<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Presiden-Jokowi-Kunker-di-Kota-Bandung.jpg" alt="Presiden Jokowi Kunker di Kota Bandung Sumber foto: YT Sekretariat Presiden" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi Kunker di Kota Bandung Sumber foto: YT Sekretariat Presiden</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Lembaga penelitian kebijakan dan opini publik, Populi Center, menggelar survei nasional dengan tujuan mengetahui penilaian masyarakat terhadap tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Survei diselenggarakan 9-17 Oktober 2022 dengan mengambil sampel tersebar secara proporsional di 34 provinsi.  Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat. Margin of error survei ini kurang lebihnya 2,83 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.  Hasilnya, ketika publik ditanya kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, sebesar 65,9 persen responden menjawab puas. Tren kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ini mengalami kenaikan dibandingkan posisi Maret (62,4 persen) dan Juli (63,6 persen).  "Sementara itu, ketika ditanya kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tiga tahun terakhir, sebanyak 69,4 persen menjawab baik/positif (skor 6-10). Sedangkan yang menjawab buruk/negatif (skor 1-5) ada 27 persen. Dan sisa menjawab tidak tahu/tidak menjawab," papar peneliti senior Populi Center Usep Saepul Ahyar, kemarin.  Lima prioritas kerja Presiden 2019-2024 mendapat penilaian cukup baik dari responden, meliputi: pembangunan infrastruktur (71 persen); peningkatan kualitas SDM (60,3 persen); penyederhanaan birokrasi (57,6 persen); penyederhanaan regulasi (56,7 persen); dan peningkatan kualitas daya saing ekonomi (55,6 persen).  Sedangkan aspek tata kelola yang mendapat penilaian positif, meliputi: penanganan Covid-19 (69,8 persen); mewujudkan birokrasi melayani (66,4 persen); stabilitas keamanan (65,8 persen); pemerataan pembangunan (65,2 persen); penanganan intoleransi (62,3 persen); mewujudkan rasa keadilan (54,8 persen); stabilitas politik (54,4 persen); dan penciptaan lapangan kerja (48,5 persen).  "Selama delapan tahun kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden, ada beberapa hal yang dianggap paling dirasakan manfaatnya," lanjut Usep. Terutama yakni pemberian bantuan sosial (41,7 persen), pembangunan jalan tol (24,3 persen), dan tersedianya dana desa (10,8 persen).  Berturut-turut setelahnya yaitu sertifikasi tanah (5,1 persen) dan pembangunan bendungan (1,4 persen). Sebanyak 6,9 persen responden menjawab hasil kerja lainnya, dan sisanya atau 9,8 persen menolak menjawab.  "Yang menarik, meskipun pemberian bansos mendapatkan apresiasi cukup baik, namun publik juga menyorot ketepatan pemerintah dalam penyalurannya (30,2 persen) sebagai masalah yang dianggap paling perlu mendapat penanganan dari pemerintah pusat," lanjut Usep.  Selain ketepatan, masalah lain yang disorot yaitu kemudahan mendapatkan modal UMKM (20,3 persen), kemudahan mendapatkan layanan kesehatan (16,5 persen), pelayanan adminduk (6,8 persen), kecepatan mengatasi berita bohong (5,7 persen), jaminan keamanan (5,3 persen), serta kemudahan perizinan usaha (3,3 persen). Sebanyak 7 persen responden menjawab masalah lainnya, dan 4,9 persen tidak menjawab.

Survei Kepuasan Masyarakat, Evaluasi Tiga Tahun Kinerja Jokowi-Ma'ruf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Mural-Jokowi.jpg" alt="pojok satu" width="100%">
<figcaption>pojok satu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo telah menjabat selama tujuh tahun sebagai kepala negara. Pada periode kedua ini, sudah dua tahun berjalan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta Indonesia.  Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reforme (ICJR), Erasmus Napitupulu menyatakan, sejak dinyatakan terpilih secara resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 telah mengingatkan betapa pentingnya aspek reformasi hukum dan perlindungan HAM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara.  Sebab, jaminan atas kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan kondisi yang mutlak untuk menciptakan ekosistem politik dan ekonomi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. "ICJR menilai reformasi peradilan pidana saat ini berjalan stagnan. Respons yang diberikan pemerintah justru minim di tengah kesempatan dan momentum untuk melakukan reformasi ada di depan mata," kata Erasmus dalam keterangannya, Jumat (22/10).  Erasmus mengutarakan, pihaknya masih memberikan rapor merah pada pekerjaan rumah Presiden Joko Widodo di isu reformasi peradilan pidana. Terlebih, permasalahan overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hingga kini, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus di selesaikan.  "Kami tetap mendesak Pemerintahan Presiden Jokowi untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam mereformasi peradilan pidana," ucap Erasmus.  Pemberian rapor merah pada pekerjaan rumah Pemerintahan Presiden Joko Widodo selama tujuh tahun menjabat ini bukan tanpa alasan, lanjut Erasmus, pada awal 2020, Indonesia bahkan dunia Internasional memang dihadapkan dengan adanya pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan begitu banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Tak terkecuali sistem peradilan pidana. Dengan adanya pandemi Covid-19, masalah sistem peradilan pidana makin terpampang nyata.  Salah satunya mengenai overkriminalisasi dan ketergantungan begitu besar dengan pemenjaraan. Pemerintah berjibaku untuk mengeluarkan populasi dalam Rutan dan Lapas, juga sedikit bergeser menghadirkan narasi tentang pentingnya mengoptimalkan alternatif pemidanaan non pemenjaraan dan penggunaan pendekatan restorative justice untuk menyelesaikan perkara pidana.  Tetapi inti masalah tentang adanya overcrowding dan ketergantungan pada penjara luput direspons secara konkret melalui langkah-langkah reformatif. Hal ini tergambar dari pembahasan dan perumusan RKUHP. Pasca 12 kali sosialisasi pemerintah, substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi, pasal-pasal yang sudah didekriminalisasi dan dikoreksi karena bertentangan dengan negara demokratis justru dihadirkan kembali dengan ancaman penjara menjadi pilihan utama.  "Mulai penghinaan pada Presiden, lembaga negara, sampai pidana berunjuk rasa yang mengganggu ketertiban umum (dimana pasal ini sudah tidak lagi berlaku di KUHP saat ini), masih saja diancam pidana dan dihadiahi penjara," cetus Erasmus.  Bahkan RKUHP juga masih memuat pasal-pasal kriminalisasi berkaitan dengan penyerangan ruang privasi warga negara, lekat dengan pendekatan moralitas, seolah masalah moral harus diselesaikan dengan hukum pidana, dalam konteks kriminalisasi ruang privat ini. Hal ini menunjukkan bahwa negara masih sangat bergantung pada penjara untuk mengatur perilaku warga negaranya.  