<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/yahoo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Yahoo mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk memberhentikan lebih dari 20 persen dari total tenaga kerjanya. Pernyataan tersebut disampaikan Kamis (9/2), sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran divisi teknologi iklannya. Perusahaan menyampaikan, pemangkasan akan berdampak pada hampir 50 persen karyawan teknologi iklan Yahoo pada akhir tahun ini. Termasuk hampir 1.000 karyawan pekan ini. Yahoo, yang dimiliki oleh perusahaan private equity Apollo Global Management sejak pembelian USD 5 miliar pada tahun 2021, menambahkan bahwa langkah tersebut akan memungkinkan perusahaan untuk mempersempit fokus dan investasinya pada bisnis iklan andalannya yang disebut DSP, atau platform sisi permintaan. Ini terjadi karena banyak pengiklan telah mengurangi anggaran pemasaran mereka sebagai tanggapan atas tingkat inflasi yang tinggi dan ketidakpastian yang terus berlanjut tentang resesi. Serangkaian perusahaan AS dari Goldman Sachs Group Inc hingga Alphabet Inc juga telah memberhentikan ribuan karyawan mereka tahun ini untuk mengatasi penurunan permintaan akibat inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga.

Yahoo mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk memberhentikan lebih dari 20 persen dari total tenaga kerjanya. Pernyataan tersebut disampai

Antisipasi Inflasi dan Resesi, Yahoo Berencana Pangkas 20 Persen Staf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/PROBO-DARONO-YAKTI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KABAR pemblokiran beberapa platform digital seperti Steam, PayPal, dan Yahoo oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada Sabtu (30/7) lalu menggegerkan publik. Meskipun diikuti dengan keputusan pembukaan sementara, misalnya PayPal hingga 5 Agustus. Platform-platform yang diblokir itu dinilai Kemenkominfo telah melanggar sejumlah aturan. Antara lain PP 71/2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menkominfo 5/2020 jo 10/2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Pada aturan itu disebutkan, platform yang beroperasi di Indonesia wajib untuk didaftarkan sebagai PSE ke Kemenkominfo sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan pada Jumat (29/7).  Kebijakan blokir yang mulanya juga menyasar platform seperti Google, Instagram, dan WhatsApp ini menuai protes masyarakat. Steam, misalnya, sangat digandrungi oleh kaum remaja sampai dewasa di Indonesia. Terutama para atlet e-sport yang mengandalkan platform ini untuk mengakses gim (game) yang biasa dipertandingkan. Pun para gamers yang sudah barang pasti kesulitan untuk memainkan gim favoritnya.  Dengan pemblokiran PayPal, para pekerja lepas atau freelance tidak dapat mengakses dana dari luar negeri. Laman web ini biasa menjadi perantara untuk menerima transfer dana dari mata uang internasional. <h3>Rekam Jejak Pemblokiran</h3> Sebelum kebijakan pemblokiran platform-platform tersebut, acap kali kebijakan Kemenkominfo menuai kontroversi pada khalayak luas. Kembali ke 2013 silam ketika laman web seperti Reddit, Vimeo, dan Tumblr yang masing-masing memiliki peruntukan sebagai forum diskusi, video, dan blog. Pemblokiran tiga laman web ini atas alasan kandungan konten pornografi dan SARA yang sebenarnya masih menjadi perdebatan pada waktu itu. Karena dianggap klaim sepihak dari Kemenkominfo tanpa ada pertimbangan partisipasi masyarakat.  Keberadaan Peraturan Menkominfo 5/2020 jo 10/2021 tentang PSE Lingkup Privat pun menuai kritik. Salah satunya dari LSM SafeNET yang menganggap PSE mengabaikan ruang kebebasan berpendapat. Terutama pencantuman pasal-pasal karet yang juga ditemukan sebagaimana halnya UU ITE. Aturan-aturan tersebut dapat menjerat siapa pun masyarakat yang menggunakan platform media sosial yang berada di luar koridor dengan persepsi pemerintah terhadap berbagai aspek.  