<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/IMG_20230822_133816-4062375954.jpg" alt="Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak" width="100%">
<figcaption>Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak</figcaption>
</figure> </strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>JawaPos.com-</strong>Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya segera&nbsp;memanggil Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengklarifikasi terkait soal produk minuman anggur (wine) berlabel halal merek Nabidz.</div> <div>"Minggu ini kita jadwalkan klarifikasi, " kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Selasa.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ade Safri menjelaskan laporan kasus label halal pada wine tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk itu&nbsp;masih perlu adanya klarifikasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pelapor dan terlapor.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Kita lakukan klarifikasi terhadap para pelapor saksi maupun menganalisa informasi dokumen elektronik terkait dugaan tindak pidana yang terjadi,&rdquo; katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Selain dari pihak MUI, Ade Safri juga akan mengundang beberapa ahli untuk dimintai&nbsp;klarifikasi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Para ahli, klarifikasi beberapa ahli juga kita lakukan baik itu ahli ITE maupun ahli agama MUI juga akan kita lakukan klarifikasi,&rdquo; jelasnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ade Safri menambahkan pihaknya sudah mengirimkan produk wine&nbsp;tersebut ke Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri untuk mengetahui kandungan di dalamnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kita ajukan ke puslabfor Polri untuk mengidentifikasi pemeriksaan secara laboratorium&nbsp;terkait dengan kandungan alkohol yang terdapat dalam minuman tersebut. Kita masih menunggu hasil pemeriksaan&nbsp;dari Puslabfor Polri, " katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sebelumnya pelapor kasus penipuan label halal pada produk minuman anggur (wine) dengan merek Nabidz, Muhamad Adinurkiat mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang sudah dibuatnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kuasa hukum pelapor, Sumadi Atmadja menjelaskan kliennya dicecar selama empat jam dengan 23 pertanyaan oleh penyidik Subdit 3 Siber, Ditkrimsus Polda Metro Jaya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Pertanyaannya tadi percakapan antara pelapor dan terlapor terkait pemesanan Nabidz Wine, bukti-bukti transfer dari pelapor ke terlapor pembelian," kata Sumadi di Polda Metro Jaya, Kamis (7/9).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Selain itu pelapor juga menyerahkan&nbsp;sejumlah artikel di media daring yang berisi pencabutan label halal oleh MUI dan Kementerian Agama. Dalam artikel tersebut, Kemenag dan MUI menyebut minuman didaftarkan bukan wine melainkan jus anggur atau sari pati anggur. Laporan tersebut tercatat dengan nomor registrasi&nbsp;STTLP/B/4975/VII/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/012956781/tak-punya-paras-tampan-dr-richard-lee-fokus-asah-kelebihannya-yang-lain">Tak Punya Paras Tampan, dr. Richard Lee Fokus Asah Kelebihannya yang Lain</a></strong><br /><br />Adi melaporkan kasus tersebut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</div>

Polda Metro Jaya segera memanggil Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengklarifikasi terkait soal produk minuman anggur Berlabel halal

Polisi segera Panggil MUI untuk Klarifikasi Wine Berlabel Halal

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/cara-tepat-menikmati-wine-agar-tak-berlebihan_m_.jpg" alt="Dua gelas wine dapat dinikmati dalam waktu satu jam agar tak berlebihan." width="100%">
<figcaption>Dua gelas wine dapat dinikmati dalam waktu satu jam agar tak berlebihan.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan kasus&nbsp;wine bermerek&nbsp;Nabidz yang terdapat logo halal pada minggu ini. Ihwal adanya hal ini dikatakan&nbsp;Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak.<br /><br />"Untuk jadwal klarifikasi di minggu ini," kata Ade Safri Simanjuntak saat dihubungi di Jakarta, dikutip dari Antara Senin (4/9).<br /><br />Namun Ade Safri tidak menjelaskan tanggal berapa pemeriksaan tersebut akan dilaksanakan.<br /><br />Seorang konsumen bernama Muhamad Adinurkiat melaporkan produk wine bermerek&nbsp;Nabidz ke Polda Metro Jaya. Hal ini karena merasa tertipu dengan dicantumnya logo halal pada produk tersebut.<br /><br />"Hari ini saya mendampingi klien saya untuk melaporkan inisialnya BY, selaku pembuat dan penjual juga dari wine halal yang bermerek Nabidz. Jadi dia mengklaim ini wine halal," kata penasihat hukum pelapor, Sumadi Atmadja kepada wartawan, Rabu (23/8).<br /><br />Sumadi menjelaskan, kliennya telah membeli 12 botol melalui toko daring dengan harga Rp 250 ribu per botol. Kemudian kliennya menghubungi BY untuk memastikan apakah produk tersebut halal atau tidak.<br /><br />"Klien kami menanyakan 'bro, ini gimana? winenya halal gak?'. Dia sempat berkali-kali meyakinkan klien kami bilang 'tenang bro halal, aman'," kata Sumadi.<br /><br />Sumadi menjelaskan, kliennya merasa yakin sebab terdapat logo halal di produknya dan juga sempat terdaftar sebagai produk halal di Kementerian Agama (Kemenag).<br /><br />"Kemudian klien kami menemukan di halal corner, dia melakukan tes lab dan hasilnya itu 8,8 persen (kandungan alkohol). Dan itu jelas bukan barang halal, itu jelas wine itu haram," katanya.<br /><br />Pelapor Muhamad Adinurkiat juga menambahkan produk red wine dengan merek&nbsp;Nabidz dinilai telah melakukan pembohongan publik.</p> <p><br />"Kenapa barang haram dibilang halal. Itu keluhan terbesar, ini kan masalah umat," kata&nbsp;dia.<br /><br />Saat melaporkan ke Polda Metro Jaya, Adi membawa barang bukti seperti tangkapan layar berupa percakapan dengan terlapor. Beserta statusnya di Facebook dan toko daring yang mempromosikan produk wine dengan merk Nabidz.<br /><br />Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor STTLP/B/4975/VII/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA. Adi melaporkan kasus tersebut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>