Tidak hanya RKUHP, legislasi lain yang overkriminalisasi tak juga diperbaiki secara tepat dan segera. Misalnya yang paling utama, UU Narkotika yang masih memidana pengguna narkotika, tapi langkah menghadirkan dekriminalisasi pengguna narkotika tak kunjung dikonkretkan.  Seharusnya pemerintah dapat mengambil pembelajaran dari peristiwa kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang yang menewaskan 48 orang dan mayoritas pengguna narkotika yang sedari awal tak perlu dipenjara. Masalah Narkotika yang berujung pada overcrowding, masih menjadi kegagalan terbesar Presiden Jokowi.  Kebijakan pidana lainnya, yaitu UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun telah ada usaha pemerintah untuk membantu perbaikan masalah implementasi UU ITE di lapangan melalui Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun hal tersebut belum efektif dan belum mencabut akar masalah dari UU ITE.  Patut diingat bahwa pedoman tersebut disusun sebagai pedoman implementasi dalam masa transisi pengesahan Revisi Kedua UU ITE, seperti yang dijanjikan Pemerintah, sehingga Revisi UU ITE harus segera dibahas oleh Pemerintah dan DPR.  "Prinsip yang harus dihadirkan adalah perlindungan warga negara, bukan mengedepankan represifitas negara," tegas Erasmus.  Selain itu, aspek reformasi hukum acara pidana. Tak hanya dalam aspek materiil mengenai norma hukum pidana, momentum reformasi hukum acara juga terjadi dengan adanya pandemi Covid-19. Seharusnya respons segera dijalankan untuk membuat pengaturan hukum acara pidana yang tetap menjamin hak atas peradilan yang adil di tengah kondisi darurat.  Sayangnya pemerintah juga luput meformasi hal ini di tataran legislasi. Pada aspek lain, masalah KUHAP yang minim pengawasan efektif makin memperlihatkan masalahnya. Kewenangan begitu besar pada kepolisian untuk melakukan penahanan semakin menunjukkan masalah ketika pandemi terjadi.  "Hal ini juga berhubungan dengan terjadinya penyiksaan. Berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), ditemukan 80 kasus penyiksaan sepanjang periode Juni 2020 hingga Mei 2021, dimana kepolisian masih menjadi aktor utama dalam kasus penyiksaan," ungkap Erasmus.  Bahkan, beberapa minggu ke belakang, Indonesia diramaikan dengan tagar #PercumaLaporPolisi, sebagai bentuk kekecewaan masyarakat oleh karena sikap institusi Polri yang dianggap tidak profesional dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, semisal kasus kekerasan seksual tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, tindakan kekerasan terhadap mahasiswa yang menggelar aksi pada peringatan ulang tahun kota Tangerang, penetapan tersangka bagi warga yang diserang oleh preman, kekerasan seksual, hingga ancaman yang dilakukan oleh aparat kepada warga.  "Seharusnya hal tersebut menjadi momentum bagi Presiden Jokowi untuk mereformasi institusi dan personel kepolisian secara menyeluruh agar lebih akuntabel dan berperspektif HAM. Reformasi ini, mau tak mau dilakukan dengan merombak hukum acara pidana melalui revisi KUHAP untuk memberikan jaminan perlindungan HAM dan sistem akuntabel dengan adanya pengawasan efektif dan menghindarkan kewenangan yang eksesif bagi kepolisian," beber Erasmus.  Aspek lain yang tak kalah penting yakni, respons pemerintah terhadap kritik masyarakat. Aparat seringkali bertindak represif dengan tidak mengindahkan batasan kewenangan yang diatur dalam UU dan melanggar HAM. Hal itu dapat dilihat salah satunya dalam kasus demonstrasi Reformasi Dikorupsi 2019 maupun Mosi Tidak Percaya 2020, dimana terlihat adanya penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force oleh aparat.  "Belum lagi, iklim ketakutan bagi publik untuk menyampaikan pendapat dengan adanya praktik penghapusan mural hingga ancaman warga yang menyuarakan #PercumaLaporPolisi," sesal Erasmus.  Oleh karena itu, meminta Pemerintah khususnya Presiden Jokowi dapat secara serius membahas akuntabilitas sistem peradilan pidana, dengan menginisiasikan pembahasan revisi KUHAP dengan menjamin due process of law dan perlindungan HAM sebagai prinsip  "Serta memberikan ruang demokrasi yang terbuka kepada masyarakat, dengan tidak merespons secara reaktif dan represif kritik dan masukan dari masyaraka," pungkasnya.

Rapor Merah Bagi Pemerintah Jokowi-Maruf Dalam Isu Reformasi Peradilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/JKT_BANTU-RAKYAT-DI-TENGAH-PANDEMI_MIFTAHULHAYAT-5.jpg" alt="BANTU WARGA: Warga berbagi makanan dengan warga lainnya di tengah pandemi. Gerakan itu untuk membantu rakyat melawan Covid-19. MIFTAHULHAYAT/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BANTU WARGA: Warga berbagi makanan dengan warga lainnya di tengah pandemi. Gerakan itu untuk membantu rakyat melawan Covid-19. MIFTAHULHAYAT/ JAWA POS)</figcaption>
</figure>Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Kepuasan Publik Masih Tinggi  JawaPos.com – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin genap berusia dua tahun hari ini (20/10). Di tengah berbagai persoalan akibat pandemi Covid-19, pemerintah masih mendapat modal politik yang cukup kuat.  Merujuk survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), kepuasan terhadap kinerja presiden masih cukup baik.  Sebanyak 68,5 persen responden mengaku cukup puas. ’’Yang kurang atau tidak puas hanya 29,5 persen,’’ ujar Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas kemarin (19/10).  Situasi penanganan pandemi yang membaik memengaruhi angka kepuasan masyarakat. SMRC mencatat, sebanyak 64,4 persen responden puas dengan upaya penanganan pandemi. Meski demikian, secara tren, kepuasan terhadap presiden masih di bawah angka sebelum pandemi. Sebagai perbandingan, pada April 2019, angka kepuasan berada di angka 71,4 persen.  Abbas menyatakan, tingginya angka kepuasan itu tak lantas membuat Presiden Jokowi bisa bersantai. Sebab, jika diperinci per sektor, kepuasan publik banyak yang negatif. Khususnya di sektor ekonomi.  Berdasar data SMRC, 37 persen responden mengaku ekonomi keluarganya merosot. Jumlah itu lebih dominan ketimbang yang merasa lebih baik dan tidak ada perubahan. Kemudian, secara makro, yang menilai ekonomi nasional memburuk mencapai 48,1 persen. Lebih tinggi daripada yang menilai lebih baik dan stagnan. ’’31 persen responden mengaku tak bisa lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa meminjam. Ini mengkhawatirkan,’’ ungkapnya.  Namun, kabar baiknya, mayoritas responden masih optimistis terhadap situasi ekonomi tahun depan. ’’Ini modal politik yang baik,’’ kata Abbas.  Di sektor politik, hukum, dan keamanan, praktis hanya keamanan yang mendapat rapor positif. Sebanyak 61,3 persen menilai keamanan baik. Sementara itu, situasi politik hukum dan penegakan hukum mendapat angka di bawah 50 persen.  