<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/31/faf5e0a5-2a47-4695-a7cc-51e91edf47b1-4225235489.jpeg" alt="Konjen RI Jeddah Yusron B Ambary. (MCH)" width="100%">
<figcaption>Konjen RI Jeddah Yusron B Ambary. (MCH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Meninggalnya SM, warga negara Indonesia (WNI) asal Madura akibat dehidrasi di padang pasir wilayah Al Jumum saat mencoba masuk Makkah secara ilegal, tampaknya belum menjadi pelajaran bagi sebagian WNI lain. Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah mengungkap fakta terbaru setelah menemui sejumlah WNI yang tinggal di apartemen dan hotel-hotel sekitar Jeddah. &ldquo;Mereka masih berusaha menunggu waktu yang kira-kira pas. Siapa tahu ada kesempatan mereka bisa masuk ke Arafah pada saat puncak haji nanti,&rdquo; ungkap Konjen RI Jeddah, Yusron B. Ambary, Senin (2/6). Menurut Yusron, para WNI ini mengandalkan prinsip coba-coba. &ldquo;Bahasa mereka, kalau nanti berhasil Alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, pulang lagi ke Indonesia,&rdquo; jelasnya. Padahal, risiko yang mereka hadapi sama sekali tidak ringan. Saat ini, pelaku haji ilegal mungkin masih &lsquo;hanya&rsquo; dideportasi keluar Makkah menuju Jeddah. Namun, Yusron mengingatkan bahwa sanksi jauh lebih berat bisa menanti. &ldquo;Kalau nanti kedapatan saat puncak haji, tidak tertutup kemungkinan ancaman hukuman berupa denda SAR 20.000 (sekitar Rp 88 juta), penjara, deportasi, serta cekal selama 10 tahun akan diterapkan bagi mereka yang nekat masuk Arafah tanpa izin,&rdquo; tegasnya. Oleh sebab&nbsp;itu, KJRI kembali mengimbau para WNI di Arab Saudi untuk tidak mengambil risiko. &ldquo;Sekali lagi, kami menghimbau bagi WNI yang sudah berada di Saudi dan ingin masuk ke Makkah, terutama Arafah, tanpa menggunakan tasrekh haji (visa haji dan tanpa kartu Nusuk), agar berpikir ulang,&rdquo; ujar Yusron. Ia menegaskan, saat ini keamanan Makkah semakin diperketat menjelang puncak musim haji yang tinggal dua hari lagi. &ldquo;Kondisi kota Makkah relatif sangat sepi dibandingkan musim-musim haji sebelumnya (dampak pengetatan), tapi justru keamanannya makin ketat,&rdquo; tambahnya. Yusron berharap kasus tragis yang menimpa SM bisa menjadi pelajaran penting. &ldquo;Untuk tahun depan, kami kembali mengimbau: bijaklah selalu dalam menyikapi perintah Allah untuk berhaji. Ikuti jalur resmi, ikuti perusahaan-perusahaan haji yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah,&rdquo; pesannya. Menurutnya, langkah ini penting agar masyarakat Indonesia tidak mudah tergoda oleh janji-janji manis para pelaku yang tidak bertanggung jawab. &ldquo;Jangan sampai uang hilang, haji melayang,&rdquo; tutup Yusron. Seperti diberitakan sebelumnya, Minggu (1/6),&nbsp;perjalanan tragis dialami oleh SM, seorang Warga Negara Indonesia asal Madura, yang tewas akibat dehidrasi di kawasan gurun Al Jumum, Makkah, pada 27 Mei 2025. SM mencoba masuk Makkah secara ilegal bersama dua rekannya, J dan S, menggunakan visa ziarah multiple. Mereka memanfaatkan jasa taksi gelap untuk menghindari razia, tetapi di tengah perjalanan, sopir yang ketakutan akan patroli tiba-tiba menurunkan mereka di gurun. Ketiganya terlantar tanpa persediaan cukup di suhu ekstrem lebih dari 43&deg;C. Patroli drone Arab Saudi akhirnya menemukan mereka, tetapi SM sudah tidak bernyawa, sementara J dan S berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan sebelum akhirnya dipulangkan ke Jeddah. Jenazah SM kini berada di rumah sakit Makkah untuk proses visum sebelum dimakamkan, dan pihak KJRI telah berkoordinasi dengan keluarga almarhum. &nbsp; &nbsp;

Menurut Yusron, para WNI ini mengandalkan prinsip coba-coba. Bahasa mereka, kalau nanti berhasil Alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak apa.

