<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/WhatsApp-Image-2023-08-25-at-83657-AM-3979375681.jpeg" alt="Masa PERAMI menggelar aksi di depan kedutaan besar Vietnam." width="100%">
<figcaption>Masa PERAMI menggelar aksi di depan kedutaan besar Vietnam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peradaban Maritim Indonesia (Perami) melakukan dua kali aksi demontrasi di depan Kedutaan Besar Vietnam untuk menolak aktivitas agresif di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI dan Laut Cina Selatan (LCS) kepada Vietnam di Jakarta pada tanggal 10 dan 23 Agustus 2023. Unjuk rasa dua kali tersebut diwarnai dengan aksi dorong mendorong dengan aparat keamanan serta pembakaran ban dan poster penolakan terhadap tindakan agresif vietnam di LCS. Ketua Perami Ariantomi Yandra mengatakan, pihaknya menentang dengan keras praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Vietnam seperti ilegal fishing di ZEE RI, reklamasi ilegal bahkan lakukan gerakan militerisasi di LCS. zBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01574722/ktt-asean-jokowi-bahas-investasi-bilateral-zee-dan-perbatasan">KTT ASEAN, Jokowi Bahas Investasi Bilateral, ZEE, dan Perbatasan</a> Pertemuan Teknis ke-17 Penetapan Batas ZEE RI-Vietnam diselenggarakan di Jakarta 14-16 Desember 2022, dalam pertemuan ini, dua pihak merampungkan perundingan ZEE dan Indonesia dinilai memberikan konsesi kepada Vietnam. "Kami menilai bahwa pemberian konsesi ZEE kepada Vietnam ini merugikan Indonesia karena menyangkut kedaulatan laut, yang mana kedaulatan laut ini tidak bisa di tawar menawar", ujar tomi. Ia juga menyampaikan pemberian konsesi tersubut juga berdampak terhadap nelayan lokal karena wilayah tangkap mereka terus terganggu oleh adanya kapal-kapal vietnam. "Kosensi tersebut juga merugikan nelayan lokal dalam mencari pemghidupan, sementara di sisi lain Vietnam terus menerus dengan masif tanpa itikad baik melakukan residivis", ujarnya. Dalam dua kali aksi demonstrasi tersebut Perami menyampaikan lima tuntutan yakni : <ol> <li>Mendesak Pemerintahan RI agar mengambil tindakan tegas atas operasi kapal vietnam ilegal fishing yang merusak ekosistem laut ZEE RI.</li> <li>Menolak hasil perundingan ZEE RI dengan Vietnam dan pemberian konsesi, karena vietnam diduga masih Destructive Fishing.</li> <li>Meminta Pemerintahan RI untuk tegas mengawal aktivitas vietnam di LCS karena diduga membangun pangkalan militer dan melakukan reklamasi pulau besar-besaran secara ilegal.</li> <li>Mendesak kepada KEDUTAAN BESAR VIETNAM untuk mengintruksikan pemerintahan Vietnam agar tidak melakukan tindakan Ilegal Fishing di perairan LCS, dan berdasarkan perundingan ZEE maka Vietnam harus tunduk pada Perjanjian Traktat yang sudah di tetapkan.</li> <li>Menuntut DPR RI harus melakukan pengewasan terhadap hasil perundingan penentuan batas ZEE dan memenuhi kewajiban dan tugasnya untuk mendorong transparan proses pengesahan kesepakatan ZEE antara kedua negara.</li> </ol> Selain ditujukan kepada kedutaan besar Vietnam Perami juga menyampaikan tuntutan tersebut kepada DPR RI agar segera menjadi atensi pemerintah terkait persoalan kedaulatan laut Indonesia.

Peradaban Maritim Indonesia (Perami) melakukan dua kali aksi demontrasi di depan Kedutaan Besar Vietnam

Tolak Aktivitas Agresif di ZEE RI dan LCS, Masa Perami Gelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Kedubes Vietnam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/kapal-supertanker-1012499667.jpg" alt="ILUSTRASI. MT Arman 114 (kiri) dan MT S Tinos saat melakukan aktivitas ilegal di ZEE di Indonesia di Laut Natuna Utara." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. MT Arman 114 (kiri) dan MT S Tinos saat melakukan aktivitas ilegal di ZEE di Indonesia di Laut Natuna Utara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Keamanan Laut (Bakamla) menangkap kapal supertanker berbendera Iran pada Jumat (7/7). Kapal bernama lambung MT Arman 114 itu diduga melanggar beberapa aturan sekaligus. Di antaranya, melakukan aktivitas terlarang di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, membuang limbah, dan melawan peringatan petugas. Setelah kapal ditangkap, Bakamla menemukan 272.569 metrik ton minyak mentah dengan nilai Rp 4,6 triliun. Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia menyampaikan, kapal tersebut terdeteksi tengah melakukan aktivitas mencurigakan. Dalam radar Pusat Komando Kendali (Puskodal) Bakamla, MT Arman 114 terpantau melangsungkan transshipment ilegal dengan kapal berbendera Kamerun, MT S Tinos. Informasi tersebut lantas diteruskan kepada KN Pulau Marore 322 sebagai salah satu unsur patroli milik Bakamla. &rdquo;Kami berikan tembakan peringatan ke udara, ke depan haluan, tetap tidak mau berhenti,&rdquo; kata Aan. Dua kapal itu tetap beraktivitas sambil terus bergerak hingga masuk ZEE Malaysia. Beruntung, Bakamla punya hubungan baik dengan Malaysia. Karena itu, KN Pulau Marore 322 tetap bisa mengikuti dua kapal tersebut dan mendapat bantuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Saat petugas berupaya menghentikan dua kapal itu, MT Arman 114 dan MT S Tinos memisahkan diri. MT Arman 114 bergerak ke arah barat laut. Sementara itu, MT S Tinos bergerak ke utara dan berhasil melarikan diri. &rdquo;Sehingga KN Pulau Marore 322 hanya fokus kepada MT Arman 114 yang diduga sebagai kapal penyalur,&rdquo; terang Aan. Bersama pasukan khusus APMM, Tim Visit Board Search and Seizure (VBSS) Bakamla akhirnya berhasil menghentikan pergerakan kapal itu. (syn/c19/oni)

Bakamla menangkap kapal supertanker berbendera Iran pada Jumat (7/7). Kapal bernama lambung MT Arman 114 itu diduga melanggar.

