<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/27/rUuCAdq0L3JrPUqaeSdYheY9e1Vld2IAA7WlLokI-3156511609.jpg" alt="Anggota V BPK RI Bobby Adhithyo Rizaldi menyerahkan Laporan LHP BPK RI kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, di DPRD DKI Jakarta, Senin (26/5). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota V BPK RI Bobby Adhithyo Rizaldi menyerahkan Laporan LHP BPK RI kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, di DPRD DKI Jakarta, Senin (26/5). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Pemprov DKI Jakarta kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan tahun anggaran 2024. Opini WTP ini merupakan yang ke-8 kalinya diraih Pemprov DKI Jakarta.</p> <p>"Berdasar hasil pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024," ujar Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi di DPRD DKI, Senin (26/5).</p> <p>Dia menjelaskan, berdasar hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta 2024, terdapat penyesuaian atas penyajian akun-akun pada laporan keuangan senilai Rp 3,99 triliun. Antara lain, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lain, kewajiban jangka pendek, dan pendapatan asli daerah.</p> <p>Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penyesuaian dalam laporan keuangan audited atau yang sudah diperiksa. Meski begitu, BPK memberikan tiga catatan bagi Pemprov DKI Jakarta.&nbsp;</p> <p>Pertama, ialah pengelolaan pendapatan daerah belum sepenuhnya memadai, khususnya dalam hal pemungutan dan penghitungan pajak dan retribusi. Sehingga masih terdapat potensi pendapatan daerah yang belum terpungut.</p> <p>Kedua, pengelolaan belanja daerah juga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya pelaksanaan belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang belum sesuai dengan kontrak.</p> <p>"Ketiga, penatausahaan aset tetap dan aset fasos-fasum belum optimal. Selain itu kerja sama pemanfaatan milik daerah juga belum optimal, di antaranya belum diterimanya kontribusi atas beberapa pemanfaatan tersebut," terang Bobby Adhityo Rizaldi.&nbsp;</p> <p>Atas catatan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar memerintahkan anak buahnya untuk mengidentifikasi, memetakan, dan merumuskan kebijakan pengendalian potensi pajak dan retribusi daerah. Serta menatausahakan penerimaan hibah uang dan barang pada satuan pendidikan melalui mekanisme APBD.</p> <p>Selain itu juga memproses kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah.</p> <p>"Ketiga, menatausahakan aset dalam penguasaannya secara tertib dan memutakhirkan pencatatan aset tetap tanah dan fasos-fasum, serta menagih kontribusi pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan perjanjian kerja sama," tutur Bobby Adhityo Rizaldi.</p>

Pemprov DKI Jakarta kembali meraih opini WTP dari BPK, namun terdapat catatan penting terkait pengelolaan pendapatan dan belanja daerah

Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP ke-8 dari BPK, Namun Masih Ada Catatan Penting