KJRI Jeddah: Masih Ada WNI Coba-Coba Masuk Haji Ilegal Meski Sudah Ada Korban Meninggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/31/7cc7dcec-c5e6-4092-a083-db3a38aafe1f-1247075068.jpeg" alt="Konjen RI Jeddah Yusron B Ambary" width="100%">
<figcaption>Konjen RI Jeddah Yusron B Ambary</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Aksi nekat Warga Negara Indonesia (WNI) yang mencoba masuk ke Kota Makkah secara ilegal kembali memakan korban. Kali ini, tiga WNI ditemukan aparat keamanan Arab Saudi di area gurun wilayah Jumum, Makkah, pada 27 Mei 2025, dalam kondisi dehidrasi parah. Satu orang di antaranya, berinisial SM, ditemukan telah meninggal dunia. Menurut laporan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, SM bersama dua rekannya, J dan S, berusaha masuk ke Makkah menggunakan taksi gelap melalui jalur gurun pasir. Sebelumnya, SM bersama sepuluh WNI lainnya sempat dirazia aparat keamanan Saudi dan diusir ke Kota Jeddah. Namun, alih-alih menyerah, mereka kembali mencoba peruntungan dengan jalur ilegal. &ldquo;Dalam upayanya, mereka dipaksa turun di tengah gurun oleh sopir taksi karena takut tertangkap patroli aparat keamanan Arab Saudi,&rdquo; terang Konjen RI di Jeddah Yusron B. Ambary, Sabtu (31/5). Patroli pesawat drone aparat keamanan Arab Saudi kemudian menemukan ketiganya. Namun sayang, SM sudah dalam kondisi tidak bernyawa, diduga kuat akibat dehidrasi. Sementara J dan S berhasil diselamatkan, dibawa ke rumah sakit, dan setelah perawatan keduanya kembali diusir ke Jeddah. Saat ini, jenazah SM berada di rumah sakit di Makkah dan akan menjalani proses visum. Pemakaman akan dilakukan setelah proses visum selesai. KJRI Jeddah juga telah berkoordinasi dengan pihak keluarga almarhum yang berasal dari Madura untuk penanganan lebih lanjut. Yusron B Ambary kembali mengimbau seluruh WNI agar tidak terlibat dalam aktivitas haji non-prosedural. &ldquo;Marilah kita bijak dalam menyikapi perintah Allah untuk berhaji. Jangan sampai uang hilang, haji melayang,&rdquo; pesannya. Yusron menegaskan bahwa peraturan dan ketentuan di Arab Saudi sangat tegas terkait akses ke wilayah Makkah, terutama menjelang puncak ibadah haji. Seluruh calon jemaah hanya diperbolehkan masuk menggunakan visa resmi haji yang terdaftar. Aksi-aksi penyusupan ilegal melalui jalur tikus, seperti gurun pasir, tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa.

Tiga WNI coba masuk Makkah ilegal lewat gurun, satu ditemukan tewas akibat dehidrasi. KJRI Jeddah ingatkan WNI patuhi aturan haji.

