<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/Instagram-moon_air-535209999.jpg" alt="Taeil ajukan banding" width="100%">
<figcaption>Taeil ajukan banding</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan anggota NCT, Taeil dan jaksa telah mengajukan banding, menyusul putusan awal pengadilan dalam kasus penyerangan seksual yang menjadi perhatian publik. Pada tanggal 16 Juli, Taeil mengajukan banding ke Divisi Pidana 26 Pengadilan Distrik Pusat Seoul, yang dipimpin oleh ketua hakim Lee Hyun Kyung. Dua orang terdakwa yang ikut terlibat dalam kejahatan tersebut, juga mengajukan banding pada hari sebelum Taeil maju. Jaksa yang mengajukan banding bukan mendukung banding Taeil, namun menentang hasil putusan awal pengadilan tersebut, jaksa menyatakan bahwa hukumannya terlalu ringan. Awalnya jaksa menuntut hukuman penjara tujuh tahun, menekankan beratnya pelanggaran yang dilakukan Taeil dan kedua pelaku lain. "Sifat kejahatan ini sangat serius dan tercela secara moral," ujar jaksa terkait kasus Taeil, seperti yang dikutip dari Allkpop. Pada 10 Juli, Moon Taeil ditahan segera setelah pengadilan menjatuhkan hukuman penjara tiga tahun enam bulan, kepada dirinya dan kedua terdakwa lainnya. Ketiganya dinyatakan bersalah atas tindak pidana pemerkosaan berat, berdasarkan Undang-Undang tentang Perkara Khusus Mengenai Hukuman Kejahatan Seksual. "Para terdakwa memanfaatkan kondisi korban yang tidak berdaya untuk melakukan kejahatan tersebut. Sifat pelanggarannya sangat berat." "Korban diyakini mengalami trauma psikologis yang signifikan akibat perbuatannya," demikian pernyataan pengadilan dalam putusannya. Mantan idol berusia 30 tahun tersebut, beserta para terdakwa lainnya mengakui semua tuduhan selama persidangan. "Saya ingin berkontribusi positif bagi masyarakat dan akan berusaha sebaik mungkin, untuk menjalani kehidupan yang lebih baik," pernyataan Taeil dalam permohonan keringanannya. Kasus ini bermula dari insiden pada bulan Juni tahun lalu, di mana Taeil dan para terdakwa lainnya dituduh memperkosa seorang perempuan berkewarganegaraan asing, secara beramai-ramai yang saat itu sedang pingsan. Klaim laporan pemerkosaan tersebut diperkuat, dengan adanya DNA dari ketiga pelaku ditemukan pada tubuh korban.

Mantan anggota NCT Taeil mengajukan banding atas putusan pengadilan, mengutip hukuman yang berlebihan meskipun mengaku bersalah.

Meski Mengaku Bersalah, Taeil Eks NCT Mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/13/oTWwEiGnOCpc96sMY3tp4CNWakshH2KYsQpVjIjj-3171650203.jpg" alt="Tim kuasa hukum dari Handoko Wibisono selaku pemohon eksekusi menyampaikan rencana pelaksanaan eksekusi pengosongan rumah di Jalan Dr. Soetomo No. 55 Surabaya. (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tim kuasa hukum dari Handoko Wibisono selaku pemohon eksekusi menyampaikan rencana pelaksanaan eksekusi pengosongan rumah di Jalan Dr. Soetomo No. 55 Surabaya. (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Tim kuasa hukum dari Handoko Wibisono selaku pemohon eksekusi menyampaikan rencana pelaksanaan eksekusi pengosongan rumah di Jalan Dr. Soetomo No. 55 Surabaya. Eksekusi dijadwalkan ulang pada Selasa (17/6), setelah dua upaya sebelumnya pada Februari gagal karena kendala di lapangan. "Eksekusi ini berdasar putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 391/Pdt.G/2022/PN Sby, yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 5 Desember 2022," ujar Iko Kurniawan, kuasa hukum pemohon, Kamis (12/6). Dia menegaskan, putusan tersebut merupakan landasan sah dan final untuk melanjutkan proses eksekusi yang tertunda. "Sebelumnya telah dilakukan eksekusi pada 13 Februari dan 27 Februari 2025. Namun karena kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan, maka kami jadwalkan ulang pelaksanaan eksekusi pada 17 Juni," jelas Iko Kurniawan. Iko menambahkan, telah mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum kepada 42 instansi terkait untuk mengantisipasi potensi gangguan saat eksekusi berlangsung. "Kami ingin memastikan proses ini berjalan lancar, aman, dan memberikan kepastian hukum sepenuhnya bagi klien kami," tegas dia. Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Reno Suseno, mengingatkan semua pihak untuk menghormati proses hukum dan tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi. "Kami mohon kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau ormas yang berencana mengganggu pelaksanaan eksekusi untuk menghormati proses ini. Eksekusi ini dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang sah dan mengikat," tutur Reno. Reno menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi adalah tugas dari juru sita pengadilan yang menjalankan isi putusan. "Kami hanya menjalankan apa yang menjadi hak klien kami berdasarkan hukum," tambah dia. Eksekusi ini menjadi perhatian karena sebelumnya sempat memunculkan kontroversi di masyarakat terkait status bangunan. Namun kuasa hukum menegaskan bahwa kepemilikan klien mereka telah dibuktikan secara hukum dan sah di pengadilan.

