<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/20/yulian-gunhar-IG-672720798.jpg" alt="Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar operasional pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industry (KFI)&nbsp;di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya Kamis (16/5), pabrik smelter nikel PT KFI meledak. Akibatnya, rumah warga yang berjarak 21 meter dari pabrik itu jadi retak. "Demi keamanan, seharusnya lokasi pabrik smelter jauh dari pemukiman warga," ungkap Yulian Gunhar kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/5). Atas insiden tersebut, Gunhar mempertanyakan izin operasional smelter PT KFI. Sebab dari sisi lokasi, pabrik itu sangat berisiko terhadap warga sekitar. "Kenapa bisa diberikan izin operasional, jika lokasinya saja masih berdekatan dengan permukiman warga?" kata anggota Fraksi PDIP itu. Selain retak karena ledakan, keberadaan PT KFI telah memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan warga sekitar. Mulai dari jalan jadi rusak, berdebu, dan parit di sepanjang pinggir area proyek berwarna hitam, berbusa, dan berbau busuk. "Banyaknya persoalan dampak lingkungan yang muncul dari keberadaan smelter nikel PT KFI itu, maka patut dipertanyakan keberadaan Amdal kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terkait proyek tersebut," katanya. Menurut Gunhar, kecelakaan yang terjadi di PT KFI baru-baru ini telah menambah catatan panjang kasus kecelakaan pabrik smelter di Indonesia. Untuk itu, dia mendesak pemerintah serius memastikan izin usaha industri smelter yang diberikan ke perusahaan. Sebelum izin diberikan apakah pabrik itu sudah memenuhi syarat keamanan dan keselamatan, baik untuk karyawan maupun masyarakat. "Kami di DPR telah lama meminta agar&nbsp;pemerintah mengaudit seluruh smelter yang ada di Indonesia. Sayangnya pemerintah seakan abai, karena terlalu fokus menarik investasi di sektor hilirisasi ini," katanya. Gunhar menilai masih terjadinya kecelakaan di pabrik smelter nikel karena Pemerintah lamban melakukan audit terhadap smelter yang sebagian besar dimiliki investor asing itu.

Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar operasional pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) di Kutai Kartanegara, Kaltim,

Sempat Terbakar, Komisi VII DPR Soroti Izin Amdal Smelter Nikel PT KFI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Gedung-Kementerian-BUMN-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Gedung Kementerian BUMN. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gedung Kementerian BUMN. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya holding BUMN tambang MIND ID untuk menguasai mayoritas saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menjadi 51 persen masih buntu. DPR pun mempertanyakan keseriusan pemerintah. Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar mendesak kepemilikan saham nasional sebesar 51 persen dan MIND ID sebagai pengendali di PT Vale harus terealisasi. Sebab, divestasi terhadap Vale merupakan kewajiban berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 96/2021&nbsp;tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara. "Divestasi sebesar 14 persen yang diajukan Vale saat ini tidaklah cukup untuk menjadikan saham nasional mayoritas, atau mencapai 51 persen. Mengingat&nbsp;sekitar setengah dari 20 persen saham publik juga sudah dimiliki oleh pihak asing. Kondisi itu juga membuat sulit bagi MIND ID bertindak sebagai pengendali," kata Yulian Gunhar, Minggu (16/7). Legislator PDIP itu meminta pemerintah terus konsisten memperjuangkan kepemilikan saham nasional mencapai 51 persen di PT Vale Indonesia. Upaya itu tidak bisa ditawar, sebagai bentuk pengembalian kedaulatan energi nasional. "Bisa dikatakan bahwa angkah ini merupakan bentuk legacy Presiden Jokowi dalam mengembalikan kedaulatan energi pasca Orde Baru. Apalagi kepemilikan saham nasional sebesar 51 persen sebagai syarat perpanjangan izin Vale sudah menjadi kesepakatan antara Komisi VII DPR dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif," katanya. Menurut Yulian, Presiden Jokowi tidak boleh tunduk pada kemauan perusahaan asing itu. Dia meminta Presiden bisa mengambil langkah tegas dengan tidak memperpanjang izin PT Vale, jika perusahaan itu tetap ngotot dengan kepentingannya. "Untuk itulah, Presiden Jokowi harus tegas dan konsisten mengembalikqn kedaulatan energi nasional. Jika perlu cabut izin PT Vale jika tetap ngotot menolak kepemilikan mayoritas saham nasional," pungkasnya. Sebagai informasi, MIND ID baru memiliki 20 persen saham INCO setelah melakukan akuisisi saham dari Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd pada 2020. Sisanya, Vale Canada Limited sebagai pengendali sebesar 43,79 persen dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. memiliki 15,03 persen. Sisanya, sekitar 20 persen saham perusahaan dimiliki oleh publik dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Upaya holding BUMN tambang MIND ID untuk menguasai mayoritas saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menjadi 51 persen masih buntu.

