<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/02/menkumham-2245117857.jpg" alt="Menkumham Yasonna Laoly meninjau fasilitas autogate di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Selasa (2/1). (kemenkumham.go.id)" width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna Laoly meninjau fasilitas autogate di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Selasa (2/1). (kemenkumham.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, kini telah ditingkatkan dengan teknologi yang semakin canggih, yaitu sistem identifikasi wajah. Hal itu dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) guna melengkapi fasilitas pemeriksaan keimigrasian di bandara terbesar di Provinsi Bali tersebut Dilansir dari Antara pada Selasa (2/1), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly meninjau langsung tempat pemeriksaan imigrasi yang telah dilengkapi sistem identifikasi wajah. "Untuk pengawasan dan pengamanan keimigrasian-nya, Imigrasi telah memanfaatkan teknologi sistem identifikasi berbasis wajah atau Face Recognition Identification System," kata Yasonna di Bandara Ngurah Rai, Bali, Selasa (2/1). Ia mengatakan bahwa sistem tersebut diperlukan untuk mendukung fasilitas baru yaitu untuk memudahkan pemeriksaan keimigrasian secara otomatis atau autogate di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dengan menggunakan sistem autogate, proses pemeriksaan keimigrasian akan berlangsung lebih cepat, akurat, efektif dan efisien. Selain itu, sistem tersebut juga tetap mengedepankan aspek pengawasan dan pengamanan karena sudah memanfaatkan teknologi identifikasi wajah. Disebutkan bahwa autogate telah dipasang sebanyak 30 unit di Bandara Ngurah Rai sejak Oktober 2023 dan ditargetkan dapat digunakan pada Januari 2024. Pada kuartal pertama 2024, rencananya akan ditambahkan sebanyak 50 unit autogate sehingga total menjadi 80 unit terpasang dengan rincian sebanyak 60 perangkat di area kedatangan internasional dan 20 perangkat di area keberangkatan internasional. Diharapkan dengan adanya sistem autogate, pemeriksaan keimigrasian dapat berjalan tanpa interaksi dengan petugas imigrasi secara langsung. Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Suhendra menuturkan bahwa pihaknya juga telah menambahkan skema dari pengoperasian autogate, yakni sistem autogate mengambil foto penumpang secara langsung. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan verifikasi dengan data yang terdapat dalam paspor serta data visa atau izin tinggal. Kemudian, juga digunakan Sistem Informasi Profil Penumpang dan sistem pengawasan imigrasi atau Immigration Alert Surveillance System sebagai aplikasi pendukung pengawasan keimigrasian. "Kami berharap fasilitas ini berdampak positif dalam pemberian layanan kepada para pengguna jasa agar perjalanan dari dan menuju Bali semakin aman dan nyaman," jelasnya.

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, kini telah ditingkatkan dengan teknologi yang semakin canggih, yaitu sistem identifikasi wajah.