Jika diperinci, publik menyoroti kinerja pemberantasan korupsi di era Jokowi-Maruf saat ini. Mayoritas atau 48,2 persen responden menilai pemberantasan korupsi memburuk. Nyaris dua kali lipat ketimbang yang menilai membaik, yaitu di angka 24,9 persen.  Selain itu, mayoritas responden berpersepsi bahwa korupsi saat ini meningkat. ’’Yang menilai korupsi semakin banyak naik dari 47,6 persen menjadi 49,1 persen (dibanding 2019),” papar Abbas.  Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies Philips Vermonte menilai hasil survei yang dipotret SMRC cukup menarik. Meski secara sektoral banyak penilaian negatif, kepuasan terhadap presiden relatif tinggi. ’’Walaupun kritis masyarakatnya, tapi tidak benci,’’ ucapnya. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat semakin rasional dalam menilai persoalan.  Keunikan itu, kata dia, disebabkan manajemen isu yang muncul ke publik. Dia mencontohkan, untuk isu sentralistis seperti keamanan, dalam beberapa kasus justru pemda yang menjadi sorotan. Misalnya, kasus kekerasan Ahmadiyah di Sintang.  Di sisi lain, kasus-kasus yang bersifat desentralistis seperti penanganan pandemi berbasis zonasi, sentimen positifnya justru didapat pusat. ’’Mungkin karena banyak kepala daerah yang berlindung di balik pusat,’’ terangnya. Yang pasti, menurut Philips, trust kepada presiden yang melampaui 60 persen menjadi modal politik yang kuat.  Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan, kepuasan pada presiden di tengah kekecewaan kinerja ekonomi sangat mungkin terjadi. Sebab, persoalan sektoral kerap dikaitkan dengan kinerja para pembantunya.  Aviliani mengingatkan, situasi ekonomi dalam 1–2 tahun ke depan masih akan berat. Secara tidak langsung, hal itu akan berdampak pada tekanan ekonomi yang dirasakan publik.  Salah satu yang harus diantisipasi adalah ketersediaan ruang fiskal. (far/deb/idr/dee/agf/han/c18/fal)

Penanganan Pandemi Membaik Jadi Sentimen Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/buka_sumbat_1.jpg" alt="Joko Widodo-Ma" width="100%">
<figcaption>Joko Widodo-Ma</figcaption>
</figure>Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin punya rencana dan target tinggi untuk menggenjot sektor ekonomi. Namun, upaya itu harus tersendat karena ketidaksigapan penanganan pandemi Covid-19.  ---  PRESIDEN Joko Widodo sebenarnya tinggal melanjutkan apa yang telah dilakukan pada periode pertama memimpin pemerintahan bersama Jusuf Kalla. Sejumlah program prioritas telah disusun di samping melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang digeber sebelumnya.  Pada tahun pertama memimpin bersama Ma’ruf Amin, batu sandungan bernama pandemi menahan langkah pemerintah. Bukannya berakselerasi, pekerjaaan rumah di bidang ekonomi justru bertambah panjang. Sebut saja neraca dagang yang terkontraksi, pertumbuhan ekonomi yang terjun bebas, ancaman resesi, hingga utang luar negeri yang membengkak.  Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Faisal menyoroti, respons pemerintah yang terbilang telat dalam penanganan pandemi berpengaruh besar. ’’Karena respons yang telat, pandemi masuk ke Indonesia dan menyebar lebih cepat, bahkan dibanding negara-negara tetangga yang lebih dahulu terkena (Covid-19),’’ ujarnya kemarin.  Kondisi itu diperparah dengan koordinasi dan manajemen risiko untuk penanggulangan pandemi yang semrawut. Padahal, sejak awal, persoalan Covid-19 adalah hal yang serius. ’’Itu (penanganan kesehatan, Red) masalah inti yang berpengaruh, terutama pada saat pemulihan ekonomi. Kalau grafik Covid masih naik, pemulihan ekonomi akan lambat ke depan,’’ tegasnya.  Tantangan pemerintah kini lebih berat akibat pandemi. Angka kemiskinan yang berpotensi meningkat, misalnya. Padahal, kata Faisal, sebelum ada pandemi, pemerintah terbilang berhasil mengurangi angka kemiskinan dari double-digit ke single-digit.  Permasalahan sebenarnya muncul bukan dari angka si miskin saja. Melainkan masih ada kategori orang-orang rentan yang notabene tidak masuk kategori miskin, tapi dekat dengan garis kemiskinan. ’’Saat pandemi, jumlah orang miskin yang berasal dari orang rentan ini membeludak. Ini memang bisa ditahan dengan bantalan bansos, tapi kan bansos tidak sustainable. Maka, strategi utama mengentaskan kemiskinan adalah penciptaan lapangan kerja. Ini PR buat pemerintahan ke depan,’’ tegas Faisal.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/pr-jokowi-maruf-750x337.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> (GRAFIS-ADIT/JAWA POS)  Sementara itu, ekonom Indef Bhima Yudhistira menyatakan, beberapa poin disorot pada setahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Salah satunya, Indonesia tercatat menempati urutan ketujuh tertinggi di antara negara berpendapatan menengah dan rendah dalam utang luar negeri (ULN), yakni USD 402 miliar, mengacu pada International Debt Statistics 2021-Bank Dunia. Beban ULN Indonesia jauh lebih besar daripada Argentina, Afrika Selatan, dan Thailand. ’’Di tengah situasi pandemi, pemerintah terus menambah utang dalam bentuk penerbitan utang valas yang rentan membengkak jika ada guncangan dari kurs rupiah,’’ ujarnya kepada Jawa Pos.  Bhima melanjutkan, pemerintah pada 2020 menerbitkan global bond USD 4,3 miliar dan jatuh tempo pada 2050 atau tenor 30,5 tahun. ’’Artinya, pemerintah sedang mewarisi utang kepada generasi ke depan,’’ imbuhnya.  Dengan kata lain, setiap satu orang penduduk di era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tercatat menanggung utang Rp 20,5 juta (utang pemerintah Rp 5.594,9 triliun per Agustus 2020 dibagi 272 juta penduduk). Padahal, debt to service ratio (DSR) berada di level 29,5 persen atau terus memburuk pada kuartal II 2020. DSR merupakan indikator kemampuan bayar utang luar negeri.  Di sisi lain, ketimpangan antara si kaya dan si miskin semakin meningkat. Hal itu disebabkan orang kaya terus menabung di bank dengan lebih sedikit membelanjakan uang. Sementara itu, masyarakat miskin tidak memiliki cukup tabungan. ’’Pascapandemi, ketimpangan aset makin lebar,’’ tambahnya. Angka kemiskinan diperkirakan lebih dari 12–15 persen yang dipicu kenaikan jumlah orang miskin baru.  Sementara itu, dari perspektif dunia usaha, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H. Maming menilai bahwa pemerintah telah berupaya dan berada di jalur yang benar untuk meningkatkan perekonomian serta investasi. Pada lima tahun pemerintahan Jokowi sebelumnya disebut ada kemajuan peningkatan dalam indeks kemudahan berusaha. (*/habis)

