukan cadangan penghapusan kredit agar tidak terjadi cliff effect pada saat dinormalkan 2023. Terakhir, penataan industri reksadana dan penguatan tata kelola industri pengelolaan investasi, serta percepatan dan penyelesaian reformasi IKNB.  Strategi lain, menyusun skema pembiayaan yang berkelanjutan di industri jasa keuangan. Ini dilakukan untuk mendukung pengembangan ekonomi baru, dengan prioritas pengembangan ekonomi hijau, antara lain dengan pendirian bursa karbon dan penerbitan Taksonomi Hijau Indonesia.  "OJK bersama Bursa Efek Indonesia, KSEI dan KPEI serta pemerintah sedang mempercepat kerangka pengaturan bursa karbon Indonesia," ucapnya.  Selain itu, memperluas akses keuangan kepada masyarakat khususnya UMKM untuk mencapai target penyaluran kredit UMKM sebesar 30 persen pada 2024 dengan model klaster dalam satu ekosistem pembiayaan, pemasaran oleh off-taker, pembinaan serta optimalisasi lahan yang belum tergarap.  "Program-program KUR Kluster, kredit atau pembiayaan melawan rentenir, digitalisasi BPR, dan Lembaga Keuangan Mikro, Bank Wakaf Mikro serta skema pemasaran melalui program Gerakan National Bangga Buatan Indonesia termasuk dalam program ini. Di Pasar Modal, terus akan dikembangkan pembiayaan UMKM melalui security crowd funding," jelasnya.  Terakhir, memperkuat kebijakan transformasi digital di sektor jasa keuangan agar sejalan dengan pengembangan ekosistem ekonomi digital. Tujuannya adalah meningkatkan akses masyarakat ke produk dan jasa keuangan dengan harga yang lebih murah, kualitas yang lebih baik, dan akses yang cepat.  Upaya ini termasuk literasi dan perlindungan kepentingan konsumen termasuk penegakan hukum. "OJK akan terus memitigasi ekses pinjaman online dengan meningkatkan aturan prudensial dengan pemodalan yang lebih tinggi dan penerapan market conduct yang lebih baik," pungkasnya.

OJK Proyeksikan Kredit Perbankan Tumbuh 6,5-8,5 Persen Tahun ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/InShot_20211224_160437305.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Diantara persoalan yang dihadapi pelaku usaha mikro adalah akses pembiayaan. Mereka selama ini kesulitan mengakses pembiayaan di lembaga keuangan formal seperti perbankan. Sebagai solusinya pemerintah mengahdirkan Bank Wakaf Mikro (BWM) dengan bagi hasil yang nyaris tidak ada.  Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan saat ini ada 62 unit BWM. Salah satunya BWM Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqien yang diresmikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kota Metro, Provinsi Lampung Kamis (23/12). Wimboh menegaskan BWM hadir untuk pelaku usaha mikro yang selama ini belum bisa mengakses pembiayaan formal.  "Pembiayaan hampir tidak ada imbal hasil mahal. Hanya administrasi tiga persen," kata Wimboh.  Dia mencontohkan pelaku usaha mikro mendapatkan pembiayaan Rp 5 juta. Maka mereka cukup membayar Rp 130 ribu setiap pekan selama satu tahun.  Pembayaran ini dilakukan dalam kegiatan pengajian yang juga diisi dengan pendampingan peningkatan usaha. Setelah pembiayaan itu lunas, para pelaku usaha mikro itu bisa mengajukan pembiayaan kembali.  "Kalau sudah lunas, boleh minta lagi, bahkan lebih besar (pembiayaannya, red)," katanya. Setelah bisa naik kelas menjadi usaha lebih besar, akan difasilitasi ke kredit usaha rakyat (KUR).  Wimboh menegaskan hadirnya BWM bisa mengatasi persoalan pembiayaan. Sebab menurut dia secara komersil, usaha mikro sulit untuk dilirik perbankan. Karena bukan masuk segmen mereka. "Padahal potensinya besar," jelasnya.  Wimboh juga mengatakan membantu usaha mikro itu tidak cukup hanya dengan menyalurkan donasi. Sebab perlu pendampingan, pendidikan, dan pembinaan terhadap para pelaku usaha mikro. Sehingga secara bertahap bisa menjadi usaha yang lebih besar.  Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyambut baik adanya BWM tersebut. Menurut dia BWM bagian dari ekosistem keuangan syariah. Dia berpesan kepada pesantren-pesantren yang diamanahi untuk memiliki BWM untuk dijaga dengan baik.  "Diberi amanah (Bank Wakaf Mikro) bukannya berkembang, tapi (uangnya) habis. Nama pesantren harus dijaga," katanya.  Menurut Ma'ruf pesantren memiliki sejumlah fungsi. Diantaranya adalah sebagai pusat dakwah dan pemberdayaan umat. Pesantren harusenjadi lembaga yang mengawal umat.  "Pesantren perannya besar sekali," katanya.  Dari sisi jumlah, pesantren di Indonesia sangat banyak. Begitupun dengan santrinya saat ini sekitar 18 juta orang.  Potensi ini jika diberdayakan, bisa menjadi sarana penguatan ekonomi umat. Keberadaan Bank Wakaf Mikro di pesantren bagian dari menjalankan peran pesantren sebagai lembaga pemberdayaan umat.  Selain itu saat ini juga banyak pesantren yang sudah menjalankan usaha riil. Bahkan produk yang dihasilkan sampai diekspor.

