<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/17/Longsor-Salju-1237419268.jpg" alt="Longsor Salju: Sebuah berita yang disiarkan televisi lokal Tiongkok menunjukkan usaha penyelamatan 1.000 turis yang terjebak akibat longsoran salju di Xinjiang. (Sumber: Tangkapan Layar REUTERS)" width="100%">
<figcaption>Longsor Salju: Sebuah berita yang disiarkan televisi lokal Tiongkok menunjukkan usaha penyelamatan 1.000 turis yang terjebak akibat longsoran salju di Xinjiang. (Sumber: Tangkapan Layar REUTERS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Belum lama ini, sekitar 1.000 wisatawan dan juga turis masih terdampar di desa terpencil, pasca longsoran salju melanda wilayah Xinjiang di barat laut Tiongkok. Bencana longsor salju&nbsp;tersebut, dikabarkan bermula dari&nbsp;cuaca yang berubah-ubah dan kini menghambat evakuasi. Berdasarkan laporan TV pemerintah pada Selasa (16/1) yang dikutip dari Reuters, akses jalan menuju desa Hemu, sebuah destinasi wisata indah di dekat perbatasan Kazakhstan, Rusia dan Mongolia tempat para wisatawan terjebak, telah terputus oleh longsoran salju selama beberapa hari. Desa tersebut terletak di Prefektur Altay Xinjiang di mana hujan salju terus menerus di beberapa daerah telah berlangsung selama sepuluh hari. Hujan salju lebat memicu puluhan longsoran salju di sepanjang sebagian besar jalan raya di pegunungan Altay yang mengarah ke kawasan pemandangan Kanas, dan beberapa wisatawan diterbangkan dengan helikopter ke tempat yang aman, menurut laporan media pemerintah Tiongkok pada akhir pekan. Salju yang dibawa oleh longsoran salju mencapai ketinggian tujuh meter di beberapa bagian dan di banyak bagian, lebih tinggi dari peralatan pembersih salju, kata CCTV. Pekerjaan untuk membersihkan jalan yang terkubur sepanjang 50 km telah dimulai sejak seminggu yang lalu. <div>&nbsp;</div> <div>Pekerjaan penyelamatan dan pembersihan salju menjadi lebih rumit karena bebatuan, puing-puing, dan ranting-ranting pohon bercampur di salju, pecah saat longsoran salju mengalir menuruni lereng hutan pinus yang menuju lembah sungai, membuat kendaraan berat cukup susah mengakses lokasi. Tim penyelamat telah menggunakan sekop dan ekskavator. Karena cuaca berubah dengan cepat di daerah pegunungan, peluang untuk menjalankan misi juga semakin menantang. Helikopter militer yang dijadwalkan mengirim bantuan seperti tepung dan bahan bakar ke desa Hemu, tertunda pada Selasa (16/1) pagi, kata CCTV. Otoritas pengelolaan jalan raya di Altay mengatakan mereka telah mengerahkan 53 personel dan 31 set mesin dan peralatan untuk pekerjaan penyelamatan dan bantuan. "Situasi longsoran salju ini relatif istimewa, kami telah melihat hujan salju lebat sebelumnya, namun kami belum pernah melihat frekuensi longsoran setinggi itu," kata kepala biro pengelolaan jalan raya, Zhao Jinsheng, kepada CCTV. Zhao mengatakan dia memperkirakan pekerjaan pembersihan salju untuk memulihkan akses ke desa Hemu akan terus berlanjut selama beberapa waktu karena banyaknya salju di empat kilometer terakhir jalan yang terkena dampak longsoran salju. <div>&nbsp;</div> <div>***</div> </div>

sekitar 1.000 wisatawan dan juga turis masih terdampar di desa terpencil setelah longsoran salju melanda wilayah Xinjiang, Tiongkok.

