<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/12/IKN-Edy-Pramana-6JPG-4246355570.jpg" alt="Suasana lapangan upacara yang akan digunakan pada HUT RI di kawasan Istana Kepresidenan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (Edy Pramana/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana lapangan upacara yang akan digunakan pada HUT RI di kawasan Istana Kepresidenan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (Edy Pramana/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diharapkan dapat menjadi pusat pemerintahan Indonesia yang baik dan memiliki daya tarik. Hal tersebut disampaikan Pengamat Infrastruktur dan Tata Kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Menurut Yayat, pengembangan kota IKN dalam lima tahun ke depan harus punya orientasi lain yang menunjang pusat pemerintahan. "Jadi pengembangan kotanya harus punya orientasi (lainnya), kalau hanya sekadar kota pemerintahan (Pusat Pemerintahan) ya sudah gitu-gitu aja," kata Yayat saat dihubungi Jawapos.com, belum lama ini. Adapun orientasi lain yang dimaksud Yayat yakni menjadikan IKN sebagai kota yang layak huni dengan memiliki berbagai macam fasilitas pendukung seperti dibangunnya pusat kesehatan, pendidikan, ataupun perkantoran. Yayat mengatakan, hal tersebut dapat dilakukan pemerintah dengan menggandeng sejumlah pelaku usaha yang mefhum soal jaringan bisnis. Sehingga nantinya, pembangunan di IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur saja, tetapi juga beriringan dengan pusat ekonomi yang dapat dikembangkan. "Karena 20 persen dari dana APBN itu terlalu kecil, ya bisa aja nanti diseimbangkan. Maka saya bilang harus ada pengembangan lain kekuatan pelaku usaha," ucapnya. Untuk diketahui, pembangunan IKN dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah sampai final pada 2045. Untuk tahap pertama, pemerintah berencana membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dan akses jalan menuju ibu kota. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai pada 2024. Adapun pendanaan IKN didukung oleh berbagai sumber. Selain dana APBN, juga terdiri dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), aset BUMN, sampai modal swasta yang nilainya dinamis. Total anggaran untuk pembangunan IKN dari tahun 2022 hingga 2024 mencapai Rp 72,3 triliun. Setelah 2024, Satgas Pembangunan IKN menyebut bakal fokus menggarap area IB yang meliputi sektor swasta dan fasilitas layanan lainnya seperti rumah sakit, perkantoran, sarana belanja, hiburan dan lainnya. Pemerintah di area 1B tetap fokus pada pengembangan infrastruktur melanjutkan program di area 1A. Pengembangan wilayah 1B rencananya mulai melibatkan dan diperuntukan bagi pengembangan sebuah kota mandiri.

Pengembangan kotanya harus punya orientasi yang berbeda, kalau hanya sekadar kota pemerintahan, ya sudah gitu-gitu aja.

Pengamat Tata Kota: Harus Ada Orientasi Lain Dalam Membangun IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/06/81_jangan-1114570790.jpg" alt="RENGGUT NYAWA: Korban meninggal akibat tabrakan KA Bandung Raya dan KA Turangga dibawa keluar dari salah satu gerbong KA Bandung Raya, Jumat (5/1)." width="100%">
