<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/31/atm-kripto-3895019042.jpg" alt="Ilustrasi ATM Kripto. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ATM Kripto. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Proyek Worldcoin, yang menawarkan mata uang kripto sebagai imbalan pemindaian retina mata, kini menjadi sorotan global. Melalui kajian terbarunya, pakar hukum Henry Indraguna membeberkan pandangannya tentang potensi dan risiko di balik teknologi Sebagai akademisi sekaligus advokat yang memiliki idealisme membela kepentingan masyarakat luas, Prof Henry menyerukan perlindungan dan memastikan keamanan data serta persamaan keadilan bagi publik. Worldcoin adalah salah satu inisiatif yang digagas Sam Altman yang adalah CEO OpenAI, menggunakan alat bernama Orb untuk memindai iris mata demi menciptakan World ID, identitas digital unik. Sekaligus memberikan koin Worldcoin sebagai insentif. &ldquo;Ini adalah terobosan teknologi untuk verifikasi identitas di era digital. Namun, kita harus mewaspadai, apa konsekuensi dari menyerahkan data pribadi yang begitu sensitif ini?&rdquo; kata Prof Henry di Jakarta, Rabu (14/5). Dia mengungkapkan isu privasi menjadi perhatian utama kajiannya. Data biometrik seperti retina bersifat permanen dan tak tergantikan, sehingga kebocoran data bisa berakibat fatal. &ldquo;Data retina adalah harta pribadi yang tak ternilai. Jika disalahgunakan, ini bukan hanya soal keamanan. Akan tetapi juga melanggar martabat dan privasi seseorang," jelasnya. Henry mengkhawatirkan kurangnya pemahaman masyarakat, terutama di negara berkembang, tentang risiko menyerahkan data biometrik sekadar mendapatkan imbalan finansial. &ldquo;Banyak yang tergiur uang tanpa mengetahui dan paham implikasi dan akibat sosial-hukumnya. Ini seperti menukar privasi dengan sesuatu yang sementara,&rdquo; ungkap Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini. Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar itu bahkan menyebut praktik ini berisiko mencerminkan &ldquo;neo-kolonialisme digital&rdquo;. Di mana data dari masyarakat berpendapatan rendah dikumpulkan untuk kepentingan korporasi global yang tujuannya untuk eksploitasi setiap manusia yang mereka bisa perdaya. Profesor dari Unissula Semarang ini kemudian mengingatkan ucapan filsuf John Locke, yang seperti sudah meramalkan hal ini. "John Locke pernah menyebut bahwa kebebasan alami manusia adalah bebas dari kekuatan superior di bumi, dan hanya tunduk pada hukum alam," ucap Henry meminjamkan kata-kata bijak filsuf dunia tersebut. Menurutnya pandangan Locke mengingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kebebasan individu, termasuk dari ancaman eksploitasi data oleh korporasi global. Selain itu dari perspektif etika Islam, Henry menekankan prinsip hifzh al-nafs (perlindungan jiwa dan tubuh) dan hifzh al-&lsquo;irdh (perlindungan kehormatan serta privasi). &ldquo;Dalam Islam, transaksi harus adil dan transparan. Imbalan yang diberikan tidak boleh manipulatif atau merugikan,&rdquo; jelasnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/WhatsApp-Image-2025-05-14-at-140343-1321914505.jpeg" alt="Pakar hukum Henry Indraguna." width="100%">
<figcaption>Pakar hukum Henry Indraguna.</figcaption>
</figure> Regulasi Ketat dan Edukasi Publik Meski mengakui potensi teknologi ini, seperti mendukung distribusi Universal Basic Income, Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini menegaszkan perlunya regulasi ketat dan edukasi publik. &ldquo;Pemerintah harus segera membuat aturan perlindungan data biometrik. Masyarakat juga perlu diedukasi agar tidak mudah tergiur imbalan tanpa memahami risikonya,&rdquo; ucap Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP AMPI ini. Prof Henry Indraguna juga mengajak semua pihak untuk mengedepankan kehati-hatian dalam menyambut inovasi seperti Worldcoin. &ldquo;Teknologi harus melayani kesejahteraan, bukan mengorbankan privasi dan keadilan. Negara harus berperan sebagai pelindung, seperti yang digaungkan para pemikir seperti Locke,&rdquo; katanya. Wakil Ketua Umum DPP Bapera ini menegaskan di tengah kemajuan teknologi, menjaga hak dan martabat manusia tetap menjadi prioritas.

