<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/WhatsApp-Image-2023-10-17-at-150341_1-212822703.jpeg" alt="Pakar politik tata negara Yusril Ihza Mahendra usai diskusi Menakar Pilpres Pascaputusan MK di Jakarta, Selasa (17/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Pakar politik tata negara Yusril Ihza Mahendra usai diskusi Menakar Pilpres Pascaputusan MK di Jakarta, Selasa (17/10/2023).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra membantah memiliki kedekatan denga Eks Ketu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sehingga mau menjadi saksi meringankan. Dia berdalih dengan rakyat kecil pun biasa membantu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sering sama siapa aja, orang-orang kecil pun diminta saya datangi, begitu juga saya diminta menjadi ahli kadang-kadang di sidang PTUN. Makanya, di sidang pengadilan banyak saya sering diminta menjadi ahli sejauh menerangkan suatu peraturan perundang-undangan saya bersedia," kata Yusri di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengungkapkan, alasannya menjadi saksi meringankan untuk Firli yakni pasal-pasal yang disangkakan dianggap sensitif. Oleh karena itu, dia jarang menolak bila diminta bantuan orang lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena pasal-pasal yang dituduhkan sensitif, misalnya Tipikor, terutama Pasal 12. Saya tahu karena saya mewakili presiden mengajukan RUU, lalu kemudian mengenai saksi, saya juga yang menguji saksi ke MK yamg mengubah tentang saksi. Jadi, ketika orang meminta saya untuk menjadi ahli atau saksi meringankan, saya jarang menolak, saya bersedia aja," jelas Yusril.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sering saya diminta karena prinsip saya orang jangan dihukum kalau memang tidak ada alat bukti yang cukup. Baca hadist nabi, bagi seorang hakim adalah lebih baik dia salah dalam membebaskan, daripada dia salah memberikan hukuman pada seseorang. Saya pernah menjadi menteri kehakiman," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikan status&nbsp;Firli&nbsp;Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013733557/mahfud-tegaskan-tetap-jaga-idealisme-dan-integritas-jika-memenangkan-pemilu-2024">Mahfud Tegaskan Tetap Jaga Idealisme dan Integritas jika Memenangkan Pemilu 2024</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di Gor bersama&nbsp;Firli&nbsp;pada Maret 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama&nbsp;Firli&nbsp;pada periode 2019 sampai 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli&nbsp;dijerat Pasal 12 e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 KUHP.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Saya sering sama siapa aja, orang-orang kecil pun diminta saya datangi, begitu juga saya diminta menjadi ahli kadang-kadang di sidang PTUN.

Mau Jadi Saksi Meringankan Firli Bahuri, Yusril: Pasal yang Disangkakan Sensitif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Yusril-DERY.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Advokat Yusril Ihza Mahendra membalas kritikan yang diberikan tiga pakar hukum tata negara terkait permohonan uji materi atau judicial review AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA). Ketiga pakar tersebut adalah Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari dan Luthfi Yazid.  "Mereka geleng kepala karena tidak belajar filsafat hukum dan teori ilmu hukum dengan mendalam. Zainal Arifin Mochtar dan Feri Amsari selama ini sibuk ngurus korupsi, gebuk sana gebuk sini, sehingga lupa belajar hukum tata negara dalam-dalam," ujar Yusril kepada JawaPos.com, Kamis (7/10).  Yusril menjelaskan, argumen dirinya mengapa MA berwenang menguji AD/ART Partai Demokrat karena AD/ART itu diperintahkan pembentukannya oleh UU. Partai juga diberi delegasi wewenang oleh UU untuk membentuk AD/ART. Sehingga jika AD/ART itu menabrak UU, maka harus ada lembaga yang dapat menguji dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan mengikat  "Saya heran kalau ada akademisi yang matanya buta tidak bisa melihat fakta bahwa begitu banyak AD/ART partai yang menabrak UU bahkan UUD 1945. Sementara kita tahu partai memainkan peran sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara," katanya.  