Bakamla Jaring Kapal Supertanker Berbendera Iran, Angkut Minyak Mentah Senilai Rp 4,6 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-tiongkok-tni-al.jpg" alt="China Coast Guard 5302 di perairan ZEE Indonesia Laut Natuna Utara yang terus diadang KRI, Senin (6/1). F. TNI AL Untuk Batam Pos" width="100%">
<figcaption>China Coast Guard 5302 di perairan ZEE Indonesia Laut Natuna Utara yang terus diadang KRI, Senin (6/1). F. TNI AL Untuk Batam Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sempat hilang dari pantauan pesawat intai maritim TNI-AL dan TNI-AU, Sabtu lalu (11/1) kapal ikan Tiongkok kembali terdeteksi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Natuna Utara. Untung, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I segera bergerak. Menggunakan tiga kapal perang, mereka mengusir kapal-kapal tersebut. Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono memastikan, kapal ikan asing (KIA) dan coast guard (kapal pengawal ikan) Tiongkok sudah keluar dari ZEE Laut Natuna Utara. Informasi itu ditegaskan kemarin (12/1). Yudo menyebutkan, informasi keluarnya kapal-kapal Tiongkok itu merupakan hasil pantauan di Laut Natuna Utara pada pukul 14.00. Total ada sekitar 30 kapal Tiongkok yang meninggalkan perairan Natuna Utara. Baik kapal nelayan maupun kapal pengawal KIA tersebut. ’’Tapi, besok (hari ini, Red) akan saya cek lagi,’’ ujarnya di kompleks Lanud Raden Sadjad Ranai, Natuna. Sebelumnya, TNI melakukan pemantauan udara di kawasan perairan Natuna Utara. Dalam pemantauan tersebut, TNI membawa misi mengusir kapal-kapal Tiongkok itu dari ZEE yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan (LCS). Pemantauan menggunakan pesawat intai maritim jenis Boeing 737 AI-7301 milik TNI-AU yang berasal dari Skuadron 5 Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin, Makassar. Dari pantauan itu, tiga KRI diperintah menuju titik koordinat puluhan kapal Tiongkok tersebut untuk mengusir mereka. Di antaranya, KRI Karel Satsuit Tubun 356, KRI Usman Harun 359, dan KRI John Lie 358. Upaya itu membuahkan hasil kemarin. Sebanyak 30 kapal Tiongkok dipastikan telah keluar dari ZEE. Yudo menyatakan, informasi keluarnya kapal asing dari ZEE dipastikan akurat. Sebab, informasi itu didukung pengecekan langsung di lapangan. Meski dipastikan telah keluar dari ZEE, pihaknya akan terus memperbarui perkembangan di Natuna Utara. ’’Saya akan cek kembali, baik dengan Boeing maupun KRI kita di sana,’’ tegasnya. Ditemui terpisah, Wakil Bupati (Wabup) Natuna Ngesti Yuni Suprapti meminta kekosongan di ZEE itu diisi nelayan-nelayan Natuna. Sejauh ini, kata dia, hanya sedikit nelayan asli Natuna yang menangkap ikan di kawasan khusus tersebut. ’’Kalau dilihat dari jumlah, nelayan Natuna yang sering melaut di ZEE itu bisa dihitung dengan jari,’’ paparnya saat ditemui kemarin. Namun, Ngesti mengakui nelayan lokal Natuna saat ini terkendala sarana tangkap ikan. Mereka tidak bisa bersaing dengan nelayan dari daerah lain. ’’Negara harus hadir di situ agar ikan-ikan kita tidak dicuri nelayan asing,’’ ungkapnya. Ngesti menegaskan, pihaknya tetap menolak rencana pemerintah mengirim nelayan-nelayan dari pantura ke perairan Natuna. Sebab, rencana itu dikhawatirkan menambah masalah baru. Terutama bagi nelayan-nelayan lokal yang melaut di Natuna. ’’Sikap aliansi nelayan Natuna adalah menolak wacana pemerintah untuk memobilisasi nelayan pantura ke Laut Natuna Utara,’’ tegasnya. Pihaknya akan menyampaikan penolakan itu dalam pertemuan dengan pemerintah pusat hari ini di Natuna. Pihaknya juga akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan nelayan Natuna. Di antaranya, percepatan pemberdayaan nelayan agar memiliki daya saing dengan nelayan daerah lain. ’’Nelayan kita tidak mampu bersaing dengan nelayan yang alatnya lebih canggih,’’ ungkap dia. Pada bagian lain, Kementerian Perhubungan kembali mengirimkan Kapal Patroli KN Kalimasada-P.115 ke Natuna. Kapal tersebut adalah milik Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad menjelaskan, KPLP memiliki lima pangkalan penjagaan laut dan pantai (PLP). Pangkalan itu berada di Tanjung Uban, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Bitung, dan Tual Ambon. ’’Lima pangkalan PLP tersebut memiliki 39 kapal yang memang berpatroli khusus untuk penegakan hukum di laut, baik menyangkut kapal berbendera Indonesia maupun kapal asing yang masuk ke Indonesia,’’ tegas Ahmad.

