<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/27/Dolar-rupiah-750417191.jpg" alt="Ilustrasi rupiah melenah terhadap dollar Amerika Serikat. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rupiah melenah terhadap dollar Amerika Serikat. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Rumah Politik, Fernando Emas meminta adanya penegakkan hukum dari kasus dugaan tindakan penggelapan dana yang dilakukan dua WNA India berinisial AS dan SH terhadap perusahaan besar asal Arab Saudi yang berinvestasi di Indonesia. Menurut dia, pembebasan dua WNA India tersebut dengan alasan mekanisme restorative justice tanpa sepengetahuan dan pergantian kerugian kepada pemilik telah melahirkan ketidakpastian hukum dan mengganggu iklim investasi. "Tindakan para oknum anggota yang mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui restorative justice tanpa melibatkan pihak pelapor patut dicurigai telah bermain mata dengan para tersangka," kata Fernando dikutip Antara, Kamis (20/2). Menurut Fernando, tindakan oknum penegak hukum tersebut bisa berdampak terhadap kepercayaan masyarakat dalam negeri dan luar negeri terhadap kemudahan berusaha di Indonesia. Ia juga meminta Presiden untuk turun tangan terkait permasalahan ini lantaran muncul dugaan keterlibatan petinggi partai politik hingga dua tersangka kasus penggelapan dana perusahaan besar Arab Saudi bisa bebas lewat mekanisme restorative justice. "Kalau persoalan tersebut tidak tuntas dan dianggap tidak ada sikap tegas dari pemerintah maka akan berdampak buruk terkait dengan kepercayaan para investor," kata Fernando. Sebelumnya, dua WNA asal India yakni AS dan SH dilaporkan terkait perjanjian perdamaian homologasi perusahaan besar asal Arab Saudi sesuai putusan PKPU No.164/PDT-SUS.PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST di PN Jakarta Pusat. Keduanya dilaporkan pada 2022 lalu lantaran membuat dan menggunakan surat palsu dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sehingga perusahaan harus membayar tagihan sebesar Rp 17 miliar. Namun, dua tersangka WNA asal India tersebut dibebaskan melalui mekanisme perdamaian restorative justice di tahun 2023, tanpa sepengetahuan dan keterlibatan pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan menduga penghentian perkara tersebut karena adanya permainan oknum penegak hukum dengan pihak tertentu. &nbsp;

Direktur Rumah Politik meminta adanya penegakkan hukum dari kasus dugaan tindakan penggelapan dana yang dilakukan dua WNA India.

Polisi Diminta Menegakkan Hukum dari Kasus Dugaan Penggelapan Dana oleh WNA India

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/74737_94065_WNA-tiongkok-HL.jpg" alt="WNA Tiongkok yang ditemukan semakin banyak di Sulawesi Tenggara" width="100%">
<figcaption>WNA Tiongkok yang ditemukan semakin banyak di Sulawesi Tenggara</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat menerbitkan izin tinggal untuk 16.820 Warga Negara Asing (WNA) sepanjang tahun 2023. Pemberian izin tinggal terbanyak adalah izin tinggal kunjungan (ITK) sebanyak 8.044 dokumen, izin tinggal terbatas (ITAS) sebanyak 5.281 dokumen dan izin tinggal tetap (ITAP) 79 dokumen. "WNA yang mendominasi izin tinggal tersebut adalah China, Korea Selatan dan India," kata&nbsp;Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat Wahyu Hidayat, dikutip dari Antara, Jumat (29/12). Wahyu menjelaskan, penerbitan izin tinggal untuk WNA merupakan kegiatan pelayanan publik serta bidang fasilitatif yang dilakukan Kantor Imigrasi Jakarta Pusat (Jakpus). Pada pelayanan untuk WNI, Imigrasi Jakpus telah menerbitkan paspor sebanyak 109.473 buku paspor sepanjang tahun 2023. Paspor yang diterbitkan pada tahun ini didominasi paspor elektronik, yakni sebanyak 63.933 paspor, sementara paspor biasa yang terbit sebanyak 45.540 buku paspor. "Jumlah ini meningkat 13,01 persen dibanding tahun 2022, saat itu jumlah paspor yang diterbitkan hanya 96.866 paspor," kata Wahyu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013666665/pintu-gerbang-rsud-haulussy-ambon-disegel-pemilik-lahan-dokter-hingga-pegawai-ternyata-sudah-mogok-kerja-2-pekan">Pintu Gerbang RSUD Haulussy Ambon Disegel Pemilik Lahan, Dokter hingga Pegawai Ternyata Sudah Mogok Kerja 2 Pekan</a> Selain memberi pelayanan keimigrasian, Imigrasi Jakpus juga melakukan penegakan hukum yang bekerjasama dengan instansi terkait. Salah satunya mendeportasi&nbsp;80 WNA. Salah satu WNA yang dideportasi merupakan buronan interpol&nbsp;Pemerintah China. Tak hanya itu, pendeportasian juga dilakukan kepada beberapa orang asing yang kedapatan bekerja sebagai pengemis. Imigrasi Jakpus juga memberikan tindakan administratif kepada 80 pelanggar hukum keimigrasian. Adapun jenis pelanggaran keimigrasian terbanyak didominasi WNA yang melebihi batas izin tinggal atau "overstay" sebanyak 53 pelanggaran.

