<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Yance-Arizona.jpg" alt="Yance Arizona, dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM)" width="100%">
<figcaption>Yance Arizona, dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menurut pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona, dalam putusan tentang usia cakada dan ambang batas pencalonan, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memberikan makna berlaku mulai Pilkada 2029. Artinya, putusan itu wajib langsung berlaku setelah diketok. Bagaimana pandangan Anda terhadap langkah DPR merevisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setelah MK memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah? Putusan MK yang mengubah aturan ambang batas pencalonan kepala daerah itu justru menyelamatkan demokrasi karena membuat pilkada lebih kompetitif. Terkait dengan dugaan DPR akan menganulir ambang batas pencalonan yang diputuskan MK kembali ke semula menjadi 20 persen, hal itu tentunya tidak bisa karena MK yang memiliki kewenangan menganulir UU yang dibuat DPR. Bukan sebaliknya DPR yang menganulir putusan MK. Ada kabar bahwa putusan MK itu akan diberlakukan pada Pilkada 2029? Putusan MK itu tidak bisa ditunda untuk diberlakukan pada Pilkada 2029. Sebab, MK dalam putusannya tidak memberikan makna berlaku mulai 2029. Artinya, putusan itu langsung berlaku setelah diketok MK. Saat ini tinggal KPU mengubah peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Seperti saat putusan MK dalam batas usia capres dan cawapres. Bila KPU tidak mengubah PKPU, justru akan timbul masalah. Saat ada partai yang memenuhi ambang batas 7,5 persen mendaftar, tapi ditolak KPU, nantinya bisa digugat ke MK dan putusannya bisa pilkada ulang. Apakah bisa DPR menganulir putusan MK? Secara legal formal, tidak ada cara untuk DPR menganulir putusan MK. Namun, kalau melakukan langkah politis yang culas dan tidak punya malu dengan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), artinya pemerintah melakukan pembangkangan terhadap MK dan konstitusi. Apa dampak pembangkangan konstitusi yang dilakukan pemerintah dan DPR? Saat pemerintah melakukan pembangkangan konstitusi, rakyat bisa jadi meresponsnya dengan pembangkangan yang lain, yakni boikot pilkada. Bisa jadi rakyat berpikir buat apa ikuti pilkada yang manipulatif. Yang sudah diketahui siapa pemenangnya sebelum pilkada dimulai. (idr/c14/ttg)

Pakar hukum tata negara UGM Yance Arizona mengatakan, putusan tentang usia cakada dan ambang batas pencalonan, MK tidak memberikan makna.