Tiga KRI Usir 30 Kapal Tiongkok dari ZEE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/nelayan-natuna-1.jpg" alt="Perahu nelayan bersandar di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Kamis (09/01/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Perahu nelayan bersandar di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Kamis (09/01/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure>Ratusan kapal dengan ribuan nelayan pantura antusias berangkat ke Natuna asal diberi kemudahan perizinan dan subsidi bahan bakar serta kepastian pembeli. Tapi, nelayan setempat minta mesti ada titik temu dulu soal alat tangkap dan wilayah tangkapan.  SAHRUL YUNIZAR, Jakarta-AGUS DWI PRASETYO, Natuna, Jawa Pos  ---  OMBAK masih tinggi. Menghantam bermacam kapal yang berlalu-lalang di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Natuna Utara. Tingginya 4–5 meter.  Belum lagi angin yang bertiup kencang. Dengan kecepatan mencapai 20 knot.  Tapi, gambaran kondisi perairan Natuna Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, itu sama sekali tak membuat gentar Riyono. ’’Ada 455 kapal yang sudah siap (berangkat),” kata ketua Aliansi Nelayan Indonesia itu.  Ratusan kapal dengan kru yang bisa mencapai ribuan tersebut merupakan armada nelayan dari pantai utara (pantura) Jawa. Yang siap diberangkatkan pemerintah ke perairan Natuna Utara yang beberapa waktu belakangan jadi sorotan karena ulah provokatif Tiongkok.  Sejumlah kapal nelayan asal Negeri Panda itu masuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna Utara dengan dikawal kapal coast guard (pengawal pantai) mereka.  Belakangan, kapal-kapal nelayan Tiongkok itu memang sudah keluar dari ZEE Indonesia. Tapi, kapal coast guard masih bercokol di sana.  ”Dari situ kami marah. Kurang ajar ini nelayan China, pakai pukat masuk ke sana dikawal coast guard pula,” ungkap Riyono.  Pukat yang dimaksud adalah pukat harimau. Alat tangkap tersebut sudah lama dilarang.  Bersama kawan-kawannya sesama aliansi nelayan, Riyono langsung berembuk. Mencari solusi dan menawarkannya kepada pemerintah.  Apalagi, para nelayan pantura, kata Riyono, sudah tidak asing dengan perairan Natuna. Bahkan, mereka tidak jarang melaut ke lokasi-lokasi yang letaknya lebih jauh. ”Sampai perbatasan Australia,” ucapnya.  Sejauh ini, kata dia, pertemuan dengan pemerintah sudah dilaksanakan lewat Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD. Selanjutnya, pertemuan kembali dilakukan. Secara khusus, mereka juga akan bertemu dengan Badan Keamanan Laut.  Dari 455 kapal tadi, yang terbanyak dari Tegal, Jawa Tengah. Sekitar 300 kapal. Lainnya berasal dari Rembang, Pati, Brebes, dan daerah-daerah lain di provinsi sama.  Bila dipukul rata, setiap kapal diawaki 25 orang. Kalau ada 455 kapal, berarti jumlah nelayan yang berangkat sebanyak 11.375 orang. Bahkan, bisa jadi jauh lebih banyak. Sebab, masih ada nelayan yang mendaftar untuk berangkat ke Natuna. ”Mereka ingin terlibat dalam misi Merah Putih itu lantaran merasa terpanggil,” kata Riyono.  Sejak empat tahun lalu, Riyono mengakui, banyak nelayan dari pantura yang ingin ke Natuna. Ketika ditawari pemerintah kala itu, mereka langsung menyambut. Sayang, rencana urung terlaksana.  Karena itu, ketika kapal-kapal ikan Tiongkok masuk berikut kapal pengawalnya, mereka langsung mengajukan diri. ”Biar kami isi Natuna Utara,” imbuhnya.  Ada alasan lain mengapa para nelayan pantura antusias berangkat. Perairan Natuna Utara kaya ikan. Berbeda dengan kondisi di pantura.  Menurut Kadromi, nelayan asal Rembang, hasil tangkapan ikan di Laut Jawa mulai turun. Itu terjadi sejak lima tahun belakangan.  Demi mendapat tangkapan lebih banyak, tidak jarang kapal Kadromi berlayar sampai luar Jawa. Tapi, itu berarti melawan aturan dan ketentuan.  Sebab, kapalnya hanya punya izin melaut di Jawa. Terakhir enam bulan lalu, dia harus berurusan dengan aparat berwenang lantaran kedapatan melaut ke Natuna.  ”Kapal saya ketangkap di sana,” bebernya.  Karena itu, begitu mendapat kesempatan melaut ke Natuna, dia langsung antusias. Sebagai nelayan, tawaran dari pemerintah dia nilai menarik. Ibarat kata, lanjut dia, sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui. Bisa ikut membela negara sekaligus mendapat kemudahan mencari dan menangkap ikan.  Gelombang tinggi dan angin kencang sama sekali tak membuat dia surut. ”Saya nelayan tulen, dari kecil sudah jadi nelayan,” imbuh pria yang akrab disapa Romi itu.  Dia juga tak khawatir bakal ada yang mengganggu di Natuna Utara. Termasuk coast guard Tiongkok.  Kalaupun diusir, dia yakin tidak akan ada satu pun aparat dari negara lain yang berani main kasar. ”Mereka ndak akan nembak. Saya nelayan, bukan tentara,” ungkap dia.  Romi, sebagaimana juga disampaikan Riyono, hanya meminta kemudahan perizinan, subsidi bahan bakar, dan kepastian adanya pembeli di Natuna. ”Kalau bisa, pemerintah bantu beli (hasil tangkapan, Red),” imbuhnya.  Itu penting karena biaya operasional melaut di Natuna Utara sangat besar. Sekali jalan, minimal harus keluar Rp 200 juta.  Romi menyebutkan, bila memaksa kembali ke Jawa setelah selesai melaut, biaya operasional tidak akan bisa ditutup. Karena itu, harus ada pengusaha atau perusahaan yang siap membeli hasil tangkapan mereka di Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna.  ”Kabar dari asosiasi, sudah ada yang siap,” kata dia.  Soal cuaca, kalaupun memang tidak memungkinkan untuk melaut, dia menyebut mereka bisa menunggu di Ranai. Yang penting saat ini, lanjut dia, dukungan pemerintah.  Termasuk terkait penerimaan nelayan setempat. Sebab, yang bakal berangkat sangat banyak. Hal penting lainnya berkaitan dengan alat tangkap.  Alat tangkap yang paling pas dipakai di sana, menurut Romi, adalah cantrang. ”Kalau alat lain nggak mungkin berhasil,” imbuhnya.  Di sini persoalannya. Dari sejumlah nelayan ”tuan rumah” yang ditemui Jawa Pos kemarin, ada yang setuju, ada yang khawatir. Yang khawatir, salah satu titik pangkalnya ada pada alat tangkap.  ”Kapal yang dikirim itu mau pakai alat tangkap apa?” tanya Suhaidi, tekong (nakhoda) Kapal Motor (KM) Pandu Berkah, saat ditemui Jawa Pos di pangkalan nelayan di Desa Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kabupaten Natuna, kemarin.  Pangkalan itu salah satu tempat berlabuh kapal tangkap berkapasitas 20 gross tonnage (GT) di Natuna. Informasi lengkap soal jenis kapal dan alat tangkap ikan yang digunakan sangat penting bagi nelayan seperti Suhaidi. Sebab, indikator itu menentukan seberapa banyak kapal tersebut bisa menghasilkan ikan tangkapan.  Termasuk jenis ikan yang ditangkap. ”Kalau mereka tangkap pakai jaring, ikan bisa kena semua, kami nggak dapat apa-apa,” ujar nelayan asal Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, itu.  Hampir semua nelayan KM kapasitas 20 GT yang mangkal di Tanjung Kumbik Utara menggunakan alat tangkap rawai (pancing kail tali panjang) dengan target tangkapan ikan dasar. Misalnya, kurisi bali, kakap merah, kerapu, dan jahan. Mereka biasanya melaut di titik koordinat 108 sampai 110 atau sebelah timur Pulau Laut.  Tapi, ada pula yang sama sekali tak khawatir. Dedek Ardiansyah, tokoh nelayan di Tanjung Kumbik Utara, Pulau Tiga Barat, Natuna, menilai tidak ada masalah dengan kedatangan kapal-kapal dari pantura. Asal, kapal-kapal itu tidak terlalu dekat dengan wilayah tangkapan nelayan Natuna.  ”Misalnya, operasi (nelayan pantura) 60 mil ke atas itu, mereka (nelayan Natuna) nggak ada masalah,” paparnya.  Menurut Dedek, wilayah perairan Natuna sangat luas. Tambahan kapal nelayan dari pantura, khususnya yang berkapasitas 30 GT, sangat mendukung perekonomian masyarakat Natuna. ”Karena kapal asing saja bisa ngisi (perairan Natuna) banyak, masak kapal Indonesia sendiri nggak bisa. Dan sebenarnya mereka (nelayan Indonesia) bisa bekerja sama di laut,” tuturnya.

