Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/semenjak-kasus-novanto-masyarakat-makin-malas-dengan-partai-politik_m_176019.jpeg" alt="Mantan Kepala PPATK, Yunus Husein" /> JawaPos.com - Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menegaskan, bank memiliki kewajiban memberikan informasi terkait kerahasiaan nasabah apabila diminta aparat penegak hukum, khususnya dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menurut Yunus, hal itu diatur dalam Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk meminta informasi rekening nasabah. Menurutnya, bank juga mendapat perlindungan hukum agar tidak dapat digugat secara perdata maupun pidana ketika membuka data tersebut. "Bank berhak memberikan informasi terkait nasabah kepada aparat penegak hukum, karena filosofinya adalah ada kepentingan umum yang lebih besar, yaitu penegakan hukum, yang harus didahulukan di atas kepentingan nasabah selaku individu," kata Yunus kepada wartawan, Senin (18/8). Pernyataan Yunus itu menanggapi polemik yang muncul dalam kasus selebriti Nikita Mirzani, terdakwa dugaan pemerasan dan TPPU, yang merasa keberatan data rekeningnya diungkap saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (14/8). Nikita sempat menyatakan kekecewaannya, karena pihak bank dinilai membuka data rekening tanpa izinnya. Yunus menekankan, Pasal 72 Ayat (2) UU TPPU secara eksplisit menyebutkan adanya pengecualian terhadap rahasia bank dan transaksi keuangan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pencucian uang. Ia menilai tindakan bank yang memenuhi permintaan PPATK maupun aparat penegak hukum sudah sesuai aturan.&nbsp;"Permintaan informasi dari PPATK dalam rangka pengusutan kasus pencucian uang sejalan dengan Pasal 44 Ayat (2) UU TPPU. Karena kepentingan penegakan hukum diperlukan oleh semua pihak, maka ketentuan rahasia bank dapat diterobos," jelas Yunus. Senada dengan itu, pengamat hukum sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, menegaskan aparat penegak hukum berhak mengakses rekening perbankan terdakwa tindak pidana tanpa perlu izin dari nasabah yang bersangkutan.&nbsp;"Membuka rekening itu merupakan upaya paksa. Memang perlu izin dari lembaga hukum terkait, tapi bukan dari tersangka atau terdakwa," tutur Hibnu. Ia juga menambahkan, kerahasiaan data perbankan tidak bersifat mutlak. Untuk kepentingan peradilan, data rekening dapat dibuka dan dijadikan alat bukti. "Kalau memang dibutuhkan, harus dibuka karena untuk kepentingan peradilan. Tidak ada rahasia mutlak," pungkasnya.

Mantan Kepala PPATK menjelaskan kewajiban bank dalam kasus dugaan TPPU Nikita Mirzani, terkait kerahasiaan nasabah.

Eks Kepala PPATK Yunus Husein Soroti Dugaan TPPU yang Jerat Nikita Mirzani

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Menkopolhukam-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ketua Komite TPPU sekaligus Menkopolhukam Mahfud MD saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komite TPPU (Tindak " /> JawaPos.com &ndash; Satuan tugas (satgas) untuk supervisi tindak lanjut temuan transaksi mencurigakan dengan nilai agregat Rp 349 triliun akhirnya terbentuk. Di dalamnya terdapat 12 tenaga ahli. Secara resmi namanya Satgas Supervisi dan Evaluasi Penanganan Laporan Hasil Analisis, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Informasi Dugaan TPPU (Satgas TPPU). &rdquo;Satgas TPPU didukung oleh tenaga ahli di bidang TPPU, korupsi, perekonomian, kepabeanan, cukai, dan perpajakan,&rdquo; kata Menko Polhukam Mahfud MD yang juga menjabat ketua Komite TPPU di Jakarta kemarin (3/5). Ke-12 ahli dalam satgas adalah Yunus Husein, Muhammad Yusuf, Rimawan Pradiptyo, Wuri Handayani, Laode M. Syarif, Topo Santoso, dan Gunadi. Kemudian Danang Widoyoko, Faisal H. Basri, Meuthia Ganie Rochman, Mas Achmad Santosa, dan Ningrum Natasya Sirait. &rdquo;Karena tenaga ahli ini bukan penyidik berdasar undang-undang, mereka nggak langsung masuk ke kasus,&rdquo; terang dia. Tugas mereka adalah memberikan masukan. Satgas TPPU akan bekerja sampai akhir tahun ini. Satgas itu diberi tugas melaksanakan supervisi dan evaluasi penanganan laporan hasil analisis, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi dugaan TPPU. Seluruhnya dilakukan berdasar data yang telah disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (syn/c9/fal)