Menurut Yusril, partai memang bukan lembaga negara, tetapi orang juga tidak bisa mengabaikan bahwa hanya partai yang bisa ikut Pemilu. Hanya partai yang bisa calonkan presiden dan wakil presiden. Peran partai di dalam jauh lebih besar daripada peran bupati dan wali kota sementara peraturan yang dibuatnya bisa diuji di MA.  "Saya tercengang membaca komentar Zainal Arifin Mochtar yang menggunakan kedok intelektual untuk melindungi partai-partai yang mempraktikkan oligarki, kediktatoran, dan nepotisme," katanya.  "Mereka ini adalah jenis intelektual yang tidak punya rasa sensitif terhadap demokrasi dan berlindung dibalik hukum formal yang kaku dengan otak yang beku," tambahnya.  Yusril juga mengaku lebih heran lagi Luthfi Yazid yang mengatakan bahwa pengujian AD/ART ini dikabulkan, maka akan mendorong siapa saja untuk menguji AD/ART partai sehingga menghilangkan kepastian hukum. Bahkan Lutfi tidak segan-segan menuduh dirinya melakukan manipulasi intelektual.  "Pandangan Luthfi ini sangat mengherankan, seolah dia tidak tahu kalau semua peraturan perundang-undangan dapat diuji ke MK dan MA, dan hal itu diatur di dalam UUD 1945," ungkapnya.  Yusril menuturkan, para akademisi hukum dan pengacara cukup lama memperjuangkan keberadaan pengujian terhadap UU agar tidak terjadi manipulasi pengaturan yang bertentangan dengan konstutusi, apalagi berisi manipulasi politik untuk kepentingan rezim.  "Jadi siapa sebenarnya yang melakukan manipulasi intelektual untuk menakut-nakuti masyarakat bahwa dibukanya pengujian AD/ART partai akan menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan lebih jauh lagi, anarkisme hukum?" pungkasnya.  Adapun Yusril Ihza Mahendra yang merupakan kuasa hukum Partai Demokrat kubu Moeldoko yang tengah berseteru dengan Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono. Ia mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Agung (MA) terkait AD/ART Partai Demokat tahun 2020 beberapa waktu lalu.

Drama Partai Demokrat, Yusril Balas Kritikan Para Pakar Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Herdzaky-Demokrat-new.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Drmokrat, Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan kubu Moeldoko yang menyebut adanya pihak-pihak dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meminta untuk mencabut gugatan AD/ART Partai Demokrat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agunt (MA). Dia menegaskan, tidak pernah melakukan upaya intimidasi ke kubu Moeldoko.  "Kami sampaikan tidak ada upaya-upaya itu, kami punya juga surat pernyataan bahwa tidak ada indimidasi, dan iming-iming uang dan jabatan," kata Herzaky di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu (3/10).  Tudingan agar tidak dilakukan gugatan AD/ART itu muncul dari pihak kubu Moeldoko. Sebab hingga kini, kubu Moeldoko masih berupaya mencari kekuatan hukum di tengah polemik Partai Demokrat.  Herzaky memastikan, akan memberikan penjelasan secara rinci terkait tudingan dari kubu Moeldoko tersebut.  "Nanti kami akan sampaikan rilis dan surat pernyataan di kesempatan terpisah tapi tidak kali ini, jadi tidak ada upaya itu dari kami," tegas Herzaky.  Lebih lanjut, Herzaky juga menegaskan, judicial review dari KSP Moeldoko pihaknya tidak gentar. Partai Demokrat akan menghadapi proses hukum tersebut secara optimis dan upaya optimal.  “Seperti Ketum AHY sampaikan, kami tidak gentar. Kami akan hadapi. Pak Yusril itu kalau jadi pengacara itu tidak selalu menang kok. Apalagi kami yakin kami di pihak yang benar. Pak Menko Mahfud juga sudah sampaikan, JR Yusril tidak ada gunanya. Hanya menarik rupiah KSP Moeldoko saja,” pungkas Herzaky.  Sebelumnya, mantan Ketua DPC Demokrat Ngawi, Muhammad Isnaini Widodo mengklaim adanya intimidasi dari kubu AHY yang meminta pihaknya untuk mencabut gugatan AD/ART Partai Demokrat di PTUN dan MA. Diketahui, Isnaini adalah salah satu penggugat AD/ART di MA.  "Bahasanya menyampaikan intimidasi, itu hal yang wajar lah, Mas AHY upaya bagaimana agar kita ini mencabut di 154 (PTUN) maupun di Judicial Review," ucap Isnaini, Sabtu (2/10) kemarin.