Di Balik Rencana Pemberangkatan Para Nelayan Pantura ke Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-tiongkok.jpg" alt="MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sehari setelah kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Natuna, puluhan kapal ikan Tiongkok keluar dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara. Namun, dua kapal penjaga pantai (coast guard) Tiongkok masih bertahan di perairan tersebut.  Berdasar pantauan pesawat intai maritim TNI-AU dan TNI-AL, 30 kapal ikan Tiongkok berbondong-bondong meninggalkan perairan Natuna Utara. ”Sudah bergerak ke utara. Jadi, sudah keluar dari ZEE Indonesia,” kata Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I Laksamana Madya TNI Yudo Margono kemarin (9/1).  Pantauan terhadap sistem identifikasi kapal atau automatic identification system (AIS) kapal-kapal nelayan Tiongkok juga menunjukkan hal yang sama. Kapal-kapal itu sudah meninggalkan area ZEE Indonesia.  Kedua kapal penjaga pantai Tiongkok yang bertahan di Laut Natuna Utara bernomor lambung 5303 dan 5304. Meski demikian, Yudo tidak mempersoalkan keberadaan dua kapal tersebut. Sebab, keduanya sudah tidak mengawal dan melindungi kapal-kapal ikan Tiongkok. Sesuai aturan UNCLOS, perairan ZEE bukan wilayah kedaulatan Indonesia.  Karena itu, kapal-kapal asing bebas melintas. Hal yang terlarang di area ZEE adalah mengambil, memanfaatkan, dan mengganggu. ”Mereka boleh atau bebas bermanuver di ZEE Indonesia, bukan di laut teritorial,” jelas Yudo.  Apalagi, dua kapal coast guard Tiongkok itu juga sudah menjauh. Semula mereka masuk hingga 130 mil laut di area ZEE Indonesia. Namun, kini mereka berada 163 mil dan 170 mil dari ZEE Indonesia. Haluan mereka juga berjalan ke arah perbatasan Malaysia, bukan mondar-mandir. ”Itu saya abaikan, tidak perlu kita curigai. Mereka sedang hak lintas damai,” ujar jenderal bintang tiga tersebut.  Meski kapal-kapal Tiongkok itu sudah keluar dari ZEE Indonesia, Yudo memastikan bahwa seluruh kekuatan TNI maupun Badan Keamanan Laut (Bakamla) tidak ditarik. ”Ada enam KRI yang melaksanakan patroli keluar sekaligus latihan,” kata dia.  Selain itu, pesawat tempur F-16 dari Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin masih beroperasi di Natuna Utara. Di samping patroli, mereka juga melaksanakan latihan bersama TNI-AL. Kekuatan TNI di Natuna Utara akan dinormalkan lagi, lanjut Yudo, apabila situasi sudah benar-benar kondusif.  Menko Polhukam Mahfud MD juga menyampaikan bahwa kapal-kapal Tiongkok sudah keluar dari ZEE Indonesia. Selanjutnya, perairan Natuna Utara bakal diisi lebih banyak kapal nelayan. ”Kita isi sekarang Natuna itu dengan kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan secara lebih proporsional,” bebernya.  Meski demikian, nelayan yang dikirim ke Natuna terkendala pembatasan aturan penggunaan kapal. Sebab, nelayan tidak boleh menggunakan kapal bertonase lebih dari 150 GT. Selain itu, nelayan dari pantura (pantai utara) minta nelayan Natuna mengizinkan mereka untuk beroperasi di area rawan sengketa tersebut. ”Masyarakat daerah Natuna harus bisa menerima kedatangan nelayan-nelayan kami. Namanya juga teman-teman untuk mempertahankan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia, Red),” beber Yoto.  Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan, pemerintah berencana mengevaluasi sistem pengamanan laut di Indonesia. Salah satu evaluasi terkait dengan koordinasi pengamanan di laut agar tidak tumpang-tindih. Alasannya, saat ini penindakan di laut dapat dilaksanakan oleh polisi air, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla, TNI-AL, Kementerian Perhubungan, pihak bea cukai, hingga pihak imigrasi.  Mahfud MD menyebutkan, ada 24 undang-undang dan 2 peraturan pemerintah yang harus disinkronisasi untuk memaksimalkan kerja pengamanan laut. Soal apakah semua peran harus di bawah Bakamla, dia tidak menutup kemungkinan. ”Pokoknya, akan ada satu pintu utama,” pungkasnya.