Pakar Hukum Tata Negara: Begitu Diketok, Putusan MK Harus Dijalankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Yance-Arizona.jpg" alt="Yance Arizona, dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM)" width="100%">
<figcaption>Yance Arizona, dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM)</figcaption>
</figure>PUTUSAN kontroversial majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tak hanya melebihi kewenangan, salah, dan melanggar konstitusi. Tapi, kata Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yance Arizona, juga berpotensi memicu krisis politik.  Bagaimana Anda memandang putusan majelis hakim PN Jakarta Pusat yang diketuai T. Oyong terhadap gugatan Partai Prima?.  Penyelesaian perkara pemilu, semua sudah memahaminya. Ada jalurnya, dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hingga puncaknya di Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tidak memiliki kewenangan itu.  Lalu, apa yang menjadi dasar hakim memutuskan penundaan pemilu?  Tidak ada. Semua ini hanya memperkuat kecurigaan publik terhadap isu penundaan pemilu yang diembuskan beberapa waktu lalu. Ada benang merah antara isu penundaan pemilu dan vonis PN Jakpus tersebut. Orang berpikir, ada kehendak pemerintah dalam putusan ini. Pantaslah bila Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) memanggil untuk memeriksa hakim.  Bukankah Presiden Jokowi sudah menolak tiga periode, bahkan memerintahkan menteri-menteri tidak memperpanjang isu tiga periode?  Memang pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, telah memerintahkan hal itu. Tapi, isu itu terus berkembang seakan dibiarkan. Menteri-menteri bahkan beralibi siapa saja boleh mewacanakannya. Tapi, yang paling meyakinkan (terhadap kecurigaan isu tiga periode) itu ada pada sikap pemerintah dalam anggaran pemilu yang ambigu.  Maksudnya, pemerintah ambigu dalam anggaran pemilu?  Akhir bulan lalu, saya masih mendapat informasi persoalan pengajuan anggaran Bawaslu dan penyelenggara pemilu lain. Anggaran pemilu yang sudah dekat masih dalam pembahasan. Kita tidak mengetahui apa sudah disetujui atau belum. Yang terlihat, pemerintah belum serius dalam konteks penganggaran penyelenggaraan Pemilu 2024. Ingat, tidak lebih dari satu tahun lagi lho pencoblosannya.  Kalau pemerintah mengikuti vonis PN Jakpus, bagaimana kelanjutannya?  Sebentar. Sebenarnya, berkembangnya isu penundaan pemilu atau presiden tiga periode ini merupakan potensi pelanggaran hukum serius. Bila dibandingkan, sama halnya dengan wacana percepatan pemberhentian atau pelengseran Presiden Jokowi. Sebanding bukan? Sama-sama mengganggu stabilitas. Saat wacana percepatan pemberhentian presiden ini, pemerintah menunjukkan ketegasannya. Nah, ketegasan dan komitmen pemerintah dalam wacana penundaan pemilu atau presiden tiga periode juga dibutuhkan. Menko Polhukam Mahfud MD memang sudah menolak. Tapi, bagaimana dengan Presiden Jokowi? Sepertinya belum berkomentar soal putusan ini.  Jadi, sebenarnya menggelontorkan isu penundaan pemilu ini melanggar hukum tidak?  Antara hukum pidana dan hukum tata negara itu berbeda. Hukum pidana, sebelum dilarang boleh dilakukan. Hukum tata negara, selama belum diatur dilarang dilakukan. Jadi melanggar hukum tata negara alias inkonstitusional. Misalnya, kalau diatur presiden hanya dua periode, tidak boleh tiga periode. Contoh lainnya, hanya WNI syarat dipilih menjadi presiden. Berarti WNA dilarang mencalonkan presiden. Yang pasti, isu penundaan pemilu ini mewacanakan pelanggaran konstitusi.  Apakah vonis PN ini bisa menjadi alat transaksi untuk kepentingan Pilpres 2024?  Bisa saja. Memang hingga saat ini tidak bisa kita pastikan, apakah pemilu ini jadi 2024 atau tidak. Kita, masyarakat Indonesia, bisa melihat bahwa ini bukan sebuah kebetulan belaka. Tidak bisa diungkapkan secara eksplisit siapa aktornya. Jelas ada invisible hand hingga saat ini. Mungkin ada putusan politik yang diinginkan. Ini jelas sangat bisa menjadi bagian dalam negosiasi.  Bagaimana bila pemerintah memutuskan penundaan pemilu?  Ini akan menjelma menjadi krisis politik. Dalam hukum tata negara telah diatur presiden Indonesia harus diganti pada 2024. Kita tidak punya ketentuan kalau pemilu ditunda atau dilakukan setelah 2024. Apakah presiden diperpanjang, apakah ditunjuk Plt presiden, tidak ada jalan keluar dari krisis politik ini. Tunjuk MPR juga tidak ada. Ancaman potensi krisis politik ini nyata.

Putusan Penundaan Pemilu 2024 Kian Menguatkan Kecurigaan Publik

Yance Arizona

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Yance Arizona

Berita Terkini

Pakar Hukum Tata Negara: Begitu Diketok, Putusan MK Harus Dijalankan

Putusan Penundaan Pemilu 2024 Kian Menguatkan Kecurigaan Publik

Download Aplikasi JawaPos.com