Terdapat setidaknya masalah-masalah yang melingkupi pemblokiran Kemenkominfo dalam skema PSE ini. Pertama, platform digital yang melakukan pendaftaran diwajibkan untuk melakukan upaya-upaya takedown pada konten-konten yang dianggap meresahkan masyarakat. Konten yang dianggap meresahkan masyarakat sebagaimana pada Pasal 9 Permenkominfo 5/2020 ini belum ditentukan standarnya, apakah dalam bentuk petunjuk teknis atau ketentuan-ketentuan lanjutan. Untuk poin ini, seharusnya Kemenkominfo dapat bekerja secara sinergis dengan pakar media dan komunikasi dari perguruan tinggi untuk menentukan batasannya.  Kedua, terdapat kewenangan yang dalam batasan tertentu cukup berlebihan, terutama pasal 11 yang menekankan sanksi pemutusan akses. Hal ini cukup mengindikasikan adanya wewenang sensor sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 1984 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Penerangan 1/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).  Belum lagi, terdapat wewenang dari penegak hukum atau pemerintah untuk melihat isi percakapan privat dengan alasan penegakan hukum. Kondisi itu menunjukkan bahwa terjadi pengawasan pada masyarakat yang cenderung eksesif sehingga membelenggu kebebasan berpendapat di dalam iklim negara demokrasi. <h3>Misi Transformasi Digital pada G20</h3> Memang terdapat catatan dan sorotan yang berlebih pada peraturan Menkominfo terkait PSE ini, termasuk langkah sepihak dengan adanya pemblokiran dan penyensoran pada platform dan konten digital. Langkah ini dalam batasan tertentu terlalu regresif. Yakni ketika dihadapkan sebuah realitas bahwa masyarakat Indonesia masih dilanda ironi kesenjangan akses pada dunia digital, terutama di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Masalah ini jauh lebih kompleks apabila dibandingkan dengan persoalan pemblokiran dan penyensoran platform atau konten.  Sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh DiMaggio &amp; Hargittai (2001) dan Chen &amp; Wellman (2004), kesenjangan digital dialami antara negara-negara berkembang dan negara maju. Terlebih akses pada peranti teknologi yang dimiliki oleh tiap individu maupun kesenjangan generasi teknologi yang diusung dan diaplikasikan negara. Misalnya, saat ini Indonesia berada dalam standar teknologi seluler 4G dalam pemakaian masif dan umum di masyarakat, pada saat rata-rata di negara-negara lain teknologi 5G telah digunakan. Indonesia seharusnya cukup terpukul dengan kondisi ini, terlepas dari berbagai pembangunan infrastruktur teknologi fiber optik seperti yang ada dalam proyek Palapa Ring.  Selain itu, penting memberikan sorotan pada salah satu agenda penting yang dibahas dalam presidensi Indonesia di G20 pada tahun ini. Adalah transformasi digital yang dipromosikan Indonesia sebagai tuan rumah dengan menitikberatkan pada transformasi ekspo digital dan jaringan inovasi digital. Hal itu sebagaimana telah dibahas dalam 1st Digital Economy Working Group (DEWG) pada Maret lalu di Taman Budaya Mataram, Nusa Tenggara Barat.  Indonesia berkomitmen untuk mendorong dialog berkelanjutan antara sektor privat dan pemerintah. DEWG ini fokus pada agenda pembangunan, baik infrastruktur maupun suprastruktur digital negara-negara G20, terutama membuka akses dari kesenjangan pada negara berkembang.  Sudah seyogianya pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkominfo melihat isu ini secara lebih serius dan komprehensif, mengingat masyarakat luas telah peka terhadap perkembangan informasi. Beragam aksi yang dilakukan dengan tagar #BlokirKemenkominfo di berbagai media sosial membuka mata kita semua bahwa seperti halnya frekuensi radio dan televisi, platform teknologi informasi berhak diakses oleh masyarakat.  