Demokrat Bantah Tudingan Kubu Moeldoko Minta Cabut Gugatan AD/ART

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/yusril-ihza-kami-nggak-mau-sembarangan-dukung-pak-prabowo_m_-640x421.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra ‎menyarankan agar penanganan virus korona, seperti melakukan tanggap darurat ketika menghadapi bencana alam. Karena sudah semakin mewabah.  "Jadi penanganannya mirip seperti melakukan tanggap darurat ketika kita menghadapi bencana alam," ujar Yusril kepada JawaPos.com, Jumat (13/3).  Kalau misalnya dana kesehatan tidak cukup, kata Yusril, maka perlu dilakukan pembahasan untuk alokasikan dana tanggap darurat bencana alam untuk atasi wabah ini, agar tidak semakin meluas dan tersebar di seluruh di Indonesia.  "Hal yang menakutkan antara lain adalah sekolah-sekolah di negara kita masih santai. Kegiatan ekstrakurikuler yang massif masih saja berlangsung, seolah-olah keadaan kita normal," katanya.  Yursil melihat Indonesia belum maksimal dalam melakukan antisipasi terhadap virus yang berasal dari kelelawar ini. Sehingga pemerintah bisa lebih perhatian terhadap penyebaran virus tersebut.  "Kita belum begitu serius dan maksimal antisipasi keadaan yang makin hari makin memburuk," katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WqcGmg0ss9s  https://www.youtube.com/watch?v=JYfYhuSsPYY  https://www.youtube.com/watch?v=W5vZiEd8mHI

Soal Virus Korona, Yusril: Sekolah-sekolah di Kita Masih Santai Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/yusril-kalau-tak-disinggung-soal-pancasila-mungkin-baasyir-bebas_m_.jpg" alt="Penasihat Hukum Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Penasihat Hukum Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim hukum untuk menghadapi gugatan dari sengketa Pemilu 2019 telah dibentuk oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. Pengacara Yusri Ihza Mahendra didapuk sebagai Ketua Tim Hukum TKN. Sedangkan, mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto (BW) dan Denny Indrayana digaet menjadi pengacara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.  Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani ‎mengatakan tim hukum tersebut terdiri dari advokat senior dan ahli kepemiluan. Hal ini diakukan untuk menghadapi sengketa Pemilu 2019.  "TKN juga telah menyiapkan tim hukum yang nanti apabila sengketa itu telah berlangsung di MK. Tentu, sengketa pemohonnya adalah paslon 02 dan sebagai termohon adalah KPU. Dalam rangka itu, TKN siapkan tim hukum terdiri dari para advokat senior, ahli hukum, dan ahli kepemiluan," ujar Arsul saat dikonfirmasi, Jumat (24/5).  Arsul menambahkan, tim hukum tersebut dipimpin oleh Ketua Umum Partau Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Sisanya diisi oleh advokat yang tergabung dengan partai-partai ‎pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Termasuk juga dirinya sendiri masuk dalam tim hukum ini.  "Tim hukum 01 akan dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua tim. Kemudian, wakil ketua ada Tri Medya Pandjaitan yang merupakan ketua bidang hukum DPP PDIP, lalu saya sendiri, kemudian Teguh Samudra, dan Luhut Pangaribuan," ungkapnya kemudian.  Berikut ini adalah daftar tim hukum TKN untuk menghadapi persidangan sengketa Pemilu 2019 di MK:  1. Ketua: Yusril Ihza Mahendra  2. Wakil Ketua: Tri Medya Pandjaitan, Arsul Sani, Teguh Samudra, Luhut Pangaribuan  3. Sekretaris: Ade Ifran Pulungan  4. Anggota: Arteria Dahlan, Hermawi Taslim, Harul Rajagukguk, Hafsan Thahir, Muslim Jaya Butar Butar, Muhammad Nur Aziz, Dini Purwono.  