Sebagai akademisi sekaligus advokat yang memiliki idealisme membela kepentingan masyarakat luas, Prof Henry menyerukan perlindungan.

Worldcoin dan Scan Retina Bentuk Neo-Kolonialisme Digital: Prof Henry Indraguna Ingatkan Perlindungan Negara Bagi Data Pribadi Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/31/5EBA004E-54E7-4A34-AF62-C45B7FEF628A-2898909442.jpeg" alt="Ilustrasi malware yang bisa mengambil kripto di wallet. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi malware yang bisa mengambil kripto di wallet. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi membekukan akses terhadap aplikasi Worldcoin dan WorldApp sejak Minggu (4/5). Pembekuan itu setelah menerima laporan kegiatan scan retina mata secara massal di Bekasi. Worldcoin merupakan proyek besutan Tools for Humanity (TFH), perusahaan asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Sam Altman. Proyek itu bertujuan menciptakan identitas digital global atau World ID yang berbasis pemindaian iris mata menggunakan alat khusus bernama Ord. Mengutip dari APNews, berikut deretan fakta menarik yang perlu diketahui soal WorldCoin dan World ID. 1. Terhubung dengan Proyek Kripto Global Worldcoin pada dasarnya adalah proyek identitas digital, namun menggunakan aset kripto sebagai insentif untuk menarik pendaftar. Saat peluncuran resminya pada Juli lalu, pengguna awal diberi token senilai Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta. Jumlah itu tergantung wilayah. Nilai token Worldcoin sekitar Rp 30 ribu per koin. Nilai itu lebih didorong spekulasi daripada fungsi nyata sebagai alat tukar. Hal ini mendorong antusiasme tinggi, khususnya di wilayah berpenghasilan rendah seperti Kenya dan Indonesia. 2. Ancaman Privasi dan Dugaan Manipulasi Dalam siaran pers Komdigi menyatakan,pengumpulan data biometrik oleh Worldcoin di Indonesia dilakukan tanpa izin resmi dan tidak sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi. Di tempat lain, Pakar pembangunan internasional dari Northumbria University Pete Howson pun sudah memperingatkan bahwa data biometrik bersifat sensitif. Apabila bocor, dapat dimanfaatkan untuk pencurian identitas atau disalahgunakan, terutama di negara-negara dengan perlindungan hukum yang lemah. &ldquo;Ketika data biometrik bocor, terutama di negara-negara miskin tempat Worldcoin beroperasi, nyawa bisa jadi taruhannya,&rdquo; ujar Pete Howson. Meski TFH menyatakan semua data dikumpulkan secara opsional dan dilindungi standar keamanan tinggi, investigasi menunjukkan banyak pengguna tidak menerima penjelasan yang cukup atau kesempatan memberikan persetujuan yang bermakna. 3. Selain Indonesia, Worldcoin Dilarang di 10 Negara Kekhawatiran terhadap penyalahgunaan data biometrik membuat setidaknya 10 negara melarang atau menyelidiki Worldcoin. Mengutip dari ANTARA, Spanyol, Hong Kong, Brasil, Jerman, Kenya, dan Korea Selatan termasuk dalam daftar negara yang menghentikan operasional atau membatasi aktivitas pemindaian. 4. Kasus Uji Pertama Diwarnai Kecurigaan Uji coba Worldcoin sempat menarik perhatian internasional pada 2021 hingga 2022, ketika perusahaan mulai mengumpulkan data biometrik di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu kasus terjadi di Desa Gunungguruh, Sukabumi, Jawa Barat. Menurut laporan investigasi MIT Technology Review, warga diundang ke sebuah acara yang disebut "bantuan sosial" oleh perwakilan Worldcoin. Tanpa penjelasan memadai, mereka diminta mendaftar dengan email dan nomor telepon, lalu dipindai iris dan wajahnya menggunakan Orb. Imbalan yang diberikan berupa uang tunai maupun aset kripto. Iyus Ruswandi, salah satu warga yang ikut, menyatakan bahwa ia awalnya tertarik karena iming-iming uang. Namun setelah mencari informasi lebih lanjut dan tidak menemukan kejelasan, ia mulai mencurigai kegiatan tersebut sebagai penipuan. Di sejumlah lokasi uji coba lain seperti Kenya dan Sudan, pendekatan serupa digunakan, proses verifikasi berlangsung cepat, minim edukasi, dan insentif menjadi daya tarik utama. Beberapa operator lapangan bahkan menerima komisi berbasis jumlah pendaftar, yang mendorong praktik rekrutmen agresif.