Tiga WNI Coba Masuk Makkah Secara Ilegal, Satu Asal Madura Meninggal di Tengah Gurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/4109277B-6FD3-4DFE-A50F-F9AA92EF11D0-3330977527.jpeg" alt="Ilustrasi jemaah haji. (Sultan/Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jemaah haji. (Sultan/Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dua calon jemaah haji reguler asal Lombok dari embarkasi LOP 2 mengalami kendala saat tiba di Arab Saudi. Mereka terdeteksi memiliki riwayat deportasi dan masuk dalam daftar cekal imigrasi Saudi. Salah satu dari mereka akhirnya terpaksa dipulangkan ke Indonesia. Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B. Ambary, menjelaskan bahwa dua nama tersebut terdeteksi saat pemindaian biometrik dan sidik jari di imigrasi Arab Saudi. Mereka adalah MH dan M. &ldquo;Yang satu bisa lanjut karena masa cekalnya sudah habis, sementara satu lagi harus dipulangkan karena masa cekalnya masih berlaku,&rdquo; kata Yusron saat konferensi pers, Selasa (6/5), pukul 16.00 waktu Arab Saudi. MH, yang sebelumnya pernah dideportasi pada tahun 2006, lolos karena masa larangan masuknya telah berakhir. Ia sempat mengganti nama, namun data biometrik tetap merekam identitas lamanya. Setelah dilakukan klarifikasi dan pendampingan oleh petugas haji di lapangan, ia akhirnya diizinkan masuk Arab Saudi. Sementara itu, M, yang dideportasi pada 2019, terpaksa harus kembali ke Indonesia. Masa larangan masuknya belum selesai. Menurut aturan, masa cekal berlaku 10 tahun sejak tanggal deportasi, dan data tersebut secara otomatis tercatat dalam sistem imigrasi Arab Saudi. &ldquo;Ini jadi pengingat bahwa proses visa untuk haji tidak melibatkan data biometrik. Tapi saat masuk imigrasi, semua terekam dari sidik jari dan wajah. Sistem mereka langsung mendeteksi,&rdquo; jelas Yusron. Ia menambahkan, kasus seperti ini bisa langsung terdeteksi lebih awal jika jemaah menggunakan skema fast track, seperti yang berlaku di Bandara Soekarno-Hatta, Juanda, dan Solo. &ldquo;Kalau fast track, ketahuan dari Indonesia. Tapi Lombok belum pakai fast track, jadi baru ketahuan saat tiba di Saudi,&rdquo; kata dia. Yusron mengatakan isu deportasi dan pencekalan memang menjadi persoalan yang muncul hampir setiap musim haji. Karenanya, Kemenag telah berulang kali menyosialisasikan kepada jemaah agar tidak memaksakan diri berangkat jika masih memiliki catatan imigrasi buruk di Arab Saudi. &ldquo;Kemenag selalu melakukan sosialisasi. Yang mau berhaji, pastikan tidak masuk kategori cekal,&rdquo; pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Dua calon haji asal Lombok terdeteksi cekal di imigrasi Saudi. Satu dipulangkan, satu lolos. Lombok belum pakai fast track.