Satgas untuk supervisi tindak lanjut temuan transaksi mencurigakan dengan nilai agregat Rp 349 triliun akhirnya terbentuk.

Satgas TPPU Diperkuat 12 Ahli, Ada Mantan Kepala PPATK dan Eks Wakil Ketua KPK

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-10-at-08.39.52.jpeg" alt="Photo" /> JawaPos.com - Persidangan uji materi (judicial review) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sedang bergulir. Dua saksi ahli pemohon dihadirkan dalam sidang yang berlangsung Rabu (6/7) lalu di Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri dan mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein.  Kedua saksi ahli pemohon menilai pelarangan-pelarangan dalam operasional Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) seperti dalam lalu lintas pembayaran, konsolidasi, akses terhadap permodalan, dan lainnya merupakan bentuk ketidakadilan dan diskriminatif. Faisal Basri menjelaskan bahwa semua pelaku ekonomi memiliki hak dan kewajiban setara, termasuk BPR dan BPR Syariah.  Perlakuan setara diperlukan agar sistem peredaran uang, baik fungsi penghimpunan maupun penyaluran dana, dalam perekonomian bisa lebih optimal dan semakin menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, menurutnya, sepatutnya tidak ada lagi pembatasan operasional BPRS seperti dalam lalu lintas pembayaran, konsolidasi, akses terhadap permodalan, dan segala bentuk diskriminatif lainnya.  "Potensi yang ada justru dijauhkan dari rakyat. Banyak lagi diskriminasi-diskriminasi yang terjadi yang jelas-jelas namanya bank, BPR Syariah, tetapi tidak boleh melakukan lalu lintas pembayaran," ujar ekonom Indef tersebut.  Faisal menuturkan, sektor keuangan, khususnya perbankan, dapat dianalogikan sebagai jantung di dalam tubuh manusia yang memiliki peran vital. Oleh sebab itu, katanya, perbankan yang lemah membuat gerak roda perekonomian melambat. Penguatan peran bank dilakukan melalui peningkatan inklusi keuangan.  Dia menambahkan, kendati mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, indeks inklusi keuangan Indonesia masih tergolong rendah. Bahkan terendah di antara negara-negara pendiri ASEAN atau ASEAN+5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand).  Faisal Basri menambahkan, untuk meningkatkan inklusi keuangan tidak bisa hanya bertumpu pada perbankan umum, tetapi perlu mengoptimalkan potensi BPR dan BPRS. "Kita harus mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Tidak bisa hanya mengandalkan perbankan umum, tetapi harus mengoptimalkan BPR dan BPRS. Di sinilah peran BPRS dan BPRS yang basisnya bank komunitas," tuturnya.  Sementara itu, Yunus Husein menjelaskan, keikutsertaan BPRS dalam lalu lintas pembayaran secara terbatas diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan usaha bank dan memberikan jasa yang lebih murah, lebih banyak, dan lebih cepat bagi nasabah/masyarakat. Selain lalu lintas pembayaran, Yunus menilai, penawaran umum dapat dipertimbangkan untuk dapat dilakukan oleh BPRS guna membuka peluang yang berpotensi mengembangkan usahanya dan membutuhkan penguatan modal.  Penyertaan modal BPR yang besar kepada BPR yang berukuran lebih kecil akan menciptakan sinergi kuat dan akan membantu BPRS yang mengalami kesulitan modal dan menyelamatkannya tanpa melibatkan dana publik di Lembaga Penjamin Simpanan. "Pembatasan BPR dan BPRS untuk tidak melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran giral sudah berusia lebih dari 30 tahun. Adanya pelarangan ini yang memunculkan diskriminatif. Mungkin nantinya bukan dilarang, tetapi dibatasi dalam melakukan lalu lintas pembayaran," imbuh Yunus.  Dia menambahkan, seandainya nanti BPR dan BPRS diperbolehan melakukan lalu lintas pembayaran, tetap dibutuhkan rambu-rambu. Membatasi lalu lintas pembayaran, tetapi bukan melarang sama sekali. Itu dua hal beberda.  "Melarang itu bisa diskriminatif, mengikat orang untuk tidak bergerak. Dengan pengaturan pembatasan, ada perlakuan sama, tidak ada perlakuan diskriminatif atau pembedaan," kata Yunus.  Sementara itu, membatasi akses BPR Syariah untuk memperoleh modal melalui penawaran umum berarti membatasi BPR Syariah untuk menjaga kelangsungan dan mengembangkan usahanya. "Apabila permohonan pemohon dikabulkan, peranan BPRS yang berjumlah 165 dan BPR konvensional yang berjumlah 1.464 sebagai perantara keuangan akan semakin baik," tegasnya.  Sebagai informasi, Perkara Nomor 32/PUU-XX/2022 ini dimohonkan PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan (BPRS HIK Parahyangan), diwakili oleh Martadinata selaku Direktur Utama HIK Parahyangan. Materi yang dimohonkan pengujian yaitu Pasal 1 angka 9, Pasal 9 Ayat (2) huruf a, Pasal 13, Pasal 14 Ayat (10), Pasal 21 huruf d, serta Pasal 25 huruf b dan huruf e UU Perbankan Syariah.  Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 9, Pasal 21 huruf d, dan Pasal 25 huruf b UU Perbankan Syariah pada pokoknya membatasi atau melarang BPRS untuk memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Implikasinya, Pasal 21 huruf d UU Perbankan Syariah mengatur bahwa BPRS tidak dapat memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah secara mandiri, melainkan hanya melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah (UUS).  Martadinata menjelaskan bahwa keterangan dari kedua saksi ahli tersebut sudah sesuai dengan alasan utama dari permohonan uji materi UU Perbankan Syariah, yaitu untuk mengoptimalkan peran BPRS di Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMK di tanah air. "Hal ini juga dapat membantu peran otoritas khususnya Bank Indonesia dan OJK dalam penguatan dan konsolidasi di industri BPR/BPRS," pungkasnya.