Sekitar 1.000 Turis Terjebak di Xinjiang akibat Longsoran Salju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/06/Xinjiang-Kereta-Wisata-3603918425.jpg" alt="Para wisatawan hendak memasuki kereta wisata khusus di Stasiun Urumqi, Xinjiang, Tiongkok" width="100%">
<figcaption>Para wisatawan hendak memasuki kereta wisata khusus di Stasiun Urumqi, Xinjiang, Tiongkok</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Xinjiang meluncurkan paket perjalanan wisata dengan menggunakan kereta khusus selama 15 hari untuk menikmati pemandangan alam di wilayah barat daya Tiongkok yang mayoritas penduduknya berlatar belakang etnis minoritas Muslim Uighur itu. "Untuk memenuhi kebutuhan penumpang yang hendak berkeliling Xinjiang dengan menggunakan kereta, kami meningkatkan pelayanan kereta wisata 'Tianshan'," kata Deputi General Manager Xinjiang Railway Tourism Development Group Co Ltd, Huang Tingfen, dikutip media lokal, Jumat (5/5). Nama "Tianshan" yang disematkan pada rangkaian kereta wisata khusus itu diambil dari nama gunung yang sangat populer di daerah otonomi setingkat provinsi dengan wilayah terluas di daratan Tiongkok itu. Dengan menumpang kereta tersebut, para wisatawan dapat mengunjungi objek-objek wisata di wilayah utara, selatan, dan timur Xinjiang. "Para penumpang dapat berwisata dan bersantai di dalam kereta yang kami lengkapi dengan ruang pijat khusus. Kami memang membangun kereta ini sebagai rumah untuk wisatawan," Huang. Kereta wisata tersebut pertama kali diberangkatkan dari Stasiun Urumqi di ibu kota Daerah Otonomi Xinjiang pada Senin (1/5). Ada 200 wisatawan yang menumpang kereta tersebut untuk mengelilingi Xinjiang dari Urumqi, Beitun, Yining, Turban, Alaer, Kashgar, hingga Hami. Kereta tersebut berhenti di beberapa stasiun yang berada di objek-objek wisata menarik. "Dengan demikian, maka wisatawan tidak akan melewatkan objek-objek penting selama dalam perjalanannya," ujar Huang. Otoritas perkeretaapian setempat telah merancang 10 paket perjalanan kereta wisata khusus di Xinjiang yang terjadwal di setiap musim liburan berbeda. Selama musim liburan Hari Buruh Internasional pada 28 April sampai 3 Mei 2023, Xinjiang menerima lebih dari delapan juta kunjungan wisata atau naik sebesar 140,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Dari total kunjungan tersebut Xinjiang berhasil mengantongi pendapatan 6 miliar yuan atau sekitar Rp12,7 triliun, meningkat 192,18 persen, sebagaimana data Departemen Kebudayaan dan Pariwisata setempat. (*)

Xinjiang meluncurkan paket perjalanan wisata dengan menggunakan kereta khusus selama 15 hari untuk menikmati pemandangan alam

Ada Paket Wisata Naik Kereta Api 15 Hari di Xinjiang, Ngapain Aja Sih?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kashgar-Xinjiang-190421-irf-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia menolak usulan Amerika Serikat untuk menggelar debat di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai isu Uighur di Xinjiang, Tiongkok.  “Indonesia tidak dalam posisi untuk mendukung rancangan keputusan mengenai penyelenggaraan debat tentang situasi HAM di Wilayah Otonomi Xinjiang, Uighur,” kata Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Febrian A Ruddyard dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/10).  Penolakan tersebut, kata Febrian, didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan yang diajukan oleh negara pengusung dalam Dewan HAM tidak akan menghasilkan kemajuan yang berarti, utamanya karena tidak mendapat persetujuan dan dukungan dari negara yang berkepentingan.  Namun, dia juga menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia dan sebagai demokrasi yang aktif dan dinamis, tetap berkomitmen menyelesaikan isu Uighur.  “Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap kondisi saudara dan saudari Muslim di bagian dunia lainnya. Adalah tanggung jawab Indonesia sebagai bagian dari umat Islam untuk saling menjaga satu sama lain,” kata Febrian.  Sejumlah upaya telah dilakukan Pemerintah Indonesia guna merespons isu Uighur, antara lain berdiskusi dengan pemerintah dan masyarakat Tiongkok terkait pemajuan dan pelindungan HAM umat Muslim Uighur serta terus bekerja sama dengan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya untuk membahas isu tersebut.  “Tujuan utama dari diskusi dan keterlibatan Indonesia dimaksud adalah untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan saudara-saudari Muslim kita di Xinjiang,” tutur Febrian.  Pada Kamis (6/10), Dewan HAM PBB melakukan pemungutan suara tentang penyelenggaraan debat mengenai kondisi etnis Uighur di Tiongkok. Dari 47 anggota yang menyampaikan sikapnya, 19 negara menentang debat tersebut, 17 negara menerima, sementara 11 negara lainnya memilih abstain.