<div class="header_fixed_berita"> <div id="nav"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/26/Screenshot_2025-05-26-13-18-59-293_comandroidchrome-edit-2832701777.jpg" alt="Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan (kiri) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan (kiri) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <div id="content" class="xfluid"> <div id="support-details" class="portlet x10"> <div class="portlet-content"> <div id="newbody"> <div class="iconright"> <div class="cl"><strong>JawaPos.com-</strong>Pemerintah Kabupaten Bekasi meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024.</div> <div class="cl">&nbsp;</div> <div class="cl"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016062323/pendapatan-garuda-indonesia-naik-begini-capaiannya">Pendapatan Garuda Indonesia Naik, Begini Capaiannya</a></strong></div> </div> <p>Laporan hasil pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di auditorium lantai 5 Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, di Cikarang, Jawa Barat, Jumat.</p> <p>"Alhamdulillah Kabupaten Bekasi meraih predikat WTP, mudah-mudahan bisa berkelanjutan dengan capaian yang semakin meningkat di tahun-tahun mendatang," kata Ade Kuswara Kunang di Cikarang, Jawa Barat, Jumat.</p> <p>Dia mengatakan pencapaian predikat WTP ini berkat sinergi yang kuat antara pemerintah daerah bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah serta kerja sama segenap perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi.</p> <p>"Termasuk anggota legislatif serta atas dukungan juga dari masyarakat Kabupaten Bekasi," katanya.</p> <p>Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan menyatakan predikat WTP diberikan kepada 10 wilayah kabupaten dan kota mencakup Kabupaten Bandung Barat, Bekasi, Cirebon, Sukabumi serta Kabupaten Sumedang. Kemudian Kota Bogor, Cimahi, Depok, Sukabumi serta Kota Tasikmalaya.</p> <p>Dia menjelaskan pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.</p> <p>Pemeriksaan keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan penyimpangan, kecurangan maupun pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan, meski pemeriksa mencantumkan hal tersebut ke dalam laporan, terutama yang berdampak pada potensi dan indikasi kerugian negara.</p> <p>Ia mengaku permasalahan umum yang masih ditemukan serta perlu menjadi perhatian antara lain terkait pengelolaan BUMD, belanja barang dan jasa, belanja BOS dan BOPD, belanja modal, belanja hibah, kekurangan volume pekerjaan serta pengelolaan persediaan dan aset.</p> <p>Mengacu ketentuan pasal 20 UU 15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pejabat wajib menyampaikan tindak lanjut rekomendasi kepada BPK maksimal 60 hari setelah LHP diterima.</p> <p>"Kami membuka kesempatan kepada masing-masing DPRD dan pemerintah daerah untuk berkoordinasi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK," kata dia. (*)</p> </div> </div> </div> </div>

Pemerintah Kabupaten Bekasi meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Kembali Raih WTP dari BPK Hasil Pemeriksaan Laporan Keiuangan Pemerintah Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/25/donny-3756408487.jpg" alt="Bupati Donny Ahmad Munir saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan laporan Pemda 2024 dari BPK." width="100%">
<figcaption>Bupati Donny Ahmad Munir saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan laporan Pemda 2024 dari BPK.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pemerintah Kabupaten Sumedang kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).</p> <p>Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, kepada Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Bandung, Jumat (23/5).</p> <p>Bupati Dony mengaku bersyukur atas pencapaian ini dan mengapresiasi kerja keras semua pihak, baik jajaran eksekutif maupun legislatif, yang telah berupaya menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah.</p> <p>"Terima kasih kepada masyarakat Sumedang atas perhatian, doa, dan dukungannya," ujar Dony.</p> <p>Ia menegaskan bahwa Pemda Sumedang terus berkomitmen menaati peraturan perundang-undangan serta meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal.</p> <p>"Ini menunjukkan Sumedang telah taat, bisa mengelola keuangan, dan mempertanggungjawabkannya dengan baik," katanya.</p> <p>Dony berharap capaian 11 kali WTP ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Acara penyerahan opini WTP ini turut dihadiri Ketua DPRD Sumedang Sidik Jafar, Sekda Tuti Ruswati, Kepala BKAD Ine Inajah, dan Inspektur Daerah Dadang Sulaeman.</p>

Sumedang raih opini WTP ke-11 dari BPK, wujud tata kelola keuangan baik. Bupati ajak semua pihak tingkatkan pembangunan.