PR Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, Atasi Lonjakan Angka Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Ketua-Komisi-X-DPR-Syaiful-Huda.jpg" alt="Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. (Umar Wirahadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. (Umar Wirahadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin genap berusia satu tahun. Namun, banyak pihak yang merasa tidak ada perubahan signifikan dalam dunia pendidikan di Tanah Air.  Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menuturkan meskipun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan program Merdeka Belajar yang terdiri dari beberapa episode, implementasinya masih belum baik.  Terlebih gaya komunikasi Kemendikbud yang ia nilai terlalu tertutup selama periode setahun ini. Bahkan, sampai terjadi kegaduhan terkait kisruh Program Organisasi Penggerak (POP).  "Kedepan, Kemendikbud harus memperbaiki sektor komunikasi publik. Dalam satu tahun terakhir muncul banyak kegaduhan akibat ketidakmampuan Kemendikbud dalam mengelola komunikasi publik ini. Kegaduhan Program Organisasi Penggerak (POP) menjadi contoh kongkret betapa buruknya komunikasi publik Kemendikbud," terang dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/10).  Kata dia, turunan dari program Merdeka Belajar ini menimbulkan polemik berkepanjangan di mana banyak elemen masyarakat yang protes terkait ketidakjelasan mekanisme rekruitmen dan indikator entitas pendidikan yang masuk POP. Akhirnya program POP tersebut harus ditunda sampai 2021.  Selain itu juga publik juga digaduhkan dengan kebijakan Kemendikbud dalam mengandeng Netflix, jargon Merdeka Belajar yang ternyata merk swasta, dan somasi pemilik film yang karyanya digunakan untuk materi belajar dari rumah.  “Menurut kami kegaduhan-kegaduhan ini muncul akibat kurang bagusnya Kemendikbud dalam mengelola komunikasi mereka. Oleh karena itu kedepan kami meminta agar hal tersebut bisa diperbaiki sehingga kerja besar Pendidikan tidak tersandera oleh hal-hal kecil yang bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik,” katanya.  Perbaikan komunikasi tersebut, lanjut Huda juga harus dilakukan khususnya untuk wacana perbaikan kurikulum pendidikan di tanah air. Menurutnya, perbaikan kurikulum merupakan kerja besar yang harus dikaji secara matang dengan mempertimbangkan pandangan dari banyak kalangan.  Jangan sampai publik kembali dikejutkan dengan bocornya rencana penghapusan mata pelajaran agama yang hendak digabung dengan mata pelajaran moral Pancasila, atau kebijakan menjadikan pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran pilihan.  “Kami berharap khusus untuk kurikulum ini Kemendikbud harus benar-benar hati-hati karena perubahan kurikulum akan berdampak besar pada wajah pendidikan di tanah air. Oleh karena itu rencana tersebut harus dikomunikasikan secara baik dengan para pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia,” pungkasnya.

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Komisi X Kritisi Gaya Komunikasi Kemendikbud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KONFERENSI-PERS-JOKOWI-MARUF-AMIN-DERY-RIDWANSAH-2.jpg" alt="Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin genap berusia satu tahun. Selama satu tahun pemerintahan keduanya, persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan masih menjadi catatan.  Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyebutkan, seluruh dunia memang tidak siap menghadapi pandemi Covid-19 sejak akhir 2020. Yang membedakan, papar dia, adalah respons awal setiap pemerintah negara dalam menghadapi pandemi global ini.  Mufida menyebut, sikap Jokowi-Ma'ruf yang cenderung menggampangkan dan mengabaikan penanganan Covid-19 menunjukkan sikap pemerintahan yang tidak antisipatif dan sigap menghadapi Covid-19.  Ia menyebut, per 20 Oktober 2020 menurut data Worldometers, Indonesia menduduki peringkat 19 dunia, 5 di Asia dan pertama di Asia Tenggara angka konfirmasi positif Covid-19. Tingkat kematian akibat Covid-19 di Indonesia juga nomor 16 di dunia, nomor 3 di Asia, dan nomor satu di Asia Tenggara.  Yang lebih menyedihkan, untuk tes per 1 juta penduduk, Indonesia peringkat 158 dari seluruh negara di dunia.  "Terbukti hingga kini gelombang pertama Covid-19 di Indonesia entah kapan berakhir. Sementara di negara-negara yang sigap responsnya kini semuanya sudah melandai. Sementara negara-negara yang tercatat tertinggi kasus dan angka kematian seperti Brasil dan Amerika Serikat juga pemerintahannya menyepelekan pandemi ini," kata Mufida, Rabu (21/10).  Mufida menyebut pemerintah sejatinya sudah dilengkapi petunjuk lengkap dalam UU Kekarantinaan Kesehatan jika terjadi wabah global. Namun pemerintah hanya mengambil hal-hal yang parsial dalam UU Kekarantinaan Kesehatan demi kepentingan tertentu.  "Saat awal pemerintah enggan melakukan karantina wilayah seperti yang diamanatkan dalam UU Kekarantinaan Kesehatan. Tetapi saat mengancam pendemo UU Cipta Kerja, aparat mengancam dengan UU Kekarantinaan Kesehatan," katanya  Selain persoalan kesehatan, persoalan ketenagakerjaan dengan disahkannya UU Cipta Kerja menjadi catatan besar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sudah banyak pihak dan pakar yang menyebutkan UU Cipta Kerja cacat secara prosedur dan materi tetapi pemerintah ngotot tetap mengesahkan UU ini di tengah pandemi Covid-19.  "Pembahasannya yang tidak transparan sejak awal, saat diputuskan dan persoalan yang masih mengikuti terkait draf mana yang resmi usai diputuskan jelas mengindikasikan UU Cipta Kerja ini bermasalah. Belum lagi bicara subtansi isi yang justru tidak memberikan rasa aman dan layak bagi pekerja sebagaimana rekomendasi ILO," papar dia.  Mufida menyebutkan, catatan terkait kesehatan dan ketenagakerjaan bukan hanya soal penanganan Covid-19 dan UU Cipta Kerja. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan, semrawutnya program Kartu Prakerja, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga menunjukkan kebijakan pemerintah Jokowi-Ma'ruf yang bermasalah.  Mufida juga mengkritisi soal maraknya pengangguran. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pada 2021 angka pengangguran bisa menyentuh 12,7 juta orang.  Pada 2020 Bapennas memperkirakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menyentuh 8,1 hingga 9,2 persen melompat dari posisi 2019 yang berkisar 5,28 persen. Tingkat TPT ini tertinggi sejak 15 tahun terakhir. Bahkan pada awal 2020, World Population Review merilis Indonesia di peringkat 9 tingkat pengangguran di dunia.  "Banyaknya catatan di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan ini harus jadi alarm bagi pemerintah. Apalagi ini periode kedua Pak Jokowi yang seharusnya jauh lebih baik dari periode pertama. Saat ini yang menjadi pengawas jalannya pemerintahan bukan hanya DPR tetapi juga kekuatan sipil dan media. Jangan anggap remeh kritik dan masukan dari mereka," pungkasnya.