Indonesia Tolak Usulan AS Debat Soal Isu Uighur di Dewan HAM PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Xi-Jinping-Xinhua.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Tiongkok Xi Jinping meminta para pejabat untuk meningkatkan upaya menegakkan prinsip bahwa Islam di Tiongkok harus berorientasi dengan negara Tiongkok. Selain itu, agama-agama di Tiongkok harus beradaptasi dengan masyarakat sosialis yang dianut oleh Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa.  Hal itu diungkapkan Xi saat mengunjungi wilayah Xinjiang. Pasukan keamanan Tiongkok selama beberapa tahun terakhir telah melakukan upaya untuk mengendalikan protes oleh Muslim Uighur atas pemukiman dari etnis Han Tiongkok dari luar provinsi.  Xi mengunjungi wilayah Xinjiang selama empat hari dimulai pada 12 Juli. Xi bertemu dengan para pejabat. Dia menekankan memupuk rasa komunitas yang kuat untuk bangsa Tiongkok, mempromosikan pertukaran, interaksi dan integrasi di antara kelompok etnis yang berbeda, Xi menggarisbawahi perlunya meningkatkan kapasitas tata kelola urusan agama dan mewujudkan pembangunan agama yang sehat.  "Upaya yang ditingkatkan harus dilakukan untuk menegakkan prinsip bahwa Islam di Tiongkok harus berorientasi Tiongkok, dan untuk menyesuaikan agama dengan masyarakat sosialis," katanya seperti dikutip oleh kantor berita Xinhua.  "Kebutuhan agama yang normal harus dipastikan dan mereka harus bersatu erat di sekitar partai dan pemerintah," tambah Xi.  Xi menekankan pentingnya identitas budaya, menyerukan mendidik dan membimbing orang-orang dari semua kelompok etnis untuk memperkuat identifikasi mereka dengan tanah air, bangsa Tiongkok, budaya Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok (CPC), dan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok.  Tiongkok selama ini melawan tuduhan penahanan massal Muslim Uighur di kamp-kamp, yang digambarkan Beijing sebagai pusat deradikalisasi dan pendidikan. Beijing juga tak menanggapi tuduhan Barat tentang pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran terhadap Muslim Uighur dan membantah tuduhan AS dan Uni Eropa tentang genosida terhadap Muslim di provinsi tersebut.