"WNA yang mendominasi izin tinggal tersebut adalah China, Korea Selatan dan India," kata Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat Wahyu Hidayat

Imigrasi Jakpus Terbitkan Izin Tinggal bagi 16.820 WNA Sepanjang 2023, Terbanyak Tiongkok, Korsel, dan India

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_20230224_212817.jpg" alt="Polisi menunjukkan warga negara India berinisial AAM yang diduga terlibat pembelian narkotika jenis Kokain saat menggelar konferensi pers di Markas Komando Kepolisian Resor Badung, Bali, Jumat (24/2/2023). ANTARA/Rolandus Nampu" width="100%">
<figcaption>Polisi menunjukkan warga negara India berinisial AAM yang diduga terlibat pembelian narkotika jenis Kokain saat menggelar konferensi pers di Markas Komando Kepolisian Resor Badung, Bali, Jumat (24/2/2023). ANTARA/Rolandus Nampu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Resor (Polres) Badung, Bali menyelidiki dugaan kepemilikan kokain dari seorang warga negara asing (WNA) asal India berinisial AAM, 47, yang tertangkap di daerah Canggu, Kabupaten Badung, Bali, dikutip dari ANTARA.  Kepolisian Resor Badung AKBP Leo Dedy Defretes saat konferensi pers di Mako Polres Badung, Jumat (24/2), menjelaskan pihaknya sampai kini masih mendalami keterangan saksi-saksi dan keterangan pelaku untuk mengetahui jaringan dari peredaran kokain yang disita dari pelaku, termasuk mencari pengirim barang tersebut.  "Masih dalam proses pengembangan terhadap saksi-saksi yang ada serta melakukan analisa komunikasi," kata Deddy.  Dedy mengatakan pria yang sedang berlibur di Bali tersebut ditangkap di sebuah tempat hiburan yang terletak di Jalan Pantai Berawa, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali dengan barang bukti diduga kokain seberat 1 gram lebih.  WNA tersebut ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polsek Kuta Utara saat menerima pengiriman paket dari seorang driver ojek online.  "Dia menerima paket dari salah seorang jasa pengiriman online yang menggunakan layanan aplikasi. Kemudian diduga atau dicurigai menerima barang (kokain)," katanya.  Sementara itu, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Badung, Iptu Ketut Sudana, menambahkan terduga pelaku AAM ditangkap pada Kamis 9 Februari 2023 sekitar pukul 17.28 WITA.  Dalam keterangannya, ia menyatakan peristiwa penangkapan tersebut bermula saat anggota Opsnal Polsek Kuta Utara mendapatkan informasi dari seorang anggota unit Lalu Lintas Polsek Kuta Utara, berinisial KP yang menginformasikan bahwa ada driver ojek online yang mencurigai membawa barang paketan dikirimkan oleh seseorang yang tidak dikenal.  Setelah mendapat informasi tersebut, tim Opsnal Polsek Kuta Utara mengecek dan membuka barang yang dicurigai tersebut dari seorang ojek online.  Setelah dibuka, polisi menemukan satu kotak Chocopie, satu kotak kopi Good Day, serta di dalamnya terdapat sebuah amplop berwarna putih berisi tiga bungkus plastik bening yang diduga berisi kokain.  Selanjutnya, saksi (driver ojek online) dan anggota Opsnal langsung mencari orang yang akan menerima barang tersebut yang tujuan pengirimannya di halaman parkir Atlas Beach Fest, Desa/Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung.  Setelah dibuntuti, ternyata yang menerima paket tersebut adalah WNA India berinisial AAM. Polisi pun langsung menangkap terduga pelaku dan membawa ke Polsek Kuta Utara.  