"Untuk jadwal klarifikasi di minggu ini," kata Ade Safri Simanjuntak saat dihubungi di Jakarta, dikutip dari Antara Senin (4/9).

Polisi Telisik Dugaan Penipuan Wine Berlabel Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/IMG_20230822_133816-4062375954.jpg" alt="Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak" width="100%">
<figcaption>Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus wine halal bermerek Nabidz. Penyidik berencana memanggil pihak terlapor untuk dimintai keterangan sebagai saksi.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ppl Ade Safri Simanjuntak mengatakan, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan kepada pelapor pekan ini. Setelah itu, baru memanggil terlapor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ditangani Tim Penyelidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Dischedulekan untuk jadwal klarifikasi di minggu ini," kata Ade saat dihubungi, Senin (4/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012927051/pks-tak-permasalahkan-jika-nama-koalisi-perubahan-pendukung-anies-diubah">PKS Tak Permasalahkan Jika Nama Koalisi Perubahan Pendukung Anies Diubah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ade belum bisa memastikan waktu pasti pemeriksaan kepada pihak Nabidz. "Pelapor dan saksi-saksi (terlebih dahulu). Terlapor itu diklarifikasi nya paling belakangan," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, warga bernama Muhamad Adinurkiat membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya. Musababnya, merasa tertipu dengan produk red&nbsp;wine&nbsp;bermerk Nabidz yang melampirkan logo halal, tapi tidak benar halal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan polisi teregister dengan nomor: LP/B/4975/VIII/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 23 Agustus 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini saya mendampingi klien saya untuk melaporkan inisialnya BY, selaku pembuat dan penjual juga dari&nbsp;wine&nbsp;halal yang bermerek nabidz ya, jadi dia mengklaim ini&nbsp;wine&nbsp;halal," kata Pengacara Adinurkiat, Sumadi Atmadja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012927041/polisi-pastikan-pemuda-tergelak-di-jalan-bukan-korban-geng-motor-tapi-korban-kecelakaan">Polisi Pastikan Pemuda Tergelak di Jalan Bukan Korban Geng Motor tapi Korban Kecelakaan </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sumadi menerangkan, kliennya membeli Nabidz sebanyak 12 botol melalui toko daring, dengan harga Rp 250 ribu per botolnya. Saat itu, kliennya berkomunikasi dengan penjual guna memastikan status kehalalan produk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menanyakan 'bro ini gimana? winenya halal nggak?' dia sempat berkali-kali meyakinkan klien kami bilang 'tenang bro halal, aman'," ucap Sumadi menirukan percakapan kliennya dengan penjual.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam laporannya, terlapor dipersangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 28 (1) dan atau Pasal 45A Ayat (1) dan atau Pasal 8 Ayat 1 Jo Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 56 Jo Pasal 25 huruf B Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.</div> </div>

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus wine halal bermerek Nabidz.