Belum lama ini Worldcoin dibekukan di Indonesia, dan ramai diperbincangkan karena peserta dapat melakukan pencairan uang dengan pemindahan.

4 Fakta Worldcoin: Benarkah Diuji Coba di Indonesia, Dilarang di Negara Lain?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/wmuKn890QMPI6PLSAAFeqLH2oIuEtjbVcbqsTkE5-3293556669.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (17/4). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (17/4). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjatuhkan sanksi tegas kepada platform Worldcoin (WorldID). Platform yang belakangan aktif merekam retina masyarakat itu, dibekukan. Tujuannya menghindari potensi kerugian yang dialami masyarakat.&nbsp; Keberadaan Worldcoin beberapa hari terakhir membuat heboh, khususnya warga Bekasi dan sekitarnya. Pasalnya sekian banyak warga antre mengikuti perekaman retina. Karena ingin mendapatkan hadiah uang tunai sampai dengan Rp 800 ribu. Imbalan itu seakan membutakan warga bahwa data retina mata adalah sangat krusial melebihi sidik jari. Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan, penonaktifan Worldcoin dilakukan atas dasar masukan masyarakat. Namun dia memastikan, akan memberikan hak jawab. "Mereka nanti akan diberikan hak menjawab, dipanggil oleh dirjen pengawasan ruang digital," ujar Meutya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (5/5). Penonaktifan, lanjutnya, dilakukan sebagai upaya pencegahan. Sambil menunggu penjelasannya. Dia memastikan akan segera melakukan pemanggilan. "Dalam waktu singkat. Pak dirjen yang tahu persisnya," jelasnya. Sebelumnya pengumuman penutupan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi Alexander Sabar. Dia mengatakan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) layanan Worldcoin dan WorldID dibekukan sementara. Selanjutnya Kementerian Komdigi akan memanggil PT. Terang Bulan Abadi dan &nbsp;PT. Sandina Abadi Nusantara untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik. Alexander menjelaskan pembekuan diambil menyusul laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan layanan Worldcoin dan WorldID. &ldquo;Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat," katanya.&nbsp; Hasil penelusuran awal PT. Terang Bulan Abadi belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan tidak memiliki TDPSE sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yaitu PT. Sandina Abadi Nusantara. Sesuai dengan PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Kominfo 10/2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, setiap penyelenggara layanan digital wajib terdaftar secara sah dan bertanggung jawab atas operasional layanan kepada publik. &ldquo;Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran dan penggunaan identitas badan hukum lain untuk menjalankan layanan digital merupakan pelanggaran serius,&rdquo; tegas Alexander. Dia menambahkan, Kementerian Komdigi berkomitmen untuk mengawasi ekosistem digital secara adil dan tegas. Untuk menjamin keamanan ruang digital nasional. Dalam hal ini, peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan. Sementara itu Mantan Wakil Ketua Tim Insiden Keamanan Internet dan Infrastruktur Indonesia (Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/ID-SIRTII) M. Salahuddien Manggalany mengatakan produk Worldcoin sebagai koin kriptonya bukan hal yang baru. Sama seperti Bitcoin dan aset kripto yang lainnya. Yang membedakan, untuk membuat akun Worldcoin dan supaya dapat bertransaksi dengan dompet digitalnya yang juga akan berfungsi sebagai digital ID berbasis blockchain, Worldcoin mewajibkan perekaman retina (iris) sebagai alat otentifikasi biometrik. "Persoalannya, perekaman iris ini tidak dipayungi dengan SOP dan dasar regulasi yang memadai. Untuk menjamin terutama keamanan data dan governance penggunaannya," katanya.&nbsp; Pria yang akrab disala Didin itu mengatakan, di Indonesia jelas melanggar regulasi karena perusahaan yang mengoperasikan Worldcoin ternyata meminjam nama dan Tanda Pendaftaran PSE dari Kementerian Komdigi. Kemudian tidak mematuhi syarat serta SOP yang diatur dalam standar ISO. Serta tidak sesuai dengan kepatuhan kepada UU PDP atau EU GDPR. Seperti siapa Data Protection Officer yang mengawasi dan Data Controller yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional, keamanan data hingga sanitasinya (pengakhiran data). Meskipun secara teknis Worldcoin mengklaim mereka tidak merekam binary code yang merepresentasikan rekaman peta retina (iris), melainkan hanya menyimpan hasil kalkulasinya saja. "Tetapi tidak ada mekanisme independen yang mengawasi dan menjamin kepastian kepatuhannya," jelasnya.&nbsp; Di bagian lain Polri akan melakukan langkah penegakan hukum terkait kejadian World Coin yang merekam retina masyarakat di Bekasi. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menuturkan bahwa setiap tindak kejahatan dalam hal teknologi, tentunya ini juga menjadi suatu perhatian sosial.&nbsp; "Polri berupaya dalam menjaga stabilitas dan memelihara keamanan ketertiban masyarakat, serta melindungi mengayomi masyarakat. Penegaka &nbsp;hukum dalam rangka kamtibmas termasuk perlindungan dan pelayanan," ujarnya.&nbsp; Karena tentunya akan dilakukan langkah-langkah hukum. Namun, setiap perkembangannya tentu proses penegakan hukum juga tidak terlepas dari sinergitas. "Artinya dalam bentuk perkembangan kejahatan apapun, perlu bersinergi dengan lembaga lainnya," tuturnya. (far/wan/idr)