DPR Minta Pemerintah Pertegas Kepemilikan Saham Nasional 51 Persen di PT Vale Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/27/akbp-achiruddin-1-4061289792.jpg" alt="TEMUKAN SOFT GUN: Tim dari Polda Sumut setelah menggeledah rumah AKBP Achiruddin Hasibuan di Jalan Guru Sinumba, Medan, Rabu (26/4)." width="100%">
<figcaption>TEMUKAN SOFT GUN: Tim dari Polda Sumut setelah menggeledah rumah AKBP Achiruddin Hasibuan di Jalan Guru Sinumba, Medan, Rabu (26/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus penganiyaan yang dilakukan Aditya Hasibuan, 19, tidak hanya berimbas karir orang tuanya, AKBP Achrirudin Hasibuan, tetapi juga menguak bisnis dilakoni perwira menengah (pamen) Polri itu. Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar mendapat informasi bahwa di rumah mantan Kabagbinops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) itu terdapat gudang solar. Disinyalir gudang itu bagian dari bisnis yang dilakoni AKBP Achrirudin. Diduga bisnis itu ilegal. Untuk itu, Yulian Gunhar mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan tindakan tegas terhadap oknum aparat yang terlibat dalam mafia BBM. "Kapolri harus bertindak tegas terhadap oknum aparat yang turut bermain dalam jaringan BBM ilegal. Hal itu, karena aparat memiliki tugas sebagai penjaga dan pengawas BBM subsidi yang disalurkan untuk rakyat," kata Yulian Gunhar dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Kamis (27/4). Politikus PDIP itu berpendapat, penemuan gudang solar di kediaman AKBP Achiruddin Hasibuan, yakni di Kota Medan, bisa menjadi pintu masuk untuk memberantas jaringan mafia BBM. "Kasus gudang solar ilegal milik AKBP Achirudin Hasibuan bisa jadi hanya puncak gunung es dari praktik mafia BBM ilegal yang juga melibatkan aparat di banyak daerah," katanya. Gunhar mendesak Kapolri memberikan hukuman berat kepada oknum aparat yang terlibat dalam praktik mafia BBM ilegal. Karena, itu bagian dari kejahatan besar. "Karena mereka telah melakukan dua kejahatan sekaligus. Yaitu pertama, pencurian BBM bersubsidi yang diberikan pemerintah kepada rakyat. Kedua, mereka menjualnya kepada pihak perusahaan,&rdquo; tandasnya. Sebagaimana diketahui, AKBP Achiruddin terbukti melakukan pembiaran kasus penganiyaan yang dilakukan anaknya, Aditya Hasibuan. Gara-gara membiarkan itu karier AKBP Achiruddin di kepolisian kini berakhir. Peristiwa penganiayaan itu sebenarnya terjadi pada 22 Desember 2022. Korban juga telah melapor ke Polrestabes Medan. Namun, baru dua hari ini kasus tersebut mendapat perhatian setelah video penganiayaan viral di media sosial. Dalam video itu, Aditya terlihat menghajar Ken yang telah terkapar. Dia meludahi, memukul, menendang, bahkan menginjak kepala Ken sambil memaki-maki. Achiruddin yang juga terekam dalam video itu terlihat hanya diam melihat aksi bengis anaknya. Setelah video keji tersebut viral, kasus itu lantas ditarik ke Polda Sumut. Kapolda Sumut Irjen Pol R.Z. Panca Putra Simanjuntak langsung turun tangan. Dia memerintahkan bidpropam memeriksa Achiruddin. Hasilnya, Achiruddin dicopot dari jabatannya. Bukan hanya itu, dia juga ditempatkan khusus (patsus) di dalam penjara sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Achiruddin dinilai bersalah karena membiarkan aksi kriminal berlangsung di hadapannya. Aditya sendiri kini telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus penganiyaan yang dilakukan Aditya Hasibuan, 19, tidak hanya berimbas karir orang tuanya, AKBP Achrirudin Hasibuan, di Polri.