Opini WTP ke-11 Jadi Bukti Tata Kelola Keuangan Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/25/WhatsApp-Image-2024-07-24-at-094025-830908500.jpeg" alt="BPK memberikan LHP BPK atas LK BPKH 2023. (BPK/Antara)" width="100%">
<figcaption>BPK memberikan LHP BPK atas LK BPKH 2023. (BPK/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah pemanfaatan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) Gen 2 dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan (LK) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 2023 belum optimal hingga penatausahaan akun utang lain-lain.</p> <p>Berdasar pernyataan anggota V BPK Ahmadi Noor Supit, tata usaha akun utang lain-lain dinilai belum memadai. Yakni meliputi saldo utang lain-lain akun perantara belum dapat ditelusuri dan penjelasan selisih saldo utang lain-lain.</p> <p>&rdquo;Yaitu utang surat perintah membayar (SPM) pembatalan haji dalam proses belum sesuai. Oleh karena itu, BPK berharap Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dapat meningkatkan pengendalian dan melakukan langkah-langkah perbaikan yang sistematis agar rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa permasalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang,&rdquo; ujar Ahmadi dikutip dari keterangan resmi BPK seperti dilansir dari <em>Antara</em>, Kamis (25/7).</p> <p>Kendati terdapat persoalan, permasalahan tersebut tak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LK BPKH. BPK tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK BPKH 2023.</p> <p>&rdquo;Capaian ini merupakan bentuk komitmen dan upaya nyata dari seluruh manajemen BPKH dalam mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara yang baik,&rdquo; ujar Ahmadi.</p> <p>Dia juga mengapresiasi upaya pimpinan BPKH dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Capaian tindak lanjut yang dilakukan telah melebihi target nasional sebesar 75 persen.</p> <p>Berdasar data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 2019 hingga 2023, tingkat penyelesaian rekomendasi pada BPKH sebesar 88,63 persen.</p> <p>&rdquo;Kami berharap kecepatan dan sinergi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut dapat terus ditingkatkan. BPK siap untuk bersama-sama mendorong penyelesaian rekomendasi yang telah diberikan,&rdquo; ungkap Ahmadi.</p>

BPK temukan masalah pemanfaatan Siskehat Gen 2 dalam mendukung penyusunan LK BPKH 2023 belum optimal dan penatausahaan akun utang lain-lain

BPK Temukan Dua Persoalan Dalam LK Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH Tetap Dapat Status WTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/12/KOLA-3658375396.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah saat membuka rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan bertema" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah saat membuka rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan bertema</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Kemennterian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun 2023.</p> <p>Menaker Ida mengatakan, capaian WTP ini merupakan hasil kerja kolaboratif yang melibatkan semua unit kerja di lingkungan Kemnaker.</p> <p>"Tanpa kerja kolaboratif, saya kira tak ada opini WTP ini, " kata Ida Fauziyah saat membuka rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan bertema 'Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran sebagai Wujud Cinta pada Kemnaker' di Gedung Tridarma Kemnaker, Jakarta, Jumat (11/7/2024).</p> <p>Dalam sambutannya, Ida memberikan apresiasi kepada jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal yang telah mengawal proses pemeriksaan oleh BPK, sejak dimulai Januari hingga bulan Mei lalu.</p> <p>"Saya mendapatkan laporan bapak dan ibu APIP berjibaku mengawal dan mendampingi semua unit kerja yang diperiksa oleh tim BPK. Menjadi jembatan komunikasi antara tim BPK dengan unit kerja yang diperiksa, memverifikasi dan memastikan semua dokumen yang diminta oleh tim BPK sudah sesuai dan lengkap, " katanya.</p> <p>Lebih lanjut, Ida Fauziyah mengatakan laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan anggaran. Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun ini disebutnya sudah jauh berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.</p> <p>"Saya harapkan tahun depan lebih sedikit lagi bahkan jika kita semua konsisten untuk menjaga prinsip-pronsip akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan, maka saya yakin suatu saat ketika auditor eksternal melakukan pemeriksaan kita bisa mencapai zero temuan," pungkasnya.</p>

Capaian WTP ini merupakan hasil kerja kolaboratif yang melibatkan semua unit kerja di lingkungan Kemnaker.