Kementerian Komdigi bekukan Worldcoin dan WorldID untuk mencegah kerugian masyarakat akibat perekaman retina.

Kementerian Komdigi Bekukan Worldcoin dan WorldID

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/86bbd0c_ftp-import-images-1-vi2j6wy7gdm0-5967382-01-06-1-1754996892.jpg" alt="Sam Altman. (lemonde.fr)" width="100%">
<figcaption>Sam Altman. (lemonde.fr)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) layanan Worldcoin dan WorldID. Langkah ini diambil setelah adanya laporan aktivitas mencurigakan mengenai kedua layanan milik pembuat ChatGPT, Sam Altman, ini. "Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat. Kami juga akan memanggil PT Terang Bulan Abadi untuk klarifikasi resmi dalam waktu dekat," kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar di Jakarta Pusat, Minggu (4/4). Berdasarkan penelusuran awal, PT Terang Bulan Abadi yang merupakan mitra Worldcoin untuk Indonesia tampak belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan tidak memiliki TDPSE sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yaitu PT Sandina Abadi Nusantara. "Layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yakni PT Sandina Abadi Nusantara," ungkap Alexander. Atas hal ini, dia menegaskan setiap penyelenggara layanan digital wajib secara sah dan bertanggung jawab atas operasional layanannya kepada publik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. "Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran dan penggunaan identitas badan hukum lain untuk menjalankan layanan digital merupakan pelanggaran serius," tegas Alexander. Melihat hal ini, Kementerian Komdigi berkomitmen untuk mengawasi ekosistem digital secara adil dan tegas untuk menjamin keamanan ruang digital nasional. Peran aktif masyarakat pun juga sangat dibutuhkan untuk menjaga uang digital lebih aman. "Komdigi juga mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap layanan digital yang tidak sah, serta segera melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi pengaduan publik," tukas dia.

Terang Bulan Abadi yang merupakan mitra Worldcoin untuk Indonesia tampak belum terdaftar sebagai PSE dan tak punya TDPSE.

Komdigi Bekukan Layanan Worldcoin dan WorldID Milik Pembuat ChatGPT Sam Altman di Indonesia

worldcoin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#worldcoin

Berita Terkini

Worldcoin dan Scan Retina Bentuk Neo-Kolonialisme Digital: Prof Henry Indraguna Ingatkan Perlindungan Negara Bagi Data Pribadi Masyarakat

4 Fakta Worldcoin: Benarkah Diuji Coba di Indonesia, Dilarang di Negara Lain?

Kementerian Komdigi Bekukan Worldcoin dan WorldID

Komdigi Bekukan Layanan Worldcoin dan WorldID Milik Pembuat ChatGPT Sam Altman di Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com