Ada Gudang Solar di Rumah AKBP Achiruddin, DPR Desak Kapolri Usut Bisnis BBM Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/waduh-cadangan-batu-bara-diprediksi-habis-56-tahun-lagi_m_198188.jpeg" alt="cadangan batu bara bakal habis 56 tahun lagi" width="100%">
<figcaption>cadangan batu bara bakal habis 56 tahun lagi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari ekspor batu bara memiliki potensi besar. Untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sisi minerba, negara perlu menyiapkan lembaga sendiri.  Dikabarkan bahwa Pemerintah bersama pelaku usaha batu bara sepakat mengubah Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pemungut hasil ekspor batu baru menjadi Mitra Instansi Pengelola (MIP) PNBP.  Menurut anggota Komisi VII DPR <a href="https://www.jawapos.com/tag/yulian-gunhar/">Yulian Gunhar</a>, perubahan nama itu bukan menjadi masalah esensial. Yang terpenting bagaimana penerimaan negara dalam bentuk PNBP bisa optimal.  "Memang sejak awal DPR minta beda. Entah apa nama entitas khusus hasil rapat RDP dengan Menteri ESDM dan pelaku usaha. Namun apa pun namanya, entah gotong royong atau apalah itu, yang terpenting <a href="https://www.jawapos.com/tag/pnbp-minerba/">PNBP</a> harus masuk ke negara," kata Yulian Gunhar kepada wartawan, Sabtu (14/1).  Gunhar mendesak perubahan pilihan nama entitas khusus dalam mekanisme pelaksanaan pungutan ekspor batu bara dari sebelumnya berbentuk BLU bisa segera rampung. Apabila pembahasannya berlarut-larut, maka berujung pada kerugian negara.  "Kalau masalah perubahan pilihan nama entitas ini terlalu lama. Negara bisa rugi karena penjualan batu bara terus berjalan," kata legilator PDIP itu.  Legilator dari dapil Sumsel II tersebut memandang, pelaksanaan pungutan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ekspor-batu-bara/">ekspor batu bara</a> yang diatur di luar mekanisme Badan Layanan Umum (BLU), sudah tepat. Sebaliknya, dengan pola BLU harus ada setoran untuk dana pendidikan dan kesehatan dan UMKM. Hal itu seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU.  "Sedangkan dengan mekanisme MIP, entitas itu hanya akan menjalankan fungsi tunggal yakni sebagai lembaga 'himpun-salur'. Melalui skema himpun-salur tersebut, PLN dan industri semen, pupuk, dan industri tertentu hanya wajib membayar batu bara senilai harga jual domestic market obligation atau DMO," terangnya.

