<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/WhatsApp-Image-2019-10-10-at-13.31.17.jpeg" alt="Menko Polhukam Wiranto ditusuk oleh orang tidak dikenal di Banten. Ternyata pelaku adalah terduga teroris. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Wiranto ditusuk oleh orang tidak dikenal di Banten. Ternyata pelaku adalah terduga teroris. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus penusukan terhadap mantan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Pohukam) Syahrial Alamsyah alias Abu Rara, dituntut dengan hukuman 16 tahun penjara. Tuntutan tersebut telah dibacakan pada Kamis (11/6) lalu.  "Terdakwa Syahrial Alamsyah alias Abu Rara pidana penjara selama 16 tahun," kata Juru bicara PN Jakarta Barat, Eko Aryanto dalam keterangannya, Selasa (16/6).  Sementara terdakwa kedua, Fitria Diana alis Fitria Andriana yang merupakan istri dari Abu Rara, dituntut 12 tahu pidana penjara. Ini karena pada saat penyerangan, dia turut berada di lokasi dan menyerang Kapolsek Menes, Kompol Dariyanto, dengan kunai.  "Terdakwa Fitri Diana alias Fitri Adriana selama 12 tahun," ujar Eko.  Terdakwa ketiga yakni, Samsudin alias Ending alias Jack Sparrow alias Abu Basilan. Dia yang didakwa melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dituntut tujuh tahun penjara.  "Terdakwa Samsudin alias Abu Basilah selama tujuh tahun," jelas Eko.  Eko menuturkan, agenda sidang berikutnya merupakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi terhadap tiga terdakwa yang akan digelar pada Kamis (18/6).  "Sidang selanjutnya hari Kamis 18 Juni 2020 dengan acara pledoi (pembelaan) dari penasehat hukum para terdakwa dilanjutkan dengan pembacaan putusan," tungkasnya.  Untuk diketahui, persitiwa tersebut terjadi pada Kamis, 10 Oktober 2019 di Alun-alun Menes, Pandeglang Banten. Abu Rara menusuk Wiranto dengan senjata kunai.

Penusuk Eks Menkopolhukam Wiranto Dituntut 16 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Sertijab-Menko-Polhukam-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Wiranto: Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wiranto: Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan bahwa mereka akan memberikan uang kompensasi kepada mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang menjadi korban aksi terorisme pada 2019 lalu. LPSK menuturkan bahwa hal itu memang sudah menjadi kewajiban mereka.  "Sesuai mandat UU No 5 Nomor Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, LPSK diwajibkan memberikan bantuan medis sesaat setelah kejadian. Selain itu, korban juga berhak mendapat kompensasi," kata Wakil Ketua LPSK, Manager Nasution dikonfirmasi, Jumat (10/4).  Manager menyebut, meski Wiranto tidak meminta, namun dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah diatur korban mendapatkan kompensasi. Namun, hal ini harus berdasarkan bukti dari kepolisian dan BNPT.  "LPSK wajib untuk memfasilitasinya memberikan kompensasi dari negara. Meskipun Wiranto tidak meminta, sesuai dengan perintah UU LPSK harus memfasilitasi itu," beber Manager.  Kompensasi akan diberikan apabila pengadilan memutus agar Wiranto berhak menerimanya. Namun, hal ini harus menunggu keputusan pengadilan.  "Uang kompensasi akan diberikan apabila diputus oleh pengadilan Wiranto berhak menerimanya. Setelah diputus pengadilan baru bisa disampaikan (kompensasi)," tegas Manager.  Untuk diketahui, pengajuan kompensasi terungkap dalam dakwaan Abu Rara. Dalam dakwaan disebutkan, dua korban penusukan yakni Wiranto dan Fuad Syauqi mengajukan kompensasi.  "Berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terkait dengan kerugian yang diderita oleh para korban terkait dengan surat permohonan kompensasi korban atas nama Wiranto dan Fuad Syauqi, LPSK mengajukan permohonan kompensasi bagi korban atas nama Wiranto dan Fuad Syauqi sebesar Rp 65.232.157," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan Abu Rara.

