Ilham Safutra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/12/JKT_Pemerintah-Pangkas-Bea-Keluar-CPO_SALMAN-TOYIBI-3-1278074269.jpg" alt="Pekerja mengangkut kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pekerja mengangkut kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah tengah melakukan penataan dan pemetaan pertanahan terhadap kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) di kebun sawit. Dalam penataan itu, Pakar hukum kehutanan Universitas Al Azhar Indonesia Dr Sadino menegaskan, lahan yang mengantongi HGU memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga tak bisa sembarangan disita atau disegel. Menurut dia, berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan ketentuan kehutanan, HGU merupakan hak atas tanah yang ditetapkan Menteri ATR/BPN, dan keberadaannya tidak dapat dibatalkan begitu saja tanpa melalui putusan pengadilan. "HGU merupakan penetapan Menteri ATR/BPN yang jika sudah lebih dari empat tahun seorang menteri tidak bisa melakukan evaluasi kecuali ada putusan pengadilan yang membatalkan HGU sesuai asas hukum Presumption lustae Causa," kata Sadino dalam keterangannya, Senin (28/4). Presumption lustae Causa merupakan azas yang menyatakan bahwa setiap keputusan negara dianggap sah kecuali ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membatalkannya. Sebegaimana diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengaku ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penataan dan pemetaan pertanahan dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kesinambungan ekonomi. Berdasarkan Surat Edaran Sekjen Kementerian ATR/BPN No. 9/SE.HT.01/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, di Provinsi Riau terdapat 126 perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), namun belum memiliki HGU. Nusron mengimbau jajaran Kementerian ATR/BPN untuk segera mengkategorikan berdasarkan letaknya, di dalam atau di luar kawasan hutan. Dilakukan identifikasi dari 126 perusahaan yang HGU-nya terbit lebih dulu daripada peta kawasan hutan mana saja. Mana yang HGU-nya terbit setelah ditetapkan kawasan hutan. "Terkait MoU dengan Kementerian Kehutanan, jika HGU lebih dahulu terbit daripada penetapan kawasan hutan maka HGU itu yang akan menang,&rdquo; tegas Nusron Wahid di Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau pada Kamis (24/4) yang dilansir laman resmi atrbpn.go.id. Lebih jauh, Sadino sepakat dengan langkah Menteri ATR/BPN. Menurut dia, pernyataan Nusron Wahid sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama merujuk pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dimana, kawasan hutan yang mempunyai kepastian hukum juga yang sudah harus yang ditetapkan. Penetapan merupakan tahap akhir dari rangkaian pengukuhan kawasan hutan. "Tentu Satgas menjalankan Perpres 5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan ya harus menjalankan itu (UU Kehutanan) agar klaim kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan bisa diluruskan dan tidak menjadi berlanjut menimbulkan permasalahan hukum," paparnya. Terkait klaim kawasan hutan atas lahan sawit yang telah mengantongi HGU, Sadino menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan seharusnya dilakukan setelah diselesaikan dulu hak-hak pihak ketiga, termasuk HGU. Jika tidak, maka penetapan kawasan hutan tersebut menjadi cacat hukum dan dapat digugat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/014978212/eks-menteri-jokowi-sindir-soal-obral-hgu-hgb-ratusan-tahun-di-ikn-kebablasan">Eks Menteri Jokowi Sindir Soal 'Obral' HGU-HGB Ratusan Tahun di IKN: Kebablasan!</a> Dalam kasus tumpang tindih antara HGU dan klaim kawasan hutan, mekanisme penyelesaiannya adalah dengan melakukan enclave, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-2011. Mengacu pada aturan tersebut, apabila ada hak-hak perorangan seperti HGU, sertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (HGB) dan hak lainnya yang diklaim masuk kawasan hutan, pemerintah wajib mengeluarkannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Bagi lahan sawit yang telah disita atau disegel padahal memiliki HGU, Sadino menyebutkan bahwa negara harus memberikan kompensasi. "HGU adalah hak konstitusional, sehingga tidak bisa serta-merta diambil alih tanpa ganti rugi," katanya. Mengomentari langkah Satgas yang telah menyita lebih dari satu juta hektare lahan sawit, Sadino berharap Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa penertiban tidak mengganggu keberlanjutan industri kelapa sawit nasional. Pemerintah harus melakukan verifikasi terkait status lahan sawit dan juga status kawasan hutan di lapangan. Menurut dia, sumber hukum perolehan lahan perkebunan tidak hanya dapat dinilai sesuai kondisi hukum saat ini. Karena kegiatan perkebunan berbasis perizinan yang tentunya berlaku asas hukum locus (tempat) dan tempos (waktu) pada saat perolehan lahan. "Meskipun diklaim sebagai kawasan hutan, pelaku usaha kebun sawit tidak terlepas dari ganti rugi lahan karena memang lahan tersebut sudah ada pengakuan penguasaan pihak lain seperti hak adat," jelasnya. Sadino mengingatkan agar Satgas Penertiban Kawasan Hutan bekerja berdasarkan data yang valid, bukan hanya mengandalkan data Kementerian Kehutanan. Perizinan daerah juga harus menjadi pertimbangan utama. "Status kawasan harus dilihat benar-benar, apakah masih dalam tahap menunjuk, tata batas, atau sudah ditetapkan secara hukum sesuai Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011," tandasnya. (*)

