<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/15/foto-jawapos-2025-07-15T194544762-616029096.jpg" alt="Perdana Menteri Shigeru Ishiba saat memberikan sambutan di Osaka Kansai Expo Japan Day (Dok. Instagram @ishibashigeru)" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Shigeru Ishiba saat memberikan sambutan di Osaka Kansai Expo Japan Day (Dok. Instagram @ishibashigeru)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Meningkatnya jumlah warga asing di Jepang memicu kekhawatiran masyarakat setempat. Tak sedikit dari mereka yang terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum, termasuk sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tersandung kasus kriminal. Merespons keresahan ini, pemerintah Jepang resmi membentuk badan lintas lembaga guna mengawasi dan mengatur keberadaan warga asing di negaranya. Menurut laporan Asahi Shimbun pada Selasa (15/7), pemerintah Jepang membentuk badan administratif baru yang berfungsi sebagai pusat kendali (control tower) lintas kementerian. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016301841/youtuber-jepang-ini-viral-karena-dagu-super-panjang-warganet-dia-manusia-baru">YouTuber Jepang Ini Viral karena Dagu Super Panjang, Warganet: Dia Manusia Baru!</a> Badan ini ditujukan untuk menangani berbagai isu yang timbul akibat meningkatnya jumlah warga asing, seperti kejahatan,&nbsp;overturisme, dan penyalahgunaan sistem administrasi. Jumlah warga asing di Jepang telah mencapai rekor 3,8 juta orang pada tahun lalu, atau sekitar 3% dari total populasi. Lonjakan ini sebagian besar dipicu oleh pelonggaran kebijakan imigrasi untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja akibat penuaan populasi. Namun, di balik angka itu, muncul kekhawatiran terhadap stabilitas sosial dan keamanan. Perdana Menteri Shigeru Ishiba menyebut bahwa tindak kejahatan dan perilaku tidak tertib oleh sebagian warga asing telah membuat masyarakat merasa tertipu dan tidak nyaman. "Kejahatan dan perilaku tidak tertib oleh sebagian warga asing, serta penyalahgunaan berbagai sistem administrasi, telah menciptakan situasi yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan dirugikan," ujar Ishiba. Dalam konteks ini, sejumlah WNI pun turut menjadi sorotan, mulai dari kasus pencurian, penggelapan barang di toko-toko, hingga insiden kekerasan yang terekam di media sosial. Tak hanya itu, usulan baru dari anggota parlemen Partai Demokrat Liberal (LDP) mencakup persyaratan yang lebih ketat bagi warga asing untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Jepang serta kepemilikan properti. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat tertib dan harmonis bersama warga asing. Langkah tegas Jepang membentuk badan pengawas ini mencerminkan kekhawatiran serius terhadap dinamika sosial yang berubah akibat migrasi. Bagi WNI yang tinggal di Jepang, hal ini menjadi pengingat penting untuk menjaga perilaku dan mematuhi hukum setempat. Jika tidak, nama negara dan WNI lain yang tidak melakukan tindak kejahatan juga ikut tercemar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016281925/gubernur-miyagi-dukung-pekerja-asing-influencer-indonesia-ingatkan-wni-tak-buat-ulah-di-jepang">Gubernur Miyagi Dukung Pekerja Asing, Influencer Indonesia Ingatkan WNI Tak Buat Ulah di Jepang</a>

Pemerintah Jepang membentuk badan baru untuk mengawasi warga asing akibat lonjakan jumlah pendatang dan maraknya pelanggaran hukum.

Jepang Bentuk Badan Baru untuk Atasi Masalah Warga Asing, Ulah WNI Jadi Sorotan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/WhatsApp-Image-2023-05-31-at-101630-2890902220.jpg" alt="Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha." width="100%">
<figcaption>Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa hingga saat ini belum terdapat informasi mengenai adanya warga negara Indonesia (WNI) yang terluka atau meninggal dunia akibat gempa bumi yang melanda Jepang pada Senin (1/1). &ldquo;Hingga saat ini otoritas setempat belum menyampaikan data resmi warga menjadi korban. KBRI Tokyo dan KJRI Osaka akan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat dan masyarakat WNI untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan,&rdquo; kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha melalui keterangan tertulisnya pada Selasa (2/1). Judha mengatakan bahwa KBRI Tokyo dan KJRI Osaka telah berhasil menjalin komunikasi dengan simpul-simpul masyarakat Indonesia di wilayah terdampak, antara lain di Noto Peninsula, Ishikawa, dan Niigata. Dampak yang dialami para WNI bervariasi, tergantung pada lokasi. &ldquo;Terdapat WNI yang mengungsi, baik ke lokasi yang disiapkan otoritas setempat maupun ke tempat tinggal sanak keluarga di wilayah yang aman,&rdquo; ujar Judha. Sementara itu, dilaporkan terdapat sekitar 50 WNI wisatawan yang sempat tertahan di Stasiun Gala Yuzawa, Niigata karena shinkansen sempat berhenti beroperasi. &ldquo;Namun saat ini dilaporkan bahwa para wisatawan sudah dapat melanjutkan perjalanan dan shinkansen telah beroperasi kembali,&rdquo; kata Judha. Gempa bumi magnitudo 7,6 yang mengguncang kawasan pantai Laut Jepang pada Senin (1/1), menewaskan sedikitnya empat orang dan memicu peringatan tsunami serta kebakaran di pusat Prefektur Ishikawa. Sekitar 30 orang dilaporkan terluka akibat gempa di Ishikawa dan prefektur lainnya. Menurut keterangan pemerintah Ishikawa, sekitar 32.000 rumah terdampat putusnya aliran listrik. Gempa tersebut juga terasa dari Hokkaido di Jepang utara hingga Kyushu di barat daya negara.