Kembali Raih Opini WTP atas Laporan Keuangan 2023, Menaker: Berkat Kerja Kolaboratif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/08/WhatsApp-Image-2024-07-08-at-173310-3447714890.jpg" alt="Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono (kanan). (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono (kanan). (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Jakarta Convention Centre, Senin (8/7).</p> <p>Dalam acara bertema <em>Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045</em> dihadiri segenap Kabinet Indonesia Maju, pemerintah pusat mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).</p> <p>&rdquo;Jadi ini <em>statement</em> yang sangat menarik dari Bapak Presiden. Karena sebagai pengelola keuangan APBN dan APBD, kita wajib menjaga akuntabilitas,&rdquo; ujar Pj Gubernur Adhy.</p> <p>&rdquo;Maka betul kalau opini WTP itu bukan fenomena yang harus <em>ditepuktangani</em>. WTP itu suatu proses wajib dan kita harus pertanggungjawabkan semua keuangan negara,&rdquo; tambah dia.</p> <p>Pj Gubernur Adhy menyampaikan, siap melaksanakan dan mendukung arahan-arahan yang disampaikan Presiden Jokowi terkait opini WTP. Itu akan diimplementasikan di Jawa Timur. Sehingga setiap pemerintah kabupaten/kota termotivasi untuk selalu mencapai WTP.</p> <p>&rdquo;Ini akan kami terapkan di provinsi, baik perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten/kota. Agar tidak melihat WTP ini sebagai orientasi akhir. Karena WTP memang wajib, memang harus terus dipertahankan, dan kita harus meningkatkan akuntabilitas,&rdquo; ujar Adhy.</p> <p>Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Selain itu, dia mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini.</p> <p>&rdquo;Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa kalau setiap tahun ini pasti diaudit dan pasti diperiksa. Jadi sudah kewajiban kita menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga menjalankannya secara baik,&rdquo; kata Jokowi.</p> <p>Kewajiban itu, sebut Presiden Jokowi, semakin relevan dengan tantangan global saat ini. Seperti tahun politik, perang dagang yang semakin memanas, dan juga perubahan iklim yang semakin nyata.</p> <p>&rdquo;Kita lihat pertumbuhan ekonomi global juga melambat. Tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan. Alhamdulillah patut kita syukuri bahwa ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Karena ekonomi kita tetap tumbuh di atas 5 persen dengan pertumbuhan di kuartal pertama tahun ini 5,11 persen,&rdquo; papar Jokowi.</p>

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono siap melaksanakan dan mendukung arahan-arahan yang disampaikan Presiden Jokowi terkait opini WTP

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono Siap Dukung Arahan Presiden Jokowi soal WTP Bukan Prestasi tapi Kewajiban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/08/Jokowi-terima-WTP-3252183794.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Tangkapan layar YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Tangkapan layar YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikam terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, Jokowi juga menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat, dan daerah atas predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa WTP bagi pemerintah pusat dan daerah bukanlah suatu prestasi, melainkan kewajiban. Apalagi, kata orang nomor satu RI ini uang yang diperiksa adalah milik rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014839642/ayu-ting-ting-batal-nikah-dengan-lettu-fardhana-nikita-mirzani-singgung-miras-hingga-judi-online">Ayu Ting Ting Batal Nikah dengan Lettu Fardhana, Nikita Mirzani Singgung Miras hingga Judi Online</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik,&rdquo; kata Jokowi dalam Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Lembaga Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023, Senin (8/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggung jawabkannya secara baik pula,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. Opini tersebut merupakan opini WTP yang ke-delapan sejak diraih LKPP pada 2016.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian,&rdquo; ujar Ketua BPK Isma Yatun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemberian opini oleh BPK dinyatakan telah sesuai dengan standar yang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Isma membeberkan opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan capaian membanggakan berkat komitmen dan upaya keras pemerintah mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;BPK mengapresiasi pemerintah yang berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara sebagai landasan kuat pemerintahan selanjutnya,&rdquo; tutup Isma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Presiden Jokowi menegaskan bahwa WTP bagi pemerintah pusat dan daerah bukanlah suatu prestasi, melainkan kewajiban.