Proses pengawasannya pun tentu harus dibuat dengan mengedepankan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat. Tujuannya agar tidak berjalan sepihak seperti pengalaman-pengalaman Kemenkominfo terdahulu. Yakni dengan serta-merta menyalahgunakan wewenang untuk pemblokiran justru pada platform-platform yang telanjur digunakan (secara benar) oleh khalayak. Semoga. (*)  <hr />  *) PROBO DARONO YAKTI, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair, Deputi Direktur Program dan Pengamat Dunia Digital Emerging Indonesia Project

Pemblokiran Platform dan Transformasi Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/images-2021-11-04T030010.852.jpeg" alt="Layanan internet Yahoo. (Search Engine Journal)" width="100%">
<figcaption>Layanan internet Yahoo. (Search Engine Journal)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat Steam, DOTA, dan game Counter Strike (CS) memastikan bakal patuh terhadap aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat dan sedang mempersiapkan berkas untuk pendaftaran, lain lagi dengan Yahoo, EA, dan Epic Games. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut, pihaknya kesulitan untuk menjangkau pihak Yahoo, Electronic Arts (EA) dan Epic Games untuk melakukan komunikasi. Hal ini kemudian berdampak pada kepastian layanan tersebut kapan blokir akan dibuka.  Layanan search engine Yahoo, platform game Origin dari EA dan Epic Games masih diblokir oleh Kominfo karena perusahaannya belum mendaftarkan PSE ke Kominfo hingga batas akhir, yakni 29 Juli 2022 lalu. Pemblokiran pun langsung dilakukan pada 30 Juli 2022. Hingga saat ini, ketiga platform tersebut masih diblokir, bersama dengan toko game Steam.  Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai cara untuk mengontak Yahoo, EA sebagai pemilik platform Origin dan Epic Games yang ketiganya merupakan perusahaan asal Amerika Serikat (AS).  "Kominfo melakukan berbagai macam upaya untuk menjangkau ketiga PSE tersebut. Namun sampai saat ini ketiganya tidak memberikan respon atas komunikasi dari Kominfo," katanya dikutip dari keterangan resminya.  Salah satu hal yang juga dilakukan adalah meminta bantuan Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Jakarta untuk memfasilitasi komunikasi dengan ketiga perusahaan PSE di atas. Disebutkan juga, Yahoo merupakan perusahaan yang bermarkas di Sunnyvale AS, sementara Epic Games di North Carolina AS, dan EA sebagai pemilik Origin.com bermarkas di Redwood City AS.  "Kami memohon bantuan kedutaan besar Amerika Serikat untuk berkomunikasi dengan PSE tersebut, mengingat upaya komunikasi yang dilakukan oleh Kominfo selama ini dengan berbagai macam cara tidak mendapatkan tanggapan sama sekali," tutur pria yang karib disapa Semmy.  Sebelumnya, Kementerian yang dipimpin ole Johnny G. Plate itu mengaku telah memblokir salah satu platform game populer Steam di Indonesia. Pemblokiran ini dilakukan karena Steam belum melakukan pendaftaran sebagai PSE.  Pemblokiran ini lantas menuai kritikan karena Steam tidak hanya menjadi platform penjualan game untuk para gamer, tapi sejumlah developer game lokal turut memanfaatkan platform ini untuk mempublikasikan game besutannya.  Terkait hal itu, Semmy menyebut, Kominfo telah melakukan korespondensi dengan Steam dan berharap mereka bisa segera melengkapi persyaratan untuk melakukan pendaftaran.  "Sekali lagi, kami mohon maaf, karena aturan ya tetap aturan. Kalau aturan tidak ditegakkan, negara bisa dikatakan tidak tegas, plin plan. Jadi, kami masih berharap sudah terjadi korespondensi dengan Steam, Dota2, dan CS:GO. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka melengkapi persyaratan pendaftarannya," tandasnya.