5. Tim ahli: Arief Wibowo, Juri Arbiantoro, Nilson Simanjuntak, I Gusti Putu Artha  6. Tim materi: Kristina Ariani, Mohamad Toha, Ronny Pahala, Saut Rona Pangaribuan, Yosep Pandjaitan, HM Anwar Rahman, Reginaldo Sultan, Hendra Setiawan, Andi Safrani, Tangguh Setiawan Sirait, Dewi Kamaratih Suharto, Lambok Kurnig, Tuan Naik Lukas, Stephen Saragih, Toni Hendriko Sianipar, Ardika Dwiki Saputra, Ignatius Andi, dan Eri Hertiawan  Dua Pakar Hukum  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/bambang-widjojanto.jpg" alt="Bambang Widjojanto. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bambang Widjojanto. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Bambang Widjajanto mantan pimpinan KPK  Seperti dikutip JPNN.com (Jawa Pos Group), Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo – Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut dua pakar hukum tata negara bergabung dalam tim pengacara Prabowo - Sandiaga, untuk bersengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua pakar yang tergabung yakni Denny Indrayana dan Irmanputra Sidin.  Selain itu, kata Dahnil, turut bergabung dua sosok dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta era Anies Baswedan, ke dalam kelompok pengacara Prabowo - Sandiaga. Keduanya yakni Rikrik Rizkian dan Bambang Widjojanto (BW). Selain itu, Hashim Djodjohadikusumo Jadi Pentolan Tim Kuasa Hukum Gugatan ke MK. Sementara itu, Hashim Djodjohadikusumo jadi pentolan tim Kuasa Hukum Gugatan ke MK.  "Tim hukumnya ada Prof Denny Indrayana, ada juga Irmanputra Sidin," kata kata Dahnil ditemui di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (22/5).  &nbsp;  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/MAHKAMAH-KONSTITUSI-OKS-640x420.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ILUSTRASI Mahkamah Konstitusi. (Dok JawaPos.com)  Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan siap menerima dan memproses seandainya ada pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019. Hal ini dilakukan setelah KPU menyelesaikan rekapitulasi nasional penghitungan suara pemilu 2019 yang digelar di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (21/5) dini hari.  “KPU sudah menetapkan dini hari tadi dan sudah ada SK KPU tentang hal itu. Maka, sesuai ketentuan, para peserta pemilu sudah bisa mengajukan permohonan mulai hari ini,” kata Juru Bicara MK Fajar Laksono saat dikonfirmasi, Selasa (21/5).  Fajar menuturkan, para penggugat harus memenuhi syarat untuk dapat diproses gugatannya oleh MK. Sesuai tahapan dan jadwal PHPU tahun 2019 dalam Peraturan MK Nomor 5 tahun 2018, MK akan menerima pendaftaran sengketa Pileg 2019 pada 8-25 Mei. Sedangkan pendaftaran sengketa Pilpres pada 23-25 Mei 2019.  Jangka waktu penyelesaian PHPU oleh MK sesuai peraturan maksimal 30 hari kerja sejak permohonan PHPU diregistrasi lengkap. Jika semua persyaratan saat pendaftaran PHPU dinyatakan lengkap, maka MK akan menggelar sidang perdana atau pemeriksaan pendahuluan untuk PHPU pilpres pada 14 Juni 2019, dan PHPU pileg pada 9 hingga 12 Juli 2019.  MK akan menggelar sidang putusan PHPU pilpres pada 28 Juni 2019, sedangkan putusan PHPU pileg dibacakan pada 6 sampai 9 Agustus 2019. Penyelesaian PHPU sendiri diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh MK.  Pasal 474 UU Pemilu menjabarkan aturan pengajuan PHPU pileg dalam empat ayat. Ayat (1), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK.  Ayat (2), peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada MK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama tiga kali 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU. Ayat (3), dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama tiga kali 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh MK.  