<figcaption>RENGGUT NYAWA: Korban meninggal akibat tabrakan KA Bandung Raya dan KA Turangga dibawa keluar dari salah satu gerbong KA Bandung Raya, Jumat (5/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT KAI (Kereta Api Indonesia) diminta menambah komitmen di sektor keselamatan. Tidak hanya fokus menambah kereta-kereta eksklusif nan mahal. "Harapannya, ini jadi pembelajaran terakhir bagi PT KAI untuk fokus pada keselamatan. Kereta-kereta mahal mungkin lebih baik dikurangi, lalu konsentrasi untuk pengembangan kereta yang berkeselamatan," ujar pengamat transportasi Darmaningtyas kepada Jawa Pos kemarin (5/1). Menurut dia, fokus keselamatan harus jadi isu penting bagi manajemen KAI maupun Kementerian Perhubungan sebagai regulator. Apalagi, beberapa waktu terakhir ada sejumlah insiden menonjol yang melibatkan kereta api. Sementara itu, pengamat transportasi dan tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai PT KAI sudah cukup berupaya untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan kereta api. Untuk itu, sebagai bahan evaluasi, perlu ditunggu hasil investigasi KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi). Apakah di dalamnya murni faktor human error atau ada masalah teknis. "Kalau masalah human error, harus jadi catatan di mana letak kesalahan atau upaya perbaikan SDM (sumber daya manusia)-nya. Kalau terkait teknis, di mana letak kegagalan operasionalnya," katanya. Menurut Yayat, PT KAI beberapa waktu terakhir sedang mendapat apresiasi karena prestasi kerjanya. Untuk itu, dia berharap insiden seperti di Cicalengka tidak terulang. Agar masyarakat tidak punya keraguan terhadap keselamatan perjalanan dengan kereta api. "Ke depan, perlu dilakukan evaluasi pada lintasan yang paling rawan dan berpotensi kecelakaan. Perlu ada perbaikan sistem informasi dan teknologinya, serta upaya peningkatan SDM yang terlibat dalam operasionalnya," katanya. Terakhir, sambung Yayat, jika dari temuan investigasi KNKT terbukti ada human error atau unsur kelalaian dalam pengaturan perjalanan, PT KAI harus siap mengambil tindakan tegas. "Perlu diketahui apakah peristiwa ini sering menjadi penyebabnya. Apakah kesalahan satu atau dua orang, atau kolektif. Kalau ditemukan kesalahan, harus diberi sanksi hukuman yang tegas," ucapnya. Di sisi lain, pakar transportasi ITB Sony Sulaksono Wibowo menilai adanya jalur tunggal (single track) di jalur kereta api Indonesia membuat jalur itu rawan kecelakaan. "Dalam prosedur kereta api, untuk single track, kereta api harus bergantian. Kereta yang jadi prioritas itu biasanya Turangga. Nanti kereta api lokal masuk ke salah satu emplasemen di stasiun terdekat, menunggu kereta Turangga lewat, baru kereta lokal masuk ke jalur utama," tuturnya. Sony mengatakan, tabrakan kereta api di jalur yang sama bisa terjadi karena masalah sinyal, komunikasi, dan sebagainya. "Ada kemungkinan miskomunikasi. Apakah salah dari sinyal, salah masinisnya, atau salah dari isyaratnya. Karena ada komunikasi lewat sinyal dan lewat isyarat," ujarnya. Terkait kecelakaan itu, Sony berharap segera dibangun jalur ganda (double track) agar tidak terjadi insiden serupa. "Memang harus disegerakan pembangunan (double track) jalur selatan. Yang sudah double track baru jalur utara. Jalur selatan sempat tertunda. Karena bagaimanapun kereta api masih jadi angkutan favorit untuk jarak jauh, terutama saat musim liburan," paparnya. Di sisi lain, dibutuhkan peningkatan dari berbagai kemungkinan timbulnya masalah di lapangan terkait komunikasi. Mulai dari perbaikan sinyal hingga komunikasi isyarat di jalur yang masih single track. (agf/pra/rls/c18/ttg)

PT KAI (Kereta Api Indonesia) diminta menambah komitmen di sektor keselamatan. Tidak hanya fokus menambah kereta-kereta eksklusif nan mahal.