Jokowi: WTP Bukan Prestasi, Tapi Kewajiban

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/24/IMG-20240624-WA0007-4002076800.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa (dua dari kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2023 (LHP 2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa (dua dari kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2023 (LHP 2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Laporan Keuangan Tahun 2023 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali meraih opini wajar dalam hal semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini diraih oleh LPS untuk ke 10 kalinya secara berturut-turut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hasil yang baik ini melanjutkan hasil pemeriksaan untuk Laporan Keuangan LPS pada tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap dengan dukungan BPK RI, capaian yang baik ini dapat terus kami pertahankan pada tahun-tahun berikutnya,&rdquo; ujar Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2023 (LHP 2023) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diwakili oleh Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing, di Jakarta (14/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Purbaya lantas menekankan, dengan raihan tersebut, LPS akan terus melakukan penguatan di internal LPS antara lain, dengan peningkatan kompetensi pegawai, penyusunan kebijakan dan prosedur, peningkatan fungsi manajemen risiko, pengendalian internal dan kepatuhan, serta pengembangan teknologi informasi untuk mendukung operasionalisasi pelaksanaan fungsi dan tugas LPS agar dapat berjalan secara lebih efisien dan efektif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014789745/tak-usung-anies-baswedan-alasan-pks-munculkan-sosok-sohibul-iman-jadi-bakal-cagub-jakarta">Tak Usung Anies Baswedan, Alasan PKS Munculkan Sosok Sohibul Iman jadi Bakal Cagub Jakarta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Khusus dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, LPS pun telah mendapatkan pelatihan dari BPK. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Kami harapkan kerja sama di bidang peningkatan SDM kompetensi pegawai ini dapat dilakukan secara reguler,&rdquo; tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga mengatakan, capaian ini dapat menjadi penyemangat bagi LPS sebagai salah satu instansi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja lembaga, terutama dalam hal pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang tidak kalah penting, kami tentu selalu mengharapkan dukungan dari BPK RI dalam bentuk pemberian masukan untuk perbaikan dan penguatan sistem pengendalian internal di LPS serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014789669/ramalan-zodiak-hari-ini-libra-dan-scorpio-24-juni-2024-dari-kesehatan-karier-keuangan-hingga-cinta">Ramalan Zodiak Hari Ini Libra dan Scorpio 24 Juni 2024: dari Kesehatan, Karier, Keuangan hingga Cinta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, LPS selalu berkoordinasi dengan BPK sebagai Lembaga Tinggi Negara, yang memiliki kewenangan sesuai Undang-Undang BPK Nomor 15 Tahun 2006 untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh instansi pemerintah termasuk LPS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya LPS juga akan segera menindaklanjuti rekomendasi sesuai LHP Tahun 2023, termasuk menyelesaikan rekomendasi yang masih berstatus Dalam proses penyelesaian dari pemeriksaan-pemeriksaan BPK RI.&nbsp;</div>

“Hasil yang baik ini melanjutkan hasil pemeriksaan untuk Laporan Keuangan LPS pada tahun-tahun sebelumnya,"