Pandangan Faisal Basri-Yunus Husein di Uji Materi UU Perbankan Syariah

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penetapan-nelayan-bantul-jadi-tersangka-dinilai-tak-adil_m_.jpg" alt="Staf Khusus Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) atau Satgas 115 Yunus Husein." /> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai belum optimal menjerat kasus korupsi di bidang korporasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Padahal, TPPU dinilai dapat bisa lebih mengembalikan uang hasil korupsi ke kas negara.  "KPK saja sampai 2019 baru 19 kasus saya kira," kata pakar hukum perbankan, Yunus Husein dalam diskusi daring, Kamis (6/8).  Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ini berujar, minimnya perkara tindak pidana korupsi terhadap korporasi dan TPPU bukan hanya di KPK. Tapi juga Polri dan Kejaksaan Agung. Mereka katanya tidak sampai mengungkap 10 kasus pencucian uang.  "Jadi sedikit sekali, bagaimana mau lakukan asset recovery kalau penegakan yang follow the money ini kurang banyak dimanfaatkan," ucap Yunus.  Oleh karena itu, Yunus menilai masih minimnya penegakan hukum pencucian uang dan kejahatan korporasi karena kurangnya persepsi. Menurutnya, penegak hukum masih malas mencari alat bukti lantaran harus dibuktikan pada dua perkara tindak pidana.   "Mudah-mudahan dengan Ketua yang baru (KPK) Pak Firli Bahuri dan komitmennya makin gencar kejar korporasi dan penerapan UU TPPU juga," tandas Yunus.  Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango memastikan bakal memaksimalkan penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan korporasi. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian uang hasil tindak pidana ke kas negara.  "KPK berkomitmen untuk memaksimalkan penanganan tipikor ataupun pencucian uang dengan pelaku korporasi, hal ini tentu dimaksudkan untuk memaksimalkan asset recovery atau pengembalian uang hasil korupsi kepada negara," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam diskusi daring, Kamis (6/8).   Pimpinan KPK berlatar belakang hakim ini berujar, hingga 2019 KPK telah menetapkan enam tersangka korporasi. Dua diantaranya yakni PT Duta Graha Indah atau PT Nusa Konstruksi Enjineering telah diputus bersalah dalam kasus korporasi proyek pemerintah. Sedangkan PT Putra Ramadhan dinyatakan bersalah dalam kasus pencucian uang.  Korporasi pertama yang dijerat KPK l yakni PT Duta Graha Indah (DGI) yang kini berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineriing (NKE).  Kemudian, KPK menjerat PT Tuah Sejati dan PT Nindya Karya. Korporasi tersebut dijerat sebagai perusahaan yang ikut terlibat secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Ketiganya dijerat dalam perkara yang berbeda.  KPK juga menjerat PT Tradha sebagai tersangka korporasi. Namun, PT Tradha ditetapkan sebagai korporasi terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). KPK juga telah menetapkan PT Merial Esa sebagai tersangka.  PT Merial Esa sendiri merupakan kepunyaan suami Inneke Koesherawaty, Fahmi Darmawansyah. PT Merial Esa diduga terlibat dalam kasus dugaan suap terkait proses pembahasan dan pengesahan anggaran proyek pada Badan Keamanan Laut (Bakamla).  Terakhir KPK menetapkan PT Palma Satu sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau Tahun 2004.