Eksekusi rumah di Jalan Dr. Soetomo Surabaya dijadwalkan ulang pada 17 Juni 2025, kuasa hukum meminta semua pihak menghormati proses hukum

Eksekusi Rumah di Jalan Dr. Soetomo Surabaya Dilanjutkan 17 Juni, Kuasa Hukum Tegaskan Berdasar Putusan Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/12/JKT_Pemerintah-Pangkas-Bea-Keluar-CPO_SALMAN-TOYIBI-3-1278074269.jpg" alt="Pekerja mengangkut kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pekerja mengangkut kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah tengah melakukan penataan dan pemetaan pertanahan terhadap kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) di kebun sawit. Dalam penataan itu, Pakar hukum kehutanan Universitas Al Azhar Indonesia Dr Sadino menegaskan, lahan yang mengantongi HGU memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga tak bisa sembarangan disita atau disegel. Menurut dia, berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan ketentuan kehutanan, HGU merupakan hak atas tanah yang ditetapkan Menteri ATR/BPN, dan keberadaannya tidak dapat dibatalkan begitu saja tanpa melalui putusan pengadilan. "HGU merupakan penetapan Menteri ATR/BPN yang jika sudah lebih dari empat tahun seorang menteri tidak bisa melakukan evaluasi kecuali ada putusan pengadilan yang membatalkan HGU sesuai asas hukum Presumption lustae Causa," kata Sadino dalam keterangannya, Senin (28/4). Presumption lustae Causa merupakan azas yang menyatakan bahwa setiap keputusan negara dianggap sah kecuali ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membatalkannya. Sebegaimana diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengaku ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penataan dan pemetaan pertanahan dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kesinambungan ekonomi. Berdasarkan Surat Edaran Sekjen Kementerian ATR/BPN No. 9/SE.HT.01/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, di Provinsi Riau terdapat 126 perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), namun belum memiliki HGU. Nusron mengimbau jajaran Kementerian ATR/BPN untuk segera mengkategorikan berdasarkan letaknya, di dalam atau di luar kawasan hutan. Dilakukan identifikasi dari 126 perusahaan yang HGU-nya terbit lebih dulu daripada peta kawasan hutan mana saja. Mana yang HGU-nya terbit setelah ditetapkan kawasan hutan. "Terkait MoU dengan Kementerian Kehutanan, jika HGU lebih dahulu terbit daripada penetapan kawasan hutan maka HGU itu yang akan menang,&rdquo; tegas Nusron Wahid di Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau pada Kamis (24/4) yang dilansir laman resmi atrbpn.go.id. Lebih jauh, Sadino sepakat dengan langkah Menteri ATR/BPN. Menurut dia, pernyataan Nusron Wahid sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama merujuk pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dimana, kawasan hutan yang mempunyai kepastian hukum juga yang sudah harus yang ditetapkan. Penetapan merupakan tahap akhir dari rangkaian pengukuhan kawasan hutan. "Tentu Satgas menjalankan Perpres 5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan ya harus menjalankan itu (UU Kehutanan) agar klaim kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan bisa diluruskan dan tidak menjadi berlanjut menimbulkan permasalahan hukum," paparnya. Terkait klaim kawasan hutan atas lahan sawit yang telah mengantongi HGU, Sadino menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan seharusnya dilakukan setelah diselesaikan dulu hak-hak pihak ketiga, termasuk HGU. Jika tidak, maka penetapan kawasan hutan tersebut menjadi cacat hukum dan dapat digugat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/014978212/eks-menteri-jokowi-sindir-soal-obral-hgu-hgb-ratusan-tahun-di-ikn-kebablasan">Eks Menteri Jokowi Sindir Soal 'Obral' HGU-HGB Ratusan Tahun di IKN: Kebablasan!</a> Dalam kasus tumpang tindih antara HGU dan klaim kawasan hutan, mekanisme penyelesaiannya adalah dengan melakukan enclave, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-2011. Mengacu pada aturan tersebut, apabila ada hak-hak perorangan seperti HGU, sertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (HGB) dan hak lainnya yang diklaim masuk kawasan hutan, pemerintah wajib mengeluarkannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Bagi lahan sawit yang telah disita atau disegel padahal memiliki HGU, Sadino menyebutkan bahwa negara harus memberikan kompensasi. "HGU adalah hak konstitusional, sehingga tidak bisa serta-merta diambil alih tanpa ganti rugi," katanya. Mengomentari langkah Satgas yang telah menyita lebih dari satu juta hektare lahan sawit, Sadino berharap Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa penertiban tidak mengganggu keberlanjutan industri kelapa sawit nasional. Pemerintah harus melakukan verifikasi terkait status lahan sawit dan juga status kawasan hutan di lapangan. Menurut dia, sumber hukum perolehan lahan perkebunan tidak hanya dapat dinilai sesuai kondisi hukum saat ini. Karena kegiatan perkebunan berbasis perizinan yang tentunya berlaku asas hukum locus (tempat) dan tempos (waktu) pada saat perolehan lahan. "Meskipun diklaim sebagai kawasan hutan, pelaku usaha kebun sawit tidak terlepas dari ganti rugi lahan karena memang lahan tersebut sudah ada pengakuan penguasaan pihak lain seperti hak adat," jelasnya. Sadino mengingatkan agar Satgas Penertiban Kawasan Hutan bekerja berdasarkan data yang valid, bukan hanya mengandalkan data Kementerian Kehutanan. Perizinan daerah juga harus menjadi pertimbangan utama. "Status kawasan harus dilihat benar-benar, apakah masih dalam tahap menunjuk, tata batas, atau sudah ditetapkan secara hukum sesuai Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011," tandasnya. (*)