Atas perbuatannya tersebut, WNA asal India tersebut terancam pidana penjara karena diduga melakukan tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Polres Badung Selidiki Dugaan Kepemilikan Kokain WNA India di Canggu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Bandara-Soekarno-Hatta-Kembali-Aktif-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta memulangkan 32 warga negara asing (WNA) asal India pada Minggu (25/4). Pemulangan ini sebagai respons atas lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di India belakangan ini.  Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TIKIM) Sam Fernando menyampaikan, Imigrasi Soekarno-Hatta menolak masuk 32 warga negara India yang mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dengan maskapai Emirates Airlines bernomor penerbangan EK356 dari Dubai pada pukul 15:30 WIB. Penolakan ini menyusul lonjakan Covid-19 sebagaimana dilaporkan oleh World Health Organization (WHO).  "Penolakan masuk 32 warga negara India merupakan langkah antisipatif yang dilakukan oleh Imigrasi Soekarno-Hatta guna mencegah Imported Case Covid-19” kata Sam dalam keterangannya, Minggu (25/4).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/24/04/2021/pangdam-jaya-sebut-12-warga-negara-india-di-jakarta-positif-covid-19/">Pangdam Jaya Sebut 12 Warga Negara India di Jakarta Positif Covid-19</a>  Sam menegaskan, langkah Imigrasi Soekarno-Hatta telah sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada 23 April 2021. Adapun isi dari kebijakan tersebut, mengatur tentang penolakan masuk orang asing yang memiliki riwayat perjalanan dari wilayah India dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia, serta penangguhan pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara India.  Dia menuturkan, pemulangan 32 warga negara India dilakukan dengan menggunakan maskapai Emirates Airlines bernomor penerbangan EK359 pada pukul 00:40 WIB, dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta menuju Dubai.  Selama menunggu proses pemulangan, 32 warga negara India berada di tempat khusus Terminal 3 kedatangan internasional Soekarno-Hatta dengan pengawasan oleh pihak terkait melibatkan maskapai, aviation security, serta Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP).  "Kebijakan pembatasan masuknya pelaku perjalanan ke wilayah Indonesia bersifat sementara dan akan dievaluasi lebih lanjut menunggu perkembangan situasi dengan tetap berkoordinasi bersama Satgas Covid-19, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia," tandas Sam.  Sebelumnya, Ditjen Imigrasi menerbitkan kebijakan untuk menolak masuk ke wilayah Indonesia bagi pelaku perjalanan internasional dari wilayah India mulai Sabtu (24/4) kemarin. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jhoni Ginting mengatakan, kebijakan ini untuk menyikapi dinamika terbaru lonjakan kasus harian Covid-19 di India.  Jhoni menyebut penolakan masuk berlaku bagi seluruh orang asing yang mempunyai riwayat perjalanan dari wilayah India dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia.  "Selain menolak masuk orang asing, kami juga menghentikan sementara penerbitan visa bagi Warga Negara India," pungkas Jhoni.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yDjZm-gDs6M