Dua Calon Haji Asal Lombok Terdeteksi Cekal Imigrasi, Satu Dipulangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/07BFE9FA-FD68-4722-89A8-BE3211183207-1162967297.jpeg" alt="Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B. Ambary. (Kemlu)" width="100%">
<figcaption>Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B. Ambary. (Kemlu)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Upaya sebagian warga negara Indonesia (WNI) untuk masuk ke Arab Saudi dengan jalur nonresmi ibadah haji terus mendapat penolakan. Selain&nbsp;30 WNI termasuk asal Madura terindikasi mencoba berhaji menggunakan visa ziarah, kini terungkap 50 WNI lainnya ditolak masuk ke Arab Saudi karena menggunakan visa pekerja musiman meski sudah mendarat di bandara King Abdul Aziz Jeddah. Hal ini diungkapkan Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B. Ambary, dalam konferensi pers di Jeddah pada Selasa (6/5). &ldquo;Mereka langsung denied entry dan dipulangkan ke Indonesia dengan penerbangan berikutnya. Tidak ada penjelasan khusus dari imigrasi Saudi karena memang itu hak penuh otoritas mereka,&rdquo; ujar Yusron. Ia menegaskan, visa tidak menjamin seseorang bisa masuk ke suatu negara. Sama halnya dengan sistem imigrasi di negara lain, Arab Saudi memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolak siapa pun yang datang, bahkan jika pemegang visa memiliki dokumen lengkap. Menurut Yusron, visa pekerja musiman memang sah. Tetapi,&nbsp;itu bukan jalur ibadah haji. Meski Yusron menegaskan tidak tahu apa yang membuat&nbsp;50 WNI itu ditolak masuk, bukan tidak mungkin karena Arab Saudi sedang ketat-ketatnya menghalau jemaah haji ilegal atau yang berpotensi menyalagunakan visa untuk berhaji. Yusron menambahkan, ini bukan kali pertama terjadi. Kasus semacam ini selalu muncul menjelang musim haji, seiring maraknya praktik pemberangkatan jemaah tidak resmi yang memanfaatkan visa kunjungan atau pekerjaan. "Itu wewenang imigrasi tanpa menjelaskannya alasannya. Wewenang yang sama juga ada pada imigrasi kita. Punya visa tidak menjamin bisa masuk suatu negara," tegasnya.&nbsp; Sebelumnya, sebanyak 30 WNI termasuk asal Madura juga diketahui masuk Arab Saudi menggunakan visa ziarah lewat Jeddah. Padahal, sudah diketahui&nbsp;bahwa visa itu tidak diperuntukkan untuk haji. Jika mereka tertangkap saat mencoba masuk Mekkah, bisa terancam berbagai hukuman. Pihak Arab Saudi saat ini sedang meningkatkan razia terhadap warga asing yang masuk tanpa visa haji resmi. Yang kedapatan melanggar akan dikenai sanksi tegas, mulai dari penahanan, deportasi, hingga denda hingga SAR 100.000 atau sekitar Rp 448 juta, termasuk bagi pihak-pihak yang memfasilitasi seperti penyedia apartemen dan kendaraan. &ldquo;Tagline-nya jelas, kalau berhaji tanpa visa haji, berarti uang hilang, haji melayang,&rdquo; ujar Yusron mengingatkan. Ia menegaskan bahwa KJRI tidak bisa menindak langsung, namun selalu siap memberi pendampingan bagi WNI yang hendak pulang. &ldquo;Kami bantu fasilitasi jika ingin kembali ke Indonesia, tapi biaya tiket ditanggung sendiri,&rdquo; tegasnya. Dengan dua kasus besar ini, 30 WNI visa ziarah dan 50 WNI visa pekerja musiman, Konjen berharap masyarakat lebih waspada terhadap iming-iming bisa berhaji lewat jalur tidak resmi. &ldquo;Arab Saudi sangat serius. Sekali kedapatan, konsekuensinya berat,&rdquo; pungkas Yusron. &nbsp;

50 WNI pemegang visa pekerja musiman ditolak masuk Arab Saudi. Sebelumnya, 30 WNI juga ditangkap karena coba berhaji pakai visa ziarah.