KAI Jangan Hanya Fokus Tambah Kereta Mahal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/ac7b0291-5e4d-43d5-9d62-5428f866a64b-719320640.jpg" alt="Pemain muda SSB Asiana Soccer School termotivasi dengan adanya Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia. (Instagram/@asianasoccerschool)" width="100%">
<figcaption>Pemain muda SSB Asiana Soccer School termotivasi dengan adanya Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia. (Instagram/@asianasoccerschool)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gelaran Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia memberi dampak positif di berbagai aspek sepak bola nasional, terutama untuk level grassroot. Ya, sepak bola usia dini merupakan awal mula kemunculan para pesepak bola andal masa depan. Karena itu, pembinaannya harus dilakukan secara tepat dan tertata agar menghasilkan output yang tangguh. Kehadiran Piala Dunia U-17 pun setidaknya telah berhasil menggairahkan geliat sepak bola usia dini di Indonesia yang bertumpu pada Sekolah Sepak Bola (SSB). Pasalnya, sejumlah SSB menilai adanya turnamen dua tahunan ini sangat membantu dalam memberi pengaruh positif bagi para calon pesepak bola masa depan. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Pelatih Asiana Soccer School U-14, Yayat Supriatna. Dia mengatakan perhelatan turnamen sepak bola usia dini ini mampu mengangkat motivasi para murid di SSB karena bisa menyaksikan aksi para pemain dunia secara langsung di depan mata. "Para pemain yang ada di sini (Asiana) jadi semakin termotivasi dan serius latihannya karena mereka lihat sendiri bagaimana jika etos kerjanya semakin bagus, maka mereka bisa ada di panggung tertinggi," kata Yayat. Selain itu, aspek positif lainnya yang bisa diambil lantaran para pemain muda Tanah Air bisa mengambil contoh baik dari hasil didikan akademi kelas dunia. "Hadirnya Piala Dunia U-17 pastinya sangat positif dan menambah gairah para pemain. Sebagai contoh, kami sempat mendapat kesempatan untuk menonton langsung di JIS dan anak-anak merasakan langsung atmosfernya," tutur Yayat. Tak hanya dari sisi pemain, pelatih pun mendapat pelajaran berharga yang bisa diterapkan kepada anak-anak muridnya. "Saya juga bisa ambil hal-hal positif untuk diajarkan ke murid-murid saya. Seperti tentang disiplin waktu dan etos kerja yang luar biasa. Bagaimana attitude mereka juga tetap dijaga," jelas Yayat. Di sisi lain, mantan penggawa timnas Indonesia yang juga pemilik SSB Mutiara Primavera, Supriyono, menilai hadirnya Piala Dunia U-17 ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Menurutnya, momentum seperti ini sangat langka di Indonesia dan harus bisa dimaksimalkan untuk menanamkan kecintaan yang mendalam pada pesepak bola muda. Tujuannya tentu saja agar muncul pemain-pemain yang memiliki karakter kuat untuk membela Indonesia. "Pastinya dengan hadirnya Piala Dunia U-17 ini, murid-murid semakin termotivasi untuk latihan dan semakin mengerti bahwa mencintai sepak bola itu penting. Dari situ, terbentuk karakter yang kuat," ujar Supriyono. "Selain itu, mereka bisa hidup sehat dan menjauhi lingkungan yang negatif," jelasnya. Piala Dunia U-17 saat ini sudah mencapai babak 16 besar. Sejauh ini, Brasil U-17 dan Spanyol U-17 yang sudah memastikan langkahnya ke babak perempat final. Brasil menang 3-1 atas Ekuador U-17 pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo. Sementara Spanyol U-17 mengatasi Jepang U-17 dengan skor 2-1 di tempat yang sama.

Gelaran Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia memberi dampak positif di berbagai aspek sepak bola nasional, terutama untuk level grassroot.

Efek Positif dengan Adanya Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia, Pemain SSB Jadi Termotivasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Banjir-Jakarta-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Warga saat terkena banjir di pemukiman padat penduduk di Pejaten Timur RT 005 RW 08, Jakarta, Senin (10/10/2022). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga Senin (10/10) pukul 09.00 WIB sebanyak 68 RT di Jakarta terendam banj" width="100%">