KPK Dinilai Belum Optimal Jerat Pelaku Korporasi dan Penerapan TPPU

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/JKT-1-ARTIS-SAKSI-SIDANG-WAWAN-FED-10.jpg" alt="Wawan mendengarkan keterangan saksi dalam sidang kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi alat kesehatan di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/3/2020). S" /> JawaPos.com - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dinyatakan tidak terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Padahal TPPU yang menjerat Wawan senilai Rp 1,7 triliun.  Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyatakan, tidak terbuktinya tindak pidana pencucian uang yang menjerat bos PT Balipasific Pragama, karena kurangnya pemahaman Majelis Hakim soal TPPU.   "Itu masalah pembuktian ya, masalah persepsi hakim sendiri masalah TPPU masih banyak, yang kecil-kecil ditanyakan," kata Yunus kepada JawaPos.com, Senin (20/7).  Yunus yang juga merupakan ahli dalam perkara tersebut mengaku, seharusnya Majelis Hakim dapat lebih memahami TPPU. Terlebih mempunyai persamaan persepsi antara Hakim dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang merukan sama-sama aparat penegak hukum.  "Jadi kalau kita lihat memang perlu persepsi sama semua penegak hukum itu, kalau enggak memang bisa lain," cetus Yunus.  Akademisi Universitas Indonesia ini menyebut, berdasarkan hasil penelusurannya, adik kandung mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu merupakan orang yang boros. Terlebih, dalam persidangan disebutkan, Wawan turut membelanjalan mobil mewah dan memberikannya kepada sejumlah artis.  "Bahwa kalau orang yang melakukan penyimpangan itu big spender, orang yang boros tak menentu. Wawan pun boros benar, mobil mewah banyak kasih artis sana, artis itu," beber Yunus.  Yunus menduga, pembelanjaan hasil korupsi yang dilakukan Wawan berdasarkan hasil kajiannya banyak digunakan untuk membelanjakan mobil mewah, tanah dan bangunan. Menurutnya, Hakim seharusnya dapat lebih jeli memerhatikan itu.  "Dia ada juga beli property pakai nama orang lain, kalau pakai nama orang lain menyembunyikan asal usul sebenarnya. Tapi alasannya dia sudah melebihi maksimum kepemilikan tanah di daerah sana. Jadi enggak boleh melebihi, ada aturan larangan kepemilikan, guntai namanya," beber Yunus.  Padahal, lanjut Yunus, TPPU dapat membuat efek jera para pelaku korupsi. Karena aset yang dimilikinya bisa dirampas oleh negara. Bahkan, orang yang turut menerima pun bisa dijerat.  "Siapapun yang menerima bisa kena juga ya, misalnya dia kasih artis-artis itu. Seharusnya kalau secara yuridis bisa kena Pasal 5, menerima. Ada orang lain ikut menyembunyikan dan menyamarkan kena juga Pasal 4. Jadi sangat luas, jauh jangkauannya," beber Yunus.  Kendati demikian, Yunus mengakui penerapan TPPU kepada para pelaku korupsi masih belum optimal. Dia menyebut, tak seluruhnya pelaku korupsi dijerat TPPU.  "Belum sampe 10 persen, Jaksa, KPK dan polisi menerapkan TPPU masih rendah itu, karena persepsi belum sama," tandasnya.  Sebelumnya, Bos PT Balipasific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta. Hakim meyakini, Wawan terbukti melakukan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banteng dan Kota Tangerang Selatan.  "Menyatakan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kedua," kata Ketua Majelis Hakim, Ni Made Sudani membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Kamis (16/7).  Namun, tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang didakwa oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak terbukti. Padahal, Wawan didakwa TPPU pada periode 2010-2019 mencapai Rp 479.045.244.180 dan dalam kurun waktu 2005—2010 sebesar Rp 100.731.456.119.  "Menyatakan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TPPU sebagaimana dakwaan kumulatif kedua dan dakwaan ketiga," ujar Ni Made.  Suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany ini pun dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 58.025.103.859. Apabila tidak dibayarkan, hartanya akan disita untuk membayar uang pengganti.   "Apabila hartanya tidak cukup, uang pengganti diganti dengan pidana kuruang selama satu tahun," cetus Ni Made.  Wawan dinilai terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Namun, Wawan tidak terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 KUHP. Serta dakwaan ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan g Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pencucian Uang Wawan Tak Terbukti, Hakim Dinilai Kurang Pemahaman