Bandara Ngurah Rai Semakin Canggih, Kini Dilengkapi dengan Sistem Identifikasi Wajah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/WhatsApp-Image-2023-12-14-at-172851-3427857418.jpg" alt="Kanwil Kemenkumham Jatim dan jajaran memborong delapan penghargaan bergengsi dalam Refleksi Akhir Tahun 2023 pada hari ini (14/12)." width="100%">
<figcaption>Kanwil Kemenkumham Jatim dan jajaran memborong delapan penghargaan bergengsi dalam Refleksi Akhir Tahun 2023 pada hari ini (14/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kanwil Kemenkumham Jatim dan jajaran memborong delapan penghargaan bergengsi dalam Refleksi Akhir Tahun 2023 pada hari ini (14/12). Capaian itu menjadi indikator pembinaan yang dilakukan berjalan baik. Penghargaan itu diserahkan Menkumham Yasonna H. Laoly di Ballroom Flores Hotel Borobudur, Jakarta. Dari delapan penghargaan yang didapatkan, enam di antaranya merupakan penghargaan untuk satuan kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK). &rdquo;Alhamdulillah, tahun ini kita mengantarkan enam satker jajaran berpredikat WBK yaitu Lapas I Madiun, Lapas&nbsp; Banyuwangi, Lapas Pemuda Madiun, Rutan Magetan, Rutan Pacitan, Bapas Kediri,&rdquo; tutur Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono. Selain itu, dua satker jajaran juga mendapatkan penghargaan yakni Lapas I Surabaya yang dinobatkan sebagai satker dengan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Serta Kanim Ponorogo sebagai UPT Terbaik dengan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan. &rdquo;Ini adalah buah kerja keras, sinergi dan kolaborasi yang baik, pembinaan yang dilakukan kanwil diterima dan dijalankan dengan baik oleh satker jajaran,&rdquo; urai Heni. Mantan sekretaris Ditjen Pemasyarakatan itu pun mengapresiasi capaian jajarannya. Namun, juga tidak ingin lengah. &rdquo;Capaian ini baru awal, jadi kami harap tidak cepat puas, malah harus semangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,&rdquo; terang Heni. Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyebut, saat ini, merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur. &rdquo;Refleksi kali ini menjadi momen yang tepat untuk kita menghargai pencapaian-pencapaian kita, belajar dari pengalaman yang kita hadapi, dan bersyukur atas semua yang telah kita capai,&rdquo; kata Yasonna. Menurut Yasonna, saat ini adalah saat yang tepat bagi seluruh jajaran Kemenkumham bersiap memasuki periode baru dalam merencanakan langkah-langkah ke depan. Dari refleksi itu, diharapkan dapat mengevaluasi strategi, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang. &rdquo;Kalaupun kita belum mencapainya, tapi karena kita sudah men-set up target yang tinggi, target yang ambisius, bukan target yang business as usual. Saya mengajak memaksimalkan segala potensi dan kekuatan kita untuk mencapai target-target yang lebih baik lagi,&rdquo; ucap Yasonna H. Laoly.

Kanwil Kemenkumham Jatim dan jajaran memborong 8 penghargaan dalam Refleksi Akhir Tahun 2023 sebagai indikator pembinaan berjalan baik

Kemenkumham Jatim Borong Delapan Penghargaan dalam Refleksi Akhir Tahun 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/IMG-20231002-WA0004-3803967899.jpg" alt="Menkumham Yasonna Laoly. (Dok. Kemenkumham)" width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna Laoly. (Dok. Kemenkumham)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menceritakan pengalaman hidup yang&nbsp; unik saat masih kecil. Pria kelahiran, 27 Mei 1953 ini merupakan anak kolong yang sudah terbiasa menjalani hidup sederhana. Dia adalah putra seorang polisi yang sederhana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kehadiran saya di sini, sebenarnya untuk berjumpa dengan Anda semua serta membagikan pengalaman hidup saya yang tertuang dalam buku Biografi yang berjudul: Anak Kolong Menjemput Mimpi," ungkap Yasonna, Jumat (27/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengungkapkan, acara bedah buku biografinya tersebut sekaligus menandai usianya yang&nbsp; ke-70 pada 27 Mei lalu. Usia yang cukup untuk mengambil banyak hikmah dari perjalanan kehidupan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013163811/menko-pmk-sebut-kelompok-mahasiswa-berperan-penting-awasi-kekuasaan">Menko PMK Sebut Kelompok Mahasiswa Berperan Penting Awasi Kekuasaan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari judul tadi, Anda sekalian pasti sudah mengira bahwa saya anak polisi yang lazim dijuluki anak kolong. Tidak salah anggapan itu, memang saya anak seorang polisi, tapi soal anak kolong, saya memang lebih sering tidur di kolong.&nbsp; Entah itu kolong meja, kolong bangku dan paling sering kolong tempat tidur," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, kebiasaannya tidur di kolong tersebut bukan disengaja, tetapi karena kondisi&nbsp; rumah orang tuanya yang sangat kecil.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang banyak tamu, banyak saudara dan siapapun datang ke rumah kami. Padahal rumah kami kecil, maklum rumah dinas asrama polisi di Sibolga. Saya menghabiskan masa kecil saya di Sibolga tapi saya lahir di Sorkam, sebuah dusun yang letaknya dekat dengan Sibolga," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yasonna mengungkapkan, kendati dirinya anak kampung, namun dia memiliki cita-cita yang sangat tinggi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, saya ini anak kampung, tapi saya bercita-cita tinggi, seperti Bung Karno pernah mengatakan: &ldquo;Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang bintang," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengungkapkan, Desa Sorkam tempat kelahirannya merupakan desa terindah baginya.&nbsp; "Berdasarkan literatur yang saya baca, sejak abad ke-16, Sorkam sudah berjaya sebagai penghasil kemenyan. Nah, itulah desa kelahiran saya, Sorkam," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus PDI Perjuangan ini menyampaikan,ayahnya&nbsp; berasal dari Nias bernama Faoga&rsquo;aro Laoly, pangkat terakhirnya Mayor, sedangkan ibunya, Resiana Sihite berasal dari suku Batak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengisahkan, sebelumnya, orang tuanya&nbsp; mengontrak rumah, sampai akhirnya diberi izin tinggal di rumah dinas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan berpikir rumah dinasnya besar, sama sekali tidak, rumah dinas bapak kami memiliki dua kamar, satu dipakai bapak dan mamak, satu kamar lagi untuk kami, saya punya enam adik, bayangkanlah itu betapa sesaknya tidur saling menempelkan kepala macam itu," kata Yasonna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau ada tamu, kami dievakuasi ke ruang tamu, dan saya kebagian tidur di kolong. Jadi benarlah, kalau saya ini anak kolong," pungkasnya.</div>