Coast Guard Bertahan di Natuna, Nelayan Tiongkok Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-tiongkok-tni-al.jpg" alt="China Coast Guard 5302 di perairan ZEE Indonesia Laut Natuna Utara yang terus diadang KRI, Senin (6/1). F. TNI AL Untuk Batam Pos" width="100%">
<figcaption>China Coast Guard 5302 di perairan ZEE Indonesia Laut Natuna Utara yang terus diadang KRI, Senin (6/1). F. TNI AL Untuk Batam Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia berupaya menunjukkan bahwa perairan Natuna Utara yang dimasuki kapal Tiongkok merupakan wilayah NKRI. Menyusul peningkatan intensitas operasi dengan penambahan KRI, pemerintah akan mengirim nelayan untuk melaut di sana.  Kemarin (6/1) Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perairan Natuna Utara merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang sah. Dengan demikian, pemerintah tidak akan melakukan upaya tawar-menawar soal kedaulatan negara di kawasan tersebut. ”Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” tegas dia saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta.  Presiden menambahkan, pernyataan yang disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menanggapi klaim Tiongkok terhadap perairan Natuna Utara sudah sesuai dengan sikap pemerintah.  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menegaskan hal yang sama setelah bertemu dengan 120 nelayan dari pantai utara (pantura) Jawa di Jakarta kemarin. Pemerintah, kata dia, akan mengirim nelayan untuk melaut di Natuna. ”Kita mau memobilisasi nelayan-nelayan dari pantura dan mungkin pada gilirannya dari daerah-daerah lain,” ungkap dia.  Kehadiran para nelayan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Natuna Utara akan melengkapi operasi yang dilakukan TNI bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla). Juga, menegaskan bahwa negara hadir dan ada di sana. ”Negara hadir itu minimal dalam dua hal. Satu, peningkatan patroli, yang kedua aktivitas nelayan kita sendiri,” imbuhnya.  Di depan para nelayan, Mahfud menyampaikan bahwa wilayah yang dimasuki kapal ikan dan Coast Guard Tiongkok merupakan daerah kaya sumber daya laut. Beraneka jenis ikan berkumpul di sana. Tersedia dan melimpah. Dia menegaskan bahwa Indonesia berhak atas kekayaan tersebut. ”Saudara juga berhak atas ikan-ikan dan pemanfaatan sumber daya laut di sana,” ujar dia.  Semua itu tercatat dalam hukum laut (UNCLOS). Bahwa ZEE Indonesia di Natuna Utara bagian dari Indonesia. ”Hukum internasional mengatakan bahwa perairan yang mereka (Tiongkok, Red) masuki itu adalah perairan sah kita, Indonesia, dan kita berhak mengeksplorasi,” terang pria yang pernah menjabat menteri pertahanan (Menhan) tersebut.  Dia mengatakan bahwa hubungan baik antara Indonesia dan Tiongkok harus tetap berlangsung. Baik terkait ekonomi, perdagangan, maupun kerja sama lainnya. Hanya, pemerintah tidak tinggal diam bila ada pelanggaran. Dengan tegas Mahfud menyampaikan, langkah-langkah yang dilaksanakan pemerintah tidak lain demi kedaulatan negara. ”Jadi, tidak ada perang. Tetapi tidak ada nego. Karena kalau menego, berarti kita mengakui itu milik bersama,” tutur mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.  Meski belum dipastikan kapan ratusan nelayan itu berangkat ke Natuna, Mahfud menjamin pemerintah akan membantu. Mulai izin, fasilitas, sampai jaminan keamanan.  Dalam kesempatan yang sama, Riswanto, perwakilan nelayan asal Tegal, mengatakan bahwa pihaknya siap melaut ke Natuna Utara. Namun, diperlukan pembicaraan dan persiapan teknis untuk pemberangkatan. Termasuk soal kapal dan izin yang dibutuhkan.  Berdasar pengalaman nelayan-nelayan pantura yang pernah melaut ke Natuna Utara, kata Riswanto, kapal yang memungkinkan untuk mencari ikan di Natuna Utara adalah kapal dengan gross tonnage (GT) di atas 150. ”Karena jaraknya (dari pantura ke Natuna) jauh,” katanya.  Selain kapal besar, pria yang juga ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tegal itu menyampaikan bahwa untuk melaut di Natuna Utara, dibutuhkan operasional yang besar. Sebab, pencarian ikan bisa sampai dua atau tiga bulan. ”Kalau dua sampai tiga bulan itu (biaya operasional) hampir Rp 500 juta,” tuturnya.  Karena itu, pihaknya berharap besar pemerintah membantu perizinan agar lebih mudah. Sebab, izin untuk kapal di atas 30 GT ada di pemerintah pusat. Mereka juga berharap ada kebijaksanaan terkait bahan bakar minyak (BBM). Subsidi BBM yang saat ini hanya berlaku untuk kapal di bawah 30 GT diharapkan bisa berlaku untuk kapal yang akan melaut ke Natuna. Secara prinsip, nelayan-nelayan dari pantura juga siap bekerja sama dengan nelayan lokal dari Natuna.  Kepala Bakamla Laksdya A. Taufiqoerrochman juga menyampaikan bahwa saat ini yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengirim kapal-kapal ikan besar dari pantura ke Natuna Utara. ”Sambil kita gaungkan bahwa China telah melanggar hukum internasional,” ungkapnya. Bakamla, kata dia, akan mengawal kapal-kapal ikan itu.  Batam Pos mewartakan, hingga saat ini kapal Coast Guard Tiongkok masih bertahan di ZEE Natuna Utara. Namun, sejauh ini ketegangan hanya terjadi di perbatasan laut. Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, pemerintah daerah berharap ketegangan di laut Natuna Utara tidak berimbas pada ketertiban dan ketenteraman masyarakat. ”Masyarakat nelayan harus tetap bisa melaut dan memberikan informasi situasi apa pun di Laut Natuna. Membantu (jadi, Red) mata dan telinga TNI,” ujarnya.  Ngesti mengatakan, beberapa nelayan Natuna sudah menyampaikan keluhan karena resah dengan pencurian ikan oleh nelayan dari Tiongkok yang dikawal coast guard. ”Tentu dikhawatirkan berimbas pada pendapatan nelayan di daerah, yang dipicu masuknya Coast Guard Tiongkok di ZEE Natuna Utara. Dan, berdasar informasi saat ini, kapal Tiongkok masih berada ZEE Natuna Utara,” ungkap Ngesti.  Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi mengungkapkan, pihaknya sudah melaksanakan bagian dan tugas pengamanan di Natuna Utara. ”Urusan TNI adalah urusan pengamanan laut, perbatasan di wilayah laut, urusan pengamatan, dan pengintaian di wilayah kedaulatan dan ZEE kita,” bebernya.  Tugas itu sudah dilaksanakan dengan mengirim prajurit maupun alat utama sistem persenjataan ke Natuna Utara. Semuanya digerakkan panglima TNI melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) 1.  Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi mengatakan bahwa pemerintah akan terus berkomunikasi dengan Tiongkok. Retno optimistis upaya tersebut akan berakhir baik. Pasalnya, sikap Indonesia dipastikan didukung dunia Internasional. ”Karena prinsip tersebut diadopsi UN Convention dan merupakan kewajiban untuk tunduk,” ujarnya.  Dalam komunikasi itu, Indonesia tidak menuntut apa pun terhadap Tiongkok selain meminta mereka mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS. ”Nine-dash line yang diklaim Tiongkok, sampai kapan pun juga Indonesia tidak akan mengakui dan apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa itu bukan hal yang harus dikompromikan,” tuturnya.  Pada bagian lain, pemerintah sedang menyiapkan aturan khusus melalui mekanisme omnibus law untuk memperkuat penjagaan laut Indonesia. Rencananya, semua coast guard di kementerian/lembaga dibuat dalam satu komando.  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, semua kewenangan yang menyangkut coast guard akan ada di Bakamla. Dengan demikian, ketika ada kasus seperti di Laut China Selatan, tak perlu lagi ada TNI yang ke sana. ”Bukan nggak perlu, tapi tidak proper ke sana. Yang proper itu coast guard,” ujar dia di kantornya kemarin.  Luhut menargetkan, aturan tersebut rampung dalam tiga bulan ke depan.