Pemerintah tengah melakukan penataan dan pemetaan pertanahan terhadap kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) di kebun sawit.

Pakar Hukum Kehutanan: HGU Tidak Bisa Dievaluasi Kecuali Ada Putusan Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/Allkpop-2-962409772.jpg" alt="Perseteruan ADOR dan NJZ terus berlanjut (Dok. Allkpop)" width="100%">
<figcaption>Perseteruan ADOR dan NJZ terus berlanjut (Dok. Allkpop)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Baik ADOR maupun NJZ telah merilis pernyataan resmi, menyusul keputusan pengadilan hari ini. Menyusul keputusan pengadilan, ADOR merilis pernyataan resmi, seperti yang dikutip dari Soompi. "Halo, ini ADOR. Kami sangat menghargai keputusan pengadilan yang bijaksana, dalam kasus putusan sementara. Karena status ADOR sebagai agensi NewJeans telah dikonfirmasi secara hukum, kami akan memenuhi tanggung jawab dalam mendukung para artis untuk terus maju. Kami juga berencana untuk menyediakan dukungan penuh, untuk memastikan bahwa pertunjukan ComplexCon akhir pekan ini berlangsung dengan nama NewJeans, yang diwakili oleh ADOR. Kami dengan tulus meminta dukungan dan dorongan hangat Anda untuk NewJeans, saat mereka terus tumbuh bersama ADOR. Terima kasih." Para personel NJZ juga merilis pernyataan resmi melalui akun Instagram NJZ PR, yang mengumumkan rencana mereka untuk menggugat putusan pengadilan. "Halo, ini NJZ. Hari ini, pengadilan mengeluarkan putusan sementara. Kami, NJZ, menghormati putusan pengadilan.&nbsp; Namun, kami yakin bahwa putusan tersebut tidak cukup mempertimbangkan fakta, bahwa kepercayaan para anggota terhadap ADOR telah hancur total.&nbsp; Karena sifat tindakan sementara yang harus segera dilakukan, putusan dibuat sekitar dua minggu setelah sidang pada tanggal 7 Maret 2025, dan akibatnya, tidak ada cukup kesempatan untuk menjelaskan semua fakta spesifik secara lengkap kepada pengadilan.&nbsp; Selain itu, karena asimetri informasi, ADOR dan HYBE memiliki akses ke semua informasi mengenai aktivitas hiburan para anggota, sementara para anggota berada dalam situasi di mana mereka harus menghubungi pihak terkait secara individual untuk meminta informasi.&nbsp; Ada juga kasus, di mana banyak orang tidak dapat bekerja sama karena tekanan dan ketakutan akan pembalasan yang datang, dengan terlibat dalam gugatan hukum. Terkait putusan sementara hari ini, kami berencana untuk membantah masalah tambahan melalui proses keberatan, dan dalam proses itu, kami akan melengkapi materi penjelasan sebanyak mungkin dan menentang putusan.&nbsp; Di atas segalanya, hingga titik pemutusan kontrak eksklusif, para anggota dengan setia memenuhi kontrak dan tidak melakukan kesalahan apapun.&nbsp; Sementara ADOR dan HYBE, yang mendukungnya, terus-menerus memperlakukan para anggota secara tidak adil dan diskriminatif, sehingga merusak kepercayaan.&nbsp; Kami percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum kebenaran menjadi jelas. Perintah sementara adalah keputusan yang bersifat sementara. Antara ADOR dan para anggota, gugatan utama untuk mengkonfirmasi keabsahan pemutusan kontrak eksklusif juga sedang berlangsung.&nbsp; Pada sidang yang dijadwalkan pada tanggal 3 April, kami akan sekali lagi mengklarifikasi bahwa kontrak tersebut telah diputus secara sah.&nbsp; Tidak seperti proses putusan sementara, dalam gugatan utama, kami dapat lebih leluasa memanfaatkan sistem litigasi perdata untuk mengamankan bukti yang diperlukan, dan melalui ini, kami berharap dapat memperkuat bukti yang mendukung klaim para anggota secara signifikan. Para anggota NJZ sedang mengalami masa sulit, tetapi seperti biasa, kami berusaha mengatasi situasi ini dengan tenang dan tegas, memikirkan Bunnies (nama penggemar NJZ atau NewJeans) dan banyak dari mereka yang mendukung NJZ.&nbsp; NJZ menghargai janji kami kepada penggemar di atas segalanya, dan untuk berkomunikasi dengan penggemar dengan lebih gembira, kami akan melakukan yang terbaik dalam proses hukum yang tersisa.&nbsp; Seperti yang telah kami nyatakan berulang kali sebelumnya, kami, NJZ, tidak dapat terus bekerja dengan agensi yang telah menghina karakter kami, dan meremehkan pencapaian kami, terlepas dari masalah keuangan.&nbsp; Sekali lagi, kami ingin menyatakan bahwa alasan kami mengajukan gugatan ini adalah untuk melindungi nilai-nilai dan hak-hak kami. Sementara itu, setelah banyak pertimbangan, kami memutuskan untuk berpartisipasi dalam ComplexCon yang dijadwalkan pada tanggal 23 Maret, untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan terhadap penggemar yang menantikan konser tersebut. dan banyak pihak terkait yang terlibat. Kami mohon dukungan dan dorongan Anda yang berkelanjutan, ketika Anda mengawasi kami. Terima kasih."