Wiranto Dapat Uang Kompensasi Rp 65 Juta Jika Sudah Putus Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Sertijab-Dandim-Kendari-LM-Syuhada.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyayangkan perilaku para istri prajurit TNI yang mengunggah postingan nyinyir terkait peristiwa penusukan Menko Polhukam Wiranto. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa sudah mendorong agar diproses secara hukum. Meski begitu, Kemen PPPA mengimbau agar para istri prajurit TNI itu mendapat pelayanan khusus selama proses pemeriksaan oleh kepolisian.  ”Mengenai kasusnya kita serahkan kepada hukum untuk menindaklanjuti kebenarannya. Tapi, dalam hal perlindungan perempuan, istri prajurit TNI tersebut harus dilindungi haknya,” ucap Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kemen PPPA Nyimas Aliah kepada Jawa Pos Minggu (13/10) kemarin.  Misalnya, mendapat pendampingan hukum hingga tata cara pemeriksaan. Mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dalam pasal 4 menyebutkan, bahwa dalam pemeriksaan perkara agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi. Termasuk melihat status sosial, akses keadilan, hingga dampak psikis.  ”Walaupun nantinya dinyatakan bersalah, tapi hak-haknya sebagai perempuan tetap harus dipenuhi,” ujar Nyimas menegaskan.  Menurut dia, perempuan dalam hal ini istri ibarat tiang dalam keluarga. Artinya, jika istri itu rapuh, maka tidak kuat menyangga rumah yang besar. Menyoroti Irma Zulkfli Nasution, istri Kolonel Kav Hendi Suhendi, mantan Komandan Kodim 1417 Kendari, yang tentu bukan perempuan biasa. Istri seorang pemimpin. Contoh bagi anggota Kartika, organisasi istri TNI AD. Yang di dalamnya sudah diatur mengenai etika sebagai istri seorang prajurit.  Praktis, ketika Irma membuat unggahan bernada tidak empati terkait penusukan Wiranto menjadi perhatian. Apalagi, Wiranto adalah mantan Panglima Angkatan Bersenjata RI era Orde Baru. Tentu, akan menimbulkan opini dan pengaruh di kalangan masyarakat. Khususnya, di kalangan para istri prajurit TNI. Plus, berdampak terhadap karir suaminya.  Nyimas memahami, perempuan adalah individu yang emosional, kurang rasional. Maka dari itu, lebih baik saring sebelum sharing dalam mengungkapkan segala sesuatu di media sosial. ”Perempuan harus cerdas menggunakan media sosial. Kalau dulu ada pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu, sekarang, jarimu harimaumu,” bebernya.  Dari kasus tersebut, Nyimas mengingatkan, agar para istri harus menjadi penyejuk di dalam keluarga. Mendukung suami agar memiliki karir yang bagus. ”Suksesnya seorang lelaki itu karena ada perempuan hebat disampingnya,” tandasnya.   Sementara itu, pengamat militer Khairul Fahmi menganggap, sikap petinggi TNI AD berlebihan. Hanya gara-gara postingan dari istri sampai harus mencopot jabatan Dandim 11417/Kendari Kolonel Kav Hendi Suhendi. Plus, kurungan selama 14 hari. ”Apakah seberat itu kasus pelanggaran displinnya? Itu yang menjadi tanda tanya,” ujar Khairul saat dihubungi Jawa Pos.  Apalagi, Irma didorong untuk menempuh peradilan hukum. Dengan dugaan ujaran kebencian. Semakin menjadi-jadi bentuk intervensi TNI AD untuk menakut-nakuti prajurit beserta keluarganya. ”Kok saya rasa TNI AD baperan ya,” celetuknya.  Menurut dia, postingan yang diunggah Irma terkait penusukan Wiranto itu wajar. Selayaknya orang mengekspresikan diri melalui media sosialnya. Menyampaikan bentuk kepeduliannya. Tidak ada unsur radikalisme.  Justru Khairul malah mempertanyakan isu adanya sebagian kecil prajurit yang terpapar radikalisme. ”Apakah kalau istri prajurit memakai hijab panjang, bercadar, sering datang ke pengajian dianggap radikal? Kan belum tentu. Bisa saja itu hanya ekspresi keberagamaan keluarga semakin taat,” bebernya. Mengingat, hijab juga menjadi gaya hidup kaum hawa yang sedang tren.

