<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG20220718115747.jpg" alt="Pengadilan Negeri Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pengadilan Negeri Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terdakwa kasus kekerasan seksual, M. Subchi Azal Tsani atau Mas Bechi didakwa dengan kasus kekerasan seksual. Dakwaan itu disampaikan pada persidangan perdana, Senin (18/7).  Menurut pendamping korban kekerasan seksual Mas Bechi, dakwaan tersebut sangat tepat. Direktur Women Crisis Center (WCC) Jombang Ana Abdillah mendukung dakwaan jaksa. Ana menilai pasal tersebut sangat tepat didakwakan kepada Mas Bechi dibandingkan dengan alternatif pasal lain.  ”Dari tiga pasal itu, pasal 285 adalah pasal yang pas dijeratkan ke terdakwa,” ujar Ana pada Selasa (19/7).  Pasal tentang pemerkosaan itu, kata Ana, tidak hanya membahas dan bicara tentang kekerasan atau ancaman berupa fisik. Namun juga membahas tentang Mas Bechi yang manipulatif.  ”Perspektif pasal perkosaan yang diberi itu tidak selalu kekerasan atau ancaman berupa fisik itu. Karena dengan dia memanipulasi, kemudian dia melakukan upaya-upaya yang berbentuk memperdaya,” terang Ana.  Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Mia Amiati mengatakan, agenda persidangan kemarin hanya untuk membacakan dakwaan. Dia memastikan persidangan berjalan lancar.  ”Tadi agendanya baca dakwaan tugas kami selaku JPU adalah melaksanakan ketentuan UU dan penuntutan. Jadi tidak ada arogansi dari semua pihak. Dilakukan secara humanis sesuai ketentuan UU,” tegas Mia.  Isi dakwaan berisi pasal berlapis dengan dakwaan alternatif. Mas Bechi didakwa dengan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman pidana 12 tahun. Pasal kedua adalah 289 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun.  ”Ketiga adalah 294 KUHP ayat 2 dengan ancaman pidana 7 tahun juncto pasal 65 ayat 1 KUHP,” terang Mia.

Pendamping Korban Dukung Dakwaan Kasus Pemerkosaan Mas Bechi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Weekend-TSK-tindakan-asusila-Jombang-diptawahyu1-2.jpg" alt="Mas Bechi di Lapas Klas 1 Medaeng Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Mas Bechi di Lapas Klas 1 Medaeng Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sidang kasus pencabulan dan pemerkosaan Mas Subchi Azal Tsani dikhawatirkan berdampak buruk pada kondisi mental lima korban jika sidang digelar offline. Putra pendiri Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang, mengikuti sidang secara daring dari Lapas Klas 1 Medaeng Surabaya.  Anak kiai Muchtar Mu'thi yang biasa dipanggil Mas Bechi itu menjalani sidang perdana secara daring pada Senin (18/7). Saat ini, kuasa hukum Mas Bechi sedang berupaya agar sidang dilaksanakan langsung di pengadilan pada pembacaan eksepsi atau keberatan.  Sidang kedua itu akan digelar Senin (24/7). Namun, sidang offline dikhawatirkan akan berdampak pada kelima korban. Pendamping korban dari Women Crisis Center (WCC) Anna Abdillah keberatan dengan sidang offline.  Dia menilai, persidangan offline harus memperhatikan keamanan dan psikologis korban.  ”Kalau dua-duanya (korban dan terdakwa) datang di pengadilan, sisi keamanan dan psikoligi korban perlu dipertimbangkan,” kata Anna saat dihubungi pada Senin (18/7).  Pertemuan korban dan terdakwa itu, menurut Anna, dikhawatirkan menimbulkan rasa trauma dari kelima korban. Mengingat korban diduga telah dicabuli lebih dari sekali oleh Mas Bechi.  ”Kalau online terdakwa ya tidak masalah, kalau offline saya belum tahu. Ada sisi traumatis sudah pasti,” ucap Anna.  Sebelumnya, Pimpinan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Mia Amiati mengatakan, persidangan secara daring itu dilakukan karena majelis hakim merasa kesulitan saat harus berkoordinasi dengan Mas Bechi.  ”Online karena majelis hakim kesulitan berkoordinasi dengan terdakwa,” tegas Mia pasca sidang.  Kuasa hukum Mas Bechi atau Mas Subchi Azal Tsani (MSAT) merasa persidangan perdana di PN Surabaya, Senin (18/7), tidak adil. Sebab, putra kiai Muchtar Mu'thi, pemilik Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang yang didakwa atas kasus pencabulan dan pemerkosaan pada santri itu tidak dihadirkan secara langsung.  Kuasa Hukum Mas Bechi, I Gede Pasek Swardika menilai, pengadilan dan dakwaan terasa sumir. Persidangan juga berlangsung secara singkat.  ”Pertama dakwaan sumir. Kami sesalkan kenapa harus online. Jadi buat apa sidang dipindahkan dari Jombang ke Surabaya kalau sidang online?” tanya I Gede Pasek Swardika pasca sidang.  Menurut dia, sidang secara online, seharusnya bisa dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jombang. Sebab saksi korban dan terdakwa tidak dihadirkan langsung dengan alasan pandemi Covid-19.  ”Kalau online harusnya tetap di Jombang. Kalau di Surabaya hadirkan dong biar kita sama-sama tahu keadilan. Apakah peristiwa yang didakwakan fakta atau peristiwa yang didakwakan fiktif kan bisa diuji,” tegas I Gede Pasek Swardika.