Menkumham Yasonna H Laoly menceritakan pengalaman hidup yang  unik saat masih kecil. Dia Punya kebiasaan tidur di kolong.

Cerita Masa Kecil, Menkumham: Sering Tidur Di Kolong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/yasonna-tinjau-lapas-antara.jpg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly meninjau pembangunan tiga lembaga pemasyarakatan (lapas) baru dengan konsep" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly meninjau pembangunan tiga lembaga pemasyarakatan (lapas) baru dengan konsep</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly meninjau pembangunan tiga lembaga pemasyarakatan (lapas) baru dengan konsep smart prison di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.  "Ketiga lapas ini rencananya dioperasikan pada tahun 2022," kata Menkumham melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa malam (14/12).  Ketiga lapas baru tersebut merupakan proyeksi optimalisasi manajemen penguatan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.  Hal tersebut sebagai fokus penanggulangan aksi kejahatan luar biasa yang saat ini mulai berkembang termasuk kejahatan terorisme dan narkotika.  "Saat ini telah terbangun Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan dengan kategori supermaximum security sebagai tempat pembinaan bagi narapidana risiko tinggi," kata Yasonna.  Pada 2021 kembali dilaksanakan pembangunan tiga lapas baru di Pulau Nusakambangan dengan kategori Lapas Maximum Security Terorisme Ngaseman, Lapas Maximum Security Narkotika Gladakan dan Lapas kategori Minimum Security Nirbaya. "Pembangunan ketiga lapas baru ini merupakan instruksi dari presiden sebagai penguatan sistem penyelenggaraan pemasyarakatan," ujar dia.  Termasuk pula upaya penanggulangan kelebihan kapasitas hunian dan penempatan bandar-bandar narkotika serta pembinaan narapidana risiko tinggi.  Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga mengatakan pembangunan lapas baru di Pulau Nusakambangan mengusung konsep smart prison. Artinya, mengutamakan dukungan teknologi terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan. "Smart building dan smart system menjadi komponen utama pembangunan lapas baru ini," kata dia.  Terakhir, diharapkan pada 2022 ketiga lapas tersebut sudah bisa dioperasikan, termasuk lanjutan pembangunan kelengkapan fungsi ibadah, fungsi keamanan tambahan, sarana dan prasarana lingkungan, rumah dinas petugas, dan sarana pendukung lainnya. (*)