Diblokir, Kominfo Sulit Komunikasi dengan Yahoo, EA, dan Epic Games

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/samuel-abrijani-kominfo-rian-JPC.jpg" alt="Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan" width="100%">
<figcaption>Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan update terbaru terkait registrasi Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan menuturkan, sampai Jumat (29/7) sore, masih ada platform besar yang belum mendaftarkan diri.  Platform-platform tersebut mencakup Amazon, Paypal, Yahoo, Bing, Epic Games, Steam, DOTA, Counter Strike, battle.net dan origin. Ditunggu sampai tengah malam, Semmy, demikian sapaan karib Dirjen Aptika itu menyebut, jika tidak kunjung mendaftar, PSE-PSE tadi terancam diblokir.  "Kalau yang belum mendaftar sampai 23.59 (WIB), saya sekali lagi meminta maaf pada masyarakat untuk layanan ini sampai mereka melengkapi pendaftaran, tidak bisa diakses dari Indonesia," kata Semmy di acara media gathering secara hybrid yang digelar dari Jakarta, Jumat (29/7).  Sebelumnya diberitakan bahwa batas akhir pendaftaran PSE lingkup privat adalah Rabu (27/7) pukul 23.59 WIB. Namun, Semmy menyebut, pengiriman surat teguran kepada PSE yang belum mendaftarkan diri baru dilakukan pada Sabtu, 23 Juli lalu.  Dia bilang, pemblokiran akan berlaku lima hari kerja setelah surat dikirim. Sehingga perhitungan hari tersebut dimulai pada Senin 25 Juli sampai hari ini, Jumat 29 Juli 2022.  "Jadi kami baru mengirimnya itu tanggal 23 (Juli) hari Sabtu, bukan hari kerja. Makanya berlakunya Jumat sekarang. Karena kami harus verifikasi. Jadi dikirim 23 juli. maka takedown-nya nanti malam," terangnya.  Secara akumulasi, sampai Jumat (29/7) pukul 10.00 WIB, Kemenkominfo mencatat sudah ada 5.384 institusi atau korporasi yang mendaftarkan diri dan ada 8.962 PSE yang terdaftar. Seluruh PSE tersebut terdiri dari yang terdiri dari 8680 domestik dan 282 asing.  Kendati demikian, Semuel menegaskan bahwa platform digital yang nantinya diblokir, bisa mengajukan normalisasi untuk membuka pemblokiran. Caranya adalah dengan melengkapi pendaftaran PSE melalui OSS (One-single Submission). (*)

Amazon, Paypal, Yahoo dkk Terancam Diblokir Kominfo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/steam.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sepekan lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mengungkap daftar PSE dengan trafik terbesar yang belum melakukan pendaftaran. Dari daftar yang ada, terungkap masih ada beberapa platform besar belum mendaftar, seperti LinkedIn, Yahoo, Opera, hingga Steam.  Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyebutkan kalau pihaknya akan mengirimkan surat peringatan pada platform-platfom tersebut. Bersama dengan surat peringatan tersebut, Kemenkominfo menyebut akan memberikan tenggat waktu lima hari kerja bagi platform memberikan tanggapan.  Apabila dalam lima hari kerja atau hari ini, Rabu (27/7) kemarin, penyedia platform tersebut tidak merespons, Kemenkominfo akan mulai melakukan pemblokiran. "Kalau tidak (memberikan respons), proses pemblokiran akan berjalan," tuturnya saat itu.  Saat ini, hingga Kamis (28/7) dini hari, berdasarkan pantauan JawaPos.com, dari sejumlah platform yang sudah diungkapkan oleh Kemenkominfo pekan lalu, baru Roblox yang diketahui telah terdaftar. Sementara, platform lain yang diumumkan pekan lalu belum tampak muncul di situs PSE Kemkominfo.  