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Kritik Keras Soal Covid-19 dan Omnibus Law

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/buka_sumbat.jpg" alt="SATU SUARA: Demonstran dari berbagai elemen buruh, mahasiswa, dan petani melakukan unjuk rasa di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Selasa (20/10). (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SATU SUARA: Demonstran dari berbagai elemen buruh, mahasiswa, dan petani melakukan unjuk rasa di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Selasa (20/10). (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Kebijakan pemerintah yang menjadi kontroversi dan memantik penolakan masyarakat mewarnai setahun jalannya pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Buntut dari tersumbatnya saluran komunikasi.  ---  GELOMBANG demonstrasi pasca pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja seperti menjadi puncak tidak lancarnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam setahun terakhir.  Seolah ada jarak sehingga suara publik cenderung tidak mendapat tempat sebagaimana mestinya.  Sejumlah produk kebijakan publik acap kali diikuti berbagai kontroversi, baik berskala sedang maupun besar. Itulah yang terlihat jelas dari reaksi masyarakat terhadap sikap pemerintah terkait dengan perubahan UU KPK, perumusan UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), ketidakpuasan publik soal penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi, serta yang terbaru pengesahan UU Cipta Kerja.  Pengamat politik dan kebijakan publik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, selama setahun kepemimpinan pada periode kedua menjadi presiden, Jokowi makin berjarak dengan rakyat. Ada proses komunikasi yang tersumbat antara lingkaran inti presiden dan dinamika sosial politik di tengah masyarakat. ”Tidak ada dialektika yang memadai antara pemerintah dan masyarakat,” ulasnya kepada Jawa Pos kemarin (20/10).  Presiden Jokowi, kata Umam, seolah bergeming menghadapi berbagai tekanan politik publik. Hal itu bisa saja dilatarbelakangi surplus kepercayaan diri Jokowi yang merasa bahwa gerakan sosial yang muncul belakangan ini hanya bersifat temporal, mudah terfragmentasi, dan gampang dijinakkan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/buka_sumbat_1-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Joko Widodo-Ma'ruf Amin (HENDRA EKA/JAWA POS)  Namun, tersumbatnya komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat akan berimbas pada menumpuknya kekecewaan publik. ”Pemerintah harus sadar bahwa investasi kekecewaan publik ini bisa berubah menjadi self-delegitimation yang berdampak pada menurunnya kredibilitas pemerintah itu sendiri,” papar direktur eksekutif Romeo-Strategic Research &amp; Consulting (RSRC) tersebut.  Menurut dia, presiden harus membuka ruang komunikasi politik publik. Dengan begitu, kebijakan-kebijakan publik benar-benar sesuai aspirasi dan ekspektasi masyarakat.  Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan juga menyoroti problem komunikasi dalam pemerintah. Bahkan, masalah itu terjadi di internal pemerintah, yakni antara pusat dan daerah. ”Saya lihat pemerintahan Jokowi belum maksimal membangun komunikasi dengan pemda,” terang Hinca. Terutama, pada awal penanganan pandemi, terdapat perbedaan antara pusat dan daerah.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/20/10/2020/catatan-pks-soal-kegagalan-1-tahun-pemerintahan-jokowi-maruf-amin/">Catatan PKS Soal Kegagalan 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/20/10/2020/1-tahun-jokowi-maruf-pdip-menteri-jangan-pencitraan-lagi/">1 Tahun Jokowi-Ma’ruf, PDIP: Menteri Jangan Pencitraan Lagi</a></li> </ul> Sementara itu, Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia Remy Hastian menuturkan, dalam setahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, Indonesia layaknya negeri dongeng. Banyak aturan yang dibuat kejar tayang. Bahkan jelas merugikan masyarakat. Teranyar, UU Cipta Kerja.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/buka_sumbat_2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Menurut dia, pada masa pandemi, pemerintah seharusnya berfokus menangani Covid-19. Bukan malah bermanuver mengesahkan UU Cipta Kerja yang di dalamnya terkandung pasal-pasal yang dinilai bakal merugikan rakyat dan cacat prosedural.  Di bidang hukum dan HAM, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menegaskan bahwa banyak yang harus dituntaskan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah malah menunjukkan upaya pelemahan penegakan hukum dan HAM. Misalnya, soal KPK. ”Realisasi misi Jokowi-Ma’ruf jauh panggang dari api,” katanya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=kZIcyKbmfJc&amp;ab_channel=jawapostvofficial

1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin: Buka Sumbat Komunikasi Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Jokowi-Gunakan-Busana-Sabu-NTT-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Presiden Joko Widodo mengenakan busana Sabu asal NTT dan Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo mengenakan busana Sabu asal NTT dan Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Besok, Selasa(20/10) tepat setahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ma'ruf Amin memimpin pemerintahan. Pada periode ini, ada beberapa catatan dalam bidang hukum dan HAM yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni.  "Secara garis besar, kami di parlemen tentunya melihat ada banyak catatan maupun pencapaian yang berhasil diraih pemerintah selama satu tahun ini. Misalnya, terkait pengungkapan dan pemberantasan kasus narkoba oleh kepolisian," ujar Sahroni kepada wartawan, Senin (19/10).  Legislator asal Tanjung Priok, Jakarta ini juga menyebutkan bahwa selama satu tahun ke belakang ini, polisi telah menunjukkan kinerjanya dengan berhasil mengungkap 29 ribu kasus narkoba. "Banyak sindikat narkoba internasional yang ditangkap, dan upaya pengungkapan ini tidak terhenti karena adanya pandemi. Ini membuktikan bahwa kepolisian dan pemerintah tidak main-main soal ini," katanya.  