Kasus Wine Halal, Polda Metro Segera Panggil Pihak Nabidz

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/mulai-muncul-hoax-sertifikasi-halal_m_164498.jpeg" alt="HOAX: Mulai muncul hoax sertifikasi halal." width="100%">
<figcaption>HOAX: Mulai muncul hoax sertifikasi halal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aneka produk wine halal sebenarnya sudah lama beredar di pasaran. Namun, beberapa hari terakhir produk itu menjadi perbincangan di media sosial. Sejumlah orang menghubung-hubungkan label halal pada produk tersebut dengan lahirnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.<br /> <br /> Ribut-ribut soal wine berlabel halal itu semakin ramai ketika banyak netizen yang mengunggah foto iklan minuman produk Crystal Wsk. Salah satu pengunggahnya akun <em>Facebook</em> bernama Puthe. Pada 21 Oktober 2017, akun itu mengunggah status sebagai berikut.<br /> <br /> ’’Gila.... Setelah sertifikat halal dipegang pemerintah, yang haram jadi halal. Beginilah akibat menteri pro LGBT... Yang haram dihalalkan, dan bukan tidak mungkin babi pun nanti dihalalkan...’’<br /> <br /> Status itu dilengkapi dengan dua gambar. Satu gambar produk Crystal Wsk dan satu lagi meme yang memuat foto Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Dalam meme itu terdapat tulisan besar, ’’Pemerintah Cabut Sertifikat Halal dari MUI’’. Tulisan itu merujuk berita-berita tentang berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH.<br /> <br /> Selain akun <em>Facebook</em> bernama Puthe, status yang sama terdeteksi diunggah Salwa Aqila Umar. Akun Salwa itu mengunggah kalimat yang sama persis dengan Puthe. Bedanya, Salwa mengunggahnya pada 19 Oktober 2017. Foto yang dibagikan tiga buah, yakni dua foto produk Crystal Wsk dan meme Menteri Agama. <em>Posting</em>-an Salwa Aqila Umar itu telah dibagikan 1.800 kali.<br /> <br /> Sebenarnya, produk wine halal itu tak berkaitan dengan lahirnya BPJPH. Sebab, label halal pada minuman tersebut tidak dikeluarkan BPJPH maupun MUI.<br /> <br /> Minuman Crystal Wsk diproduksi Emerald Beverages, Los Angeles, Amerika Serikat. Mereka memiliki tiga produk minuman, yakni Crystal Whiskey, Empire Vodka, dan Riviere Wine. Meskipun mengandung kata whiskey, vodka, dan wine, ketiganya diklaim halal. Tidak ada kandungan alkohol di dalamnya.<br /> <br /> Dalam situs resminya, Emerald Beverages menyatakan bahwa minuman nonalkohol disediakan untuk masyarakat yang memiliki pantangan mengonsumsi alkohol. Baik karena larangan agama maupun konsumen yang memang memiliki gaya hidup sehat. Sayang, tidak dijelaskan dari mana mereka mendapat sertifikasi halal itu. Yang pasti, sejak minuman itu diproduksi, mereka sudah mencantumkan logo halal.<br /> <br /> Bukan hanya Emerald Beverages yang menyediakan wine, vodka, whiskey, dan sejenisnya dengan label halal. Dari penelusuran <em>Jawa Pos,</em> perusahaan Pierre Zero juga memproduksi wine halal. Dalam situs resminya, mereka mencantumkan sertifikat halal dari Masjid El Waia, Constantine, dan Masjid Evry, Courcouronnes, (Paris, Prancis).<br /> <br /> Produk wine halal lain yang beredar di pasaran internasional adalah Lussory dan Vincero. Vincero mendapat sertifikat halal dari Halal Institute of the Islamic Board. Nama itu merupakan lembaga yang bertanggung jawab melakukan sertifikasi halal di Spanyol dan Meksiko.<br /> <br /> Bagaimana wine bisa halal? Yang pasti, kandungan alkoholnya tidak ada atau nol persen. Dalam situs Vincero dijelaskan, wine halal dikembangkan dengan menggunakan proses distilasi vakum pada suhu rendah. Sejumlah sumber menyebutkan, perkembangan teknologi <em>dealcoholized</em> bisa menekan kadar alkohol sampai nol persen.<br /> <br /> Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Sukoso menyatakan tidak benar bahwa pihaknya telah mengeluarkan label halal. Dia menjelaskan, penerbitan label halal oleh BPJPH masih menunggu Peraturan Menteri Agama tentang Label Halal Keluaran BPJPH. ’’Semoga cepat keluar,’’ katanya. Dia berharap tahun depan aturan tersebut sudah diterbitkan. Dengan begitu, sudah ada kejelasan tentang label halal resmi dari BPJPH Kemenag.<br /> <br /> Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa’adi juga mengaku sudah melihat foto botol mirip wine yang ada label halalnya. Dia menegaskan, gambar atau logo halalnya berbeda dengan milik MUI. Dia memastikan nama perusahaan yang tercantum di botol minuman itu sama sekali tidak pernah mendaftarkan sertifikat halal ke LPPOM MUI.<br /> <br /> FAKTA<br /> BPJPH belum bisa mengeluarkan sertifikasi halal karena masih menunggu peraturan menteri agama tentang label halal keluaran lembaga baru itu.

Mulai Muncul Hoax Sertifikasi Halal

wine halal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wine halal

Berita Terkini

Polisi segera Panggil MUI untuk Klarifikasi Wine Berlabel Halal

Polisi Telisik Dugaan Penipuan Wine Berlabel Halal

Kasus Wine Halal, Polda Metro Segera Panggil Pihak Nabidz

Mulai Muncul Hoax Sertifikasi Halal

Download Aplikasi JawaPos.com