Baik ADOR maupun NJZ telah merilis pernyataan resmi, menyusul keputusan pengadilan hari ini, Jumat (21/3).

ADOR dan NJZ Merilis Pernyataan Resmi Setelah Putusan Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Maming-Fedrik-Tarigan-5.jpg" alt="Terdakwa kasus gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming usai menjalani sidang Vonis secara online di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/2/2023). Majelis Hakim memvonis Mardani M Maming dengan hukuman sepuluh tahun penjara dan denda" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming usai menjalani sidang Vonis secara online di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/2/2023). Majelis Hakim memvonis Mardani M Maming dengan hukuman sepuluh tahun penjara dan denda</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Eksaminasi para pakar hukum terhadap perkara terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming dinilai bentuk ketidakyakinan atas putusan pengadilan dan memiliki kepentingan lain selain urusan hukum. Pasalnya, Mardani H Maming yang kini mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) telah tiga kali kalah baik dari tingkat pengadilan pertama, banding hingga kasasi. Demikian disampaikan Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno atau UBK Hudi Yusuf menanggapi langkah para pakar hukum yang melakukan eksaminasi terhadap perkara korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming baru-baru ini. Eksaminasi itu dituangkan para pakar hukum ke dalam sebuah buku terkait perkara Mardani H Maming di tengah proses peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) di Mahkamah Agung (MA). &ldquo;Kekalahan di pengadilan pertama, banding dan kasasi selanjutnya melakukan eksaminasi saat proses PK berlangsung, jika sudah kalah 3 : 0, (para pakar hukum) apakah tidak yakin dengan putusan yang sudah ada, apakah eksaminasi untuk kepentingan hukum atau kepentingan lain,&rdquo;&nbsp;kata Hudi, Senin(7/10). Dia&nbsp;meyakini, eksaminasi para pakar hukum terhadap perkara terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming akan menganggu Majelis Hakim di tengah proses peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) yang diajukan eks Bendum PBNU tersebut. Hudi berharap, para Majelis Hakim peninjauan kembali (PK) Mardani H Maming dapat tetap menjaga independensi. &ldquo;Terkait indepedensi hakim menurut saya pasti akan terganggu karena terkesan hakim diawasi namun saya yakin hakim profesional dapat mengatasi itu semua,&rdquo;&nbsp;ungkapnya. Lalu, dia&nbsp;menjelaskan, bahwa eksaminasi dapat dilakukan saat putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau saat perkara masih jalan. Syaratnya, kata Hudi, eksaminasi bisa dilakukan apabila proses peradilan dianggap sesat atau ada prosedur yang tidak sesuai. &ldquo;Iya (harapanya) hakim tetap independen apapun kondisi (dalam memutus PK Mardani H Maming,&rdquo; pungkas Hudi. Diketahui, pengadilan tingkat pertama sedianya telah memvonis Mardani H Maming bersalah dan harus menjalani kehidupan di bui selama 10 tahun, serta denda Rp500 juta. Mantan Ketua Himpunan pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini, terbukti menerima suap atas penerbitan SK Pengalihan IUP OP dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN). Itu dilakukan saat Mardani H Maming menjabat Bupati Tanah Bumbu. Majelis hakim yang diketuai Hero Kuntjoro juga mengenakan pidana tambahan membayar ganti kerugian negara sebesar Rp110,6 miliar dengan ketentuan, jika tidak membayar maka harta bendanya akan disita dan dilelang, atau diganti dengan 2 tahun kurungan. Tak puas dengan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Mardani H Maming mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin. Majelis hakim yang dipimpin Gusrizal justru menambah hukuman penjara Mardani menjadi 12 tahun. Masih tak terima, Mardani H Maming mengajukan kasasi ke MA. Hakim Agung