Hanya Dibebani Biaya 3 Persen, Pemerintah Perbanyak Bank Wakaf Mikro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/UMKM-OJK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen mempercepat transformasi keuangan digital Indonesia. Caranya dengan pengembangan ekosistem ekonomi dan pembiayaan digital. Dengan demikian, memberikan manfaat besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.  Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam Forum Fintech Inggris-Indonesia di London Senin (1/11). Menurut dia, transformasi ekonomi digital diproyeksikan akan menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi akibat Covid-19.  "Potensi ekonomi digital Indonesia itu harus cepat dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kawasan maupun global," ujarnya.  Di sektor jasa keuangan, perbankan harus menjawab kebutuhan konsumen untuk melakukan transformasi digital. Termasuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).  Begitu pula industri finansial teknologi alias fintech dan lembaga keuangan digital lainnya. Mereka harus memudahkan dan memperluas akses keuangan bagi masyarakat unbanked.  Lampu hijau telah diberikan OJK bagi perbankan berkolaborasi dengan fintech dalam pengembangan bisnisnya. Wimboh menuturkan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah program untuk mengakselerasi transformasi tersebut.  Di antaranya, membangun ekosistem UMKM berbasis digital. Terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kemudian, melibatkan fintech peer-to-peer lending dan securities crowdfunding untuk memudahkan pelaku usaha mendapat alternatif pembiayaan dengan syarat mudah.  Terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam menyebutkan bahwa seluruh bank akan bertransformasi menjadi bank digital. Perubahan itu tidak lagi menjadi opsi, tetapi sebuah keharusan. Jika abai, perbankan tinggal menunggu digilas tsunami bank digital.  Sejumlah indikator menunjukkan perubahan masif yang terjadi di masyarakat. Di antaranya, pola hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Piter menilai, kini masyarakat mengandalkan smartphone untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai membeli makanan, transportasi, investasi, hingga layanan perbankan.  "Cukup ketikan jari lewat smartphone," ujarnya.

