<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/yuliana-707055194.png" alt="Yuliana Kristianti" width="100%">
<figcaption>Yuliana Kristianti</figcaption>
</figure> KASUS&nbsp;pembunuhan seorang istri oleh suami di Cikarang, Jawa Barat, menggegerkan publik pada September 2023 ini, seolah menambah daftar catatan September hitam. Salah satu yang menyebabkan kabar tersebut ramai dibicarakan adalah kondisi sang istri yang tengah mengandung. Ditambah lagi pembunuhan dilakukan si suami ketika anak mereka yang berusia tiga dan satu tahun berada di rumah. Pembunuhan adalah puncak dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bahkan, kasus pembunuhan istri di Cikarang bisa digolongkan sebagai femisida. Komnas Perempuan mendefinisikan femisida sebagai pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung karena jenis kelamin atau gendernya, yang didorong superioritas, dominasi, hegemoni, agresi maupun misogini terhadap perempuan serta rasa memiliki perempuan, ketimpangan relasi kuasa, dan kepuasan sadistis. Ironisnya, ini bukan yang pertama terjadi di Indonesia. Pembunuhan istri di Cikarang hanya salah satu kasus yang berhasil mendapat banyak sorotan publik. Sepanjang tahun 2016&ndash;2020 Komnas Perempuan melalui pemantauan media daring menemukan 421 kasus pembunuhan terhadap perempuan, di mana 42,3 persen pelaku adalah suami. Sebenarnya, kenapa hal seperti ini terus terjadi? Masalah Struktural KDRT dan pembunuhan terhadap perempuan tidak terlepas dari masalah struktural. Dalam kasus pembunuhan istri di Cikarang, faktor yang mendasarinya adalah ekonomi. Hal ini menambah kuat hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 yang menyebutkan bahwa ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya KDRT. Kasus-kasus KDRT banyak ditemui di masyarakat dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Kebutuhan biaya hidup yang tidak sejalan dengan penghasilan memicu perselisihan di antara suami dan istri. Kasus KDRT yang dilatarbelakangi ekonomi seharusnya membuat negara memberikan perhatian ekstra terkait kesejahteraan. Masalah-masalah utama yang menghambat peningkatan ekonomi seseorang di antaranya adalah tidak tersedianya lapangan kerja, tidak memiliki skill yang dunia kerja butuhkan, hingga syarat minimal jenjang pendidikan yang tidak bisa terpenuhi. Pendidikan sendiri juga merupakan masalah struktural lainnya. Akses pendidikan hingga kurikulum yang layak untuk masyarakat perlu dihadirkan. Bagaimanapun, pendidikan berpengaruh terhadap pembentukan mental, pola pikir, hingga karakter. Pendidikan yang merata akan membantu memeratakan pemahaman terkait kesetaraan gender. Sehingga, hubungan yang sehat antara laki-laki dan perempuan dapat tercipta. Secara tidak langsung, ini akan memperluas ruang-ruang yang aman bagi setiap orang. Pembangunan ekonomi dan pendidikan yang inklusif harus direalisasikan secara ideal untuk menekan angka KDRT. Kebutuhan hidup yang terpenuhi hingga cara berpikir yang mapan akan meningkatkan hubungan yang positif di antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai relasi, termasuk suami dan istri. Sehingga diharapkan tidak ada perasaan superioritas maupun ingin mendominasi dari salah satu gender. Partisipasi Publik Masyarakat harus tahu mana urusan privat dan mana urusan publik. Sayangnya, KDRT banyak disalahpahami sebagai urusan privat rumah tangga pasangan resmi suami dan istri. Pola pikir yang seperti ini menyebabkan tindakan KDRT sulit untuk dikontrol. Sementara, dalam kasus-kasus kumpul kebo, mereka berbondong-bondong untuk segera menghakimi pelaku meski itu dilakukan dengan consent dan tidak mengganggu aktivitas publik. Dalam kekerasan tentu ada pihak yang menjadi korban. Seseorang dapat dikatakan sebagai korban ketika dia dikenai tindakan yang tidak dia inginkan. Partisipasi anggota masyarakat sangat diperlukan dalam menyelesaikan KDRT yang terjadi di sekitar mereka. Alih-alih berpikir itu bukan urusan mereka, hal yang harus dilakukan adalah memberikan perlindungan, mendampingi, hingga membantu mengawal penyelesaian kasus KDRT yang dialami oleh korban. Peran kepolisian merupakan hal penting lainnya dalam menangani dan menekan angka KDRT. Pada kasus pembunuhan istri di Cikarang, korban sebelumnya sempat melapor ke polisi bahwa dia mendapat KDRT dari suami. Hal yang sangat disayangkan karena korban harus berakhir dengan meninggal dibunuh. Berapa banyak orang yang melapor mendapatkan tindakan KDRT perlu dibandingkan dengan jumlah kasus yang terselesaikan untuk melihat bagaimana kinerja kepolisian. Instansi yang berwajib seperti mereka seharusnya bisa lebih sigap menangani kasus serius terkait dengan keselamatan warga negara. Selain itu, Kemen PPPA dan Komnas Perempuan merupakan dua instrumen yang keberadaannya diharapkan bisa membantu menciptakan ruang aman bagi perempuan. Kegiatan sosialisasi mengenai apa yang harus dilakukan oleh korban KDRT perlu untuk lebih digalakkan. Tidak hanya melalui media sosial dan institusi pendidikan, mereka juga perlu lebih menjangkau publik hingga ke kawasan tempat tinggal masyarakat menengah ke bawah. Kasus-kasus KDRT seharusnya juga menjadi perhatian penting bagi lembaga-lembaga keagamaan, baik Kementerian Agama maupun ormas-ormas keagamaan. Sayangnya, representasi mereka dalam mendakwahkan kehidupan rumah tangga yang baik dari pandangan agama masih kurang terlihat di publik. Diskusi dan kajian terkait dampak buruk KDRT hingga larangan melakukan hal tersebut perlu ditingkatkan. Mereka juga perlu mencari formula pola dakwah yang bisa diterima anak muda. Hal ini karena pelaku KDRT tidak hanya para orang tua, namun juga orang-orang yang memutuskan untuk menikah di usia muda. KDRT adalah masalah darurat yang harus ditanggapi dengan serius. Kasus-kasus yang terus berulang seharusnya membuat kita mempertanyakan bagaimana partisipasi berbagai pihak dalam menangani hal tersebut. Memang dalam mengurangi angka KDRT secara signifikan, diperlukan waktu yang tidak sebentar karena ada masalah struktural yang juga menjadi penyebabnya. Namun, mengingat fakta ruang-ruang yang aman adalah kebutuhan setiap orang, maka seluruh elemen; masyarakat, kepolisian, pemerintah, hingga lembaga keagamaan, seharusnya bisa lebih maksimal dalam bekerja dan berkolaborasi.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;Yuliana Kristianti,&nbsp;Mahasiswa Magister Linguistik UGM Awardee LPDP Kemenkeu &nbsp;

Kasus pembunuhan seorang istri oleh suami di Cikarang, Jawa Barat, menggegerkan publik pada September 2023. Daftar hitam KDRT bertambah.

Darurat KDRT, Masalah yang Terus Berulang

yuliana kristianti

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#yuliana kristianti

Berita Terkini

Darurat KDRT, Masalah yang Terus Berulang

Download Aplikasi JawaPos.com