Suhadi didampingi Hakim Agung Agustinus Purnomo Hadi dan Hakim Agung Suharto, tegas menolak kasasi tersebut. Selain itu, majelis hakim MA menghukum Mardani H Maming harus membayar uang pengganti Rp110.604.371.752 (Rp110,6 miliar) subsider 4 tahun penjara. Nama Mardani H Maming pun kembali mencuat usai kedapatan mendaftarkan PK secara diam-diam pada 6 Juni 2024. PK yang diajukan Mardani H Maming bernomor 784/PAN.PN/W15-U1/HK2.2/IV/2024. Dalam ikhtisar proses perkara itu disebutkan Majelis Hakim yang memimpin Peninjauan Kembali (PK) Mardani H Maming ialah Ketua Majelis DR. H. Sunarto, SH. MH, Anggota Majelis 1 H. Ansori, SH, MH dan Anggota Majelis 2 Dr. PRIM Haryadi, S, M.H. Sementara Panitera Pengganti dalam proses Peninjauan Kembali (PK) Mardani H Maming ialah Dodik Setyo Wijayanto, S.H. Dilansir dari laman Kepaniteraan MA, permohonan PK Mardani Maming teregister dengan nomor perkara: 1003 PK/Pid.Sus/2024. Saat ini PK Mardani H Maming berstatus proses pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Agung atau MA. Dalam perjalananya, Hakim Ad Hoc Tipikor Ansori dan Hakim Agung Sunarto diduga ikut terpengaruh untuk mengurangi masa hukuman melalui proses peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming.

Eksaminasi para pakar hukum terhadap perkara terpidana korupsi IUP Mardani H Maming dinilai bentuk ketidakyakinan putusan pengadilan.

Eksaminasi PK Mardani Maming Dinilai Bentuk Ketidakyakinan Atas Putusan Pengadilan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/WhatsApp-Image-2023-11-06-at-120806-4178306202.jpeg" alt="GURU BESAR: Hakim Agung Dr Haswandi SH SE M.Hum saat menyampaikan orasi ilmiahnya dalam pengukuhan dirinya sebagai guru besar di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang." width="100%">
<figcaption>GURU BESAR: Hakim Agung Dr Haswandi SH SE M.Hum saat menyampaikan orasi ilmiahnya dalam pengukuhan dirinya sebagai guru besar di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hakim Mahkamah Agung Haswandi mengemukakan pandangannya tentang proses eksekusi atas putusan pengadilan. Dalam setiap eksekusi dibutuhkan unit khusus untuk eksekusi dan menjaga keamanan di peradilan. Pendapat itu dikemukakan Haswandi saat membacakan pidato pengukuhannya sebagai guru besar atau profesor kehormatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis (2/11). Bernama lengkap Dr Haswandi SH SE M.Hum, dia menyampaikan orasi pidato ilmiahnya yang berjudul Police Justice, Eksekusi Hubungan Lembaga Penegak Hukum dan Peradilan. Menurut dia, kompleksitas pelaksanaan eksekusi tidak hanya terkait dengan masalah waktu, tetapi juga melibatkan aspek keamanan. Oleh karena itu, perlu pembentukan unit khusus eksekusi yang anggotanya memiliki pengetahuan yang mendalam dalam bidang hukum di Mahkamah Agung (MA). Tujuannya, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. &rdquo;Oleh karena itu diperlukan suatu unit kepolisian yang bertugas khusus untuk kepentingan lembaga peradilan yang disebut dengan police justice untuk pengawalannya tersebut,&rdquo; jelas Haswandi. Haswandi berpendapat, Police justice memegang peranan penting dalam sistem hukum sebagai unit pengaman yang terkait dengan tugas-tugas pengadilan dan pengamanan sarana dan prasarana pengadilan. Termasuk, seluruh aparat pengadilan mulai dari peradilan tingkat pertama, tingkat banding, maupun Mahkamah Konstitusi. Police justice dalam menjalankan tugasnya juga berkordinasi dengan kepolisian dan pihak terkait. Sementara itu, Rektor Unissula Prof Dr Gunarto SH MH mengatakan, Prof Haswandi layak diberi gelar guru besar atau profesor kehormatan. Sebab, dia memiliki pemikiran baru yang berguna bagi kepentingan Indonesia, khususnya berkaitan di bidang hukum perdata. "Haswandi juga telah melahirkan pemikiran di bidang hukum, khsususnya di bidang perdata. Karya tulis ilmiahnya dipublikasikan di jurnal internasional berindeks Scopus. Ada juga mengarang beberapa buku."