Jika merujuk pernyataan sebelumnya, ada kemungkinan apabila layanan tersebut belum melakukan pendaftaran hingga tengah malam lalu, Kemenkominfo harusnya sudah mulai melakukan pemblokiran. Namun, seperti apa mekanisme pemblokirannya belum diketahui.  Sejauh ini, pihak Kemenkominfo sudah dihubungi JawaPos.com. Namun sampai berita ini dibuat, tidak ada satupun pihak Kementerian yang digawangi oleh Politisi Partai Nasdem, Johnny G.Plate itu yang memberikan tanggapan.  Berikut daftar PSE yang belum mendaftar termasuk dalam daftar 100 trafik pengguna terbanyak:  1. Opera 2. LinkedIn 3. PayPal 4. Amazon.com 5. Alibaba.com 6. Yahoo 7. Bing 8. Steam 9. Dota 10. Epic Games 11. Battlenet 12. Origin 13. Counter-Strike

Steam, LinkedIn sampai Yahoo Belum Juga Daftar PSE, Kapan Diblokir?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Jessica-Alba-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yahoo baru saja mengumumkan enam anggota baru Dewan Direksi. Hal itu dilakukan setelah sekitar setahun diakuisisi oleh perusahaan ekuitas swasta Apollo senilai USD 5 miliar atau berkisar Rp 73,7 triliun.  Orang-orang yang ditunjuk termasuk Jessica Alba, aktris dan pendiri The Honest Company; Aryeh Bourkoff, pendiri dan CEO perusahaan investasi global independen LionTree, seorang investor di Yahoo; Fouad ElNaggar, salah satu pendiri dan CEO Array dan Sapho (diakuisisi oleh Citrix); Michael Kives, pendiri dan CEO K5 Global, inkubator dengan investasi di SpaceX, Coinbase, FTX, dan lainnya; Cynthia Marshall, CEO Dallas Mavericks dan veteran 36 tahun AT&amp;T; dan Katie Stanton, pendiri dan mitra umum di Moxxie Ventures.  Keenam veteran teknologi ini disebut membawa beragam pengalaman dalam industri termasuk media digital, ekuitas swasta, hiburan, dan banyak lagi. Mereka bergabung dengan perwakilan dari Apollo dan Verizon, serta CEO Yahoo Jim Lanzone, yang bergabung dengan perusahaan tahun lalu setelah menjabat sebagai CEO Tinder.  Enam orang yang diangkat sekaligus ketika perusahaan sudah dalam masa transisi di bawah kepemilikan dan kepemimpinan yang baru.  “Saat kita memasuki era baru Yahoo, membentuk dewan direksi yang kuat dengan pengetahuan strategis tentang beragam industri akan mendorong pertumbuhan, inovasi, dan skala yang lebih besar,” kata Lanzone dalam sebuah pernyataan.  Menurutnya persaingan media, teknologi, produk, dan konten lebih berat dari sebelumnya dan dewan ini mewakili para pemikir terbaik dalam kategori tersebut. Dia menambahkan bahwa dia telah mendapatkan beberapa tawaran untuk membeli aset yang sebelumnya milik AOL salah satu anak usaha Yahoo, meskipun ini tidak dalam rencana langsung Yahoo.  Di masa depan, Lanzone mengatakan bahwa dia sedang mencari akuisisi potensial, tetapi hal tersebut dikatakan mungkin tidak akan terjadi setidaknya untuk satu tahun lagi.  “Sebagai perusahaan yang baru berdiri sendiri, bisnis Yahoo telah mengalami momentum yang luar biasa, tercermin dalam kinerja keuangan kami, angka keterlibatan pengguna, dan mungkin yang paling penting, kualitas bakat yang telah bergabung dengan perusahaan selama beberapa bulan terakhir,” kata Ketua Yahoo Reed Rayman dikutip dari TechCrunch.