Agama-agama di Tiongkok Diminta Adaptasi dengan Partai Komunis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Xi-Jinping-Xinhua.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Xi Jinping mengunjungi wilayah Xinjiang untuk pertama kalinya dalam 8 tahun terakhir. Kunjungan ini menjadi sorotan karena sebelumnya dikaitkan dengan genosida terhadap muslim Uighur di Xinjiang. Hal itu sempat memberi tekanan terhadap Xi Jinping.  Dalam kunjungannya, Xi memeriksa sebuah universitas, area pelabuhan darat internasional, komunitas perumahan, dan museum di Urumqi, ibu kota Daerah Otonomi Xinjiang, Tiongkok barat laut, dari Selasa (12/7) sore hingga Rabu pagi. Presiden Xi mengunjungi Universitas Xinjiang, Area Pelabuhan Darat Internasional Urumqi, komunitas Guyuanxiang di Distrik Tianshan dan Museum Daerah Otonomi Uygur Xinjiang.  Xi memantau latihan bakat, mengoordinasikan respons Covid-19 dengan pembangunan ekonomi dan sosial, mempromosikan persatuan dan kemajuan etnis, dan mengonsolidasikan rasa kebersamaan untuk bangsa Tiongkok.  Tudingan Barat  Sebelumnya kelompok-kelompok hak asasi dan beberapa negara Barat menuduhnya melakukan genosida terhadap etnis Muslim Uighur. Isu penganiayaan juga termasuk pelanggaran berat hak asasi manusia, penyiksaan dan kerja paksa serta penghapusan tradisi linguistik, budaya dan agama. Amerika Serikat dan beberapa pejabat di negara-negara Barat menyatakan bahwa tindakan pemerintah Tiongkok merupakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.  Seorang analis politik yang berbasis di AS dan wakil ketua komite eksekutif Kongres Uighur Dunia, Ilshat Hassan Kokbore, mengatakan kepada RFA bahwa kunjungan Xi dimaksudkan untuk mengirim pesan bahwa dia tidak peduli dengan kekhawatiran komunitas internasional mengenai tuduhan genosida terhadap Uighur.  Kokbore menambahkan bahwa dia yakin kunjungan Xi juga dimaksudkan untuk memperkuat otoritasnya kepada rakyat Xinjiang dan untuk menunjukkan solidaritas pejabat Tiongkok di wilayah tersebut. Xi bersama penduduk setempat menyusuri jalan-jalan kota, mendapatkan tepuk tangan selama inspeksi, dan menikmati pertunjukan tarian.

Sempat Dikaitkan Genosida Muslim Uighur, Xi Jinping Kunjungi Xinjiang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/kerusuhan-xinjian-PETER-PARKS.jpg" alt="PEMICU REPRESI: Seorang perempuan etnis Uighur berunjuk rasa di hadapan polisi antihuru-hara 7 Juli 2009. Kerusuhan di Urumqi, Xinjiang, Tiongkok, itu menyebabkan hampir 200 nyawa melayang. (Peter Parks/AFP)" width="100%">
<figcaption>PEMICU REPRESI: Seorang perempuan etnis Uighur berunjuk rasa di hadapan polisi antihuru-hara 7 Juli 2009. Kerusuhan di Urumqi, Xinjiang, Tiongkok, itu menyebabkan hampir 200 nyawa melayang. (Peter Parks/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Puluhan negara meminta kejelasan pada Dewan HAM PBB Selasa (14/6). Mereka membuat pernyataan bersama terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Tiongkok kepada etnis minoritas di Xinjiang. Terutama warga Uighur.  Total ada 47 negara yang menandatangani pernyataan bersama itu. Di antaranya, Belanda, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Swiss, Swedia, Spanyol, Australia, Denmark, Finlandia, Prancis, Luxembourg, Monako, dan Selandia Baru. Mereka menyebut adanya laporan tepercaya bahwa lebih dari 1 juta warga Uighur dan etnis muslim minoritas lainnya telah diperlakukan sewenang-wenang.  Tiongkok mengakui kamp itu ada. Tapi, versi Beijing, itu adalah pusat pelatihan kemampuan vokasi. Kamp tersebut penting untuk menghindari ekstremisme. Namun, berbagai laporan independen menunjukkan hal sebaliknya. Masing-masing penduduk minoritas itu diawasi terus-menerus dan didiskriminasi. Hak-hak dasar mereka juga diambil. Termasuk hak beragama.  Negara-negara tersebut juga menyuarakan keprihatinan atas berbagai laporan pelanggaran HAM. Seperti penyiksaan, sterilisasi paksa, kekerasan seksual berbasis gender, kerja paksa, pemisahan paksa anak-anak dari orang tua oleh pihak berwenang, serta perlakuan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.  ’’Kami mengulangi seruan kami pada Tiongkok untuk segera mengatasi masalah ini,’’ ujar Duta Besar Belanda untuk PBB Paul Bekkers saat membacakan pernyataan bersama itu, seperti dikutip Agence France-Presse.  Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) dalam laporannya terkait Xinjiang pada 2018 sudah memberikan 8 rekomendasi. Salah satunya membebaskan semua penduduk yang ditawan secara paksa. Bekkers meminta Tiongkok menjalankan rekomendasi tersebut. Selain itu, dia meminta agar Beijing membiarkan penyidik PBB dan para pakar melakukan observasi dengan akses penuh ke Xinjiang.  Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet sejatinya diberi akses untuk mengunjungi Xinjiang bulan lalu. Itu adalah kunjungan pertama pejabat HAM PBB dalam 17 tahun terakhir. Sayang, Bachelet justru menuai banyak kecaman. Dia tidak memberikan pernyataan tegas dan detail terkait hasil kunjungan itu. Banyak pihak yang menuntutnya mundur.  Pada Senin (13/6), Bachelet menyatakan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri lagi untuk periode kedua. Jabatannya bakal berakhir 31 Agustus nanti. Sebanyak 47 negara itu meyakini laporan terkait Xinjiang sudah selesai, tapi pemaparannya terus ditunda. Mereka meminta Bachelet menentukan tanggal pasti perilisannya.  Duta Besar Tiongkok untuk PBB Chen Xu berang menanggapi pernyataan bersama tersebut. Dia menuding Belanda dan negara-negara lain menyebarkan kebohongan dan rumor untuk menyerang Tiongkok. ’’Kami menolak tudingan mereka,’’ ucapnya.

PBB Didesak Buka Laporan Dugaan Pelanggaran terhadap Muslim Uighur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Venezuela-Politics-UN-22062019-1.jpg" alt="Komisioner Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet. Fausto Torrealba/Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Komisioner Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet. Fausto Torrealba/Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) Michelle Bachelet mendesak Tiongkok meninjau kembali kebijakan kontra terorismenya. Tiongkok diminta mematuhi standar HAM internasional.  Namun, Bachelet menegaskan, perjalanannya selama enam hari di Tiongkok, termasuk kunjungan ke wilayah barat Xinjiang, bukan merupakan penyelidikan terhadap kebijakan HAM Tiongkok. Tetapi kesempatan untuk terlibat dengan pemerintah.  ”Saya telah mengajukan pertanyaan dan kekhawatiran tentang penerapan tindakan kontra terorisme dan deradikalisasi di bawah penerapan yang luas, terutama dampaknya terhadap hak-hak Uighur dan minoritas muslim lainnya,” kata Michelle Bachelet dalam konferensi pers secara daring pada Sabtu (28/5) seperti dilansir dari Antara.  Bachelet memulai perjalanannya ke Tiongkok, yang pertama kali dilakukan Komisaris Tinggi HAM PBB dalam 17 tahun, pada Senin (23/5) di kota selatan Guangzhou. Dia kemudian menuju ke Xinjiang.  Tahun lalu, Kantor Komisaris Tinggi PBB menyatakan keyakinan bahwa orang-orang Uighur di Xinjiang telah ditahan secara tidak sah, dianiaya, dan dipaksa bekerja. Di lain pihak, Tiongkok membantah semua tuduhan kekerasan di Xinjiang.  Akses Bachelet selama berada di Tiongkok dibatasi karena Beijing mengatur agar dia melakukan perjalanan dalam lingkaran tertutup. Yakni dengan mengisolasi orang-orang dalam gelembung virtual untuk mencegah penyebaran Covid-19, serta tidak melibatkan pers asing.  Kelompok hak asasi manusia dan negara-negara barat khawatir bahwa Tiongkok akan menggunakan kunjungan Bachelet sebagai dukungan atas pelaksanaan HAM di negara tersebut.  Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan pada Selasa (24/5) bahwa merupakan suatu kesalahan untuk menyetujui kunjungan dalam keadaan seperti itu.  Tiongkok awalnya membantah keberadaan kamp penahanan di Xinjiang tetapi pada 2018 mengatakan telah mendirikan pusat pelatihan kejuruan yang diperlukan untuk mengendalikan apa yang dikatakannya sebagai terorisme, separatisme, dan radikalisme agama di wilayah tersebut.  Bachelet mengatakan, telah menyampaikan kepada Pemerintah Tiongkok tentang kurangnya pengawasan yudisial yang independen atas pengoperasian pusat-pusat itu. Selain itu, ada tuduhan penggunaan kekerasan, perlakuan buruk, dan pembatasan ketat pada praktik keagamaan.  Pada 2019, Gubernur Xinjiang Shohrat Zakir mengatakan semua peserta pelatihan telah lulus.