Desak Entitas Khusus Pungutan Ekspor Batu Bara Segera Rampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/SPBU-bensin-solar-abis-khusaini.jpg" alt="TAK KEBAGIAN: Karena banyak truk yang antre, SPBU di Jalan Gresik Gadukan Timur kehabisan stok. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAK KEBAGIAN: Karena banyak truk yang antre, SPBU di Jalan Gresik Gadukan Timur kehabisan stok. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perbedaan harga BBM jenis solar subsidi dan industri begitu besar. Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar menyoroti pemberian harga solar subsidi.  Menurut Yulian Gunhar, besarnya jarak harga solar subsidi dan solar industri memicu praktik-praktik nakal dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk membuat kebocoran dari solar subsidi. Dia menyarankan ada penyesuaian harga solar subsidi.  "Demi menghindari kebocoran dana subsidi, pemerintah harus segera melakukan penyesuaian harga. Karena, perbedaan harga solar bersubsidi dan BBM industri sangat tinggi. Terpaut sekitar Rp 15 ribu per liter," ujar Yulian Gunhar dalam keterangannya, Minggu (14/8).  Gunhar mensinyalir perbedaan harga yang terlalu tinggi itu, telah terindikasi menimbulkan kebocoran subsidi di lapangan. Banyak oknum yang memanfaatkan perbedaan harga dengan membeli solar subsidi di SPBU, lalu menjualnya untuk kebutuhan industri dengan harga lebih tinggi.  "Permainan para oknum ini sudah sangat canggih dan membentuk jaringan yang melibatkan banyak kalangan. Dengan membeli solar bersubsidi seharga Rp 5 ribu, lalu dijual ke pihak lain dengan harga di atasnya," ujar Gunhar.  Politikus PDIP itu mengatakan, kebijakan penyesuaian harga solar bersubsidi demi menyelamatkan APBN yang terus defisit. Hal itu sebagai dampak harga minyak dunia meningkat sejak terjadinya perang Rusia dan Ukraina.  Legislator asal Sumatera Selatan itu menyebut, dampak perang Rusia-Ukraina diperkirakan akan mengganggu pasokan minyak dunia. Dikhawatirkan menyebabkan melonjaknya harga BBM di dalam negeri.  "Komisi VII telah mengingatkan Pertamina mengenai dampaknya terhadap harga minyak dunia. Mengingat Rusia merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia," katanya.  Demi mencegah terjadinya kenaikan harga BBM di dalam negeri, Gunhar meminta pemerintah mengambil peluang dari dampak perang Rusia-Ukraina di negara-negara Eropa. Salah satunya dengan melakukan barter komoditas yang melimpah di Indonesia seperti CPO dengan BBM yang dihasilkan di beberapa negara Eropa.  "Barter bisa dilakukan dengan menukar CPO yang saat ini harganya meningkat di pasar dunia, dengan barang impor dari negara Eropa, seperti minyak bumi," katanya.

Berpotensi Ada Kebocoran, Komisi VII DPR Soroti Solar Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/pasok-gas-jawa-bali-pgn-dan-pelindo-bangun-terminal-lng-teluk-lamong_m_.jpg" alt="Pipa gas PGN." width="100%">
<figcaption>Pipa gas PGN.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menyebut bahwa Indonesia memiliki peluang besar dalam ekspor gas di pasar Eropa. Pasalnya, saat ini Rusia tengah memperketat pasokan gas ke negara-negara Uni Eropa.  Alasan Yulian Gunhar mendorong ekspor gas, karena Indonesia kaya akan gas. Apalagi Indonesia memiliki target 12 BSCFD pada 2030. "Indonesia berpeluang merebut pasar energi Eropa, seperti gas yang saat ini tengah dibayangi penghentian pasokan dari Rusia," ujar Yulian Gunhar kepada JawaPos.com, Rabu (13/7). Rusia memperketat pasokan gas karena mendapat sanksi dari negara-negara barat.  "Indonesia harus bisa secepatnya mengambil peluang sebagai pemasok energi seperti gas yang dibutuhkan negara Barat," ujarnya.  Menurut legislator asal Sumatera Selatan (Sumsel) itu, ke depannya negara Uni Eropa ingin mengurangi ketergantungannya terhadap pasokan gas dari Rusia yang mencapai 40 persen dari total kebutuhan kawasan tersebut.  Selain itu, sebut legislator PDIP itu, Indonesia sampai semester I 2022 telah memproduksi Liquefied Natural Gas (LNG) sebanyak 42 kargo. Dari 42 kargo LNG tersebut untuk kebutuhan domestik mencapai 27,4 kargo dan sisanya, 14,6 kargo untuk ekspor. "Namun sampai Juni 2022 ternyata belum ada negara-negara Eropa yang melirik gas dari Indonesia," katanya.  Gunhar mendorong Kementerian ESDM dan SKK Migas proaktif dalam menjaring pembeli dari Eropa. Mengingat Rusia terus menambah daftar negara Uni Eropa yang mengalami penghentian penyaluran gas.  "Dengan keberhasilan mengambil pasar energi di negara-negara Barat, maka Indonesia berpeluang menambah pendapatan nasional yang dibutuhkan bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi," pungkasnya.