Pakai Visa Pekerja Musiman, 50 WNI Ditolak Masuk Arab Saudi dan Dideportasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/DFA42590-36B2-473F-8F0C-ECDA37DC04BF-3459591195.jpeg" alt="Ilustrasi jemaah haji. (Haydan As-soendawy/Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jemaah haji. (Haydan As-soendawy/Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kabar mengejutkan datang dari Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Sekitar 30 warga negara Indonesia (WNI) terindikasi nekat menunaikan ibadah haji menggunakan visa ziarah. Padahal, pemerintah Arab Saudi sejak 29 April telah menutup akses ibadah haji bagi siapa pun yang tak mengantongi visa resmi haji. Mereka kedapatan oleh PPIH yang bertugas sebagai tim perlindungan jemaah haji (linjam). &ldquo;Tim kami di bandara sempat berbincang. Mereka mengaku berasal dari Madura, dan dengan sadar mengaku akan berhaji menggunakan visa ziarah. Bahkan ada yang mengaku membayar hingga Rp 150 juta,&rdquo; ungkap Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B. Ambary, dalam press briefing, Selasa (6/5). Sayangnya, para jemaah tersebut enggan menyebut siapa pihak yang memberangkatkan mereka. Mereka bahkan terkesan sudah dibriefing agar tidak memberikan keterangan. &ldquo;Kami hanya bisa mengimbau, karena KJRI tidak punya kewenangan untuk menindak,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Yusron menjelaskan bahwa visa ziarah memang masih bisa digunakan untuk masuk Arab Saudi, tapi tidak untuk masuk Makkah. Pihak keamanan Saudi terus melakukan razia ketat. Bagi mereka yang ketahuan tidak memiliki visa haji, pemerintah akan menindak tegas. &ldquo;Yang tidak punya visa bisa&nbsp;dipenjara. Kalau pun punya visa valid (seperti ziarah), mereka akan diturunkan di KM 14, perbatasan Jeddah-Makkah,&rdquo; ungkapnya. Di titik itulah para jemaah ilegal &ldquo;dibuang&rdquo; keluar kota suci agar tak bisa masuk ke wilayah haram Makkah. Namun, tidak sedikit jemaah yang tetap nekat. Setelah diturunkan di KM 14, mereka mencoba kembali masuk Makkah dengan menghubungi teman-temannya. &ldquo;Banyak yang bandel. Dijemput, lalu mencari cara agar bisa masuk lagi,&rdquo; kata Yusron. Pemerintah Arab Saudi sebenarnya telah menyiapkan sanksi tegas. Meski saat ini masih sebatas deportasi, ancaman denda dan proses hukum bisa dijalankan sewaktu-waktu. &ldquo;Akan ada proses pengadilan. Dendanya bisa mencapai 100 ribu riyal (sekitar Rp 448 juta),&rdquo; ujar Yusron. Denda ini tidak hanya untuk pelaku, tapi juga untuk siapa pun yang memfasilitasi. Termasuk yang menampung di apartemen hingga menyediakan kendaraan. Sebenarnya, berbagai upaya telah dilakukan untuk sosialisasi jangan berhaji tanpa visa resmi. Bahkan, Konjen pujya tagline setiap sosialisasi, yakni uang hilang, haji melayang. Namun, masih saja ada yang tergiur atau menjanjikan bisa membantu masuk Mekkah tanpa visa resmi. Yusron menyebut, banyam&nbsp;dari mereka terbang dari negara lain agar tak terdeteksi. Bahkan ketika dimintai keterangan oleh pihak KJRI, mereka tak mau bicara. &ldquo;Sudah dibriefing agar tidak berbicara. Kami hanya bisa memberi imbauan,&rdquo; tegasnya. Meski begitu, bagi yang sadar dan ingin kembali ke Tanah Air, KJRI akan siap membantu memfasilitasi kepulangan. &ldquo;Kami bantu untuk urusan pemulangan. Tapi tiket ditanggung sendiri. Ada yang pulang, ada yang tetap ngotot untuk mencoba masuk Mekkah lagi,&rdquo; ujar Yusron. &nbsp;

Konjen RI: WNI nekat haji pakai visa ziarah akan diturunkan di KM 14, dideportasi, bahkan bisa didenda hingga Rp448 juta jika tertangkap.

30 WNI Termasuk Asal Madura Masuk Arab Saudi Tanpa Visa Haji, Terancam ‘Dibuang’ di KM 14 atau Denda Rp 448 Juta

Yusron B Ambary

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Yusron B Ambary

Berita Terkini

KJRI Jeddah: Masih Ada WNI Coba-Coba Masuk Haji Ilegal Meski Sudah Ada Korban Meninggal

Tiga WNI Coba Masuk Makkah Secara Ilegal, Satu Asal Madura Meninggal di Tengah Gurun

Dua Calon Haji Asal Lombok Terdeteksi Cekal Imigrasi, Satu Dipulangkan

Pakai Visa Pekerja Musiman, 50 WNI Ditolak Masuk Arab Saudi dan Dideportasi

30 WNI Termasuk Asal Madura Masuk Arab Saudi Tanpa Visa Haji, Terancam ‘Dibuang’ di KM 14 atau Denda Rp 448 Juta

Download Aplikasi JawaPos.com