Imigrasi Bandara Soekarno Hatta Pulangkan 32 Warga Negara Asal India

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Kapolda-Metro-Jaya-Irjen-Fadil-Imran-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran saat jumpa Pers di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020). Polisi menembak mati kelompok yang diduga pendukung Habib Rizieq Shihab (MRS) di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sedikitnya enam orang tewas ditembak polisi karen" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran saat jumpa Pers di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020). Polisi menembak mati kelompok yang diduga pendukung Habib Rizieq Shihab (MRS) di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sedikitnya enam orang tewas ditembak polisi karen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memastikan tidak ada kegiatan eksodus Warga Negara (WN) India ke Indonesia. Sejauh ini, Indonesia khususnya DKI Jakarta hanya kedatangan 153 WN India dan 7 WNI dari India.  "Perlu kami tekankan adalah bahwa tidak ada eksodus WN India ke Indonesia khususnya Jakarta," kata Fadil di Tamansari, Jakarta Barat, Sabtu (24/4).  Fadil menuturkan, 160 orang sudah teridentifikasi. Sejauh ini hanya 12 WN India yang terkonfirmasi positif Covid-19. Mereka pun langsung diisolasi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/24/04/2021/pangdam-jaya-sebut-12-warga-negara-india-di-jakarta-positif-covid-19/">Pangdam Jaya Sebut 12 Warga Negara India di Jakarta Positif Covid-19</a>  Bagi yang dinyatakan negatif juga tetap dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Hotel Holiday Inn, Tamansari. Sedangkan 7 WNI yang datang dari India, diisolasi di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat.  "Tim sudah bekerja. Jika ada pelanggaran hukum, tim penegakan hukum akan melakukan langkah penegakan hukum, agar keselamatan masyarakat menjadi yang utama, tetap dilaksanakan dengan baik," jelas Fadil.  Adapun WN India yang datang ke Indonesia ini memiliki berbagai tujuan. Seperti urusan bisnis, memiliki izin tinggal tetap di Indonesia dalam rangka bekerja, dan lain sebagainya.  Sebelumnya, Kasubdit Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Benget Saragih menyebut Indonesia kedatangan ratusan Warga Negara Asing (WNA) dari India melalui Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (21/4) malam.  Benget mengaku cukup khawatir akan kedatangan 127 WNA India itu, sebab diketahui India tengah dilanda ‘Tsunami Covid-19’ dalam dua bulan terakhir. Selain itu, India diketahui tengah berjibaku melawan mutasi virus SARS-CoV-2 varian B1617 yang bermuatan mutasi ganda.  Pada Kamis (22/4), India mencatat rekor baru dengan melaporkan 314.835 kasus Covid-19 dalam sehari. Laporan tersebut menandai jumlah kasus harian Covid-19 tertinggi di dunia sejak pandemi.  Gelombang kedua Covid-19 melanda India sejak awal April. Ini dipicu penyelenggaraan pemilu, sejumlah acara keagamaan yang melibatkan banyak orang, dan kendornya pelaksanaan protokol kesehatan.

Kapolda Metro Jaya: Tidak Ada Eksodus Warga Negara India ke Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Turis-India-The-Straits-Times.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memutuskan untuk menghentikan pemberian visa bagi warga negara asing (WNA) yang pernah tinggal atau mengunjungi India dalam waktu kurun 14 hari. Anggota Komisi I DPR Farah Puteri Nahlia mengaku langkah yang dilakukan pemerintah sudah tepat untuk melindungi masyarakat Indonesia dari varian Covid-19 India.  "Saya pikir langkah pemerintah sudah tepat. Hal itu sudah sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran Covid-19," ujar Farah kepada wartawan, Sabtu (24/4).  "Siapapun yang pernah berada dalam wilayah yang mengalami ledakan virus Korona dalam kurun waktu 14 hari maka tidak diperbolehkan masuk ke wilayah suatu negara, Indonesia sendiri menerapkan protokol itu," tambahnya.  Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Indonesia perlu waspada terhadap warga India. Karena akibat dari perayaan keagamaan berskala besar, negeri tersebut mengalami lonjakan kasus penularan Covid-19.  "Akibatnya di India, seperti yang kita semua ketahui dari pemberitaan telah mencapai 200 ribuan lebih kasus harian dan kasus kematian mencapai 1.500 lebih dalam sehari," ungkapnya.  Oleh karena itu, Farah mengatakan pemerintah tidak terlambat dengan kebijakan menutup pintu masuk bagi warga India yang akan datang ke tanah air. "Sehingga kebijakan menutup pemberian visa bagi WNA yang pernah berada di India selama kurun 14 hari sudah tepat. Toh, kebijakan ini bersifat sementara," ungkapnya.  Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara pemberian visa bagi WNA yang pernah tinggal atau mengunjungi India dalam kurun 14 hari terakhir.  "Peraturan bersifat sementara dan akan terus dikaji ulang," ujar Airlangga di Jakarta, Jumat (23/4).  "Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, pemerintah memutuskan menghentikan pemberian visa bagi orang asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi India dalam kurun waktu 14 hari," sambungnya.  Beberapa daftar negara yang melakukan pelarangan di antaranya adalah Hongkong, Selandia Baru, Pakistan, Arab Saudi, Inggris, Singapura, dan Kanada.  Untuk WNI dari India yang ingin kembali ke Indonesia, pemerintah masih membuka pintu namun protokolnya lebih ketat. Kebijakan ini berlaku mulai Minggu, 25 April 2021.