Hakim Mahkamah Agung Haswandi mengemukakan pandangannya tentang proses eksekusi atas putusan pengadilan.

Hakim Agung Haswandi: Police Justice untuk Eksekusi dan Keamanan Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/Jesica-Sianida-3394373565.jpg" alt="Kasus pembunuhan menggunakan sianida oleh Jessica Wongso pada tahun 2016 sempat menggegerkan publik." width="100%">
<figcaption>Kasus pembunuhan menggunakan sianida oleh Jessica Wongso pada tahun 2016 sempat menggegerkan publik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Hotman Paris menyoroti putusan pengadilan atas kasus kopi sianida yang menempatkan Jessica sebagai satu-satunya pihak bersalah. Melalui akun Instagramnya @hotmanparisofficial pada Rabu (4/10), Hotman Paris memberikan suatu usulan kepada pihak Jessica kasus Kopi Sianida, baik kepada pendukungnya atau keluarganya, agar Jessica bisa bebas. Awalnya, Hotman Paris mengakui, Jessica sudah tidak bisa menempuh upaya hukum melalui peradilan, agar bisa bebas dari kasus kopi sianida. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013044228/geger-ayah-mirna-salihin-keceplosan-sebut-punya-botol-sianida-yang-dipakai-jessica-wongso">Geger! Ayah Mirna Salihin Keceplosan Sebut Punya Botol Sianida yang Dipakai Jessica Wongso</a> Pasalnya, Hotman Paris mengatakan, kasus yang terjadi pada 6 Januari 2016 itu suda sampai pada tingkat putusan PK, artinya sudah tidak bisa dirubah. Menurutnya, PK atau peninjauan kembali adalah putusan tertinggi, tidak ada PK di atas PK, tidak ada PK dua kali karena upaya hukum sudah final. Namun, Jessica masih memiliki peluang untuk bebas dari jerat hukum, dengan menempuh cara di luar pengadilan, yaitu mengajukan grasi ke Presiden. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013040189/the-power-of-emak-emak-jessica-mila-dan-nycta-gina-ungkap-pengalaman-pakai-daster">The Power of Emak-emak, Jessica Mila dan Nycta Gina Ungkap Pengalaman Pakai Daster</a> &ldquo;Kalau benar anda mau menyelamatkan Jessica kasus kopi sianida, satu-satunya cara adalah mengajukan grasi ke Presiden. Tentu kalau grasi ke Presiden harus mengaku bersalah,&rdquo; kata pengacara kondang itu. Menurut Undang-undang Nomor 5/2010, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden Indonesia. Namun sebelum melakukan grasi, ia menggaris bawahi untuk memastikan terlebih dahulu apakah Jessica akan benar diampuni oleh Presiden. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013037000/wawancara-jessica-wongso-di-film-dokumenter-distop-ditjenpas-ungkap-alasannya">Wawancara Jessica Wongso di Film Dokumenter Distop, Ditjenpas Ungkap Alasannya</a> Karena itu, pihak Jessica melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait, seperti tim dari Presiden di belakang layar, untuk memastikan Jessica mendapat pengampunan dari Presiden. &ldquo;Tapi tentu dengan catatan di belakang layar sudah ada komitmen akan dikabulkan grasinya tersebut. Kenapa? Grasi artinya mengakui perbuatan,&rdquo; kata Hotman Paris. Kemudian ia mengajarkan bagi yang ingin membebaskan Jessica agar ramai-ramai mengajukan grasi ke Presiden, bisa dengan cara men-tag instagram ke Presiden. &ldquo;Kalau memang anda mau Jessica bebas, beramai-ramailah memohon ke Presiden atau tag Instagram Presiden dan Istana. Itu satu-satunya cara. Tentu kalau grasi harus mengaku bersalah, tapi bisa langsung bebas,&rdquo; tuturnya. Pasalnya, putusan peradilan yang menetapkan Jessica sebagai tersangka bukan berdasarkan dua alat bukti langsung, tetapi hanya pertimbangan hakim yang murni berdasarkan perkiraan atau probability. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/013033916/spekulasi-kasus-kopi-sianida-muncul-lagi-lewat-ice-cold-murder-coffee-and-jessica-wongso">Spekulasi Kasus Kopi Sianida Muncul Lagi Lewat Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso</a> Menurutnya, putusan berdasarkan kemungkinan masih bisa dibantah atau diperdebatkan menggunakan probabilitas yang lain, tapi karena sudah sampai tahap PK maka sudah menjadi putusan hukum.