Aktris Jessica Alba Bergabung ke Jajaran Dewan Direksi Yahoo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/images-2021-11-04T030010.852.jpeg" alt="Layanan internet Yahoo. (Search Engine Journal)" width="100%">
<figcaption>Layanan internet Yahoo. (Search Engine Journal)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan internet asal Amerika Serikat (AS), Yahoo, menghentikan semua layanan online yang tersisa di daratan Tiongkok belum lama ini. Hal ini resmi menandai penarikan terakhirnya dari negara itu, beberapa minggu setelah LinkedIn milik Microsoft Corp mengumumkan keluar juga dari kawasan ekonomi terbesar kedua di dunia karena regulasi yang ketat dan dianggap cenderung menyusahkan.  Perusahaan yang berbasis di Sunnyvale, California, AS itu mengatakan bahwa layanannya tidak akan lagi dapat diakses di negara itu, menurut sebuah pernyataan yang diposting di situs webnya akhir pekan lalu. Produk dan layanan Yahoo tetap tidak terpengaruh di semua lokasi global lainnya tanpa merinci alasan spesifik di balik keluarnya Yahoo dari Tiongkok.  Keluarnya Yahoo dari Tiongkok membuat perusahaan AS lainnya yang ada di pasar online Tiongkok sebagian besar terbatas pada Apple, Microsoft, Google dan Amazon. Ini terkait sistem operasi dan perangkat keras di dalam negeri serta layanan pemasaran dan cloud yang dibutuhkan oleh perusahaan Tiongkok di luar negeri.  Sementara dikutip dari TechCrunch, Yahoo sendiri menutup kehadiran fisik terakhirnya yang tersisa di negara itu pada Maret 2015, ketika operasi penelitian dan pengembangannya di Beijing ditutup.  Layanan berita dan komunitasnya di negara itu sebelumnya sudah dihentikan pada September 2013, sebulan setelah layanan email lokalnya dihentikan.  Popularitas Yahoo dalam pencarian online berkurang pada tahun 2000-an. Hal ini karena Google meningkatkan pangsa pasar globalnya dan Baidu menjadi penyedia mesin pencari yang dominan di Tiongkok.  Yahoo sendiri dioperasikan oleh perusahaan Yahoo!, yang 90 persen dimiliki oleh dana investasi yang dikelola oleh Apollo Global Management dan 10 persen oleh Verizon Communications. Namun, beberapa layanan Yahoo termasuk berbagai artikel berita dalam bahasa asing tetap dapat diakses di Tiongkok daratan hingga akhir Oktober.  Jumlah pengguna Yahoo yang tersisa di negara itu tidak diketahui, meski secara umum dianggap kecil. Ini dibandingkan dengan yang ada di berbagai platform online Tiongkok yang mendominasi pasar internet terbesar di dunia.  Pada Senin (1/11) lalu, aplikasi Cuaca Yahoo, halaman berita dan versi lokal dari blog teknologi konsumen Engadget tidak tersedia. Situs web Chinese Engadget hanya menampilkan pengumuman Yahoo tentang tidak lagi menyediakan konten di negara tersebut.  Namun demikian, pengguna di daratan Tiongkok masih dapat mengakses Yahoo Mail, AOL Mail, dan dasbor privasi untuk mengunduh data mereka dari tiga alamat web yang diberikan menurut pengumuman Yahoo.  Waktu penutupan Yahoo dari beberapa layanan online yang tersisa di Tiongkok bertepatan dengan peluncuran Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi (PIPL), salah satu yang terberat di dunia tentang keamanan data pribadi, yang telah dibandingkan dengan Perlindungan Data Umum, regulasi yang sama di Uni Eropa.