Tak Ada Negosiasi Terkait Kedaulatan NKRI di Laut Natuna Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gagahnya-manuver-kapal-perang-angkatan-laut-43-negara-di-laut-mataram_c_211129.jpeg" alt="Kapal perang dan pesawat partisipan MNEK 2018 membentuk barisan saat formasi photo exercise dari pesawat Casa NC-212 Wing Udara 1 Juanda, Puspenerbal, di perairan timur Bali kemarin. (Ivan/ lombok post)" width="100%">
<figcaption>Kapal perang dan pesawat partisipan MNEK 2018 membentuk barisan saat formasi photo exercise dari pesawat Casa NC-212 Wing Udara 1 Juanda, Puspenerbal, di perairan timur Bali kemarin. (Ivan/ lombok post)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jalur diplomatik menjadi pilihan pemerintah Indonesia dalam menyikapi pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang dilakukan Tiongkok. Pada saat bersamaan, operasi penjagaan diperkuat. Bahkan, tambahan lima KRI dikirim ke Laut Natura Utara untuk mengintensifkan operasi.  Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono menyatakan, hubungan baik antara Indonesia dan Tiongkok harus tetap terjaga. Tidak boleh rusak lantaran dinamika yang terjadi di Natuna Utara.  Masuknya kapal nelayan berikut kapal Coast Guard Tiongkok ke perairan ZEE Indonesia di Natuna Utara, kata Yudo, sudah ditindaklanjuti. Bukan hanya pemerintah, TNI bersama instansi lain seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga bertindak. Mereka mengirim pasukan beserta alat utama sistem persenjataan (alutsista) ke Natuna Utara.  Yudo menegaskan, armada tersebut hadir bukan untuk bertindak gegabah. Melainkan sebagai tindakan persuasif. Yakni menyampaikan kepada kapal-kapal Tiongkok bahwa ZEE merupakan bagian dari Indonesia. Sehingga tidak boleh ada pelanggaran hukum, apalagi illegal fishing. Yudo memastikan bahwa arahan itu sudah disampaikan kepada para prajurit yang dikirim ke Natuna Utara.  Jenderal bintang tiga TNI-AL tersebut menekankan kepada para prajurit untuk melaksanakan tugas sesuai prosedur. ”Kehadiran kapal perang Indonesia adalah representasi negara. Sehingga mereka (Tiongkok, Red) seharusnya paham, ketika negara mengeluarkan kapal perangnya, negara sudah hadir di situ,” tandasnya.  Dilansir dari Batam Pos, saat ini tiga Coast Guard Tiongkok masih mengawal kapal ikan nelayan Tiongkok di perairan Indonesia. Posisinya berada di 130 nautical mil timur laut Pulau Bunguran. TNI-AL pun melakukan langkah persuasif. ”KRI Teuku Umar dan KRI Tjiptadi yang sedang patroli langsung melakukan komunikasi ke kapal Coast Guard Tiongkok dan meminta untuk segera meninggalkan wilayah ZEE Republik Indonesia,” kata Yudo.  Dalam situasi seperti saat ini, jelas Yudo, TNI-AL berusaha tegas, tapi menghindari terjadinya benturan. Nah, komunikasi secara persuasif dilakukan agar kapal asing, termasuk dari Tiongkok, meninggalkan wilayah ZEE di Laut Natuna. ”Tindakan pengusiran ini akan terus dilakukan. Baik di lapangan maupun secara diplomatik oleh Kemenlu,” ujarnya.  Selain kapal milik Bakamla, hingga kemarin sudah tiga KRI yang dikirim TNI-AL ke Natuna Utara. Dua kapal korvet KRI Tjiptadi 381 dan KRI Teuku Umar 385 sudah diperkuat satu unit kapal korvet lainnya, yakni KRI Usman-Harun 359. Komando Armada I yang berada di bawah Kogabwilhan I dalam operasi di Natuna Utara memastikan masih menambah kekuatan.  Kepada Jawa Pos, Kadispen Koarmada I Letkol Laut Pelaut Fajar Tri Rohadi mengungkapkan bahwa kemarin lima KRI lain berada dalam perjalanan menuju Natuna. Lima kapal tersebut akan ikut dalam operasi Kogabwilhan I di Natuna Utara. ”KRI Karel Satsuit Tubun 356, KRI John Lie 358, KRI Tarakan 905, KRI Sutendi Senoputra 378, dan KRI Teluk Sibolga 536,” jelas dia.  Fajar memastikan bahwa lima KRI berbagai jenis itu segera tiba di Natuna Utara. Terhadap seluruh pengawak kapal perang tersebut, Koarmada I menuturkan bahwa mereka harus menaati seluruh aturan dan hukum laut. Baik hukum yang berlaku di Indonesia maupun hukum internasional.  Seluruh tindakan yang dilakukan kapal-kapal TNI-AL harus dilaksanakan secara terukur dan profesional. Tujuannya ialah memastikan tidak ada tindakan gegabah yang bisa membuat hubungan antara Indonesia dan Tiongkok terganggu. Mereka juga diminta melaksanakan rules of engagement (RoE).  Bantah Tidak Satu Sikap  Di bagian lain, istana berusaha menepis adanya perbedaan sikap antarmenteri dalam kasus pelanggaran ZEE di Natuna. Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menegaskan, secara prinsip, semua pejabat teras di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) satu suara. ”Tidak ada perbedaan,” ujarnya kemarin.  Sebagaimana diberitakan, saat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tegas menyatakan protes atas ulah Coast Guard Tiongkok, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan justru meminta kasus tersebut tak dibesar-besarkan. Alasannya, hal itu dikhawatirkan dapat mengganggu iklim investasi.  Fadjroel menegaskan, tidak ada kompromi dalam sikap mempertahankan kedaulatan. Dan itu telah disampaikan Presiden Jokowi kepada seluruh jajaran menteri. ”Berdasar arahan presiden, pemerintah Indonesia bersikap tegas,” kata dia.  Hanya, lanjut Fadjroel, meski tegas terhadap tindakan yang dilakukan Tiongkok, pemerintah tidak akan mengambil langkah-langkah provokatif. Sebaliknya, Indonesia akan mengedepankan cara-cara damai. ”Memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna,” tutur dia.  Di bagian lain, Bupati Kabupaten Natuna Abdul Hamid Rizal mengusulkan kepada pemerintah pusat agar Natuna dan Anambas menjadi provinsi khusus. Sebab, berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut. ”Sehingga kami tidak bisa berbuat banyak dalam menjaga dan mengelola wilayah perairan Natuna,” katanya.  