<figcaption>Warga saat terkena banjir di pemukiman padat penduduk di Pejaten Timur RT 005 RW 08, Jakarta, Senin (10/10/2022). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga Senin (10/10) pukul 09.00 WIB sebanyak 68 RT di Jakarta terendam banj</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menyatakan bahwa masalah banjir di Jakarta tidak akan selesai jika dibawa ke ranah politik. Hal itu ia ungkapkan setelah melihat banjir yang tak kunjung selesai sejak dulu kala.  Yayat menyampaikan, masalah banjir di Jakarta hanya dapat terselesaikan jika pemimpinnya menyelesaikan masalah banjir dengan ranah keilmuan dan teknokrasi, bukan dengan masalah politik. "Persoalan banjir Jakarta harus selesai dengan persoalan teknokratis. Kalau dibawa kepada persoalan politis, masalahnya tidak akan pernah selesai," ujarnya kepada wartawan, Kamis (13/10).  Dosen Universitas Trisakti itu mengatakan, secara teknokrasi, masalah banjir di Jakarta hanya dapat diselesaikan dengan melakukan normalisasi. Sebab, masterplan pengendalian banjir yang saat ini digunakan oleh Pemprov DKI adalah masterplan usang yang sudah tak relevan lagi.  "Masterplan tahun 1973 itu sudah tidak mendukung. Makanya dikatakan pak gubernur bahwa kapasitas sistem tata air kita sudah tidak mampu lagi menghadapi hujan ekstrem," jelasnya.  Seperti yang diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa penyebab dari banjir yang terjadi di Jakarta belakangan ini adalah lantaran curah hujan yang tinggi dan sistem drainase yang dimiliki Jakarta tidak dapat menampungnya.  Anies mengatakan bahwa saat ini sistem drainase di Jakarta hanya mampu menampung air sebanyak 250 milimeter di perumahan dan sebanyak 107 milimeter air di jalanan protokol.  "Sebagai contoh pekan lalu hujan ada yang 120 mm sampai dengan 180 mm yang bisanya dihitung harian 140, 180-an sangat lebat, bahkan 180 bisa dibilang ekstrem," katanya kepada wartawan, Senin (10/10).  Oleh karena itu, kata Yayat, jika hujan yang turun mulai ekstrem, penanganan yang dilakukan juga harus ekstrem. Masalahnya, hingga kini penanganan yang dilakukan masih biasa saja, berbanding terbalik dengan curah hujan yang turun.  "Kalau melihat paparan yang disampaikan oleh Menteri PUPR itu adalah sudah saatnya beberapa sungai itu harus ditingkatkan supaya bisa mengantisipasi hujan ekstrem," tandasnya.

Yayat Supriatna: Banjir Jakarta Takkan Selesai Kalau Dibawa ke Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/pengamat-tata-kota-yayat-supriatna-tazkia-royyan-JPC.jpg" alt="Pengamat tata kota, Yayat Supriatna. Foto: Tazkia Royyan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pengamat tata kota, Yayat Supriatna. Foto: Tazkia Royyan/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menyatakan bahwa program sumur resapan tidak efektif untuk mengatasi banjir di Jakarta. Hal tersebut menurutnya karena tanah di Jakarta rerata sudah jenuh dan tak bisa menyerap air.  "Tingkat efektivitasnya tidak maksimal. Kondisi tanah di Jakarta sudah jenuh, seperti Jakarta Utara, Jakarta Pusat," katanya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/10).  Namun begitu, karena program sumur resapan sudah terlanjur dimulai dan anggarannya sudah besar, setidaknya Yayat berharap agar Pemprov DKI mampu melakukan pendekatan yang lain untuk membuat efektivitas sumur resapan itu menjadi lebih berguna.  "Pendekatannya, dekati Balai Besar Tanah yang punya data kawasan-kawasan mana yang resapannya masih bagus. Jadi pendekatan sumur resapan itu kalau bisa berbasis data tentang kondisi tanah," ucapnya. "Apakah tanah itu bisa menyerap, kan sayang audah ngeluarin uang, anggaran, nggak optimal dan hanya menjadi sumur penampung aja," tandasnya.  Untuk diketahui, sebelumnya dalam dokumen RPD 2023-2026 yang sudah ditandangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa rentannya kondisi Provinsi DKI Jakarta terhadap banjir dan genangan tidak terlepas dari demografi Jakarta yang memiliki tingkat kemiringan 0– 3 persen dan 13 aliran sungai di dalam wilayahnya.  Oleh karena itu, masih dalam RPD tersebut, dalam penanganan banjir, Pemprov DKI Jakarta tidak lagi hanya membuat atau meluruskan aliran sungai-sungai dengan konstruksi beton atau sheetpile. Air yangmengalir dari selatan Jakarta ke muara utara Jakarta, menurut RPD tersebut dapat ditahan lebih lama melalui pembangunan waduk-waduk dan memperbanyak sumur resapan di daerah selatan Jakarta.  "Fungsi waduk ke depan bukan sekadar sebagai waduk pengendali banjir atau waduk retensi saja, namun bisa dimanfaatkan atau di kelola menjadi sumber air baku ataupun menjadi sumber energi baru untuk kepentingan masyarakat Jakarta," tulis dalam RPD yang ditandatangani Anies Baswedan pada 10 Juni lalu. (*)