Meski Bersalah, Proses Hukum Tetap Harus Junjung Hak Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/agung-laksono.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto masih menjalani pemulihan pasca kasus penusukan yang menimpa dirinya. Sembari memulihkan kondisi, Ketum PP PBSI itu juga harus rutin menjalani fisioterapi.  Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono yang datang menjenguk Wiranto bersama bersama putranya, Dave Laksono pada Minggu (13/10). Agung menuturkan, ia tidak sempat berbicara langsung dengan Wiranto karena yang bersangkutan sedang tertidur ketika Agung datang.  Politikus senior Golkar ini menyatakan, fisioterapi perlu dilakukan untuk memulihkan syok yang dialami Wiranto.  "Beliau (Wiranto) tidur karena baru menjalani fisioterapi. Saya bicara dengan keluarganya di ruang pasien. Kondisi beliau secara umum sudah mulai membaik," kata Agung usai mengjenguk Wiranto di Paviliun Kartika, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.  Tak lama berselang, giliran Wakil Ketua MPR Syarief Hasan yang datang menjenguk Wiranto. "Beliau lagi istirahat, tapi keadanya semakin baik," terang Syarief.

Wiranto Harus Rutin Jalani Fisioterapi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Polda-Metro-Ungkap-Jaringan-Narkoba-Malaysia-Jakarta-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, memberikan keterangan saat rilis kasus narkoba di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (8/8/2019). Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 7 pelaku dengan barang bukti berupa 10 bungkus plastik teh" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, memberikan keterangan saat rilis kasus narkoba di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (8/8/2019). Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 7 pelaku dengan barang bukti berupa 10 bungkus plastik teh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya membenarkan adanya laporan polisi terhadap akun Twitter @hanumrais, @JRX_SID, @fullmoonfolks, dan dua akun Facebook Jonru Ginting dan Gilang Kazuya Shimura yang diduga melakukan ujaran kebencian. Akun-akun ini dilaporkan karena mengomentari insiden penusukan Menko Polhukam Wiranto yang terjadi di Pandeglang, Banten beberapa hari lalu.  Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, hingga kini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut.  "Sudah kita terima (laporannya, Red), kita selidiki," kata Argo saat dikonfirmasi, Minggu (13/10).  Argo mengatakan, pihaknya berencana memanggil pelapor terlebih dahulu untuk dimintai keterangan sebelum memanggil saksi ahli dan terlapor. "Kita tunggu saja dari penyidik," jelas Argo.  Sebelumnya, akun @hanumrais, @JRX_SID, @fullmoonfolks, dan dua akun Facebook Jonru Ginting dan Gilang Kazuya Shimura dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Jumat (11/10). Akun-akun tersebut dilaporkan oleh seorang pria bernama Jalaluddin dengan tuduhan Pasal 28 ayat 2 ITE dan Pasal 14 dan 15 UU No 1 Tahun 1946.