Manfaatkan Kebijakan Rusia, Komisi VII Dorong Ekspor Gas ke Eropa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/BBM-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pelanggan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu pom bensin di kawasan Tebet, Jakarta, Sabtu (6/9/2020). Pertamina menegaskan bahwa pihaknya akan masih menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite di SPBU. Kendati demikian, rencana" width="100%">
<figcaption>Pelanggan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu pom bensin di kawasan Tebet, Jakarta, Sabtu (6/9/2020). Pertamina menegaskan bahwa pihaknya akan masih menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite di SPBU. Kendati demikian, rencana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar menyoroti dugaan penyimpangan BBM subsidi. Dia meminta aparat kepolisian turut mengawasi SPBU.  Mengutip data BPH Migas, Yulian Gunhar menyebut volume penyelewengan BBM subsidi hingga Mei 2022 mencapai 257.455 liter. Gunhar meminta praktik itu tidak bisa dibiarkan dan harus ditindak tegas. Sebab, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi BBM sangat besar.  "Jika tidak diambil langkah tegas, maka penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi ini terus terjadi. Padahal anggaran subsidi energi mencapai Rp 502,4 triliun," kata Yulian Gunhar kepada JawaPos.com, Minggu (26/6).  Legislator PDIP itu mendesak ada sebuah langkah nyata di lapangan untuk mencegah praktik penyimpangan BBM. Contoh paling mudah yakni mengerahkan aparat kepolisian di SPBU untuk pengawasan.  Terhadap SPBU nakal, anggota DPR dari dapil Sumsel II itu meminta pemerintah memberikan tindak tegas. "Bisa juga dengan menugaskan pihak kepolisian untuk mengawal kebijakan penyaluran BBM bersubsidi di setiap SPBU," katanya.  Gunhar menyadari bahwa penyaluran BBM bersubsidi sulit diyakini tepat sasaran. Tanpa adanya tindakan tegas dan langkah antisipatif dari pemerintah, hal itu akan terus terjadi secara berulang.