Sahroni juga menambahkan bahwa dalam kondisi Covid-19 saat ini, tentunya pemerintahan Jokowi menghadapi banyak hambatan. Namun hingga saat ini, situasi keamanan di dalam negeri masih terjaga.  "Ini tentunya sangat kita apresiasi, karena di negara lain, adanya pandemi bikin kriminalitas dan kejahatan meningkat tajam. Namun kita lihat di Indonesia, kepolisian berhasil menjaga keamanan hingga situasi tetap kondusif," ungkapnya.  Meski begitu, Sahroni tidak menampik bahwa dalam satu tahun terakhir ini, ada juga beberapa aturan terkait hukum dan HAM yang menuai kontroversi dan kritikan publik. Namun menurutnya, kebijakan kontroversial itu sudah lumrah di negara demokrasi.  "Itu tidak apa-apa. Dalam demokrasi, kritik dan masukan untuk pemerintah itu hal yang normal dan justru harus kita hargai. Kami di Komisi III siap bekerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan kinerja di bidang Kumham dan akan selalu mendengar aspirasi masyarakat,” pungkasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=pZzAfTJCNu4&ab_channel=jawapostvofficial

Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Ini Catatan Sahroni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/CHARLES-MEIKYANSAH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>MOMEN kongres Partai Nasdem yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, diterpa gemuruh isu keluarnya partai tersebut dari koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin pasca pertemuan Ketua Umum Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.  Padahal, jauh dari isu yang terbilang sensasional tersebut, Partai Nasdem selama berlangsungnya kongres yang dirangkai dengan peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-8 menawarkan dan membumikan diskursus gagasan restorasi ke dalam advokasi kebijakan bernapas gagasan restorasi.  Sebagai gagasan, restorasi Indonesia bertumpu pada kemerdekaan sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya. Pada tataran praksis, gagasan restorasi Indonesia mewujud dalam bentuk advokasi kebijakan yang ke depan menjadi arah partai.  Pertama, amandemen konstitusi. Aspek ini penting karena sebagai fondasi, konstitusi harus mengalami pembaruan agar tak lekang oleh zaman. Kontekstualisasi konstitusi akan membuat kita terhindar dari kungkungan masa lalu. Pengarusutamaan amandemen konstitusi sebagai agenda mendesak bangsa mengingat dunia tengah menghadapi great disruption yang membutuhkan pembaruan konstitusi.  Perubahan ancaman global dari ancaman tradisional (traditional security) telah meluas menjadi ancaman nontradisional (non-traditional security). Seperti ancaman transnasionalisme (radikalisme dan terorisme), ancaman perang siber, persebaran penyakit, dan ancaman lainnya. Perubahan yang fundamental tersebut membutuhkan repositioning ulang konstitusi kita dalam tatanan baru (world order).  Kedua, modernisasi partai politik (parpol). Parpol sebagai agregasi kepentingan publik harus menghasilkan kader-kader terbaik untuk menjadi penerus estafet kepemimpinan bangsa. Maka, sejatinya partai harus membuka diri untuk seluruh lapisan masyarakat yang menghibahkan hidupnya untuk memimpin Indonesia. Konvensi calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 menjadi manifestasi politik restorasi ke depan. Konvensi secara filosofis memberikan kemungkinan bagi seluruh anak bangsa dalam menentukan jalannya republik.  Mengapa pelaksanaan konvensi begitu penting dan menandai modernisasi Partai Nasdem? Sebab, konvensi adalah jawaban atas keraguan ’’the rise of political dynasty’’ yang terjadi di Nasdem. Konvensi sekaligus menandai bahwa siapa pun yang berprestasi mendapatkan kesempatan untuk berkontestasi. Tak harus anggota parpol.  Lalu, kenapa ketua umum masih menjadi pusat dari semesta politik Nasdem? Justru karena Nasdem yang masih berumur 8 tahun membutuhkan kepemimpinan yang menyatukan, kepemimpinan yang menjadi center of the gravity. Toh, kalaupun diukur dalam kinerja, berkat kepemimpinan Surya Paloh, Partai Nasdem menjadi salah satu partai peraih kenaikan suara terbesar dua kali pemilu berturut-turut. Pada Pemilu 2014, Partai Nasdem lolos dari parliamentary threshold dengan raihan 8.402.812 suara (6,72 persen).  Pada Pemilu 2019, Nasdem mengantongi 12.661.792 suara atau 9,05 persen. Terjadi peningkatan 4.258.980 suara atau 2,33 persen. Torehan yang memukau di tengah hampir sebagian besar parpol mengalami stagnasi popularitas dan penurunan perolehan suara.  Ketiga, situasi global yang penuh dengan volatility, uncertainty, complexity and ambiguity (VUCA) membutuhkan pemikiran dan jalan keluar agar Indonesia mampu menghadapi ancaman resesi global. Seperti diketahui, perekonomian global diprediksi terus memburuk. International Monetary Fund (IMF) telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2019 dari 3,2 persen menjadi 3 persen. Seperti disampaikan Presiden Jokowi pada malam penutupan kongres, Senin (11/11), ancaman resesi ekonomi di depan mata.  Pelambatan ekonomi global diperparah dengan semakin dinamisnya konstelasi geopolitik global yang membuat kinerja ekonomi negara emerging market tertekan dan berada dalam tepian resesi yang dapat merembet. Ancaman krisis yang terjadi di Argentina (mata uang peso mengalami tekanan -52,2 persen) dan Turki (-43,2 persen) pada 2018 juga merembet ke Indonesia di mana rupiah mengalami pelemahan -9,2 persen yoy atau terparah di kawasan Asia Tenggara.  Maka, Nasdem sebagai partai koalisi mendorong agar Indonesia tidak terkena badai krisis ekonomi dengan menawarkan politik restorasi sebagai proposal dalam menghadapi resesi dan ancaman bangsa. Resesi ekonomi menjadi masalah serius bangsa kita. Indonesia memiliki pengalaman buruk di mana negara terancam menjadi negara failed state karena badai krisis ekonomi 1998. Semua kekuatan parpol harus bersatu untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan serta pembangunan iklim ekonomi yang aman dan berkelanjutan.  Basis kekuatan dan stabilitas bangsa hanya bisa dicapai dengan semangat gotong royong sesama anak bangsa. Maka dari itu, politik restorasi harus menyatukan. Sehingga rumusan keempat adalah silaturahmi kebangsaan agar ada ruang konsensus yang tercipta secara deliberatif. Maka, ketika elite partai bersilaturahmi ke kantor DPP PKS di Jalan T.B. Simatupang, Jakarta, dan ditafsirkan secara beragam, sebenarnya Nasdem tengah membumikan politik restorasi.  