Dengan menjadikan Natuna sebagai provinsi khusus, tutur Hamid, kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola serta menjaga wilayah pantai dan laut akan meningkat. Khususnya wilayah perbatasan yang saat ini merupakan kewenangan Provinsi Kepulauan Riau. ”Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna beserta warga masyarakat siap sedia mempertahankan kedaulatan NKRI di Natuna,” tegasnya.  Menurut Hamid, masuknya nelayan-nelayan Tiongkok yang dikawal kapal Coast Guard jelas mengganggu kedaulatan Indonesia. Dia pun menyatakan kesiapannya mendukung penuh TNI dan Kementerian Pertahanan untuk menggalang kekuatan yang lebih besar di wilayah Natuna. Dengan tujuan untuk memantau, mencegah, dan menangkal upaya gangguan kedaulatan Laut Natuna Utara.  Sementara itu, meski ada pelanggaran wilayah perbatasan di Laut Natuna Utara oleh Coast Guard Tiongkok, masyarakat Natuna tetap menjalankan rutinitas seperti biasa. Yudo menegaskan bahwa pemerintah menjamin keamanan laut dan nelayan Natuna. ”Nelayan dan masyarakat di Natuna tetap beraktivitas biasa. Hadirnya operasi TNI di Laut Natuna untuk memastikan nelayan aman melaut,” tuturnya di Ranai kemarin seperti dilaporkan Batam Pos.  Nelayan-nelayan Indonesia, kata Yudo, ikut memberikan informasi apabila terdapat aktivitas mencurigakan dari kapal asing yang masuk wilayah perairan Indonesia. Menurut dia, dengan wilayah perairan Natuna Utara yang luas, nelayan dapat berperan sebagai mata dan telinga TNI. ”Keberadaan kapal asing ini terdeteksi sekitar 130 mil lepas pantai Pulau Natuna. Kebanyakan nelayan kita di bawah itu, kecuali kapal besar bisa sampai di ZEE,” jelasnya.  Di sisi lain, Pemkab Natuna menyambut baik pemerintah pusat yang mendorong nelayan melaut ke wilayah ZEE. Meski demikian, diakui, tidak semua nelayan bisa melaut hingga ke zona tersebut.  Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menerangkan, jumlah nelayan lokal terbatas. Kapal yang dimiliki pun berupa kapal tradisional. Jarak melautnya tidak bisa terlalu jauh. ”Nelayan kami sangat terbatas. Yang bisa sampai ZEE pun tidak banyak. Para nelayan paling-paling hanya 5 sampai 10 JT (jarak tempuh). Sementara ZEE 30 JT dan yang ke sana sangat sedikit,” jelas Ngesti kepada Jawa Pos kemarin.  Untuk nelayan lokal, pemkab mengupayakan pemberdayaan. Ngesti berharap ada dukungan dari pemerintah pusat agar imbauan melaut hingga ZEE bisa dipenuhi para nelayan setempat. ”Yang penting, nelayan kami ada pengawalan dan perlindungan,” kata dia.

TNI-AL Tambah Lima Kapal Perang ke Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-tiongkok.jpg" alt="MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com -  Pemerintah tidak satu suara dalam menyikapi pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang dilakukan Tiongkok. Di saat Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi tegas menyatakan protes atas ulah Coast Guard Tiongkok, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan justru meminta kasus tersebut tak dibesar-besarkan. Alasannya, kata Luhut, hal itu dikhawatirkan dapat mengganggu iklim investasi.  Pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana menyayangkan perbedaan sikap itu. Seharusnya empat poin yang disampaikan Menlu setelah rapat koordinasi di Kemenko Polhukam menjadi suara pemerintah. Sehingga semua instansi harus tunduk, termasuk Menko Kemaritiman dan Investasi.  ”Lagi pula, jangan sampai masalah investasi Tiongkok, bahkan utang dari Tiongkok, menjadi faktor yang melemahkan kita untuk menegakkan hak berdaulat,” tegasnya kemarin (4/1).  Menurut Hikmahanto, banyak negara yang punya sengketa wilayah, tapi investasinya aman-aman saja. Sebut saja Tiongkok daratan dengan Taiwan. Meski secara politik kedua negara berseberangan, investasi tetap mulus.  Jangan sampai, tutur Hikmahanto, sikap lembek pemerintah Indonesia itu oleh publik dipersepsi telah mencederai politik luar negeri yang bebas aktif. ”Justru, bila perlu presiden mengulang kembali bentuk ketegasan Indonesia pada tahun 2016 dengan mengadakan rapat terbatas di kapal perang Indonesia di Natuna Utara,” ungkapnya.  Pernyataan Luhut itu pun dinilai sama dengan sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam pernyataan sebelumnya, Prabowo menyatakan bakal mencari solusi terbaik. Hal tersebut seperti mengisyaratkan adanya jalan tengah bagi kedua negara. ”Masalah Natuna tidak seharusnya diselesaikan di meja perundingan, mengingat Tiongkok tidak mengakui ZEE Natuna Utara. Indonesia kan juga tidak mengakui klaim Traditional Fishing Right Tiongkok,” tuturnya.  Menurut Hikmahanto, saat ini yang perlu dilakukan pemerintah ialah meningkatkan patroli di Natuna Utara. Juga melakukan penegakan hukum bila ada nelayan asing, termasuk asal Tiongkok, yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Peningkatan patroli itu juga bertujuan agar nelayan-nelayan Indonesia tidak mendapat gangguan dari kapal-kapal Coast Guard Tiongkok.  ”Tapi, perlu dipahami, Indonesia tidak dalam situasi akan berperang karena adanya pelanggaran yang dilakukan Coast Guard Tiongkok,” ungkap guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut.  Sementara itu, pemerintah dan militer menyatakan bahwa kondisi perairan Natuna sudah aman dari kapal asing. Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman mengatakan, kapal-kapal nelayan Tiongkok tidak ditemukan beredar di wilayah perairan Indonesia sejak Jumat (3/1) siang. Kapal Marinir juga tetap siaga untuk mengamankan perairan.  Meski demikian, hingga kemarin sore (4/1), tidak ada data jelas berapa kapal asing yang sudah keluar atau masih ada di wilayah ZEE yang disampaikan pihak berwenang. Taufiq mengatakan, pemerintah sebisa-bisanya mengatasi sendiri konflik tersebut. Artinya, belum ada inisiatif untuk membawa permasalahan itu ke meja internasional. ”Kita tidak ke sana (internasional), hanya penyamaan persepsi, itu sikap kita. Kesepakatan seluruh dunia seperti itu karena kita tidak dalam situasi perang,” lanjutnya.