Legislator PAN: Langkah Pemerintah Tutup Pintu bagi Warga India Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/legislator-golkar-di-komisi-i-dpr-tolak-penutupan-facebook_m_205079.jpeg" alt="Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan, pihaknya tidak setuju dengan rencana penutupan Facebook di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan, pihaknya tidak setuju dengan rencana penutupan Facebook di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memutuskan untuk menghentikan pemberian visa bagi warga negara asing (WNA) yang pernah tinggal atau mengunjungi India dalam waktu kurun 14 hari. Usulan itu pun didukung oleh Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi.  Politikus Golkar itu meminta pemerintah untuk melakukan deportasi kepada warga negara India yang telanjur telah masuk ke Indonesia. Hal ini demi pencegahan penyebaran Covid-19.  "Pemerintah harus tegas menutup pintu WNA yang datang dari India terkait lonjakan kasus di sana, untuk kemudian melakukan deportasi yang sudah keburu masuk ke Indonesia," ujar Bobby kepada wartawan, Jumat (23/4).  Ia juga menambahkan, kebijakan tegas melakukan deportasi itu mesti diambil oleh pemerintah. Sehingga jangan hanya gakal ke masyarakat Indonesia saja.  "Jangan galaknya hanya ke yang mudik, tapi untuk luar negeri juga harus tegas," katanya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/reformasi-asn-naik-pangkat-tiap-dua-tahun-dan-usia-pensiun-ditambah/">Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah</a> <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/04/2021/sudah-disetujui-30-negara-sinovac-produksi-2-miliar-vaksin-covid-19/">Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</a> Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara pemberian visa bagi WNA yang pernah tinggal atau mengunjungi India dalam kurun 14 hari terakhir.  "Peraturan bersifat sementara dan akan terus dikaji ulang," ujar Jakarta, Jumat (23/4).  "Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, pemerintah memutuskan menghentikan pemberian visa bagi orang asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi India dalam kurun waktu 14 hari," sambungnya.  Adapun kasus Covid-19 di India menembus angka 300.000 secara harian. Beberapa negara mulai melakukan pelarangan atau restriksi masuk perjalanan dari India.  Diketahui, Beberapa daftar negara yang melakukan pelarangan di antaranya adalah Hong Kong, Selandia Baru, Pakistan, Arab Saudi, Inggris, Singapura dan Kanada.  Untuk WNI dari India yang ingin kembali ke Indonesia, pemerintah masih membuka pintu namun protokolnya lebih ketat. Kebijakan ini berlaku pada Minggu 25 April 2021.

Legislator Golkar Minta Pemerintah Tutup Pintu untuk WNA India

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/persebaran.jpg" alt="BANGKIT LAGI: Wisatawan keluar dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, (17/8). Kendati aktivitas wisata mulai aktif, kasus Covid-19 di Bali bisa ditekan. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BANGKIT LAGI: Wisatawan keluar dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, (17/8). Kendati aktivitas wisata mulai aktif, kasus Covid-19 di Bali bisa ditekan. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Situasi darurat Covid-19 di India membuat negara lain termasuk Indonesia waspada. Pemerintah memperketat siapapun Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri yang memiliki riwayat perjalanan ke India lalu masuk ke tanah air.  Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaska, banyak orang yang masih masuk ke tanah air terutama pekerja migran Indonesia dalam 1-2 bulan terakhir ini. Belajar dari pengalaman mutasi virus B117 di mana mutasi itu dibawa oleh WNI yang pulang dari Arab Saudi, maka Menkes Budi mengingatkan agar waspada menerima kepulangan warga dari Asia Selatan.  "B117 itu masuknya Saudi Arabia, jadi kita memang mesti hati-hati yang masuk dari negara-negara Asia Selatan," tegasnya secara virtual, Jumat (23/4).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/19/04/2021/menkes-indonesia-bisa-darurat-covid-19-mirip-india/?page=all">Menkes: Indonesia Bisa Darurat Covid-19 Mirip India</a>  Ia menegaskan tugas kekarantinaan adalah memastikan Warga Negara Asing (WNA) dilarang masuk karena visanya tidak diterbitkan. Namun, Warga Negara Indonesia (WNI) tetap boleh masuk tanah air. Asalkan tetap mengikuti syarat ketat.  "Cuma WNI tolong mengerti kalau bapak ibu pernah mengunjungi wilayah India dalam 14 hari terakhir, harus melakukan karantinanya 14 hari. Harus juga diambil PCR 2x, pada saat datang dan saat mau pergi," tegasnya.  Lalu tim akan mengambil sampel spesimennya untuk melihat jenis mutasi virus apa yang ada di dalamnya. Sehingga Indonesia bisa mencegah penyebaran mutasi virus.  "Dan dipastikan prokes jangan berkurang, kendor, lengah, ini yang kita harus waspada," katanya.  Menkes Budi menyebutkan sudah sebanyak 1.000 sample sejak Januari melihat mutasi virus di India dan Eropa yang penularannya cepat. Dan baru ada B1117 di Indonesia sejak Januari.  "Ini mengambarkan mutasi ini sering dann banyak, tapi yang bahaya b1117 di London, b1351 Afrika Selatan dan P1 di Brasil. Satu sudah teridentifikasi di Indonesia sejak Januari yaitu London," katanya.  "Kita harus hati-hati, mempercepat vaksinasi, dan menjalankan prokes untuk memastikan saat B117 ini makin besar, kita siap," ungkapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Qi0XvADuyAU

