Ilham Safutra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Karikatur-Jokowi-Maruf.jpg" alt="Ilustrasi. Karikatur Jokowi Ma" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Karikatur Jokowi Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Joko Widodo dan Ma’ruf Amin hari ini resmi menjabat presiden dan wakil presiden RI periode 2019–2024. Banyak pekerjaan rumah telah menunggu.  ---  PUKUL 14.30 siang ini, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin mengucap sumpah di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Bagi Jokowi, ini menjadi periode kedua setelah menjalani lima tahun pemerintahan bersama Jusuf Kalla. Kali ini tantangan pemerintah tidak kalah berat.  Isu hukum yang terus menjadi sorotan hingga perlambatan ekonomi yang harus diantisipasi.  Persoalan Hukum dan HAM  Pakar hukum pidana Suparji Ahmad menuturkan, Jokowi-Ma’ruf harus bisa memaksimalkan waktu untuk menyelesaikan setumpuk persoalan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Menuntaskan kasus Novel merupakan salah satu cara pemerintah untuk menunjukkan komitmennya dalam agenda pemberantasan korupsi.  Apalagi, belum lama ini revisi Undang-Undang (UU) KPK telah merontokkan kekuatan lembaga superbodi itu. ”Secara kelembagaan, di akhir pemerintahan ini kan KPK berada di senja kala,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (19/10).  Menurut Suparji, perlu ada upaya signifikan yang bisa menunjukkan bahwa pemerintah punya komitmen menguatkan KPK. Lembaga antirasuah tersebut harus dijaga bersama-sama.  Selain itu, berbagai perbaikan untuk mendorong terciptanya peradilan yang bersih masuk dalam catatannya. Menurut Suparji, peradilan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Juga bakal mendorong terjaminnya hak asasi manusia (HAM). ”Perbaikan kinerja lembaga penegak hukum wajib digenjot Jokowi dan Ma’ruf,” kata dia. ”Kepolisian, kejaksaan, maupun KPK harus mampu mengerjakan tugas-tugas dengan lebih baik,” tambahnya.  Catatan lebih khusus diberikan Imparsial. Penegakan HAM masih menjadi janji Jokowi yang belum dipenuhi pada periode pertama pemerintahannya. ”Selesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut dengan cara yang berkeadilan,” kata Direktur Imparsial Al Araf.  Penegakan HAM, lanjut Al Araf, merupakan salah satu agenda reformasi yang penting untuk terus diingat setiap pemimpin negeri ini. Menurut dia, penegakan HAM adalah bentuk tanggung jawab negara. ”Negara tidak boleh lari dan menutup mata dari persoalan kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya,” tegas dia.  Berdasar catatannya, kasus pelanggaran HAM yang menunggu untuk diselesaikan masih menumpuk. Mulai kasus penghilangan aktivis medio 1996 sampai 1998, tragedi Semanggi I dan II, kasus pembunuhan masal dan penghilangan orang 1965–1966, pembunuhan dan penembakan di Tanjung Priok 1984, kejahatan kemanusiaan Aceh sejak 1976 hingga 2004, serta penembakan misterius dalam rentang waktu 1982–1985.  Ada juga kasus Talangsari pada 1989, tragedi Wasior dan Wamena (2000), serta kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Dengan tegas Al Araf meminta Jokowi tidak mengulang kesalahan memilih menteri dan pembantu presiden yang diduga terlibat atau bertanggung jawab atas kasus HAM.  Imparsial juga meminta presiden dan wakil presiden baru menjadikan HAM sebagai prioritas, rujukan, serta landasan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah. ”Presiden Jokowi perlu mengangkat jaksa agung yang memiliki kemauan dan keberanian untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat,” tegas Al Araf.  PR Ekonomi  Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menyebutkan, salah satu keberhasilan besar era Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah pembangunan infrastruktur yang masif. Pemerataan infrastruktur di seluruh penjuru tanah air tersebut harus diapresiasi. ”Sekarang kita kan merasakan orang pulang ke Sumatera sudah bisa lewat tol. Nanti ada juga tol di Kalimantan. Ini luar biasa,” katanya.  Sayang, keberhasilan tersebut tidak diimbangi desain strategis pembangunan itu sendiri. Akibatnya, hasilnya menjadi kurang maksimal. Piter berharap ke depan pembangunan infrastruktur tidak bertumpu pada satu sektor saja. Tetapi perlu dikembangkan agar bisa lebih komprehensif. ”Tujuan kita mau ke mana. Mana saja yang mau dikembangkan,” tuturnya.  Selain infrastruktur, sektor industri layak disoroti. Menurut Piter, pertumbuhan industri hanya mampu bergerak di kisaran 5 persen. Padahal, capaian negara-negara lain sudah berada di atas 20 persen. ”Di zaman Pak Jokowi juga industri turun. Tapi tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi. Karena proses penurunan itu sudah berlangsung sekitar sebelas tahun lalu. Sayangnya, pada periode Jokowi tidak ada upaya menghambat laju penurunan pertumbuhan industri itu,” jelasnya.  Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Rachbini menyatakan hal senada. Menurut dia, pemerintahan baru ke depan perlu lebih dalam lagi mengoptimalkan pembangunan di sektor industri. ”Kami berharap Pak Presiden yang jago blusukan, kami memberi saran untuk blusukan ke sektor industri,” tuturnya.  Didik mengungkapkan, pada masa Orde Baru pertumbuhan industri dapat mencapai 9–10 persen. Sedangkan saat ini hanya tumbuh sekitar 3 persen. ”Hal krusial bagi kita adalah daya saing industri,” ucapnya.  