Hotman Paris memberikan suatu usulan kepada pihak Jessica kasus Kopi Sianida, baik kepada pendukungnya atau keluarganya, agar Jessica bebas.

Soroti Putusan Pengadilan Soal Kasus Kopi Sianida Jessica, Hotman Paris: Masih Ada Satu Cara Agar Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Presiden-Jokowi_OJK.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (6/2). (setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (6/2). (setpres)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tentang penundaan Pemilu 2024 mendapatkan atensi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala negara menegaskan dukungannya agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus melanjutkan tahapan pemilu yang sudah berjalan. ”Pemerintah mendukung KPU untuk naik banding,” ujar Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di Jawa Barat kemarin (6/3).  Jokowi mengaku sudah mengamati reaksi atas putusan PN Jakarta Pusat tersebut. Muncul kontroversi atau pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun, dia menegaskan komitmen pemerintah agar tahapan pemilu ini berjalan dengan baik. Berjalan sesuai rencana.  ”Penyiapan anggaran sudah disiapkan dengan baik,” ujarnya. Karena itu, tak ada alasan lagi untuk penundaan pemilu.  Sementara itu, langkah mengajukan gugatan banding ke pengadilan tinggi atas putusan PN Jakarta Pusat tersebut bakal ditempuh KPU. Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, salinan putusan secara resmi sudah diserahkan PN Jakarta Pusat kepada lembaganya. ”Sudah dapat (salinannya, Red),” ungkap dia.  Dengan demikian, lanjut Afifuddin, objek untuk menempuh upaya banding tersebut sudah ada. Saat ini KPU tengah memfinalisasi draf banding itu. Sembari mempersiapkan upaya hukum banding, KPU akan terus menjalankan tahapan pemilu sesuai jadwal. Saat ini tengah berlangsung tahap verifikasi dukungan calon anggota DPD dan pemutakhiran data pemilih.  Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri langsung menginstruksikan agar partai tetap tegak lurus pada aturan main konstitusi terkait pemilu. Menurut dia, partainya tidak menoleransi setiap upaya yang ingin mencoba melakukan penundaan pemilu.  ”Baik menggunakan celah hukum ataupun yang lain,” tegasnya di sela-sela tasyakuran selesainya pembangunan kantor baru DPD PDIP Sulawesi Selatan kemarin.  Hasto menjelaskan, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) sebenarnya tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan sengketa ke PN Jakarta Pusat. Apalagi sampai keluar keputusan soal penundaan pemilu.  Politikus asal Jogjakarta itu menilai celah hukum yang dipakai Prima tersebut sama sekali tidak sesuai dengan UU 7/2017 tentang Pemilu. Selain itu, tidak menghormati proses demokratisasi yang dijalankan secara terlembaga. ”Yaitu proses pemilu yang dijalankan secara periodik lima tahunan,” cetusnya.  Hasto menambahkan, PN juga tidak memiliki kewenangan dalam menangani sengketa penetapan partai politik peserta pemilu. Kewenangan tersebut seharusnya menjadi ranah Bawaslu dan PTUN.