Pemerintah tengah melakukan penataan dan pemetaan pertanahan terhadap kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) di kebun sawit.

Pakar Hukum Kehutanan: HGU Tidak Bisa Dievaluasi Kecuali Ada Putusan Pengadilan

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Aulia Ramadhani

Siapa yang sudah tak sabar menantikan Woo Do Hwan dan Lee Sang Yi, keduanya akan berakting di drama Korea Bloodhounds 2

Novia Tri Astuti

Siap-siap, Woo Do Hwan dan Lee Sang Yi akan Bertarung dalam Drama Bloodhounds 2

Dea Agustin Adrianingtyas

Ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn Kamis, 5 Maret 2026, mulai dari percintaan, karir, kesehatan dan keuangan.

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 5 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rosé anggota girlgrup Korea Selatan BLACKPINK, kembali membuat bangga penggemarnya karena baru saja mencetak sejarah di BRIT Awards tahun ini

berkat Lagu Kolaborasinya dengan Bruno Mars yaitu APT, Rosé BLACKPINK Memenangkan BRIT Award

Ramalan zodiak Aries dan Taurus Kamis, 5 Maret 2026, mulai dari percintaan, karir, kesehatan dan keuangan.

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 5 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Muhammad Ridwan

 Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan duka cita secara resmi melalui pesan tertulis atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. 

Bintang Pradewo

Presiden Prabowo Tulis Surat Duka Cita atas Wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Pakar Hukum Kehutanan: HGU Tidak Bisa Dievaluasi Kecuali Ada Putusan Pengadilan

Tags

Artikel Terkait

Popular News

Siap-siap, Woo Do Hwan dan Lee Sang Yi akan Bertarung dalam Drama Bloodhounds 2

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 5 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

berkat Lagu Kolaborasinya dengan Bruno Mars yaitu APT, Rosé BLACKPINK Memenangkan BRIT Award

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 5 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Presiden Prabowo Tulis Surat Duka Cita atas Wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Pakar Hukum Kehutanan: HGU Tidak Bisa Dievaluasi Kecuali Ada Putusan Pengadilan

Tags

Artikel Terkait

Mentan Perjuangkan Sawah dan Petani Desa Hutan yang Tak Punya HGU Demi Jaga Produksi Pangan Nasional

Satgas PKH Diminta Hati-Hati demi Kepastian Hukum Atas Tanah

Ratusan Perusahaan Pemegang HGU Tanami Sawit di Ratusan Ribu Hektare Lahan Sumatera

Popular News

Siap-siap, Woo Do Hwan dan Lee Sang Yi akan Bertarung dalam Drama Bloodhounds 2

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 5 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

berkat Lagu Kolaborasinya dengan Bruno Mars yaitu APT, Rosé BLACKPINK Memenangkan BRIT Award

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 5 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Presiden Prabowo Tulis Surat Duka Cita atas Wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei

Download Aplikasi JawaPos.com