Sumur Resapan Tak Efektif Atasi Banjir di Jakarta, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/yayat-supriatna-radar-bogor.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kolaborasi menjadi kunci penumpasan sindikasi prostitusi online di apartemen yang belakangan terjadi. Persoalan ini tidak dapat dibebankan hanya kepada pengelola apartemen. Oleh karenanya, kolaborasi harus dilakukan oleh penghuni, pengelola dan polisi.  Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menegaskan pengungkapan kasus prostitusi online yang terjadi di Apartemen Gading Nias Residence (GNR) Jakarta sudah dilakukan dengan sangat baik. Karena adanya kolaborasi antara kepolisian, penghuni dan pengelola apartemen. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menciptakan hunian yang aman dan nyaman di lingkungan apartemen.  “Ya bagus kolaborasinya, karena ini memang perlu melibatkan kepolisian dan pihak lainnya karena transaksinya sulit dilacak juga. Harus ada kerja sama, yang punya otoritas dan pihak kepolisian,” tegas Yayat, Senin (12/4).  Yayat menyampaikan tujuan pengembangan kepemilikan apartemen adalah ditujukan bagi mereka yang belum miliki tempat tinggal. Namun, ada saja orang yang memiliki kemampuan secara finansial berlebih punya tujuan lain, yakni berbisnis unit apartemen agar mendapat keuntungan. "Tapi kan kita gak tau bisnisnya itu apa, jadi masing-masing orangnya saja. Untuk pemilik, selama si penyewa bayar ya sudah, sehingga itulah yang membuat transaksi ini paling cepat menghasilkan," ujarnya.  Peristiwa yang terjadi baik di GNR maupun apartemen lainnya berada di luar kuasa pengelola, karena (sewa-menyewa) merupakan ranah pribadi antara pemilik dan penyewa. Sehingga, pemilik maupun broker properti jangan hanya mengejar keuntungan dengan sewa harian tanpa melakukan pengawasan yang ketat digunakan untuk apa unit apartemennya tersebut.  Menurutnya, sifat individualistis dalam kehidupan hunian apartemen sedikit demi sedikit harus dikikis dimana sistem sewa/kontrak membuat pemilik tidak bisa memantau apa yang dilakukan penyewanya karena itu masuk ke ranah pribadi. Untuk itu, baik pihak pengelola apartemen atau penghuni yang bertetangga harus lebih jeli dan menjalin hubungan yang baik. Sehingga apabila ada hal yang mencurigakan segera melapor ke polisi, seperti yang telah dilakukan oleh apartemen (GNR) kemarin sudah sangat bagus.  “Fungsi komunitas harus berjalan, CCTV juga terus memantau serta menegur apabila memang ada yang mencurigakan. Orang tidak bisa terbuka semua, tergantung niatnya orang beli apartemen tujuannya apa,” jelas Yayat.  Chairman and Co-Founder Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja juga menerangkan sangat sulit mengelola dan mengawasi media sosial yang ada di Indonesia seperti digunakan oleh oknum-oknum untuk sesuatu yang tidak bertanggung jawab seperti prostitusi online. Banyaknya platform publik yang berbasis di luar negeri juga turut dimanfaatkan guna melakukan komunikasi penawaran prostitusi.  “Hampir semua platform social media, chat dan messenger sekarang digunakan untuk komunikasi jasa prostitusi (soliciting), dan ini bukan di Indonesia saja, ini juga terjadi di seluruh dunia. Bahkan yang konvensional seperti SMS juga sekarang masih dipergunakan,” bebernya.  Menurut Ardi, apabila platformnya di take down sekalipun maka akan pergunakan platform lainnya. Masalah prostitusi ini merupakan masalah dari generasi ke generasi, namun adanya era digital membuat sindikat prostitusi tutut memanfaatkan teknologi juga. “Ini kan jadi industri dengan perputaran ratusan miliar dan sudah menjadi bentuk kejahatan sindikasi atau kejahatan terorganisir,” tegasnya.  Ardi mengungkapkan ini memang menjadi kewenangan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan. Namun, hal ini akan menjadi tantangan berat mengingat negara-negara lain juga mengalami masalah serupa dan hingga kini belum ada solusinya. “Yang jelas prostitusi adalah merupakan profesi tertua seumur dengan usia peradaban manusia itu sendiri,” ucapnya.