Presiden Jokowi Dukung Tahapan Pemilu Berjalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/desain-batik-jawa-di-cincin-kawin-the-palace-x-anne-avantie_m_.jpg" alt="Berkolaborasi dengan desainer kenamaan Anne Avantie, The Palace kembali merilis koleksi cincin pernikahan bertajuk" width="100%">
<figcaption>Berkolaborasi dengan desainer kenamaan Anne Avantie, The Palace kembali merilis koleksi cincin pernikahan bertajuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya sudah menerbitkan akta perkawinan untuk ZA dan EDS, pasangan suami istri (pasutri) yang menikah beda agama.  Akta perkawinan mereka diterbitkan pada 9 Juni lalu. Kadispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji menyampaikan bahwa dokumen itu diterbitkan setelah keluar putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Langkah tersebut didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. "Sebagai elemen pemerintah, kami bertindak berdasar undang-undang," kata Agus kemarin (22/6).  Agus menceritakan, ZA, pengantin laki-laki beragama Islam, dan EDS, pengantin perempuan beragama Kristen, mengajukan akta perkawinan ke Dispendukcapil Surabaya. Permohonan pertama diajukan pada 25 Maret 2022.  Setelah melakukan kajian, dispendukcapil pun mengembalikan permohonan itu pada 29 Maret. ’’Akta perkawinan tidak bisa diterbitkan karena tidak cukup persyaratan. Yaitu, berupa putusan pengadilan,’’ jelas Agus.  Pada hari yang sama atau 29 Maret, ZA dan EDS kembali memasukkan permohonan. Tapi, pada hari itu juga permohonan dikembalikan lagi. Lalu, pada 26 Mei, ZA dan EDS kembali memasukkan permohonan pencatatan akta perkawinan. Kali ini disertai amar putusan pengadilan dari PN Surabaya.  Dispendukcapil pun mengabulkan permohonan dengan menerbitkan akta perkawinan. ’’Jadi, kami menerbitkan (akta perkawinan, Red) berdasar perintah pengadilan,’’ jelasnya.  Agus menegaskan, kebijakan itu didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk. Tercantum pada pasal 35 huruf A bahwa pencatatan akta perkawinan bagi umat yang berbeda agama dapat dilakukan apabila ada penetapan dari pengadilan.  Artinya, akta perkawinan itu dikeluarkan dispendukcapil karena pihak pemohon sudah melengkapi dengan adanya putusan dari pengadilan. ’’Karena permohonan akta perkawinan pasutri beda agama itu sudah mencukupi ketentuan persyaratan yang berlaku di undang-undang, permohonan diproses dengan menerbitkan akta kelahiran,’’ katanya.  Terpisah, pakar hukum perdata Unair Faizal Kurniawan menyatakan, perkawinan beda agama sebenarnya tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam undang-undang tersebut diatur bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai agama masing-masing.  Meski begitu, putusan pengadilan untuk menetapkan permohonan nikah beda agama sebenarnya justru dikeluarkan untuk mengamankan UU Perkawinan yang merupakan undang-undang pertama pasca masa kolonial yang bernuansa agamais tersebut. Pengadilan bisa menjembatani pasangan yang akan menikah beda agama karena mereka tidak bisa menikah di tempat lain.

Dispendukcapil Keluarkan Akta Perkawinan Berdasar Putusan Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/1638172023439-1.jpg" alt="Ilustrasi kantor Pemkot Surabaya. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Pemkot Surabaya. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengakui telah menerima laporan dari salah satu warga. Laporan itu mengenai dugaan penipuan yang dilakukan salah satu oknum aparatur sipil negara (ASN). Oknum yang dilaporkan tersebut, berinisial TR dan tercatat sebagai ASN di lingkungan pemkot.  Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menegaskan, selain ke pemkot, warga tersebut sudah melapor kasus yang menimpanya ke aparat penegak hukum (APH). ”Karena ranahnya masuk ke pidana, kami (pemkot) belum bisa bergerak apabila belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap dari aparat penegak hukum,” kata Febriadhitya Prajatara pada Senin (29/11).  Dia menyebut Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya hanya dapat memberikan sanksi kepada ASN dari sisi kepegawaian. Selain itu, pemberhentian sementara atau nonjob bisa dilakukan pemkot apabila ASN itu ditahan APH untuk proses ke pengadilan.  ”Kami bisa memberhentikan sementara ketika ASN itu statusnya ditahan untuk proses pengadilan. Nah, kalau sudah inkrah (pengadilan) kami baru bisa memberikan sanksi kepegawaian,” terang Febriadhitya Prajatara.  Meski demikian, dia menyatakan, hingga saat ini belum menerima informasi apapun dari aparat penegak hukum mengenai status dari oknum ASN yang dilaporkan tersebut. ”Kami belum dapat informasi dari aparat penegak hukum apakah yang bersangkutan ditahan atau tidak,” tutur Febriadhitya Prajatara.  Hanya saja, dia ebri memastikan, setiap ASN yang melakukan pelanggaran atau melanggar hukum, Pemkot Surabaya tak segan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Sanksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).  ”Kalau nanti sudah inkrah ada putusan hukuman dari pengadilan, pemkot baru bisa menentukan yang bersangkutan diberi sanksi kepegawaian seperti apa,” ucap Febriadhitya Prajatara.

Pemkot Surabaya Belum Bisa Sanksi Oknum ASN yang Diduga Tipu Warga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#putusan pengadilan

Berita Terkini