Selanjutnya, Pasal 475 UU Pemilu juga menjelaskan tentang tata cara pengajuan PHPU pilpres dalam lima ayat. Ayat (1), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada MK dalam waktu paling lama tiga hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU.  Ayat (2), keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden.  Ayat (3), MK memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh MK. Ayat (4), KPU wajib menindaklanjuti putusan MK.  Ayat (5), MK menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, KPU, pasangan calon, dan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/bambang-widjojanto.jpg" alt="Bambang Widjojanto. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bambang Widjojanto. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/MAHKAMAH-KONSTITUSI-OKS-640x420.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Yusril Jadi Ketua Tim Hukum TKN, Sementara BW Jadi Pengacara BPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sindir-dpr-ri-yusril-setahun-cuma-buat-dua-undang-undang_m_.jpg" alt="Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra saat berada di Padang, Senin (12/10)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra saat berada di Padang, Senin (12/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra bertandang ke Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (10/12). Selain bersilaturahmi, kedatangan Yusril sekaligus untuk berkonsolidasi dengan pengurus dan caleg PBB&nbsp;Sumbar dalam menyiapkan diri memenangkan Pemilu 2019. Yusril mengatakan, konsolidasi yang dilakukan adalah untuk menerangkan kepada seluruh kader PBB di Sumbar tentang kebijakan-kebijakan yang ditempuh partai berlambang bulan dan bintang tersebut. Semua itu tak lepas dari keinginan untuk menghidupkan kembali fraksi PBB, baik di pusat maupun di daerah. "Fokus memenangkan PBB dan membentuk fraksi. Ini menjadi target utama kami. Dengan fraksi, kami bisa berjuang dan bisa mencalonkan orang menjadi presiden di tahun 2024. Mencalonkan bupati, gubernur, dan wali kota," kata ahli tata negara yang belakangan namanya akrab disingkat YIM itu. Dengan adanya fraksi nanti, PBB tentu dapat mengajukan rancangan undang-undang ataupun perda yang berlandaskan aspirasi umat Islam dan rakyat. Lalu, juga dapat lebih mengawasi jalannya pemerintahan. Yusril lantas menyindir kinerja DPR RI. Menurutnya, para wakil rakyat yang duduk di kursi Senayan sama sekali tidak menghasilkan produk hukum berupa Undang-undang. "Sekarang kami lihat di DPR pusat, pengawasan (terhadap, Red) pemerintah sangat lemah. Setahun ini, DPR cuma buat dua undang-undang. Satu APBN, yang lain tidak tahu undang-undang apa," terangnya. Advokat kondang itu juga membandingkan kinerja anggota DPR RI dengan hasil kerjanya selama menjabat sebagai Menteri Kehakiman. "Saya jadi Menteri Kehakiman satu periode bisa menyelesaikan hampir 300-an rancangan undang-undang waktu itu. Sebagian besar yang berlaku sekarang ini adalah undang-undang yang saya bikin dulu. UU KPK, PPAPK, Polisi, TNI, kekuasaan kehakiman, notaris, advokat," lanjutnya. Sementara itu, untuk target suara PBB secara nasional, Yusril mengaku tidak muluk-muluk. Terpenting melompati 4 persen suara sebagai syarat masuk parlemen. Namun kalau bisa melewati angka 6 sampai 8 persen. Yusril membeberkan, sebetulnya kekuatan PBB sudah terasa sejak pertama mendaftar sebagai peserta Pemilu pada Mei 2018. Meskipun saat ini, gonjang-ganjing pileg dan pilpres sedang mendera PBB. "Ada yang ragu-ragu dan bingung PBB mau bagaimana. Pemilu masih lama. Kami tidak khawatir, karena pelan-pelan arah PBB itu akan jelas sekali. Kami fokus pada pileg, ya. Jangan terlalu pusing calon presiden karena tidak ada PBB. Calon presiden tidak ada, calon wakil presiden juga tidak ada dari PBB. Jadi, nanti diputuskan PBB bulan Januari," ungkapnya.