Aturan Terlalu Ketat, Yahoo Resmi Keluar dari Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/images-56-2.jpeg" alt="Ilustrasi: Line dan Yahoo Jepang jajaki kemungkinan merger. (NikkeiAsia)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Line dan Yahoo Jepang jajaki kemungkinan merger. (NikkeiAsia)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yahoo Jepang berencana merger dengan layanan pesan Line Corp. Hal tersebut masih dalam pertimbangan SoftBank Group, perusahaan induk yang mengendalikan Z Holdings dan mengoperasikan Yahoo Jepang.  Z Holdings yang merupakan unit telekomunikasi SoftBank mengonfirmasi pada Kamis (14/11) kemarin bahwa pihaknya sedang membicarakan dengan Line yang berbasis di Tokyo tentang kemungkinan merger. Sebagaimana dilansir JawaPos.com dari JapanTimes, Jumat (15/11), sejauh ini belum ada keputusan akhir mengenai kesepakatan yang telah dibuat.  Line mengatakan secara terpisah bahwa mereka sedang mempertimbangkan merger semacam itu bersama dengan peluang lain untuk meningkatkan nilai. Saham Z Holdings dan Line pun kini dikatakan melonjak di Tokyo. SoftBank Corp, cabang telekomunikasi domestik kerajaan bisnis Masayoshi Son memegang 44 persen saham di Z Holdings, sementara Line dikendalikan oleh Naver Corp Korea Selatan.  SoftBank sedang mempertimbangkan untuk mendirikan perusahaan baru dengan Naver. Menurut orang dekat perusahaan, kesepakatan awal mungkin telah dicapai awal bulan ini.  SoftBank dan Line sendiri diketahui bersaing dalam bidang-bidang seperti pembayaran digital. Dengan aliansi tersebut memungkinkan mereka menghemat uang untuk pengeluaran. Kedua perusahaan juga telah berinvestasi dalam teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan layanan mereka.  Sumber tersebut juga mengungkap bahwa Line memprakarsai pembicaraan musim panas ini dan sedang mencari kemitraan untuk memberi kesempatan mengembangkan AI. Hal ini juga untuk melawan saingan yang lebih besar di Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.  "Kami dapat mengharapkan manfaat sinergi untuk bisnis pembayaran dan operasi e-commerce," kata Taketo Yamate, analis senior di butik merger dan akuisisi Frontier Management Inc. "Layanan olah pesan terbesar di Jepang akan menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki, tetapi akan mempertahankan merek terpisah," lanjut Yamate.  Pendiri SoftBank Group, Son, mengandalkan pendapatan dari operasi telekomunikasi di Jepang untuk membiayai investasinya pada perusahaan teknologi di luar negeri. Son telah mendorong perusahaan untuk melakukan operasi 'di luar operator' guna memperkuat aliansi Yahoo Jepang dengan mengakuisisi pengecer pakaian online Zozo Inc juga meluncurkan layanan pembayaran mobile PayPay.  Analis Bloomberg Intelligence Vey-Sern Ling mengatakan, merger Yahoo Jepang dengan Line tentu akan memiliki dampak langsung sekaligus mengakhiri persaingan pembayaran mobile yang mahal antara Line Pay dan PayPay. "Kedua perusahaan telah melihat margin keuntungan mereka merosot karena pengeluaran yang agresif untuk akuisisi pengguna, katanya.  Yahoo Jepang dulunya merupakan mesin pencari, portal web, dan pemain e-commerce utama di negara itu. Namun, mereka kehilangan tempat karena pengguna telah berpindah dari PC ke smartphone. Sementara aplikasi Line tidak hanya digunakan 82 juta pengguna aktif bulanan di Jepang, tetapi juga merupakan messenger yang dominan di Taiwan dan Thailand. Di kedua negara itu aplikasi Line memiliki masing-masing 21 juta dan 45 juta pelanggan. Perusahaan juga telah memperluas layanan keuangan dengan bermitra dengan Nomura Holdings Inc dan Mizuho Financial Group Inc.