WNA India Dilarang, WNI Bisa Masuk RI dengan Syarat Ketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/naik_1.jpg" alt="KARANTINA: WNI yang baru tiba dari luar negeri bersiap menjalani isolasi di Wisma Atlet, Jakarta (26/9). (Miftahul Hayat/Jawa PosI)" width="100%">
<figcaption>KARANTINA: WNI yang baru tiba dari luar negeri bersiap menjalani isolasi di Wisma Atlet, Jakarta (26/9). (Miftahul Hayat/Jawa PosI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena meyoroti tentang kedatangan 127 warga negara asing (WNA) asal India ke Indonesia. Kedatangan warga India ini di tengah lonjakan kasus Covid-19 di negara tersebut.  Menurut Melki, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk berkoordinasi terkait kedatangan warga India tersebut. Sehingga bisa mencegah Covid-19 masuk ke Indonesia.  "Penting untuk mengatisipasi dampak dari kehadiran 127 WNA India yang masuk ke Indonesia. Sehingga kita bisa mencegah lebih awal potensi masuknya gelombang mutasi virus dari India yang di negaranya sendiri lagi terjadi tsunami atau banjir, gelombang pandemi Covid-19 mutasi baru," ujar Melki kepada wartawan, Jumat (23/4).  Politikus Partai Golkar ini menambahkan, warga negara India yang masuk ke Indonesia harus benar-benar discreening. Hal itu dilakukan agar warga India tersebut benar-benar aman dari virus Covid-19.  "Tentu ini dikawal dengan sangat ketat, mengscreening dan mengisolasi bahwa 127 WNA India betul-betul aman yang kemudian bisa masuk ke tanah air," katanya.  Oleh sebab itu, Melki mengusulkan supaya pemerintah memberikan tempat isolasi di Pulau Seribu kepada 127 warga negara India tersebut. Ini untuk memastikan mereka tidak menularkan Covid-19 ke masyarakat Indonesia.  "Kami juga meminta pemerintah bisa melakukan seperti yang kita dilakukan pada saat awal-awal lalu bahwa 127 warga negara India diisolasi di suatu pulau tertentu misalnya di Pulau Seribu seperti kemarin WNI yang berada di kapal pesiar. Kemudian di isolasi di salah satu pulau," ungkapnya.  "Jadi mereka dibiarkan untuk hidup normal tapi terbatas untuk bertemu dan berinteraksi dalam ruang yang terbuka dan bebas di pulau tersebut," tambahnya.  Melki berujar jika 127 warga negara India tersebut diisolasi di hotel ataupun tempat karantina lainnya. Maka dirinya takut berpontensi akan menularkan ke orang Indonesia. Sehingga isolasi di salah satu pulau adalah solusi tepat.  "Karena memang risikonya kita di hotel atau di wisma di tempat penampungan tertentu itu memang dalam ruang yang serba terbatas itu risiko penularan yang besar," tuturnya.  Sebelumnya, Kasubdit Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Benget Saragih menyebut Indonesia kedatangan ratusan Warga Negara Asing (WNA) dari India melalui Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (21/4) malam.  Benget mengaku cukup khawatir akan kedatangan 127 WNA India itu, sebab diketahui India tengah dilanda 'Tsunami Covid-19' dalam dua bulan terakhir. Selain itu, India diketahui tengah berjibaku melawan mutasi virus SARS-CoV-2 varian B1617 yang bermuatan mutasi ganda.  Adapun, Kamis (22/4), India mencatat rekor baru dalam pandemi dengan melaporkan 314.835 kasus Covid-19 dalam sehari. Laporan tersebut menandai jumlah kasus harian Covid-19 tertinggi di dunia sejak pandemi.  Gelombang kedua Covid-19 melanda India sejak awal April. Ini dipicu penyelenggaraan pemilu, sejumlah acara keagamaan yang melibatkan banyak orang, dan kendornya pelaksanaan protokol kesehatan.

Kedatangan 127 WN India, Legislator Golkar Usul Karantina di 1 Pulau

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#WNA India

Berita Terkini