Saran Pengamat Untuk Cegah Prostitusi Online di Apartemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG_20200426_135403-01.jpg" alt="Petugas melakukan pemeriksaan terhadap pengendara sepeda motor di Pos PSBB perbatasan Kota Bandung. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan pemeriksaan terhadap pengendara sepeda motor di Pos PSBB perbatasan Kota Bandung. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah saat ini masih melakukan pengkajian terhadap rencana penerapan new normal. Adapun, new normal adalah era di mana adanya gaya hidup baru agar masyarakat tetap bisa beraktivitas di tengah pandemi Covid-19.  Salah satu alasan pemerintah hendak menerapkan new normal adalah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna mengatakan bahwa di masa transisi menuju kondisi new normal, pemerintah perlu membuat kebijakan yang tepat agar hal tersebut tidak menjadi bumerang bagi perekonomian dan juga kesehatan masyarakat.  "Contohnya apakah dalam kondisi new normal, angkutan transportasi udara maupun darat siap merugi atau tidak karena kan ada jarak, kapasitas harus separuh. Kalau ada kerugian karena ada pembatasan jumlah penumpang, bagaimana cara menutupi kerugian itu, apakah ada subsidi atau PSO untuk sektor transportasi," terangnya kepada JawaPos.com, Kamis (21/5).  Dengan dibukanya aktivitas perekonomian, tentunya biaya operasional bertambah dan akan berjalan seperti semula. Insentif dari pemerintah pun dirasa tidak akan berpengaruh begitu banyak, sebab tidak meng-cover seluruh sektor.  Kemudian, untuk tempat usaha seperti restoran di mana saat ini tidak diperbolehkan menerima makan ditempat. Pemerintah harus mencari format baru agar dari sisi ekonomi dan kesehatan sama-sama menguntungkan.  "Bentuk usaha apa yang baru itu, apakah online, antar jemput, itu harus dicari formatnya. Jadi bentuk usaha-usaha baru before-after (konsepnya) harus kelihatan," tambah dia.  Kata Yayat, new normal adalah memasukkan unsur kesehatan dalam transaksi bisnis dan juga kehidupan sehari-hari serta harus dipatuhi dan diawasi dengan ketat. Apabila, gayanya sama seperti PSBB yang hanya pembatasan saja, tidak akan ada yang berubah.  "Jadi new normal pun mohon maaf lah, seperti gaya PSBB aja, mobil nggak boleh diisi lebih dari 50 persen, harga mobil bisa jatuh nanti. New normal adalah pembatasan kehidupan dengan mengutamakan aspek kesehatan sebagai prioritas utama," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=q3hF_1yb-vE  https://www.youtube.com/watch?v=a-Oc1gnd9pU  https://www.youtube.com/watch?v=H9s0Q3Sowvk

New Normal, Pemerintah Harus Susun Skenario Agar Tidak Ada yang Rugi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Bandara-Soekarno-Hatta-Di-Tutup-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Suasana Bandara terlihat sepi calon penumpang di masa pandemic Covid-19 di Banadara Soekarno Hatta Terminal 3 (Tiga) Ultimate, Tangerang, Banten Indonesia, Sabtu (25/4/2020). PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta (Soetta" width="100%">
<figcaption>Suasana Bandara terlihat sepi calon penumpang di masa pandemic Covid-19 di Banadara Soekarno Hatta Terminal 3 (Tiga) Ultimate, Tangerang, Banten Indonesia, Sabtu (25/4/2020). PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta (Soetta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sikap pemerintah dalam mengatur perjalanan masyarakat selama pandemi covid-19 dinilai membingungkan. Sebelumnya melarang perjalanan aktivitas transportasi ke luar daerah. Kini malah dibuka lagi.  Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Jakarta Yayat Supriatna menilai pemerintah tidak satu suara dalam mengambil kebijakan. Selama ini sudah digembar-gemborkan saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Di antaranya melarang ada perjalanan keluar daerah. Bahkan semua moda transportasi publik dilarang mengakut penumpang. Begitu juga pengemudi kenderaan pribadi. Mereka diminta balik arah ketika berniat mudik.  Lantas, tiba-tiba Menhub Budi Karya Sumadi membuat kebijakan baru, yakni adanya kelonggaran untuk transportasi keluar daerah. Pernyataan dari Budi Karya seakan-akan menggugurkan peraturan sebelumnya. Hal itu membingungkan masyarakat "Pemerintahnya mengubah keputusan, masyarakatnya bingung," kata Yayat saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (6/5).  Kata Yayat, dalam penanganan Covid-19 ini ada tiga pemangku pemegang kebijakan. Yakni Kemenhub, Kemenkes, dan Gugus Tugas. Dia melihat dalam kebijakan kelonggaran transportasi itu Kemenkes seolah-olah tidak tampil.  