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penetapan-nelayan-bantul-jadi-tersangka-dinilai-tak-adil_m_.jpg" alt="Staf Khusus Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) atau Satgas 115 Yunus Husein." /> SAYA masih ingat kasus pembobolan dana BNI pada 2002 itu. Sebesar Rp 1,2 triliun. Sejatinya Rp 1,7 triliun, tapi Rp 500 miliarnya sudah kembali.  Kejahatan ini cukup terkenal karena ada orang luar dan orang dalam (BNI) yang pelakunya kurang lebih 13 orang. Sebagian besar sudah dipidana. Tapi, tidak bersamaan.  Sebagian masih buron. Seingat saya sebagian besar di antara mereka sudah dipidana. Ada yang kena vonis seumur hidup. Misalnya, Adrian Waworuntu. Tuduhannya waktu itu korupsi dan cukup menyita perhatian karena menyangkut bank BUMN.  Soal Maria Pauline Lumowa ini, kenapa susah mengejar ada beberapa alasan. Pertama, kita perlu meminta ekstradisi.  Waktu itu baru diketahui bahwa ternyata dia sudah menjadi warga negara Belanda. Kita mau minta, tapi pihak Belanda tidak bisa kalau ada warga negaranya yang diminta oleh negara lain.  Kedua, sistem hukum kita berbeda dengan luar negeri. Bukan saja dari segi aturannya, tapi juga kultur dan aparatur yang melaksanakan undang-undang tersebut. Kemudian, sebetulnya banyak negara yang memiliki hukum untuk ekstradisi. Ketiga, seingat saya Indonesia belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Belanda.  Ada tiga bentuk kerja sama internasional. Yang pertama perjanjian legal assistance atau bantuan hukum timbal balik, kedua ekstradisi, dan ketiga perjanjian mempertukarkan narapidana.  Perjanjian untuk mengejar pelaku yang lari ke luar negeri disebut ekstradisi. Nah, dengan Serbia ini kita belum punya perjanjian ekstradisi.  Alasan keempat, masalah bahasa yang berbeda yang menimbulkan kesulitan tersendiri. Harus diakui juga bahwa Indonesia kurang sukses dalam mengejar pelaku tindak pidana yang lari ke luar negeri. Misalnya, kasus Djoko Soegiarto Tjandra, Harun Masiku, dan Eddy Tansil.  Maria Pauline Lumowa ini kebetulan saja terkena kasus di Serbia sana. Coba kalau sedang bebas, bakal susah. Terlebih, kita belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Serbia.  Sebagian negara menganggap ekstradisi bukan masalah eksekutif, tetapi masalah pengadilan. Ini berbeda dengan Indonesia yang menganut bahwa ekstradisi ya urusan eksekutif.  Hal seperti ini pernah terjadi di Australia. Waktu itu melibatkan Hendra Rahardja, terpidana kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).  Tahun 2003 dia lari ke Sydney, Australia, bersama dua orang lainnya. Komisaris Bank Harapan Sentora Eko Edi Putranto yang juga putranya dan istrinya, Direktur Kredit BHS Sherny Kojongian.  Tiga-tiganya sudah diputus di Jakarta, kemudian buron ke Australia. Hendra sampai meninggal di Sydney. Sempat saya tanya benar tidak yang meninggal ini Hendra dan pihak Australian Federal Police menjawab ’’yes, that’s right’’. Paspornya disita polisi, kemudian dikembalikan ke KBRI Canberra.  