Kemlu RI menyatakan bahwa hingga saat ini belum terdapat informasi mengenai adanya WNI yang terluka atau meninggal dunia.

Kemlu RI Beri Penjelasan soal Kondisi WNI di Jepang Usai Dilanda Gempa Bumi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/pm_jepang.jpg" alt="ALASAN KESEHATAN: Shinzo Abe mengumumkan pengunduran dirinya sebagai perdana menteri Jepang di Tokyo, Jumat (28/8). (FRANCK ROBICHON/POOL/AFP)" width="100%">
<figcaption>ALASAN KESEHATAN: Shinzo Abe mengumumkan pengunduran dirinya sebagai perdana menteri Jepang di Tokyo, Jumat (28/8). (FRANCK ROBICHON/POOL/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) di Jepang turut berduka atas kepergian Mantan Perdana Menteri Shinzo Abe karena tewas ditembak saat berpidato di Nara, Jumat (8/7). Para WNI di Jepang mengenangnya sebagai sosok pemimpin yang peduli migran.  Siti, 21, salah seorang WNI yang sudah dua tahun bekerja di Yokosuka, Kanagawa, mengaku sedih atas kepergian Abe. “Terkejut, sedih sekali saat lihat berita Abe-san ditembak oleh orang tak dikenal. Beliau salah satu pemimpin Jepang yang luar biasa yang memimpin beberapa periode,” katanya saat ditemui di Festival Tanabata, Hiratsuka, Jumat (8/7).  Wanita berhijab itu mengaku kebijakan Abe tidak membedakan antara warga negara Jepang dan asing, terutama saat pandemi Covid-19.  “Kita sebagai pekerja asing pun merasakan dihargai di negeri orang, dikasih bantuan yang sama jumlahnya pula,” katanya.  Kebijakan Abe lainnya yang mendukung pekerja asing, yakni menghadirkan visa Tokutei Ginou dan menghapus visa Nanmin. Visa Tokutei Ginou merupakan status visa atau izin tinggal bagi warga negara asing yang saat ini dikenal sebagai Visa Kerja Keahlian Khusus (SSW), artinya pemegang visa tersebut dapat bekerja di perusahaan Jepang dengan hak dan kewajiban sama dengan pekerja Jepang.  Sementara itu, Visa Namnin, yakni visa suaka yang biasanya diperuntukkan bagi mereka yang berasal dari negara-negara yang tengah mengalami gejolak politik, krisis, sentimen agama dan suku.  Hal sama juga dirasakan Laily, 29, yang mengaku terbantu dengan kebijakan Abe, yakni bantuan langsung tunai senilai 100.000 yen (Rp 13 juta) per orang bagi seluruh warga di Jepang tak terkecuali warga asing saat pandemi Covid-19 pada 2020.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-08-at-10.47.36-PM.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Salah satu pekerja WNI di Jepang, Siti (tengah) berpose dengan kedua rekannya saat menghadiri Festival Tanabata di Hiratsuka, Jumat (8/7). (Juwita Trisna Rahayu/Antara)  “Sedih, kehilangan sosok yang baik sama pekerja asing,” ujar pekerja WNI yang sudah bermukim selama tujuh tahun di Jepang itu.  Senada, mahasiswa S3 Universitas Tokyo Ardhi Adhary Arbain juga mengaku kebijakan Abe saat Covid-19 itu sangat membantu. “Yang paling terasa pas pandemi Korona 2020. Waktu itu kita orang asing dapat bantuan 100.000 yen per anggota keluarga, disamakan dengan orang Jepang,” katanya.  Sementara itu, WNI di Tokyo, Kuswan Wahju Murianto menyayangkan kepergian Abe akibat pembunuhan. Baginya, kebijakan Abe cukup berpihak pada warga terutama negara-negara Asia.  Menurut dia, sejumlah program pertukaran pemuda antara warga Jepang dan ASEAN yang dikenal dengan nama Jenesys 2.0 dan Cool Japan merupakan kebijakan Abe yang sangat membawa dampak positif bagi Jepang dan negara-negara di Asia, terutama di bidang pendidikan dan pariwisata.  “Orang-orang Jepang saat ini bisa bekerja, terutama di musim panas boleh tanpa pakai dasi juga berkat kebijakan Cool Biz dan Warm Biz Abe. Walaupun Warm Biz tidak begitu sukses, tetapi Cool Biz sangat sukses da berhasil mengubah pola kerja di Jepang yang selama ini terlalu kaku, harus berjas dan berdasi,” kata warga yang sudah tinggal di Jepang selama lebih dari dua dekade itu.  KBRI Tokyo sendiri memastikan tidak ada WNI yang terdampak di sekitar lokasi kejadian penembakan Abe. Adapun jumlah WNI di Prefektur Nara menurut data imigrasi Jepang per Desember 2021 adalah 321 orang.

WNI di Jepang Kenang Shinzo Abe Sebagai Sosok Pemimpin Peduli Migran

wni di jepang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wni di jepang

Berita Terkini

Jepang Bentuk Badan Baru untuk Atasi Masalah Warga Asing, Ulah WNI Jadi Sorotan

Kemlu RI Beri Penjelasan soal Kondisi WNI di Jepang Usai Dilanda Gempa Bumi

WNI di Jepang Kenang Shinzo Abe Sebagai Sosok Pemimpin Peduli Migran

Download Aplikasi JawaPos.com