Polisi Selidiki Pelaporan Akun Jerinx SID Hingga Hanum Rais

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/wiranto-diserang.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyerangan yang dialami Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menjadi sorotan banyak pihak. Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens, mengaku prihatin atas kejadian tersebut.  Menurut dia, kejadian seperti ini bisa dicegah secara bersama-sama. Bukan hanya oleh aparat penegak hukum, melainkan partai politik juga bisa ikut andil. Terlebih partai memiliki anggota yang besar diseluruh wilayah Indonesia. Sehingga bisa digerakan untuk upaya mencegah radikalisme.  "Saya lebih peduli mengkritisi peran partai politik dalam melawan terorisme ketimbang melihat tragedi yang menimpa Pak Wiranto ini dari aspek keamanan murni," kata Boni kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (12/10).  Boni menilai, saat ini di Indonesia banyak partai yang berlatar belakang pemilih islam. Seharusnya, mereka memiliki komitmen lebih besar dalam upaya mencegah terorisme. Sejauh ini, baru beberapa partai saja yang dianggapnya tegas melawan radikalisme.  "Partai lain harus lebih serius. Bagaimana caranya? Mulai dari rekrutmen calon kepala daerah atau calon wakil rakyat, harus ada screening ideologi supaya yang terpapar radikalisme tidak ikut masuk menguasai ruang kekuasaan," kata Boni.  Boni mengatakan tidak bermaksud mencari siapa salah dalam peristiwa penyerangan terhadap Wiranto, karena setelah kejadian ini, seluruh pihak harus memikirkan solusi da mencegah kejadian seperti ini terulang kembaki.  "Kejadian yang menimpa Pak Wiranto mesti menjadi bahan untuk reevaluasi  protocol pengamanan VIP, termasuk presiden dan wakil presiden," imbuhnya.  Lebih lanjut, Boni menyampaikan, pergerakan aparat keamanan baik itu BIN, Polri dan TNI sudah baik. Pemetaan wilayah rawan radikalisme pun telah ada.  "Yang menjadi perhatian saat ini dan ke depan adalah bagaimana mekanisme diseminasi informasi dan koordinasi antar agensi itu bisa terus berjalan optimal sehingga tidak ada ruang bagi pelaku teror untuk mendelegitimasi negara atau membunuh masyarakat melalui serangan-serangan kejut," pungkasnya.  Sebelumnya, Wiranto diserang Orang Tidak Dikenal (OTK) di tengah kunjungannya ke wilayah Pandeglang, Banten, Peristiwa ini terekam dalam sebuah video pendek. Tayangan ini kemudian dengan cepat viral di media sosial. Dalam video terlihat Wiranto yang mengenakkan batik hijau baru saja turun dari mobilnya.  Dari arah samping belakang sebelah kiri mendadak OTK tersebut yang mengeluarkan senjata tajam mirip pisau dan berusaha menusuk Wiranto. Akibatnya, mantan Panglima TNI tersebut sampai tersungkur ke tanah. Sebanyak 2 orang diamankan dalam kasus ini. Mereka adalah SA alias Abu Rara, 51, dan FA, 21, keduanya merupakan pasangan suami istri.  Akibat kejadian ini, Wiranto harus mengalami 2 luka tusuk di bagian perut. Sedangkan untuk pelaku teridentifikasi terpapar paham radikalisme ISIS. Polri memastikan Abu Rara bagian dari kelompok Abu Zee yang sudah ditangkap pada September  2019.