Pengamat Minta Jangan Lembek Hadapi Tiongkok karena Alasan Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-tiongkok.jpg" alt="MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung penuh sikap Kementerian Luar Negeri, Bakamla dan seluruh jajaran TNI di dalam menyikapi aksi kapal Tiongkok. Kapal itu telah memasuki secara ilegal perairan Natuna yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.  Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, ZEE Indonesia telah ditetapkan melalui Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut pada tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).  "Tugas pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak bisa ditawar-tawar. Sikap Menteri Luar Negeri Indonesia, Bakamla, dan seluruh jajaran TNI sangat patriotik untuk tidak memberikan toleransi sedikitpun bagi kapal asing tanpa izin menerobos wilayah kedaulatan NKRI," ujar Basarah kepada wartawan, Sabtu (4/1).  Basarah mengatakan, ketegasan Kementerian Luar Negeri bersama Bakamla dan TNI tersebut menjadi bukti bahwa di dalam menjaga kedaulatan wilayahnya, Indonesia tidak pernah kompromi dan mundur sedikitpun. “Terlebih apa yang dilakukan untuk melindungi kedaulatan teritorial NKRI tersebut juga sesuai hukum internasional,” katanya.  Ketegasan ini juga sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia termasuk di dalamnya, melindungi kedaulatan teritorial NKRI berdasarkan hukum yang berlaku termasuk hukum internasional.  Basarah mengatakan, ‎sebagai anggota UNCLOS 1982 Tiongkok tidak bisa membuat aturan hukum sendiri terkait hukum laut yang bertentangan dengan UNCLOS 1982. Klaim sepihak Tiongkok atas perairan Natuna sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya berdasarkan aturan nine dash-line Tiongkok yang dibuat pemerintahannya tidaklah dapat mengikat negara-negara lain termasuk Indonesia.  Menurut Basarah, Indonesia adalah bangsa yang cinta damai dan ingin hidup berdampingan dengan negara-negara lain di dunia. Namun bangsa Indonesia lebih mencintai kedaulatan dan kehormatan bangsa dan negaranya jika ada negara lain yang ingin menggangu kehormatan dan eksistensi kedaulatan NKRI.  "Kami meminta agar seluruh pejabat pemerintah Republik Indonesia satu bahasa dan satu sikap mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri RI dalam mensikapi kedaulatan NKRI di perairan Natuna. Jangan ada sikap abu-abu dalam hal menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan NKRI," pungkasnya.

PDIP Dukung Sikap Tegas Pemerintah Soal Nantuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-tiongkok.jpg" alt="MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi merespons tegas klaim Tiongkok atas Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Natuna. Dia menekankan, Indonesia tidak akan pernah mengakui nine dash line Tiongkok atas wilayah perairan tersebut.  Retna mengatakan, perairan Natuna secara sah adalah milik Indonesia. Klaim Tiongkok dianggapnya sebagai pelanggaran terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) 1982.  "Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama Unclos 1982," ujar Retno usah mengikuti rapat terbatas di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1).  "Wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui Unclos 1982," tambahnya.  Retno menyebut, seharusnya Tiongkok paham perjanjian tersebut. Mengingat negara tirau bambu itu juga termasuk bagian dalam Unclos 1982. "Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi tiongkok untuk menghormati implementasi dari Unclos 1982," jelasnya.  Demi memastikan pelanggaran batas perairan seperti ini terulang kembali, pemerintah Indonesia akan menambah pasukan guna memperkuat batas lautnya.  "Dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang memang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di perairan Natuna," tegas Retno.  Sementara itu, Kepala Badan Keamanan Laut (Kabakamla) Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman pun berkata demikian. Penambahan pasukan dilakukan sebagai respon atas masuknya kapal Coast Guard Tiongkok ke Natuna.  "Pasti ada (penambahan). TNI pun pasti mengerahkan kekuatan juga. Tapi dalam kondisi dakai saya bilang memang bakamla di depan," ucap Taufiq.  Namun, dia tidak menyebutkan jumlah personel tambahan atas dasar strategi operasi. Lebih lanjut, Taufiq menyampaikan, penambahan pasukan merupakan hal lumrah dalam kondisi seperti itu.  "Itu dinamika. Jadi tidak usah rapat pun sudah otomatis itu. Itu kewenangan di satuan masing-masing. Yang jelas tadi adalah sudah disampaikan Bu Menlu, itulah sikap kita," tegas Taufiq.  Sebelumnya, kapal pencari ikan dan kapal Coast Guard Tiongkok dilaporkan mask ke Perairan Natuna. Mereka juga dilaporkan melakukan pencurian ikan. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI bahkan telah melayangkan suray protes kepada pemerintah Tiongkok. Selain itu, Kemenlu juga membantah klaim historis Tiongkok atas perairan Natuna.

Kapal Tiongkok Masuk Natuna, Bakamla Kirim Pasukan Tambahan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#zona ekonomi eksklusif

Berita Terkini