Komisioner HAM PBB Desak Tiongkok Tinjau Kebijakan Kontra Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Michelle-Bachelet-The-Times-of-Israel.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim PBB tengah berada di Tiongkok. Mereka bersiap jelang kunjungan Kepala HAM PBB (UNHCHR) Michelle Bachelet ke Xinjiang pada Mei mendatang. Yakni, mencari tahu dugaan pelanggaran HAM di wilayah yang didominasi penduduk Uighur tersebut.  South China Morning Post melaporkan, delegasi PBB itu tengah dikarantina di Guangzhou. Jubir UNHCHR Liz Throssell mengungkapkan bahwa lima anggota tim berangkat atas undangan Tiongkok. Kantor Komisaris Hak Asasi Manusia (OHRC) PBB bernegosiasi dengan pemerintah Tiongkok sejak 2018 untuk berusaha mengunjungi Xinjiang dengan akses yang tidak terbatas. Belum ada kunjungan komisaris UNH CHR ke Tiongkok sejak 2005.  Di sisi lain, Tiongkok berusaha memperhalus kunjungan PBB tersebut. Jubir Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin menyebut kunjungan itu untuk mempromosikan pertukaran dan kerja sama antara kedua pihak.  ”Kami selalu menentang penggunaan masalah ini untuk manipulasi politik,” tegasnya.

Soal Dugaan Pelanggaran HAM, Kepala HAM PBB Bakal Kunjungi Xinjiang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ngabuburit-Grand-Bazaar-Urumqi-Puasa-2021.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Xinjiang menjamin kebebasan menjalankan ibadah selama bulan Ramadan bagi kaum etnis minoritas Muslim Uighur yang mendiami daerah otonomi khusus di barat daya Tiongkok itu.  "Etnis Uighur dan umat Islam lainnya di Xinjiang mulai berpuasa pada awal April," kata juru bicara Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang, Ilijan Anayat, di Beijing, Jumat (22/4).  Menurut dia, mereka berpuasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. "Sehabis berbuka puasa, mereka juga beribadah sampai Isya. Semuanya berlangsung normal," ujar pejabat daerah berlatar belakang etnis Uighur itu.  Begitu pula pada saat Hari Raya Idul Fitri, kata dia, umat Islam di Xinjiang merayakannya dengan penuh kegembiraan. "Saat Lebaran nanti, mereka biasanya mengunjungi sanak keluarganya," imbuh Ilijan.  Namun, Ilijan belum bisa memastikan kapan dan di mana resepsi Hari Raya Idul Fitri digelar oleh para pemuka agama dari kalangan etnis minoritas Muslim Uighur. "Nanti kalau ada informasi lebih lanjut, Anda akan kami beritahu dan kami undang," katanya menjawab pertanyaan Antara dalam pengarahan pers rutin yang digelar Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang.  Pada tahun lalu, pimpinan Asosiasi Islam Tiongkok (CIA) Xinjiang dan pemuka etnis Uighur mengadakan resepsi Hari Raya Idul Fitri di Beijing. Mereka juga berkesempatan melakukan ibadah shalat Idul Fitri di Masjid Niujie, salah satu masjid tertua di Beijing yang juga menjadi salah satu tujuan wisata religi di ibu kota itu.  Namun, dalam dua atau tiga bulan terakhir, seluruh masjid dan tempat-tempat ibadah lainnya di daratan China ditutup sebagai upaya meredam wabah Covid-19 varian Omicron.  Otoritas Xinjiang sedang bersiap menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet yang dijadwalkan pada Mei.  "Kami sedang mengatur kedatangan Bachelet. Diharapkan semuanya lancar," kata Deputi Direktur Publikasi Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang Xu Guixiang yang mendampingi Ilijan Anayat.