Sejatinya Menkes muncul dalam kondisi seperti ini. Ketika elemen pemerintah membuat kebijakan publik, maka harus ada penjelasan dampak dari kebijakan itu. "Di sini sebetulnya yang kita tunggu penjelasan resmi dari Menkes sebagai orang yang menetapkan PSBB itu," jelasnya.  "Pemerintah harus tegas. Kalau misalnya ada perubahan keputusan, supaya tidak membingungkan teman-teman di daerah, tolonglah pemerintah juga bisa memberikan panduan yang tegas, kuat," pungkasnya.  Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, mulai Kamis (7/5) ada pelonggaran aktivitas transportasi di tengah pandemi Covid-19. “Dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut, bus dan lain-lain untuk kembali operasi,” kata dia dalam rapat bersama Komisi V melalui video conference, Rabu (6/5).  Akan tetapi, dengan catatan harus mentaati protokol kesehatan yang akan ditentukan oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kebijakan Pemerintah Bikin Bingung Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/JKT_PEMINDAHAN-IBU-KOTA-NEGARA_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Pemandangan Monumen Nasional (Monas) yang berada di jantung kota Jakarta, Selasa (27/8/2019). Pemerintah memutuskan akan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provins" width="100%">
<figcaption>Pemandangan Monumen Nasional (Monas) yang berada di jantung kota Jakarta, Selasa (27/8/2019). Pemerintah memutuskan akan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provins</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rencana pemindahan ibu kota negara ditargetkan terlaksana pada 2024. Karena mepetnya waktu persiapan, Presiden Joko Widodo disarankan menunjuk pejabat yang menjadi leader atau koordinator untuk mengomando proyek besar itu. Dibutuhkan juga pusat informasi agar berita yang tersebar tidak simpang siur.  Saran itu disampaikan pengamat perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriatna dalam diskusi tentang pemindahan ibu kota di Media Center DPR RI kemarin (19/9). ”Saya menyarankan pemerintah terbuka tentang pemindahan ibu kota,” terang dia. Pemerintah harus memberikan informasi yang lengkap terkait rencana besar itu.  Menurut dia, perlu dibuat information center. Semua informasi bisa didapatkan dari tempat itu. Pusat informasi bisa diletakkan di mana saja, di Kementerian PUPR, Bapenas, dan kementerian atau lembaga lainnya. Jika ada masyarakat yang ingin mengetahui rencana pemindahan ibu kota, mereka bisa datang ke pusat informasi.  Pusat informasi itu diisi dengan gallery planning sehingga rencana bisa diketahui. Ada maket ibu kota baru. Tahapan-tahapan yang dilakukan pemerintah juga bisa disampaikan lewat pusat informasi. ”Mungkin setiap bulan ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat,” terang Yayat.  Selain pusat informasi, kata dia, perlu ditunjuk leading sector, koordinator, atau pokja pemindahan ibu kota. Jadi, semua kementerian atau lembaga bisa bekerja bersama-sama, bisa bersinergi dalam melaksanakan megaproyek itu. Koordinator bisa ditunjuk presiden. ”Kita tidak hanya bentuk lembaganya, tapi kita juga butuh aktor kuat,” ungkapnya.  Yayat menegaskan, hal itu sangat penting karena target yang diinginkan presiden sangat ketat. Waktunya tidak banyak sehingga sinergi dan leader sangat dibutuhkan dalam menjalankan rencana tersebut.  Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota Zainudin Amali sepakat dengan gagasan yang disampaikan Yayat. Menurut dia, harus ada orang yang mengomando rencana tersebut. Sosok yang bisa mengoordinasi antarlembaga. Mengoordinasikan antarlembaga itu tidak mudah karena ada ego sektoral.  ”Lebih mudah mengoordinasi fraksi di DPR,” ucapnya dalam acara yang sama. Pansus juga sepakat dengan usulan adanya pusat informasi sehingga informasi tentang pemindahan bisa satu pintu. Tidak ada lagi informasi berbeda yang disampaikan pemerintah.  Zainudin mengatakan, pansus akan melanjutkan kerjanya. Setelah ini, pihaknya bakal mengunjungi lokasi ibu kota baru. Pansus juga akan mengadakan rapat dengan beberapa kepala daerah, baik gubernur maupun bupati. Selanjutnya, pansus mengundang kementerian dan lembaga terkait untuk mendengarkan penjelasan pemerintah. Kemudian pada 30 September nanti, pansus menyampaikan rekomendasinya dalam rapat paripurna. Rekomendasi itu berkaitan dengan tiga fokus pembahasan pansus, yaitu pembiayaan dan infrastruktur, lokasi dan lingkungan, serta aparatur dan regulasi. ”Kami harus menyelesaikan tugas sebelum periode ini berakhir,” ungkapnya.