Kita cuma berhasil mengejar asetnya, tapi gagal mengekstradisi sampai dia meninggal. Anaknya pun tidak bisa ditangkap waktu itu.  Nah, kalau Lumowa ini, setahu saya asetnya belum terlacak dan teridentifikasi. Cuma ada orangnya.  Yang menjadi catatan saya adalah UU 1/1979 tentang Ekstradisi ini perlu diperbaiki. Ada kelemahan hukum kita, yakni harus memenuhi syarat double criminality atau kriminalitas ganda. Orang yang bersangkutan baru bisa diekstradisi apabila melakukan kejahatan yang sama di sini, Indonesia, dan di luar negeri.  Padahal, untuk korupsi saja, luar negeri mungkin hanya mengenal bribery (penyuapan). Sementara di sini ada 18 jenis korupsi.  Jadi, menurut saya, tidak usahlah diberlakukan double criminality. Pokoknya sama-sama tindakan pidana saja, tidak harus jenis tindakan pidananya sama persis.  Kalau dibandingkan dengan Lumowa, dua kasus lainnya, yakni Harun Masiku dan Djoko Tjandra, mungkin lebih cocok dikaitkan dengan unsur politik dan kekuatan permodalan. Selama ini ada indikasi kekuatan politik dan modal yang dipergunakan untuk menghambat proses ekstradisi sehingga menjadi lebih sulit.  Lantas, apakah bisa dibilang pemulangan Maria Lumowa ini gimmick? Bisa ya, bisa tidak. Dan, dalam politik, kompensasi atau gimmick ini boleh-boleh saja. Ibaratkan Kemenkum HAM tidak berhasil di sini, diusahakan mereka berhasil di sana. Punya kelemahan di satu sisi, tapi punya kelebihan di sisi lain.  Soal penanganan kasusnya yang dikhawatirkan segera kedaluwarsa, menurut saya tidak perlu dikhawatirkan. Begitu penegak hukum memulai penyidikan, hitungan waktu kedaluwarsa itu berhenti.  Misalkan dia tidak tertangkap dalam 18 tahun, otomatis kedaluwarsa. Tapi, sekarang masih 17 tahun dan yang bersangkutan sudah tertangkap. Jadi, tidak masalah.  Cuma, masalahnya perkara itu sudah lama. Sehingga mencari alat bukti itu tidak mudah. Siapa yang menyimpan berkasnya, apakah jaksa eksekutor atau pengadilan atau siapa lagi yang lain yang menjadi kustodi berkas perkara tersebut?  Masalah lainnya, Serbia ini apakah sudah menyerahkan langsung atau bagaimana? Sebab, Maria sudah bukan WNI. Meski dulu dia merupakan warga Indonesia dan melakukan kejahatannya ketika masih menjadi WNI.  Menurut saya, dia tidak bisa dikembalikan ke Belanda, tetapi dikembalikan ke Indonesia karena dua alasan. Indonesia yang meminta dan tindak pidana itu terjadi di Indonesia. Pada akhirnya, kita tetap perlu memberi perhatian pada perbaikan UU Ekstradisi dan peraturan pelaksanaannya. (*/c19/ttg)  <hr />  *) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Debora Sitanggang  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OFdFLNRMpKk  https://www.youtube.com/watch?v=m18u_GdhvAc  https://www.youtube.com/watch?v=WrXe3krii-s