Sindir DPR RI, Yusril: Setahun Cuma Buat Dua Undang-undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/yusril-bela-amien-rais-soal-partai-setan_m_204869.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kontroversi pernyataan tentang partai setan dan partai Allah yang dikemukakan Amien Rais mendapat pembelaan dari Yusril Ihza Mahendra. Pandangan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu dianggap tidak memenuhi unsur ujaran kebencian. "Menurut saya sih tidak (ujaran kebencian). Ini klarifikasi dari segi politik saja. Dan biasa orang mau politik ngomong dengan bahasa-bahasa seperti itu," ujar Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta, Senin (16/4). Yusril berpendapat, pernyataan Amien itu tidak perlu ditanggapi serius. Sebab mantan ketua MPR itu tidak menyebut partai tertentu secara spesifik. Hal itu hanyalah sebuah polemik yang masih berada di jalan kebenaran. Menurutnya, partai yang mendukung rezim pemerintahlah yang membawa begitu banyak persoalan bagi bangsa dan negara. Persoalan itu seperti kekhawatiran kehilangan kemandirian sebagai sebuah bangsa. Sebut saja dengan terperangkap pada dominasi asing, khususnya Tiongkok. Lalu masalah utang luar negeri, tenaga kerja, dan kemunduran dari segi ekonomi yang ditandai dengan runtuhnya bisnis menengah dan ke bawah. Oleh sebab itu, mantan Menteri Kehakiman itu menegaskan lagi pernyataan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/23/198266/lembaga-dakwah-nu-sesalkan-ketegangan-konflik-luhut-amien-rais" target="_blank">Amien</a> itu tak perlu dibawa ke ranah hukum. Cukup dengan menggunakan hak jawab terlebih dulu bagi pihak-pihak yang merasa tersinggung. "Misalnya membantah omongan Pak Amien. Kami ini bukan setan loh, kalau yang merasa seperti itu. Jadi masalahnya selesai," tegas dia. Kata Yusri, di era demokrasi seperti saat ini seharusnya setiap masalah dipandang dengan jernih. "Jangan apa-apa sedikit-sedikit Undang-Undang ITE. Lama-lama undang-undang itu jadi hak yang menakutkan, padahal kan tujuannya bukan seperti itu," sindirnya. Akan tetapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/15/204583/pengamat-pak-amien-akui-kehebatan-partai-setan" target="_blank">Amien</a> pun telah dipolisikan. Untuk itu dia meminta pihak kepolisian lebih dahulu melakukan penyelidikan dengan memanggil para ahli untuk menafsirkan pernyataan Amien tersebut. Keterangan ahli itu untuk memastikan apakah komentar mantan Ketua Umum PAN itu tergolong pada ujaran kebencian. "Jangan langsung panggil orang yang dilaporkan. Ini jadi belum tentu kan. Kalau dia memenuhi unsur baru dipanggil. Kalau nggak ya sudah," pungkas Yusril.

Yusril Bela Amien Rais soal Partai Setan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pbb-tak-lolos-yusril-duga-ada-persekongkolan-jahat-yang-dilakukan-kpu_m_191652.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (26/2)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (26/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Partai Bulan Bintang (PBB) dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Namun, saat ini partai berideologi Islam itu tengah mengajukan gugatan sengketa penetapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu). Dalam sidang ajudikasi, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya menyebut adanya persekongkolan jahat antara Komisi Pemilihan Umum RI (KPU Pusat) dengan KPU Provinsi Papua Barat dan KPUD Manokwari Selatan. Menurut Yusril, pihaknya merasa ada kejanggalan dari keputusan KPU Provinsi Papua Barat. Sebab, pada Januari, PBB telah dinyatakan memenuhi syarat di daerah tersebut. Namun, belakangan ini, keputusan malah berubah menjadi tidak memenuhi syarat. &ldquo;Anehnya, saat itu KPU sendiri menyatakan PBB sudah memenuhi syarat. Tetapi, dalam berita acara dinyatakan tidak lolos. Dalam berita acara, anggota PBB di Manokwari Selatan dikatakan ada 60 orang, padahal tidak 60,&rdquo; kata Yusril di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (26/2). Lebih lanjut, Yusril mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu keputusan final Bawaslu. Keputusan Bawaslu akan keluar 12 hari sejak gugatan diregistrasi. Namun, jika hasil keputusannya malah menolak gugatannya, maka dirinya akan siap melakukan upaya hukum hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). &ldquo;Kami sudah siap menghadapi KPU. Kalau alat bukti sudah kami siapkan, dokumen, surat-surat, berita acara, begitu juga saksi-saksi dari Papua sudah hadir semua di Jakarta dan juga ahli yang kami hadirkan untuk memberikan kesaksian terhadap partai ini,&rdquo; pungkas Yusril. Sebagai informasi, PBB dinyatakan tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2019 dengan alasan tak lolos verifikasi di Manokwari Selatan, Papua Barat. Untuk itu, PBB pernah mencoba mengajukan upaya mediasi namun tetap mengalami kebuntuan. Saat ini PBB tengah mengajukan pemohonan sengketa penetapan peserta pemilu kepada Bawaslu. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan dari tergugat dalam hal ini KPU, rencananya akan digelar besok Selasa (27/2).