Kembali Raih WTP, LPS Akan Terus Meningkatkan Kinerja Lembaga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/24/Untitled-1358757254.jpg" alt="Bupati Indramayu Nina Agustina (kanan) menerima Opini WTP dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat Sudraminto Eko Putra." width="100%">
<figcaption>Bupati Indramayu Nina Agustina (kanan) menerima Opini WTP dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat Sudraminto Eko Putra.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pemerintah Kabupaten Indramayu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu tahun 2023.</p> <p>Opini WTP diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Barat Sudraminto Eko Putra kepada Bupati Indramayu Nina Agustina dan Wakil Ketua DPRD Indramayu Turah di Gedung BPK Perwakilan Jawa Barat.</p> <p>Sudraminto menjelaskan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Selanjutnya, permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti Kabupaten Indramayu adalah potensi kegagalan investasi atas penyertaan modal pada BPR Karya Remaja dan BPR Indramayu Jabar.</p> <p>&rdquo;Terhadap beberapa rekomendasi yang dikeluarkan, pemerintah daerah harus menindaklanjutinya paling lambat selama 60 hari,&rdquo; kata Sudraminto.</p> <p>BPK merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah untuk lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pembinaan BUMD. Khususnya penyelesaian proses likuidasi BPR Karya Remaja dan strategi penyelamatan kelangsungan <em>udahan</em> BPR Indramayu Jabar.</p> <p>Sementara itu, Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan, pencapaian opini WTP merupakan usaha semua pihak yang tergabung dalam super tim di Pemkab Indramayu dalam melaksanakan laporan keuangan.</p> <p>Nina memberikan apresiasi kepada semua pihak dan super tim yang sangat luar biasa telah melaksanakan tata kelola keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2023.</p> <p>&rdquo;Apa yang kita capai sekarang adalah buah dari kerja baik, kerja nyata dari super tim kita. Hasil tidak mengkhianati proses,&rdquo; tegas Nina.</p> <p>Nina menyampaikan terima kasih Ketua BPK RI Perwakilan Jawa Barat Sudraminto Eko Putra, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, ASN, dan semua pihak yang telah memberikan sumbangsih kerja dan juga pemikiran. Hadir pada penyerahan tersebut Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Bappeda Litbang, dan Kepala BKAD.</p>

Pemkab Indramayu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas LPKPD Kabupaten Indramayu 2023