Politik yang hangat dan beradab. Politik yang merangkul semua elemen tanpa membedakan sekat koalisi dan oposisi adalah jalan Nasdem. Sebab, bagi Nasdem, proposal restorasi adalah dengan jalan memperkuat presidensialisme dan membangun politik yang kritis dan konstruktif adalah semesta politik Indonesia. Selain itu, silaturahmi menjadi adab berkomunikasi bangsa yang menjunjung tinggi gotong royong serta menyatukan sekat dan perbedaan.  Kelima, tantangan dan ancaman ke depan adalah permasalahan lingkungan. Harus ada konsensus dan aksi global dalam menghadapi ancaman lingkungan. Hal itu menjadi alasan bahwa selain mendorong upaya kerja sama global seperti paris agreement dan pengarusutamaan green policy dalam level domestik, juga pentingnya menyerukan aksi konkret dalam mendukung Indonesia bebas sampah plastik melalui pengurangan penggunaan air kemasan dan atau pembangunan fasilitas air minum gratis (potable water) di instansi/kantor/sekretariat masing-masing.  Yang terakhir adalah memperteguh Pancasila sebagai napas dalam setiap kebijakan legislatif dan eksekutif untuk tercapainya cita-cita kemerdekaan. Pancasila sebagai way of life dari bangsa ini, maka semua harus bermuara pada napas Pancasila sebagai fondasi kehidupan bernegara dan berbangsa. Membumikan politik restorasi adalah pekerjaan rumah Nasdem selanjutnya. Selebihnya, selamat ulang tahun, Nasdem. (*)  <hr />  *) Charles Meikyansah, Anggota DPR RI

Membumikan Politik Restorasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Karikatur-Jokowi-Maruf.jpg" alt="Ilustrasi. Karikatur Jokowi Ma" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Karikatur Jokowi Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Joko Widodo dan Ma’ruf Amin hari ini resmi menjabat presiden dan wakil presiden RI periode 2019–2024. Banyak pekerjaan rumah telah menunggu.  ---  PUKUL 14.30 siang ini, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin mengucap sumpah di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Bagi Jokowi, ini menjadi periode kedua setelah menjalani lima tahun pemerintahan bersama Jusuf Kalla. Kali ini tantangan pemerintah tidak kalah berat.  Isu hukum yang terus menjadi sorotan hingga perlambatan ekonomi yang harus diantisipasi.  Persoalan Hukum dan HAM  Pakar hukum pidana Suparji Ahmad menuturkan, Jokowi-Ma’ruf harus bisa memaksimalkan waktu untuk menyelesaikan setumpuk persoalan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Menuntaskan kasus Novel merupakan salah satu cara pemerintah untuk menunjukkan komitmennya dalam agenda pemberantasan korupsi.  Apalagi, belum lama ini revisi Undang-Undang (UU) KPK telah merontokkan kekuatan lembaga superbodi itu. ”Secara kelembagaan, di akhir pemerintahan ini kan KPK berada di senja kala,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (19/10).  Menurut Suparji, perlu ada upaya signifikan yang bisa menunjukkan bahwa pemerintah punya komitmen menguatkan KPK. Lembaga antirasuah tersebut harus dijaga bersama-sama.  Selain itu, berbagai perbaikan untuk mendorong terciptanya peradilan yang bersih masuk dalam catatannya. Menurut Suparji, peradilan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Juga bakal mendorong terjaminnya hak asasi manusia (HAM). ”Perbaikan kinerja lembaga penegak hukum wajib digenjot Jokowi dan Ma’ruf,” kata dia. ”Kepolisian, kejaksaan, maupun KPK harus mampu mengerjakan tugas-tugas dengan lebih baik,” tambahnya.  Catatan lebih khusus diberikan Imparsial. Penegakan HAM masih menjadi janji Jokowi yang belum dipenuhi pada periode pertama pemerintahannya. ”Selesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut dengan cara yang berkeadilan,” kata Direktur Imparsial Al Araf.  Penegakan HAM, lanjut Al Araf, merupakan salah satu agenda reformasi yang penting untuk terus diingat setiap pemimpin negeri ini. Menurut dia, penegakan HAM adalah bentuk tanggung jawab negara. ”Negara tidak boleh lari dan menutup mata dari persoalan kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya,” tegas dia.  Berdasar catatannya, kasus pelanggaran HAM yang menunggu untuk diselesaikan masih menumpuk. Mulai kasus penghilangan aktivis medio 1996 sampai 1998, tragedi Semanggi I dan II, kasus pembunuhan masal dan penghilangan orang 1965–1966, pembunuhan dan penembakan di Tanjung Priok 1984, kejahatan kemanusiaan Aceh sejak 1976 hingga 2004, serta penembakan misterius dalam rentang waktu 1982–1985.  Ada juga kasus Talangsari pada 1989, tragedi Wasior dan Wamena (2000), serta kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Dengan tegas Al Araf meminta Jokowi tidak mengulang kesalahan memilih menteri dan pembantu presiden yang diduga terlibat atau bertanggung jawab atas kasus HAM.  Imparsial juga meminta presiden dan wakil presiden baru menjadikan HAM sebagai prioritas, rujukan, serta landasan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah. ”Presiden Jokowi perlu mengangkat jaksa agung yang memiliki kemauan dan keberanian untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat,” tegas Al Araf.  PR Ekonomi  Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menyebutkan, salah satu keberhasilan besar era Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah pembangunan infrastruktur yang masif. Pemerataan infrastruktur di seluruh penjuru tanah air tersebut harus diapresiasi. ”Sekarang kita kan merasakan orang pulang ke Sumatera sudah bisa lewat tol. Nanti ada juga tol di Kalimantan. Ini luar biasa,” katanya.  Sayang, keberhasilan tersebut tidak diimbangi desain strategis pembangunan itu sendiri. Akibatnya, hasilnya menjadi kurang maksimal. Piter berharap ke depan pembangunan infrastruktur tidak bertumpu pada satu sektor saja. Tetapi perlu dikembangkan agar bisa lebih komprehensif. ”Tujuan kita mau ke mana. Mana saja yang mau dikembangkan,” tuturnya.  