Bos OJK Sebut Siapkan Sejumlah Program Dorong Transformasi Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WIMBOH-SANTOSO-ANTARA.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso. (Antara)</figcaption>
</figure>PANDEMI Covid-19 yang sudah berlangsung 1,5 tahun memberikan dampak signifikan pada perkembangan ekonomi global dan domestik. Seluruh negara mengalami kontraksi ekonomi. Tidak terkecuali Indonesia yang sempat terkontraksi 2,07 persen year-on-year (YoY) pada 2020.  Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu sektor paling terdampak karena dipengaruhi penurunan tingkat konsumsi masyarakat. Seiring dengan penurunan pendapatan, penurunan omzet, kendala keuangan, dan kegiatan operasional yang berkurang. Hingga akhirnya terjadi pengurangan karyawan alias pemutusan hubungan kerja (PHK).  UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Kontribusinya mencapai 57,24 persen dari total PDB (produk domestik bruto) nasional. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menunjukkan, 99,99 persen dari total pelaku usaha atau sekitar 64 juta pelaku usaha adalah UMKM. Penyerapan tenaga kerja UMKM besar, mencapai 117 juta orang atau 97 persen dari total tenaga kerja.  Mempertimbangkan besarnya peran UMKM, OJK mengeluarkan sejumlah kebijakan preemtif. Yakni, melalui POJK No 11 dan 48 Tahun 2020. Harapannya, UMKM dapat bertahan di masa pandemi. Kebijakan tersebut telah membantu 5,30 juta debitur UMKM dengan nilai kredit Rp 332 triliun di awal pandemi. Dan, saat ini semakin turun menjadi 3,58 juta debitur dengan nominal Rp 285 triliun.  OJK juga mendorong pengembangan UMKM dari hulu ke hilir terintegrasi dalam satu ekosistem digital. Di antaranya, memperluas akses keuangan melalui pembentukan skema KUR (kredit usaha rakyat) klaster. Saat ini berjalan kartu petani berjaya di Lampung, KUR klaster Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, dan KUR klaster jaring di Malang.  OJK mengidentifikasi 186 klaster potensial di seluruh Indonesia dengan lebih dari 100 jenis usaha UMKM di berbagai subsektor ekonomi. Misalnya, pertanian, perikanan, peternakan, pakaian, kerajinan, dan kuliner.  OJK mengembangkan bank wakaf mikro (BWM) berbasis digital untuk mendukung pembiayaan UMKM melalui kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren. Disertai juga pendampingan. Per September 2021, telah berdiri 61 BWM yang dirasakan manfaatnya oleh 47,7 ribu nasabah. Total pembiayaan yang sudah disalurkan mencapai Rp 72,2 miliar.  Kami juga membuka akses pembiayaan UMKM melalui fintech peer-to-peer lending dan securities crowdfunding (SCF) pasar modal. Hadirnya fintech memberikan alternatif sumber pendanaan yang cepat, mudah, dan terjangkau. Khususnya bagi kalangan generasi muda dan UMKM yang belum bankable. Selain itu, tren pembiayaan pelaku usaha perlahan mulai beralih dari perbankan ke pasar modal.  OJK juga mengakselerasi pemasaran usaha rakyat secara digital melalui platform UMKM MU. Tidak hanya sebagai tempat untuk memasarkan produk unggulan UMKM dari seluruh daerah. Platform tersebut juga menjadi media untuk meningkatkan literasi digital. Saat ini terdaftar 1.125 UMKM dengan 1.412 kurasi produk unggulan di platform UMKMMU.  OJK bekerja sama dengan tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) untuk perluasan inklusi keuangan di daerah. Sampai 15 September 2021, telah dibentuk 289 TPAKD. Terdiri atas 34 TPAKD tingkat provinsi dan 255 TPAKD tingkat kabupaten/kota.  Dari TPAKD tersebut, ada program kredit melawan rentenir. Hingga triwulan II 2021, telah terdapat 50 TPAKD dengan 64 skema kredit cepat, mudah, dan murah kepada 104.645 debitur. Total penyalurannya Rp 966,58 miliar. OJK juga melakukan business matching, mempertemukan UMKM dengan sumber pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Realisasi tahun lalu mencapai Rp 1,38 triliun dengan 90 kegiatan. Lalu, pada 2021, dilakukan 28 kegiatan business matching dengan nilai Rp 28 miliar.  Di era digitalisasi, OJK terus memperluas akses keuangan pelaku UMKM melalui platform digital. Hadirnya program Digital Kredit UMKM (DigiKU) sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan Bank Himbara memberikan manfaat yang sangat besar bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, diperoleh akses pembiayaan yang cepat, mudah, dan terjangkau.  OJK menyambut baik dan siap mendukung penuh program DigiKU dalam rangka pengembangan dan onboarding UMKM ke platform digital. Dengan begitu, pelaku UMKM tidak lagi terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal yang merugikan. OJK berkomitmen mendukung UMKM untuk terus tumbuh berkembang secara berkesinambungan. (*)  *) Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK  **) Disarikan oleh wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto

Menjaga Pertumbuhan UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WIMBOH-SANTOSO-ANTARA.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso. (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan menaruh harapan yang tinggi terhadap pemulihan kondisi permodalan Bank Muamalat Indonesia yang ditandai dengan penandatanganan Master Restructuring Agreement (MRA) oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) bersama Bank Muamalat dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).  Wimboh Santoso Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan akan ikut mengawal babak baru pengelolaan Bank Muamalat yang memiliki basis nasabah yang loyal dan dengan kondisi neraca dan keuangan yang semakin sehat maka kesempatan untuk berkembang lebih luas termasuk melayani masyarakat memanfatkan layanan dan produk keuangan syariah.  Daya tahan bank ini telah teruji sehingga ini menjadi keyakinan tersendiri bagi otoritas agar manajemen menjaga amanah ini dengan baik. OJK mendorong transformasi perbankan syariah di Indonesia menjadi digital syariah bank sehingga memiliki nilai tambah dalam persaingan terutama juga untuk investor mengembangkan keuangan syariah di Indonesia.  Ke depan bank ini dapat menjadi role model bank syariah dalam memberikan layanan keuangan syariah dengan kualitas yg terbaik, konsep bagi hasil yg lebih kompetitif serta didukung management yg profesional dan integritas yg tinggi. Tidak ada alasan lagi bagi BMI untuk tidak lebih baik lagi kedepan.

OJK Puji Aksi Korporasi Memperkuat Permodalan Bank Muamalat Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wimboh santoso

Berita Terkini