Urusan Pendidikan  Di bidang pendidikan, guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro berharap pemerintah mampu memberdayakan lembaga pendidikan berbagai tingkat di daerah. Baik sekolah, perguruan tinggi, maupun institusi pendidikan pemerintah daerah. Beri mereka kewenangan untuk mengelola pendidikan di daerah masing-masing. Sebab, kebutuhan pendidikan di setiap daerah tidak sama.  ”Posisi pemerintah sebagai fasilitator. Harus proaktif bertanya ke daerah kebutuhannya apa. Mungkin gurunya kurang, kualitas guru masih perlu ditingkatkan. Ada juga yang fasilitasnya kurang memadai. Mungkin juga yang dibutuhkan bukan dana, tapi regulasi yang harus dilonggarkan,” bebernya kepada Jawa Pos kemarin.  Pendidikan vokasi juga menjadi perhatian. Belakangan pemerintah memperbanyak sekolah, jumlah siswa/mahasiswa yang belajar vokasi, dan guru hingga memperbaiki fasilitas peralatan dan laboratorium serta bengkel workshop. Yang belum terselesaikan adalah persoalan tingkat pengangguran yang sangat tinggi dari para lulusan pendidikan vokasi tersebut.  Menurut mantan Dirjen Pendidikan Tinggi (1999–2007) itu, penyebabnya adalah pendidikan tersebut diselenggarakan tidak berdasar kebutuhan pasar kerja. ”Belum dipetakan kebutuhannya apa, sudah langsung membuat program memperbanyak siswa, guru, alat, dan sebagainya,” ujar Satryo. Akibatnya, lulusannya itu tidak dibutuhkan sektor riil.  Upaya Lanjutan  Secara terpisah, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui, masih banyak pekerjaan rumah yang belum dituntaskan pemerintahan Jokowi. Bahkan, beberapa target yang dicanangkan dalam periode lalu belum bisa dicapai. Moeldoko beralasan, dalam mencapai target, kunci tidak sepenuhnya ada di tangan pemerintah. Ada faktor eksternal yang ikut memengaruhi.  Soal melesetnya target pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5 persen, misalnya, ada banyak faktor eksternal yang memengaruhi. Antara lain menurunnya nilai jual komoditas andalan, penurunan ekonomi dunia, hingga perang dagang.  Meskipun, harus diakui juga, ada faktor internal yang menghambat. Misalnya, dalam konteks ekonomi, ada aturan-aturan yang menghambat investasi dan ekspor.  Hal yang sama terjadi di sektor hukum. Misalnya soal janji penuntasan kejahatan HAM masa lalu. Hambatan teknis terjadi, misalnya sulitnya mencari saksi dan alat bukti. Di sisi lain, opsi yang coba diambil pemerintah dengan penyelesaian nonyudisial juga tidak dapat diterima semua kalangan.  Untuk itu, Moeldoko memastikan bahwa semua kekurangan atau pekerjaan rumah yang belum tuntas terus dievaluasi. Dalam periode kedua pemerintahan Jokowi akan dilakukan upaya lanjutan. ”Kalau cara lama mungkin nggak pas, cari cara baru. Kan gaya Pak Jokowi seperti itu,” kata dia.  Moeldoko menambahkan, angka kepuasan terhadap pemerintah secara umum di kisaran 50–60 persen akan coba ditingkatkan. ”Pengalaman lima tahun ini memberikan referensi. Ke depan, saya yakin cara-cara mengelola akan lebih efisien dan efektif,” tandasnya.  Postur Kabinet  Penyusunan kabinet diprediksi belum rampung dalam waktu dekat. Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari tidak yakin susunan kabinet Jokowi-Ma’ruf segera diumumkan setelah pelantikan hari ini. Meskipun Jokowi dalam akun Instagram-nya menyampaikan pesan bahwa susunan kabinet sudah rampung. ”Ada tiga pesan tersirat dalam status presiden itu, yakni sabar, sabar, dan sabar,” katanya dalam diskusi di Jakarta kemarin.  Menurut Qodari, hal tersebut dipengaruhi kemungkinan diakomodasinya partai-partai di luar koalisi pemerintah: Gerindra, Demokrat, dan PAN. Tiga partai itu, khususnya Gerindra, punya kemungkinan diberi tempat dalam susunan di kabinet periode lima tahun mendatang. ”Karena Pak Jokowi memang berkepentingan membangun koalisi besar. Negara sebesar Indonesia harus dikerjakan bersama-sama,” paparnya.  Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menambahkan, gemuknya koalisi yang dibangun Jokowi bisa bermakna ganda. Di satu sisi bisa menguntungkan presiden dan wakil presiden dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan. Parlemen pun akan memberikan jalan tol bagi sejumlah kebijakan pemerintah.  Namun, di sisi lain, tantangan muncul dalam menjaga keguyuban koalisi. Menurut Hendri, koalisi akan menemui tantangan berat justru pada tahun ketiga berjalannya kabinet. Saat itu setiap parpol memiliki agenda sendiri-sendiri untuk menghadapi Pemilu 2024. ”Saya kira tantangan di situ nanti,” ulasnya.  Di sisi lain, Hendri menduga ada agenda besar di balik besarnya koalisi yang terbangun. Dugaan tersebut muncul saat pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Saat itu keduanya sepakat untuk melakukan amandemen menyeluruh atas UUD 1945.  Hal tersebut akan membawa konsekuensi besar karena terkait dengan hal krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk masa jabatan presiden serta tata cara pemilihan presiden.  Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira optimistis Presiden Jokowi segera menetapkan kabinet setelah pelantikan. Jokowi jauh lebih leluasa dalam menyusun komposisi kabinet karena telah memiliki pengalaman dari periode pertama pemerintahannya. ”Jadi sabar saja. Pak Presiden tentu punya kalkulasi sendiri. Tapi, saya optimistis kabinet segera ditetapkan,” tegasnya.