Selain infrastruktur, sektor industri layak disoroti. Menurut Piter, pertumbuhan industri hanya mampu bergerak di kisaran 5 persen. Padahal, capaian negara-negara lain sudah berada di atas 20 persen. ”Di zaman Pak Jokowi juga industri turun. Tapi tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi. Karena proses penurunan itu sudah berlangsung sekitar sebelas tahun lalu. Sayangnya, pada periode Jokowi tidak ada upaya menghambat laju penurunan pertumbuhan industri itu,” jelasnya.  Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Rachbini menyatakan hal senada. Menurut dia, pemerintahan baru ke depan perlu lebih dalam lagi mengoptimalkan pembangunan di sektor industri. ”Kami berharap Pak Presiden yang jago blusukan, kami memberi saran untuk blusukan ke sektor industri,” tuturnya.  Didik mengungkapkan, pada masa Orde Baru pertumbuhan industri dapat mencapai 9–10 persen. Sedangkan saat ini hanya tumbuh sekitar 3 persen. ”Hal krusial bagi kita adalah daya saing industri,” ucapnya.  Urusan Pendidikan  Di bidang pendidikan, guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro berharap pemerintah mampu memberdayakan lembaga pendidikan berbagai tingkat di daerah. Baik sekolah, perguruan tinggi, maupun institusi pendidikan pemerintah daerah. Beri mereka kewenangan untuk mengelola pendidikan di daerah masing-masing. Sebab, kebutuhan pendidikan di setiap daerah tidak sama.  ”Posisi pemerintah sebagai fasilitator. Harus proaktif bertanya ke daerah kebutuhannya apa. Mungkin gurunya kurang, kualitas guru masih perlu ditingkatkan. Ada juga yang fasilitasnya kurang memadai. Mungkin juga yang dibutuhkan bukan dana, tapi regulasi yang harus dilonggarkan,” bebernya kepada Jawa Pos kemarin.  Pendidikan vokasi juga menjadi perhatian. Belakangan pemerintah memperbanyak sekolah, jumlah siswa/mahasiswa yang belajar vokasi, dan guru hingga memperbaiki fasilitas peralatan dan laboratorium serta bengkel workshop. Yang belum terselesaikan adalah persoalan tingkat pengangguran yang sangat tinggi dari para lulusan pendidikan vokasi tersebut.  Menurut mantan Dirjen Pendidikan Tinggi (1999–2007) itu, penyebabnya adalah pendidikan tersebut diselenggarakan tidak berdasar kebutuhan pasar kerja. ”Belum dipetakan kebutuhannya apa, sudah langsung membuat program memperbanyak siswa, guru, alat, dan sebagainya,” ujar Satryo. Akibatnya, lulusannya itu tidak dibutuhkan sektor riil.  Upaya Lanjutan  Secara terpisah, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui, masih banyak pekerjaan rumah yang belum dituntaskan pemerintahan Jokowi. Bahkan, beberapa target yang dicanangkan dalam periode lalu belum bisa dicapai. Moeldoko beralasan, dalam mencapai target, kunci tidak sepenuhnya ada di tangan pemerintah. Ada faktor eksternal yang ikut memengaruhi.  Soal melesetnya target pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5 persen, misalnya, ada banyak faktor eksternal yang memengaruhi. Antara lain menurunnya nilai jual komoditas andalan, penurunan ekonomi dunia, hingga perang dagang.  Meskipun, harus diakui juga, ada faktor internal yang menghambat. Misalnya, dalam konteks ekonomi, ada aturan-aturan yang menghambat investasi dan ekspor.  Hal yang sama terjadi di sektor hukum. Misalnya soal janji penuntasan kejahatan HAM masa lalu. Hambatan teknis terjadi, misalnya sulitnya mencari saksi dan alat bukti. Di sisi lain, opsi yang coba diambil pemerintah dengan penyelesaian nonyudisial juga tidak dapat diterima semua kalangan.  Untuk itu, Moeldoko memastikan bahwa semua kekurangan atau pekerjaan rumah yang belum tuntas terus dievaluasi. Dalam periode kedua pemerintahan Jokowi akan dilakukan upaya lanjutan. ”Kalau cara lama mungkin nggak pas, cari cara baru. Kan gaya Pak Jokowi seperti itu,” kata dia.  Moeldoko menambahkan, angka kepuasan terhadap pemerintah secara umum di kisaran 50–60 persen akan coba ditingkatkan. ”Pengalaman lima tahun ini memberikan referensi. Ke depan, saya yakin cara-cara mengelola akan lebih efisien dan efektif,” tandasnya.  Postur Kabinet  Penyusunan kabinet diprediksi belum rampung dalam waktu dekat. Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari tidak yakin susunan kabinet Jokowi-Ma’ruf segera diumumkan setelah pelantikan hari ini. Meskipun Jokowi dalam akun Instagram-nya menyampaikan pesan bahwa susunan kabinet sudah rampung. ”Ada tiga pesan tersirat dalam status presiden itu, yakni sabar, sabar, dan sabar,” katanya dalam diskusi di Jakarta kemarin.  Menurut Qodari, hal tersebut dipengaruhi kemungkinan diakomodasinya partai-partai di luar koalisi pemerintah: Gerindra, Demokrat, dan PAN. Tiga partai itu, khususnya Gerindra, punya kemungkinan diberi tempat dalam susunan di kabinet periode lima tahun mendatang. ”Karena Pak Jokowi memang berkepentingan membangun koalisi besar. Negara sebesar Indonesia harus dikerjakan bersama-sama,” paparnya.  Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menambahkan, gemuknya koalisi yang dibangun Jokowi bisa bermakna ganda. Di satu sisi bisa menguntungkan presiden dan wakil presiden dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan. Parlemen pun akan memberikan jalan tol bagi sejumlah kebijakan pemerintah.  Namun, di sisi lain, tantangan muncul dalam menjaga keguyuban koalisi. Menurut Hendri, koalisi akan menemui tantangan berat justru pada tahun ketiga berjalannya kabinet. Saat itu setiap parpol memiliki agenda sendiri-sendiri untuk menghadapi Pemilu 2024. ”Saya kira tantangan di situ nanti,” ulasnya.  Di sisi lain, Hendri menduga ada agenda besar di balik besarnya koalisi yang terbangun. Dugaan tersebut muncul saat pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Saat itu keduanya sepakat untuk melakukan amandemen menyeluruh atas UUD 1945.  Hal tersebut akan membawa konsekuensi besar karena terkait dengan hal krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk masa jabatan presiden serta tata cara pemilihan presiden.  Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira optimistis Presiden Jokowi segera menetapkan kabinet setelah pelantikan. Jokowi jauh lebih leluasa dalam menyusun komposisi kabinet karena telah memiliki pengalaman dari periode pertama pemerintahannya. ”Jadi sabar saja. Pak Presiden tentu punya kalkulasi sendiri. Tapi, saya optimistis kabinet segera ditetapkan,” tegasnya.

Selamat Bekerja Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jokowi-ma'ruf

Berita Terkini