PBB Tak Lolos, Yusril Duga Ada Persekongkolan Jahat yang Dilakukan KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/gugatannya-diterima-bawaslu-ini-kata-yusril-soal-sipol_m_168792.jpeg" alt="Yusril Ihza Mahendra" width="100%">
<figcaption>Yusril Ihza Mahendra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gugatan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Idaman, dan Partai Bulan Bintang (PBB) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah dikabulkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketiga partai itu telah menggugat dugaan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran calon peserta Pemilu 2019. Di dalam putusannya, Bawaslu menyebutkan bahwa KPU telah melanggar administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu 2019. Menurut Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, Bawaslu telah jelas menyebutkan Sipol terdapat banyak masalah dan tidak dapat dijadikan sebagai syarat parpol untuk ikut Pemilu 2019. "Sipol itu hanyalah alat bantu untuk efektivitas administrasi pendaftaran pemilu dan keputusan," kata Yusril di Gedung Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (15/11) malam. Lanjut dia mengatakan, <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/15/168690/bawaslu-perintahkan-kpu-terima-tiga-partai-yang-sempat-dicap-gagal-ini" target="_blank">Bawaslu</a> telah memerintahkan KPU dalam waktu tiga hari sejak dibacakannya putusan untuk meneliti ulang seluruh dokumen yang sudah diserahkan PBB secara fisik untuk diputuskan apakah dokumen tersebut sudah memenuhi persyaratan atau tidak. "Pada akhirnya finalisasi dari persidangan Bawaslu ini dikembalikan lagi pada KPU untuk melakukan pengecekan ulang terhadap semua dokumen yang diserahkan. PBB sudah menyerah 34 provinsi, 546 kabupaten/kota, dan 5.000 kecamatan semua sudah dikopi aslinya, sudah dikasih materai, dan sudah diserahkan pada Bawaslu. Dan Bawaslu sudah cek semua itu memang lengkap," ujar Yusril. "Bawaslu hanya perintahkan untuk sekali lagi dicek oleh KPU, dalam waktu 3 hari ini KPU harus sudah putuskan apakah dokumen PBB itu sudah lengkap atau tidak. Kalau sudah lengkap ya harus diloloskan. Kalau tidak, ya tidak," sambungnya. Dalam hal ini, dia menyebut partainya paling lengkap dalam mengumpulkan dokumen ke KPU ketimbang partai lainnya. "Ya kita tunggu saja KPU melaksanakan keputusan ini dalam waktu 3 hari. Dan bagi kami tidak ada persoalan apapun," imbuhnya.

Gugatannya Diterima Bawaslu, Ini Kata Yusril Soal Sipol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/soal-reklamasi-teluk-jakarta-yusril-minta-anies-sandi-lakukan-ini_m_163025.jpeg" alt="Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra usai menghadiri pelantikan Anies-Sandi di Balai Kota." width="100%">
<figcaption>Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra usai menghadiri pelantikan Anies-Sandi di Balai Kota.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam janji kampanyenya menegaskan akan melarang secara tegas proyek reklamasi Teluk Jakarta. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Anies-Sandi harus banyak berbincang kepada ahli yang mengerti dengan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/17/163152/alasan-luhut-cabut-moratorium-reklamasi-sebelum-gubernur-baru-dilantik" target="_blank">proyek reklamasi</a>. "Saya kira keduanya perlu konsentrasi lebih banyak dengan orang-orang yang paham tentang persoalan itu," kata Yusril Ihza Mahendra di Balaikota DKI Jakarta, Senin (16/10). Proyek reklamasi yang saat ini sudah dimulai, kata Yusril, menimbulkan dampak bagi masyarakat sehingga perlu&nbsp;penyelesaian yang bijak agar tidak timbul perselisihan. "Suatu proyek yang sudah dimulai dan menimbulkan dampak, itu memerlukan langkah penyelesaian yang bijak," tutur Yusril. Selain itu, Yusril menginginkan Anies-Sandi tidak melakukan perilaku kesewenangan kepada masyarakat dengan cara menggusur paksa warga Jakarta. "Kita harapkan tidak ada lagi penggusuran, tentu ada perbaikan terhadap lingkungan daerah kumuh dan berikan kesempatan kerja pada masyarakat," jelas Yusril.

Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Yusril Minta Anies-Sandi Lakukan Ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#yusril ihza mehendra

Berita Terkini