Atasi Penyimpangan BBM Subsidi, Komisi VII Minta Polisi Awasi SPBU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/BUAH-SAWIT-PANEN-KALTIM-POST-23-JULI-19-1.jpg" alt="TERTEKAN: Harga tandan buah segar kelapa sawit berpeluang turun kembali karena kampanye negatif dari Uni Eropa masih berlanjut dan memengaruhi ekspor CPO.DOKUMEN/KALTIM POST" width="100%">
<figcaption>TERTEKAN: Harga tandan buah segar kelapa sawit berpeluang turun kembali karena kampanye negatif dari Uni Eropa masih berlanjut dan memengaruhi ekspor CPO.DOKUMEN/KALTIM POST</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Larangan ekspor CPO dan minyak goreng (migor) ternyata memicu gejolak di kalangan petani sawit. Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar meminta para petani untuk lebih bersabar.  Dia memprediksi kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng tidak bertahan lama. Hal itu berkaca dengan kebijakan larangan batu bara beberapa waktu lalu.  Dengan demikian, Yulian Gunhar meminta para petani sawit tidak usah terlalu gundah terhadap kebijakan pemerintah. Berkaca dengan kebijakan larangan ekspor batu bara yang hanya berlangsung 12 hari, maka kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng bisa berpotensi sama.  “Ketika pemerintah melarang ekspor CPO dan minyak goreng terhitung 28 April 2022 sampai waktu yang tidak ditentukan, pertanyaannya apakah mungkin Indonesia akan melakukan larangan ekspor CPO dan minyak goreng ini untuk jangka waktu yang lama?" kata Gunhar kepada JawaPos.com, Selasa (26/4).  Gunhar sangat meyakini bahwa CPO dan minyak goreng saat ini masih menjadi sumber komoditas penyumbang devisa terbesar. Bahkan, industri sawit telah menjadi andalan dalam neraca perdagangan Indonesia. Dengan kondisi seperti itu, larangan ekspor CPO dan minyak goreng tidak akan bertahan lama. Sama seperti kebijakan larangan ekspor batu bara yang juga menjadi salah satu komoditas andalan Indonesia.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-25-at-20.26.09.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar. (Istimewa)  Dalam analisis Gunhar, prediksi tidak akan bertahan lamanya kebijakan pelarangan ekspor itu berdasarkan alasan stabilitas neraca perdagangan Indonesia. Apalagi kini sudah ada gejolak di kalangan petani sawit. Gejolak itu diperparah pula dengan mahalnya harga pupuk.  “Kalau kita tetap lakukan larangan ekpor CPO dan minyak goreng dalam jangka panjang, selain akan mengganggu neraca perdagangan, juga bisa menimbulkan gejolak di kalangan petani sawit rakyat. Apalagi ongkos produksi dan harga jual yang tidak seimbang akibat mahalnya harga pupuk,” katanya.  Saat diberlakukan pelarangan ekspor CPO dan migor, diperkirakan harga CPO internasional semakin tinggi, karena Indonesia termasuk eksportir CPO terbesar di dunia. Hal itu akan membuka keran ekspor saat harga tinggi. "Indonesia akan diuntungkan saat keran ekspor CPO dan sawit direlaksasi kembali nantinya,” katanya.  Di sisi lain, Gunhar mendorong Kejaksaan Agung untuk terus melaksanakan proses hukum terhadap para mafia migor. Dia berharap pemberantasan mafia diperluas kepada sektor-sektor perdagangan lainnya.

Soal Larangan Ekspor CPO dan Migor, DPR Minta Petani Sabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kasus-korupsi-sda-ini-sebabkan-kerugian-negara-hingga-triliunan-rupiah_m_.jpg" alt="ILUSTRASI tambang batu bara. Sektor sumber daya alam (SDA) menjadi lahan basah bagi para pemburu rente." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI tambang batu bara. Sektor sumber daya alam (SDA) menjadi lahan basah bagi para pemburu rente.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi VII DPR mempertanyakan tindak lanjut dari dugaan praktik permainan penjualan batu bara tersembunyi di Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memanggil Tan Paulin.  "Aneh, ada ratu batu bara yang bergerak di bidang koridor dan diduga melakukan jual beli batu bara ilegal. Tapi, tidak pernah diperiksa oleh aparat penegak hukum," kata Yulian Gunhar kepada JawaPos.com, Jumat (1/4).  Nama Tan Paulin sempat ramai disebut dalam dugaan praktik penjualan batu bara tersembunyi di Kaltim. Yulian Gunhar menyebut bahwa masyarakat sudah mendesak agar dugaan kasus yang menyeret Tan Paulin diusut tuntas. Dia mendesak fungsi pengawasan Ditjen Minerba berjalan untuk menindaklanjuti kasus itu.  “Mengurus satu orang ratu batu bara saja kita tidak becus. Kita sudah bahas di rapat. Sudah kami sampaikan masalah ini. Pernah pula dibahas di Komisi III. Jadi fungsi pengawasan Dirjen harus berjalan pula," imbuh politikus PDIP itu.  Gunhar juga menyentil Panitia Kerja (Panja) penambangan ilegal (illegal mining) Komisi VII DPR. Menurut dia, panja itu tidak berniat memanggil Tan Paulin. Makanya dia mendesak Ditjen Minerba segera memanggil Tan Paulin.  Legislator asal Dapil Sumsel II itu mempertanyakan keseriusan penegak hukum dalam memberantas praktik mafia pertambangan di Indonesia. Jika kepolisian tidak mampu, dia menyarankan KPK untuk mengambil alih dugaan praktik penjualan batu baru secar tersembunyi tersebut. "Kalau KPK sudah tidak panggil, maka sudahlah,” katanya.  Sebelumnya nama Tan Paulin sempat membuat panas jalannya rapat kerja (raker) Komisi VII DPR dan Menteri ESDM pada Kamis 14 Januari 2022. Dalam Raker itu, diungkap adanya dugaan praktik permainan penjualan batu bara secara ilegal.

Komisi VII DPR Desak Dirjen Minerba Panggil Tan Paulin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/20200829_235203-1.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas pekerja hulu migas Pertamina. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas pekerja hulu migas Pertamina. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Iklim investasi bisnis hulu migas di RI mendapat sorotan dari Komisi VII DPR. Pasalnya, sejumlah perusahaan migas asing hengkang dari Tanah Air.  Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar berpendapat bahwa iklim investasi di Indonesia belakangan ini terkesan membuat beberapa investor tambang migas asing hengkang. Ditambah pula analisis dari para pakar. "Dari kalkulasi mereka (investor, red) berinvestasi di sini tidak lagi menguntungkan," ungkap Yulian Gunhar kepada JawaPos.com, Rabu (9/3).  Yulian Gunhar menyebut investor yang pergi itu di antaranya Chevron, Shell, Total, dan Conocophilips.  Gunhar menduga Indonesia masih tertinggal dari deretan negara yang memiliki daya tarik investasi besar di sektor hulu migas. Bahkan di lingkup Asia Tenggara, daya tarik investasi hulu migas Indonesia kalah dari Malaysia.  Maka dari itu, anggota DPR Dapil Sumsel II tersebut mendorong adanya beberapa perbaikan kebijakan menyangkut iklim investasi hulu migas, terutama merevisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, dan beberapa masalah lain.  “Selain revisi undang-undang, kita juga perlu membenahi beberapa masalah yang dikeluhkan investor seperti perizinan yang masih rumit, pembebasan lahan," ujarnya.  Politikus PDIP itu meminta Pemerintah untuk mengantisipasi dampak buruk dari hengkangnya banyak investor hulu migas asing ini dari Indonesia. Sementara pemerintah menargetkan produksi 1 juta barel per hari, serta produksi gas bumi sebesar 12 miliar standar kaki kubik per hari pada 2030. “Target itu membutuhkan nilai investasi mencapai USD 187 miliar atau sekitar Rp 2.711 triliun," sebutnya.  Dikatakannya, jika investor migas besar banyak yang hengkang, maka pencapaian atas target itu bisa molor. Ditambah tingkat produksi minyak dan gas bumi di dalam negeri yang terus menurun, karena rendahnya penemuan cadangan baru. "Apalagi produksi di dalam negeri masih mengandalkan lapangan-lapangan existing yang mayoritas telah berumur tua,” katanya.

Soroti Sektor Migas, Komisi VII DPR Desak Pembenahan Iklim Investasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Yulian Gunhar

Berita Terkini