Yahoo Jepang dan Line akan Merger, Bikin Perusahaan Baru?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/20-tahun-jadi-andalan-warganet-yahoo-messenger-akhirnya-disuntik-mati_m_219310.jpeg" alt="Yahoo. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Yahoo. (Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satu lagi layanan milik Yahoo bakal disuntik mati atau ditutup. Setelah tahun lalu memutuskan mengakhiri layanan perpesanan Yahoo Messenger, kini raksasa internet milik Verizon itu bakal menutup layanan Yahoo Groups.  Sebagaimana JawaPos.com kutip dari Engadget, Kamis (17/10), Yahoo secara bertahap akan menghapus salah satu layanan terlama mereka. Pelopor internet itu akan menutup situs web Yahoo Groups dalam proses dua fase sampai pada akhirnya benar-benar hilang.  Bagi kamu yang masih menggunakan Yahoo Groups, kamu akan kehilangan layanan untuk mem-posting konten baru pada 21 Oktober mendatang. Menyusul setelahnya, Yahoo akan mulai menghapus semua materi yang di-posting sebelumnya oleh pengguna pada 14 Desember mendatang.  Konten yang bakal dihapus, di antaranya, meliputi file pengguna, polling, link, foto, folder, database, kalender, percakapan, hingga riwayat pesan pengguna.  Pengguna masih dapat terhubung ke grup mereka melalui email, tetapi situs tersebut secara efektif akan kosong. Semua grup akan dibuat pribadi dan memerlukan persetujuan administrator. Sementara jika tertarik untuk menyimpan riwayat pada situs dan ingin mengunduh data milikmu, kamu dapat langsung mengunduhnya melalui Dasbor Privasi Yahoo.  Yahoo belum secara resmi menjelaskan penutupan ini. Yahoo sendiri meluncurkan layanan Groups pada 2001 silam sebagai semacam platform hybrid forum dan milis. Layanan tersebut pun mendapat respons positif dan menjadi 'rumah' bagi banyak komunitas.  Namun, masalah besar datang ketika kemunculan media jejaring sosial. Era media sosial (medsos) semacam Facebook, Twitter, dan Instagram yang menawarkan beragam fitur dan tentunya gratis rupanya membuat Yahoo Groups kalah bersaing.  Hal ini tentu menjadi momen menyedihkan bagi sebagian orang. Terlebih bagi kamu yang memiliki sejarah dengan Yahoo Groups dan tumbuh bersamanya.  Sama seperti penutupan GeoCities, Yahoo juga menghapus sepotong sejarah internet. Yahoo secara efektif menghapus catatan sejarah itu, bahkan kemungkinan akan hidup melalui layanan arsip.

Kalah Bersaing, Yahoo Groups Akhirnya Disuntik Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/yahoo-umumkan-aplikasi-chatting-together-ini-bedanya-dengan-whatsapp_m_.jpg" alt="Together, aplikasi chatting baru bikinan Yahoo." width="100%">
<figcaption>Together, aplikasi chatting baru bikinan Yahoo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yahoo mengumumkan aplikasi messenger terbarunya bernama Together. Sebelumnya ketika Yahoo Messanger resmi ditutup, Yahoo berencana merilis platform serupa bernama Squirrel. Namun kini aplikasi tersebut rupanya muncul dengan label Together. Sebagaimana JawaPos.com kutip dari laman resminya, Senin (8/10), Yahoo Together digadang-gadang bakal menjadi penantang serius aplikasi chatting populer saat ini, WhatsApp. Yahoo Together disebut memiliki keunggulan utama, yakni soal kemudahan mengelola grup. Hal itulah yang membedakan Yahoo Together dengan WhatsApp. Mekanisme undangan grup Yahoo Together dibuat rahasia tanpa harus menyimpan alamat email atau nomor seseorang yang diundang. Adapun maksud dari mekanisme seperti itu diklaim guna memisahkan atau mengelompokan percakapan khusus supaya tidak bercampur dengan percakapam di luar topik lain yang acap mengganggu. VP Oath dan Head of Communications Products, Yahoo, Michael Albers mengatakan, yang unik dari Yahoo Together adalah aplikasi tersebut memungkinkan user membuat grup yang bisa berjalan lama. "Bisa membuat topik terpisah dalam jumlah yang tidak terbatas dan membatasi akses ke sekumpulan grup," ujarnya kepada TechCrunch. Selain itu, fitur-fitur lain dari Yahoo Together adalah smart reminders, blast, obrolan teks, berbagi gambar, dokumen, tautan, dan reaksi di platform seperti aplikasi sejenis lainnya. Pemilik akun Yahoo yang aktif bisa langsung masuk ke aplikasi tersebut menggunakan akun yang sama. Sementara bagi yang belum memiliki akun Yahoo, pengguna membutuhkan kode undangan khusus dari user lain yang sudah memiliki akun Yahoo. Saat ini Yahoo Together telah tersedia untuk perangkat Android dan iOS. Untuk aplikasi di desktop, Yahoo belum memberikan info lebih jauh mengenai hal tersebut.

Yahoo Umumkan Aplikasi Chatting Together, Ini Bedanya dengan WhatsApp

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#yahoo

Berita Terkini