Saran Akademisi Perlu Ada Pusat Info Pemindahan Ibu Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/MALAM-PUNCAK-HUT-DKI-JAKARTA-DERY-RIDWANSAH-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya dikemukakan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya mendapat penolakan dari Depok dan Bekasi. Lantas ada muncul isu kedua daerah itu akan bergabung ke DKI Jakarta.  Namun, wacana Bekasi dan Depok bergabung ke DKI Jakarta malah dianggap sebagai kerugian oleh Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Jakarta Yayat Supriyatna.  Menurut Yayat, kedua kota itu tidak perlu masuk ke DKI. Mereka akan mengalami banyak kerugian. Mulai dari status pemerintahan dan birokrasi pemerintahan. Jika bergabung ke DKI, maka kedua kota itu akan menjadi daerah administratif. Artinya turun kasta dari daerah otonom menjadi administratif.  "Wali kotanya pun turun jabatan, dari yang dipilih langsung menjadi diangkat dari PNS. DPRD-nya hilang. Otomatis sebetulnya degradasi," ujar Yayat saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (21/8).  Yayat meminta wacana tersebut dikaji lebih mendalam. Baik dari segi untung ruginya.  Sementara itu, pembentukan provinsi Bogor Raya merupakan wacana lama. Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun telah menegaskan tidak ada pemekaran baru.  "Kalau ada sinyal-sinyal pemberontakan Bodetabek ini, sebetulnya itu menjadi sebuah pertanda sinyal kepada provinsi Jawa Barat supaya ada dukungan, ada semacam perhatian lebih, tapi jangan digoreng oleh kepentingan politik," imbuhnya.  Yayat menyarankan pihak Kota Depok dan Bekasi untuk menyelesaikan masalah pelayanan masyarakat di internalnya. "Tunjukanlah pelayanan servis yang lebih maksimal, jangan masyarakat dibuat bingung dengan pimpinannya dengan wacana nggak jelas begitu," ucapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kenapa-kpk-tak-berani-usut-dugaan-korupsi-di-pemprov-dki_m_158877.jpeg" alt="Balai Kota DKI Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Balai Kota DKI Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Balai Kota DKI Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono memiliki 3 catatan penting dari wacana ini. Pertama, penggabungan wilayah ini merupakan kebijakan pemerintah pusat. Daerah hanya melaksanakan kebijakan tersebut. Kedua, dibutuhkan kajian komprehensif penggabungan wilayah tersebut  "Ketiga perlu didengar kemauan warga ketika ada wacana digabungkan ke DKI Jakarta itu. 3 hal ini perlu dikaji mendalam," kata Gembong.  Dengan demikian, seluruh kebijakan yang diambil merepresentasikan harapan semua pihak. PDI Perjuangan sendiri tidak menolak wacana tersebut. Terlebih apabila pemerintah sudah memutuskan, maka PDI Perjuangan siap melaksanakannya.  "Kalau ditanya fraksi PDI Perjuangan kami pasti setuju dengan wacana itu. Tapi persetujuan itu kan harus melalui kajian yang lebih," tegasnya  Di sisi lain, Gembong menilai penggabungan Bekasi dan Depok ke Jakarta juga tidak akan membebani anggaran DKI. Sebab ketika itu direalisasikan, maka akan ada kompensasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diberikan.  "Kalau soal itu nggak terlalu problem karena dua daerah ini juga kan gemuk juga, dalam arti PAD nya," tambahnya. Di sisi lain, fraksi lain di DPRD DKI Jakarta belum berkomentar soal wacana ini.

Wacana Bekasi-Depok Gabung ke DKI, Pengamat: Itu Degredasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#yayat supriatna

Berita Terkini