Takut Trauma, Pendamping Korban Minta Sidang Mas Bechi Digelar Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pelaku-kekerasan-seksual-dominan-orang-dekat-tuntut-hukuman-ditambah_m_173790.jpeg" alt="ILUSTRASI: Unsur masyarakat bersama LRC KJHAM menggelar aksi mendorong pemerintah agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Unsur masyarakat bersama LRC KJHAM menggelar aksi mendorong pemerintah agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus kekerasan seksual selama 2017 di Sumatera Barat (Sumbar) didominasi dalam rumah tangga. Fakta itu dibeber Direktur Women Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan Sumatera Barat Yefri Heriani. Tindakan melawan hukum itu tidak semata pelecehan seksual, juga kekerasan fisik, piskologis, dan penelantaran. ''Kekerasan seksual juga terjadi di luar rumah tangga. Seperti di sekolah dan ruang publik. Jumlahnya kian meningkat dan pelakunya beragam. Tapi, yang mendominasi tetap orang-orang terdekat korban itu sendiri,'' ungkap Yefri Heriani kepada JawaPos.com, Minggu (10/12). Pihaknya berharap, dorongan bersama masyarakat, pemerintah, dan DPR, dapat menjadikan isu kekerasan seksual menjadi isu yang betul-betul memprihatinkan. Tidak sekedar moralitas atau kesusilaan. Namun, menjadikan isu pelanggaran terhadap hak asasi perempuan yang merupakan tindak kejahatan berat. ''Untuk menyuarakan ini butuh perjuangan panjang. Tapi, negara seperti mengabaikan. Padahal, korban kekerasan seksual sampai dibunuh dan bahkan korban memilih untuk bunuh diri karena tidak sanggup menghadapi situasi sosial yang selalu mendiskriminasi dan memberikan stigma negatif pada korban itu sendiri,'' tegas Heriani. Kendati demikian, lanjut dia, dari 92 kasus kekerasan seksual dan perempuan yang ditanganinya hingga pertengahan November 2017, progres penyelesaian hukumnya terbilang baik. Hal itu melihat pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya. Proses hukum kekerasan seksual terutama pada anak-anak cukup sulit. ''Kini, kasus yang sampai ke meja hijau sudah yang putus perkaranya. Ada yang divonis hakim 15 tahun penjara. Kami akan berjuang seperti halnya di Undang-Undang Perlindungan Anak ada hukuman pidana tambahan untuk pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang terdekat, seperti orangtua, guru, dan publik figur,'' tukas perempuan berhijab itu. Heriani mengungkapkan, di Sumbar sendiri, hukuman pidana tambahan belum terlaksana secara maksimal. Pelaku rata-rata hanya mendapat hukuman paling tinggi 15 tahun penjara walaupun pelaku merupakan orang terdekat (orangtua). ''Seharusnya, untuk pelaku orang terdekat mendapat hukuman pidana menjadi 20 tahun kurungan penjara,'' harapnya.

Pelaku Kekerasan Seksual Dominan Orang Dekat, Tuntut Hukuman Ditambah