Yasonna Tinjau Pembangunan Lapas Baru dengan Konsep Smart Prison

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Menkumham-Yasonna-Laoly-Hendrak-Eka-10.jpg" alt="Menkumham Yasonna Laoly saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/21). Rapat yang diikuti juga oleh DPD RI itu membahas evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. FOTO: HENDRA EKA/JA" width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna Laoly saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/21). Rapat yang diikuti juga oleh DPD RI itu membahas evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. FOTO: HENDRA EKA/JA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam putusannya, MK meminta pembentuk undang-undang dalam hal ini Pemerintah dan DPR memperbaikinya dalam waktu dua tahun.  "Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK dan tentunya akan melaksanakan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. Termasuk untuk tidak menerbitkan aturan baru yang bersifat strategis sampai perbaikan dilakukan," kata Yasonna dalam keterangannya, Jumat (26/11).  Meski inkonstitusional secara pembentukan, UU Cipta Kerja atau Omnibus Law tetap berlaku. Dia memastikan, Pemerintah tidak akan membuat aturan turunan sampai perbaikan selesai.  "Sesuai putusan MK, UU Cipta Kerja tetap berlaku secara konstitusional hingga dilakukan perbaikan paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan," tegas Yasonna.  Dalam putusannya, MK meminta kepada pembentuk Undang-Undang dalam hal ini DPR RI dan Pemerintah untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dengan tenggat waktu selama dua tahun, sejak putusan dibacakan. Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan maka menjadi inkonstitusional secara permanen.  "Menyatakan apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," tegas Anwar.  Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Suhartoyo menilai, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak besar yang ditimbulkan MK menyatakan UU 11/2020 inkonstitusional.  "Pilihan Mahkamah untuk menentukan UU 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil, guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum," tegas Hakom Konstitusi Suhartoyo.  Oleh karena itu, dalam memberlakukan UU 11/2020 yang dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan UU 11/2020. Sehingga MK memberikan kesempatan kepada Pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang untuk memperbaikinya.  "Pembentuk Undang-Undang memperbaiki dengan memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang Omnibus Law yang juga harus tunduk dengan kepenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan," pungkas Suhartoyo.

Yasonna Pastikan Pemerintah Tak Buat Aturan Turunan Omnibus Law

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-borgol-para-tahanannya-yasonna-saya-tak-mau-campuri-dapur-orang_m_.jpg" alt="Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laolly enggan memberikan komentar terkait pemborgolan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laolly enggan memberikan komentar terkait pemborgolan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly enggan memberikan komentar terkait pemborgolan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka Eni Saragih dan Taufik Kurniawan termasuk pesakitan yang merasakan dampak dari kebijakan baru lembaga antirasuah yang berlaku semenjak awal tahun ini. "Soal borgol itu urusan KPK. Saya tak mau campuri dapur orang," ujarnya pada awak media, di Kemenkumham, Jakarta, Kamis (3/1). Sementara, KPK secara resmi sudah menerapkan penggunaan borgol bagi tahanan dalam proses pemindahan dari rutan untuk keperluan pemeriksaan maupun proses persidangan. Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyebut penerapan borgol sesuai peraturan KPK 1/2012 tentang Perawatan Tahanan pada Rumah Tahanan KPK. Dalam aturan tersebut tertulis dalam Pasal 12 ayat (2) yang mengatur bahwa dalam hal tahanan dibawa ke luar Rutan, dilakukan pemborgolan. "Itu peraturan lama yang belum dijalankan. Pasal tersebut menjelaskan tahanan harus di borgol, selain itu standard pengawalan tahanan mengacu kepada Keputusan Kabarhakam Polri, tahanan harus diborgol," jelasnya. "Kami sudah menerapkan di Jakarta sebanyak tujuh orang, di Surabaya 18 orang, di Medan satu orang, di Ambon satu orang, di Bandung tujuh orang, dan keluar rutan untuk berobat empat orang," pungkas Febri.

KPK Borgol para Tahanannya, Yasonna: Saya Tak Mau Campuri Dapur Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/yasonna-ceritakan-susahnya-melobi-pemerintah-soal-cpns_m_190603.jpeg" alt="Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly ketika berkunjung ke Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/2)." width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly ketika berkunjung ke Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menceritakan betapa sulit melobi pemerintah untuk merekrut ribuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kementeriannya. Hal tersebut diceritakan Yasonna saat memberikan pengarahan CPNS Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar yang lolos seleksi di SOR Arcamanik, Jalan Pacuan Kuda, Bandung, Rabu (21/2). Menurutnya, angka 17.526 CPNS bagi Kemenkumham tidak mudah didapatkan. "Saya memperjuangkan angka 17 ribu itu bukanlah hal mudah. Saya fight untuk ini, akhirnya pemerintah meluluskan argumen penerimaan pegawai yang besar," ucap Yasonna dihadapan belasan ribu CPNS yang disambung tepuk tangan. Yasonna berharap kesempatan dan amanat ini bisa dijalankan dengan baik oleh para CPNS. Mereka diharapakan menjadi seorang pembaharu di Kemenkumham. "Kehadiran CPNS yang yang ada saat ini berjumlah 1/3 dari pegawai di Kemenkumham," pungkasnya.

Yasonna Ceritakan Susahnya Melobi Pemerintah soal CPNS

yasonna

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#yasonna

Berita Terkini