Wiranto Diserang, Partai Politik Diminta Terlibat Melawan Radikalisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Surya-Paloh-Sabik.jpg" alt="Ketua Umum Parta Nasdem Surya Paloh. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Parta Nasdem Surya Paloh. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyerangan yang dialami Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto membuat terkejut orang-orang dekatnya. Seperti Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pun merasa sangat prihatin kawan lamanya tersebut menjadi korban percobaan pembunuhan kelompok teroris.  Setelah bertemu dengan Wiranto, Surya melihat kondisinya sudah membaik dan diajak bebicara sudah merespon 100 persen. Dalam waktu dekat diperkirakan sudah bisa masuk masa pemulihan. "Saya bilang ini cobaan. Ya sama-sama sepakat. Saya bilang cobaan ini membuat suara anda (Wiranto) lebih baik lagi kalau nyanyi nanti, kita tertawa," kata Surya di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, Sabtu (12/10).  Diketahui, Wiranto memang gemar menyanyi. Dia biasa melantunkan tembang-tembang asal Jawa. Rekaman nyanyiannya bahkan sudah banyak tersebar di media sosial. Surya kemudian, menyakinkan Wiranto bahwa kejadian ini hanya cobaan. Dia meminta rekannya tersebut untuk beristirahat total hingga keadannya benar-benar pulih.  Mantan Panglima TNI itu pun meresponnya dengan baik. "Kalau dijenguk teman ya senang ya. ada semangat di sana. Kalau dia (Wiranto) lelah barangkali nggak sempat bercanda. Bercandanya kita sembuh mau duduk lagi, mau ngobrol banyak," kata Surya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/WhatsApp-Image-2019-10-10-at-13.31.17.jpeg" alt="Menko Polhukam Wiranto ditusuk oleh orang tidak dikenal di Banten. Ternyata pelaku adalah terduga teroris. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Wiranto ditusuk oleh orang tidak dikenal di Banten. Ternyata pelaku adalah terduga teroris. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Menko Polhukam Wiranto ditusuk oleh orang tidak dikenal di Banten. (Istimewa)  Sebelum meninggalkan Wiranto, Surya menyempatkan berbincang dengan dokter yang menangani. Menurut dokter, nyawa Wiranto memang sempat terancam setelah mendapat tusukan, namun Wiranto masih berhasil diselamatkan karena dibawa ke rumah sakit pada waktu yang tepat.  "Kalau terlambat sedikit saja dibawa kemari (RSPAD), saya pikir sejarah berbicara berbeda. Yapi bersyukurlah alhamdulilah," pungkas Surya.  Sebelumnya, Wiranto diserang Orang Tidak Dikenal (OTK) di tengah kunjungannya ke wilayah Pandeglang, Banten, Peristiwa ini terekam dalam sebuah video pendek. Tayangan ini kemudian dengan cepat viral di media sosial. Dalam video terlihat Wiranto yang mengenakkan batik hijau baru saja turun dari mobilnya.  Dari arah samping belakang sebelah kiri mendadak OTK tersebut yang mengeluarkan senjata tajam mirip pisau dan berusaha menusuk Wiranto. Akibatnya, mantan Panglima TNI tersebut sampai tersungkur ke tanah. Sebanyak 2 orang diamankan dalam kasus ini. Mereka adalah SA alias Abu Rara, 51, dan FA, 21, keduanya merupakan pasangan suami istri.  Akibat kejadian ini, Wiranto harus mengalami 2 luka tusuk di bagian perut. Sedangkan untuk pelaku teridentifikasi terpapar paham radikalisme ISIS. Polri memastikan Abu Rara bagian dari kelompok Abu Zee yang sudah ditangkap pada September 2019.

Datangi RSPAD, Surya Paloh Ajak Wiranto Becanda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/prabowo-jenguk-wiranto.jpg" alt="Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama dengan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjenguk Menko Polhukam Wiranto di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Jumat (11/10). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama dengan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjenguk Menko Polhukam Wiranto di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Jumat (11/10). (Ridwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai tak ada rekayasa di balik penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10). Hal itu disampaikan Prabowo usai menjenguk Wiranto yang mendapat perawatan intensif di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Jumat (11/10).  "Yang jelas saya lihat tadi ada sembilan dokter senior dari TNI (yang menangani Wiranto, Red). Saya tidak melihat ada rekayasa," kata Prabowo usai menjenguk Wiranto.  Dia pun turut mendoakan Wiranto yang merupakan seniornya di kemiliteran tersebut agar segera sembuh. "Beliau senior saya. Saya kira kewajiban kita untuk saling menghormati," ucap Prabowo.  Terkait dugaan pelaku penusukan oleh seorang terduga teroris, lanjut Prabowo, dirinya mengutuk semua bentuk terorisme. "Kita harus selesaikan semua perbedaan dengan kesejukan, musyawarah, dan mufakat di dalam ruangan. Kalau perlu pukul-pukul meja. Tapi nggak boleh ada penyelesaian dengan kekerasan," ujar Prabowo.  Lebih jauh, Prabowo pun mengharapkan agar para pemuka agama juga turut membantu pemerintah dalan menyelesaikan isu radikalisme yang tengah merebak di Indonesia. "Para pemimpin semua sektor, semua bidang, saya kira juga terutama semua para pemimpin agama harus benar-benar berani mendidik mengajarkan masyarakat untuk menghindari bentuk-bentuk kekerasan seperti ini," pungkasnya.