Selamat Bekerja Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Antara

Fandi Ramadhan, anak buah kapal (ABK) Sea Dragon, divonis pidana lima tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Batam, dalam perkara penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat hampir 2 ton.


Kuswandi

ABK Sea Dragon Fandi Ramadhan Divonis 5 Tahun Pidana Penjara

Vindi Rayinda Ayudya

Dirangkum Jawa Pos dari laman Bimas Islam Kemenag, Kamis (5/3), berikut ini adalah jadwal lengkap buka puasa untuk wilayah Kota Jawa Tengah hari ini.

Novia Tri Astuti

Ramadhan ke-15: Panduan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 5 Maret 2026 untuk Wilayah Kota Jawa Tengah

Syahrul Yunizar

Ratusan orang padati kediaman Dubes Iran di Jakarta, berdoa dan dukung korban perang di Timur Tengah. Simak doa bersama dan pernyataan Dubes Iran. 

Bayu Putra

Ratusan Orang Padati Kediaman Dubes Iran di Jakarta untuk Doakan Korban Perang di Timur Tengah

Dirangkum Jawa Pos dari laman Bimas Islam Kemenag, Kamis (5/3), berikut ini adalah jadwal lengkap buka puasa untuk wilayah Kota Jawa Barat hari ini.

Ramadhan ke-15: Panduan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 5 Maret 2026 untuk Wilayah Kota Jawa Barat

Dirangkum Jawa Pos dari laman Bimas Islam Kemenag, Kamis (5/3), berikut ini adalah jadwal lengkap buka puasa untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini.

Ramadhan ke-15: Panduan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 5 Maret 2026 untuk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Selamat Bekerja Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin

Tags

Artikel Terkait

Popular News

ABK Sea Dragon Fandi Ramadhan Divonis 5 Tahun Pidana Penjara

Ramadhan ke-15: Panduan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 5 Maret 2026 untuk Wilayah Kota Jawa Tengah

Ratusan Orang Padati Kediaman Dubes Iran di Jakarta untuk Doakan Korban Perang di Timur Tengah

Ramadhan ke-15: Panduan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 5 Maret 2026 untuk Wilayah Kota Jawa Barat

Ramadhan ke-15: Panduan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 5 Maret 2026 untuk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Selamat Bekerja Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin

Tags

Artikel Terkait

Survei Kepuasan Masyarakat, Evaluasi Tiga Tahun Kinerja Jokowi-Ma'ruf

Rapor Merah Bagi Pemerintah Jokowi-Maruf Dalam Isu Reformasi Peradilan

Penanganan Pandemi Membaik Jadi Sentimen Positif

Popular News

ABK Sea Dragon Fandi Ramadhan Divonis 5 Tahun Pidana Penjara

Ramadhan ke-15: Panduan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 5 Maret 2026 untuk Wilayah Kota Jawa Tengah

Ratusan Orang Padati Kediaman Dubes Iran di Jakarta untuk Doakan Korban Perang di Timur Tengah

Ramadhan ke-15: Panduan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 5 Maret 2026 untuk Wilayah Kota Jawa Barat

Ramadhan ke-15: Panduan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 5 Maret 2026 untuk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Download Aplikasi JawaPos.com