Keren! Indramayu Kembali Raih WTP dari BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/11/WhatsApp-Image-2024-05-11-at-135220-289294850.jpg" alt="Anggota IV BPK Haerul Saleh bersama SYL di Kolaka saat Kementan sedang proses audit BPK untuk dapat WTP." width="100%">
<figcaption>Anggota IV BPK Haerul Saleh bersama SYL di Kolaka saat Kementan sedang proses audit BPK untuk dapat WTP.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) minta Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memeriksa anggota BPK yang namanya disebut dalam persidangan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.</p> <p>Nama anggota BPK yang disebut itu Victor, auditor BPK dan atasannya bernama Haerul Saleh. Haerul Saleh merupakan Anggota IV BPK.</p> <p>&rdquo;Dewan Etik BPK segera melakukan pemeriksaan kode etik dan jika terbukti ada pelanggaran berat maka diberhentikan dengan tidak hormat,&rdquo; kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman.</p> <p>Dalam persidangan perkara SYL dkk, disebutkan auditor BPK meminta uang sejumlah Rp 12 miliar untuk menerbitkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementan. Namun, Boyamin mengingatkan semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah.</p> <p>&rdquo;Kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah maka harus <em>nunggu</em> penyelidikan,&rdquo; ujar Boyamin.</p> <p>Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad turut merespons soal maraknya penerbitan status WTP menjadi ladang korupsi. Dia meminta BPK melakukan evaluasi terkait mekanisme pemeriksaan oleh auditor BPK. Dia berharap komitmen dari seluruh pemangku kepentingan.</p> <p>&rdquo;Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemeriksaan oleh auditor ke entitas objek pemeriksaan. Mulai dari rekrutmen anggota BPK RI, sistem pendidikan auditor, SOP pemeriksaan entitas objek, mekanisme pengawasan internal,&rdquo; papar Kamrussamad.</p> <p>&rdquo;Harus ada komitmen sungguh-sungguh dari seluruh <em>stakeholder</em> untuk hentikan indikasi jual-beli WTP, agar tidak terulang terus menerus kasus hukum yang menjerat K/L atau entitas objek pemeriksaan BPK RI,&rdquo; tambah dia.</p> <p>Tugas BPK sebagaimana mandat konstitusional, sambung Kamrussamad, adalah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.</p> <p>&rdquo;Yaitu memastikan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. BPK harus dapat memberikan manfaat yang nyata kepada entitas yang diperiksa untuk menggunakan sumber daya termasuk keuangan&nbsp; sehingga entitas tersebut dapat mencapai visi dan misi dalam mendukung pencapaian visi dan misi nasional,&rdquo; terang Kamrussamad.</p> <p class="class-paragraph">Menurut Kamrussamad, BPK ibarat dokter. Sebagai dokter akan bermanfaat kalau pasien juga melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi.</p> <p>&rdquo;Terkait dengan opini WTP dan temuan pemeriksaan, bahwa pasien dikatakan WTP apabila memenuhi seluruh persyaratan di mana ada batas risiko yang bisa ditoleransi. Jadi pasien setahun secara umum dikatakan sehat bukan berarti setahun itu tidak pernah sakit, tetap pernah sakit namun tidak melewati risiko yang ditetapkan,&rdquo; jelas Kamrussamad.</p> <p>Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan, setiap fakta yang terungkap dalam persidangan sudah dicatat jaksa penuntut umum (JPU) KPK.</p> <p>&rdquo;Banyak fakta menarik saya kira dalam persidangan terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan tentu semua fakta sudah dicatat dengan baik oleh tim jaksa. Kami juga sempat diskusi terkait ini dengan tim jaksa,&rdquo; kata Ali Fikri.</p> <p>Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa itu memastikan akan menindaklanjuti fakta yang terungkap dalam persidangan dugaan korupsi SYL dkk.</p> <p>&rdquo;Sekali lagi nanti pengembangan-pengembangan lebih jauhnya adalah ketika proses-proses persidangan selesai secara utuh. Sehingga konfirmasi dari saksi-saksi lain menjadi sebuah fakta hukum,&rdquo; tegas Ali.</p> <p>Dalam persidangan kemarin terungkap, auditor BPK disebut meminta uang Rp 12 miliar agar Kementan di bawah kepemimpinan SYL mendapatkan predikat WTP.</p> <p>Hal itu disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Hermanto saat bersaksi dalam persidangan SYL dkk.</p> <p>Awalnya, jaksa KPK mendalami pengetahuan Hermanto soal sosok Haerul Saleh dan Victor. Hermanto mengakui mengenal Haerul Saleh, yang merupakan anggota IV BPK.</p> <p>&rdquo;Kalau Pak Victor itu memang auditor yang memeriksa kita (Kementan),&rdquo; ucap Hermanto.</p> <p>&rdquo;Kalau Haerul Saleh?&rdquo; cecar jaksa.</p> <p>&rdquo;Ketua AKN (Akuntan Keuangan Negara) IV,&rdquo; kata Hermanto.</p> <p class="class-paragraph">Hermanto juga menjelaskan, ada temuan BPK terkait pengelolaan anggaran <em>food estate</em> di Kementan. Dia menyebut temuan soal <em>food estate</em> itu tidak banyak namun mencakup nilai anggaran yang besar.</p> <p>Hermanto menambahkan, saat itu BPK menemukan kekurangan dalam kelengkapan dokumen administrasi. Kementan pun diberi kesempatan untuk melengkapi.</p> <p>Jaksa lantas bertanya apakah ada permintaan dari BPK terkait pemberian opini. Hermanto tak membantah adanya permintaan uang dari pihak BPK agar Kementan mendapat WTP.</p> <p>&rdquo;Diminta Rp 12 miliar oleh pemeriksa BPK itu?&rdquo; cecar jaksa.</p> <p>&rdquo;Iya, Rp 12 miliar oleh Pak Victor tadi,&rdquo; jawab Hermanto.</p> <p>Jaksa KPK pun kembali bertanya apakah permintaan uang sejumlah Rp 12 miliar oleh BPK itu dipenuhi. Hermanto mengaku mendengar bahwa Kementan hanya memberikan Rp 5 miliar.</p> <p>Hermanto mengaku tidak mengetahui proses penyerahan uang tersebut kepada auditor BPK. Namun, kata Hermanto, auditor bernama Victor itu sempat menagih kekurangan uang tersebut ke Kementan.</p>

MAKI minta Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI memeriksa anggota BPK yang namanya disebut dalam persidangan dugaan korupsi di Kementan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wtp

Berita Terkini