Prabowo Yakin Penusukan Wiranto Tak Direkayasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/wiranto-diserang.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Standard Operating Procedure (SOP) pengamanan pejabat negara menjadi sorotan publik pasca penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Kamis (10/10) kemarin. Tak sedikit pihak yang mendorong agar ada pengetatan pengamanan kepada pejabat negara yang tengah melakukan kunjungan kerja.  Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, aparat akan melakukan evaluasi terhadap SOP pengamanan pejabat negara. Ini supaya kejadian yang menimpa Wiranto tidak terulang kembali ke pejabat negara lainnya.  "SOP pengaman bagian dari evaluasi secara komprehensif, karena tidak mungkin membatasi pejabat publik untuk bersentuhan dengan masyarkat," kata Dedi dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta Selatan, Jumat (11/10).  Dedi mengatakan, evaluasi ini akan melibatkan beberapa pihak lain seperti TNI, hingga pasukan pengamanan dalam (pamdal) yang melekat pada pejabat negara. Aspek yang akan ditekankan yakni terkait kewaspadaan ketika pengawalan.  "Nanti pada SOP tertentu akan ada peningkatan kewaspadaan. Kalau membatasi kedekatan pejabat negara dengan publik itu sulit," tegasnya.  Di sisi lain, Dedi menyampaikan, saat peristiwa penyerangan, pengamanan kepada Wiranto sudah dilakukan sesuai SOP. Seperti disediakan pengawal pribadi (walpri), serta pengawal roda 2 dan roda 4. Polri sendiri juga sudah menerjunkan 1 regu Polsek, 1 tim Polda, dibantu dari Koramil. Area penerbangan helikopter juga dijaga 1 regu TNI AU.

Wiranto Ditusuk, Polri Akan Evaluasi SOP Pengamanan Pejabat Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Wiranto-Ditusuk.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - SA alias Abu Rara, 51, sudah bertekad bulat saat menusuk Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Abu Rara bahkan berharap polisi menembak mati dirinya saat ia menghujam perut Wiranto dengan kunai, Kamis (10/10) kemarin.  Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Dedi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Abu Rara mengaku tak takut ditangkap polisi. Bahkan dia berharap bisa ditembak mati saat melakukan penyerangan.  "Ia sudah berkomitmen dengan istrinya (FA). Dia bilang, 'Kamu nyerang polisi, saya (Abu Rara) nyerang pejabat yang turun dari helikopter. Harapan saya (Abu Rara) akan ditangkap, kemudian saya akan lakukan perlawanan semaksimal mungkin sampai ditembak mati'. Kalau itu terjadi, ia menganggap jihadnya berhasil. Istrinya juga sama," kata Dedi dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta, Jumat (11/10).  Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu pun membantah keras jika penyerangan kepada Wiranto adalah hasil rekayasa. "Tidak mungkin (direkayasa). Saya sampaikan tadi, seseorang kalau sudah terpapar radikalisme, ada prosesnya panjang sampai akhirnya dia punya tingkat keberanian. Itu butuh proses," pungkas Dedi.  Untuk diketahui, Wiranto ditusuk oleh Abu Rara di tengah kunjungannya ke wilayah Pandeglang, Banten. Ketum PP PBSI itu secara tiba-tiba ditusuk sesaat setelah turun dari mobilnya di Alun-alun Menes. Peristiwa ini terekam dalam sebuah video pendek dan langsung viral di media sosial.  Selain Abu Rara, polisi juga mengamankan istrinya yang berinisial FA, 21.

Polisi: Abu Rara Berharap Ditembak Mati Saat Tusuk Wiranto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wiranto ditusuk

Berita Terkini