UU Ekstradisi Perlu Diperbaiki

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ruu-pembatasan-transaksi-uang-kartal-efektif-cegah-korupsi_m_205120.jpeg" alt="Ilustrasi : Duit Suap 3 Hakim Kasus Ronnald Tannur" /> JawaPos.com - Ketua Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal, Yunus Husein menyatakan, adanya aturan transaksi pembatasan uang tunai dapat menekan angka korupsi di Indonesia. Terlebih saat ini memasuki tahun politik, Yunus mengakui pergerakan aliran uang terbilang besar memasuki pesta demokrasi. "Kalau RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal sudah disahkan, penyuapan sudah tidak ada lagi," kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/4397/ppatk" target="_blank">Yunus </a>dalam acara Diseminasi Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal di kantor&nbsp; PPATK, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Selasa, (17/4/). Mantan Ketua PPATK ini menyebut, saat ini pihaknya baru mengusulkan Rp 100 juta untuk batasan penarikan uang transaksi tunai. Tidak menutup kemungkinan dapat berubah dari yang diusulkan. "Sementara kita usulkan Rp 100 juta, tapi kalau nanti di DPR mau perkecil dari Rp 100 juta silahkan dan banyak negara juga kurang dari Rp 100 juta," papar Yunus. Nantinya, lanjut Yunus, jika transaksi keuangan melebihi Rp 100 juta bisa langsung melalui sistem perbankan. Menurutnya transaksi melalui sistem tidak sulit dan lebih cepat. Kendati demikian, PPATK akan menelusuri aliran uang tersebut, jika bermasalah akan dikenakan sanksi administratif atau perdata. "Kita studi banding, kita kirim surat ke berbagai negara, banyak negara tidak sampai pidana tapi denda saja," tukasnya. Senada dengan Yunus, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mendukung dan berharap agar pembatasan terhadap uang kartal dapat sesegera mungkin bisa diwujudkan. &ldquo;Mudah-mudahan pembicaraan ini tidak terlalu lama dan saya harapkan segera, kita memilikinya (UU pembatasan terhadap uang kartal),&rdquo; kata Ketua KPK Agus Rahardjo. Namun, dia meminta agar pembatasan tersebut bisa dikaji lagi mengingat angka maksimal pembatasan uang tersebut mencapai Rp100 juta. Angka itu dinilainya terlalu besar karena KPK pernah mendapati sebuah kasus untuk menjadi Kepala Sekolah SD harus membayar upeti sebesar Rp20 juta. &ldquo;Ini yang harus dipikirkan, kalau saya, inginnya jangan terlalu tinggi. Rp100 juta tadi harapan saya bisa diturunkan. Tolong dibicarakan karena bagi kami penting sekali. Kalau pembatasannya lebih kecil, mudah-mudahan akan jauh lebih efektif,&rdquo; jelas Agus. Kemudian, sambung Agus jika ditelisik dari pengalaman KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), pengalaman KPK dalam melakukan penyidikan dengan upaya paksa, menemukan uang yang jumlahnya besar yang dimiliki oleh pejabat-pejabat yang sebetulnya tidak berhak. "Misal tahun lalu, dimana dirjen yang harus tidur dengan banyak tas. yang didalamnya di tasnya lebih dari Rp 30 miliar," ujarnya. Untuk itu, maka Agus meminta kepada Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) bisa menerima usulan dan bisa dibicarakan kembali dengan pemerintah. "Kalau saya boleh mengusulkan tolong dibicarakan dengan pemerintah, apakah yang ada disempurnakan (usul dibawah 100 juta), dan juga keputusanya dari pemerintah dan DPR," tutupnya. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah meminta pemerintah melakukan pembatasan transaksi tunai di tengah masyarakat. Tujuannya mencegah sekaligus menurunkan angka tindak kejahatan suap, korupsi, politik uang, dan tindak pidana pencucian uang yang terus meningkat.

RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal Efektif Cegah Korupsi

yunus husein

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#yunus husein

Berita Terkini