Otoritas Xinjiang Jamin Kebebasan Ibadah Ramadan Muslim Uighur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20211119-WA0001.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Citra negara Tiongkok selama ini tak lepas dari wilayah Xinjiang. Wilayah ini adalah daerah otonom etnis minoritas di Tiongkok. Namun, wilayah ini selalu menjadi sorotan negara Barat.  Sebetulnya, apa yang terjadi di Xinjiang? Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian mengatakan sepanjang sejarahnya Xinjiang telah menjadi daerah di mana banyak etnik hidup bersama, serta banyak budaya dan banyak agama hidup berdampingan. Dalam beberapa dekade terakhir, kata dia, Xinjiang telah mewujudkan pencapaian besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial.  "Berbagai program di bidang etnik, agama, dan kebudayaan juga telah mengalami perkembangan pesat," jelasnya secara daring bertema Xinjiang is a Good Place, Jumat (19/11).  Namun, pada saat bersamaan, lanjutnya, Xinjiang juga mengalami penderitaan mendalam akibat separatisme, ekstremisme, kekerasan, dan terorisme. Xinjiang telah mengadopsi tindakan keras berdasar hukum untuk mencegah dan memberantas terorisme dan ekstremisme, demi semaksimal mungkin melindungi hak-hak asasi segenap rakyatnya dari gangguan terorisme dan ekstremisme. Berbagai masalah terkait Xinjiang pada dasarnya adalah masalah anti-separatisme, anti-kekerasan, anti-terorisme, dan deradikalisasi; sama sekali bukan masalah HAM, etnik, ataupun agama.  "Namun, segelintir negara Barat telah merekayasa kebohongan terkait Xinjiang, dengan tujuan menyesatkan masyarakat internasional dan menghambat kemajuan Tiongkok," kata Dubes Xiao Qian.  Menurutnya, dalam beberapa ratus tahun terakhir, negara-negara Barat telah menggunakan keunggulan ekonomi dan teknologi mereka untuk menjarah dan menjajah banyak negara berkembang dalam jangka panjang. Ia menambahkan seiring dengan kemerdekaan dan kemajuan yang berkelanjutan di negara-negara berkembang, negara-negara Barat mulai khawatir kepentingan mereka sendiri akan terganggu. Karena itu, mereka mengupayakan segala cara untuk menghambat kemajuan negara-negara berkembang, dengan menggunakan 'kedok' seperti HAM, demokrasi, dan lain-lain.  "Mereka sama sekali tidak layak untuk 'menggurui' negara-negara berkembang," jelasnya.  Menurut Dubes Xiao, Tiongkok juga merupakan sahabat yang tulus bagi Indonesia dan dunia Islam yang lebih luas, dengan sejarah panjang pertukaran dan pembelajaran timbal balik di bidang agama dan sosial budaya antara kedua pihak. Banyak teman dari Indonesia mengunjungi Tiongkok untuk berkomunikasi dengan para cendekiawan Muslim Tiongkok dan masyarakat umum di sana.  "Tiongkok menyambut lebih banyak sahabat-sahabat Indonesia dari berbagai kalangan untuk mengunjungi Xinjiang kelak setelah pandemi ini terkendali, demi menyaksikan sendiri bagaimana perkembangan dan perubahan yang terjadi di sana," katanya.  Negara Barat Lakukan Fitnah  Sementara itu, Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Daerah Otonom Tohti Yaqup mengatakan situasi perkembangan di Xinjiang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Xinjiang terletak di perbatasan barat-laut Tiongkok, sepanjang sejarahnya telah menjadi daerah di mana banyak etnik hidup bersama, banyak budaya bertemu, dan banyak agama hidup berdampingan.  "Segala sesuatu yang telah kami lakukan di Xinjiang ini sepenuhnya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan adalah demi kemaslahatan segenap rakyat dari semua etnik di Xinjiang," kata Tohti Yaqup.  Namun dewasa ini, kata dia, kekuatan anti-Tiongkok di Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat mengabaikan segala upaya dan kerja keras Xinjiang dalam menjamin hak kesetaraan semua etnik, serta mengabaikan pencapaian historis dalam perjuangan hak asasi manusia di Xinjiang. AS dan negara Barat, kata dia, sudah membelokkan fakta, merekayasa kebohongan, dan menciptakan sensasi dari isu-isu yang berhubungan dengan Xinjiang.  "Mereka berupaya menodai reputasi Xinjiang, merusak kemakmuran dan stabilitas di Xinjiang, mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok, serta menghambat perkembangan Tiongkok. Mereka memfitnah Xinjiang telah mendirikan kamp konsentrasi untuk menahan dan menganiaya orang Uighur," ungkapnya.  Faktanya, kata dia, pusat pendidikan dan pelatihan di Xinjiang didirikan berdasar hukum untuk memerangi terorisme dan melaksanakan program deradikalisasi. Program ini telah meningkatkan kemampuan para peserta didik untuk menggunakan bahasa nasional secara lisan maupun tulisan, juga meningkatkan kesempatan mereka mendapatkan pekerjaan.  Selain itu, program ini memperkuat kesadaran para peserta akan paham kebangsaan, kewarganegaraan, dan supremasi hukum. Pendirian pusat pelatihan ini sepenuhnya sejalan dengan prinsip dan semangat Strategi Kontra-Terorisme Global PBB dan berbagai resolusi anti-terorisme lainnya. Semua peserta didik telah menyelesaikan pendidikan mereka pada Oktober 2019, sebagian besar telah mendapatkan pekerjaan yang stabil dan menjalani kehidupan yang normal.  "Mereka (AS dan Barat) memfitnah ada kerja paksa di Xinjiang. Faktanya, Xinjiang menerapkan kebijakan ketenagakerjaan proaktif, dan sepenuhnya menghormati keinginan tenaga kerja. Pemerintah Xinjiang juga melaksanakan undang-undang dalam melindungi hak warga negara untuk bekerja. Xinjiang mematuhi standar ketenagakerjaan dan hak asasi manusia internasional, mengimplementasikan undang-undang dan regulasi terkait jaminan ketenagakerjaan, serta melindungi hak dan kepentingan yang sah dari para pekerja. Tidak ada sama sekali apa yang disebut kerja paksa itu," tegasnya.  "Mereka memfitnah Xinjiang menghapus budaya tradisional etnik minoritas. Faktanya, semua kelompok etnik di Xinjiang sesuai undang-undang senantiasa menikmati hak untuk menggunakan dan mengembangkan bahasa etnik mereka sendiri secara lisan maupun tulisan. Bahasa Uighur, Kazakh, dan Kirgiz diajarkan di sekolah dasar maupun menengah. Kesenian Muqam etnik Uighur dan epos Manas etnik Kirgiz juga telah tercatat dalam Daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO. Budaya dari semua kelompok etnik di Xinjiang telah dilestarikan dengan baik dan terus berkembang," tutupnya.

Tiongkok Sebut AS dan Barat Lakukan Rekayasa, Begini Fakta di Xinjiang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#xinjiang

Berita Terkini