Latu Ratri Mubyarsah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/21/WhatsApp-Image-2025-01-21-at-095522-298914277.jpg" alt="Ketua Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika Dr. Taufan Hunneman. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika Dr. Taufan Hunneman. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ketua Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika Dr. Taufan Hunneman menyatakan, globalisasi dan perkembangan teknologi telah membawa dampak besar pada kehidupan masyarakat. Banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi telah membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. &rdquo;Oleh karena itu, perlu adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru dan penanaman nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda,&rdquo; ujar Taufan Hunneman yang juga Dosen UCIC Cirebon itu. Dia menjelaskan, sSalah satu ideologi yang masuk ke Indonesia dan mengubah wajah demokrasi Pancasila adalah demokrasi liberal. Dalam Demokrasi Liberal, keputusan politik dibuat melalui pemilihan umum yang bebas dan adil di mana setiap warga negara memiliki hak suara yang sama. &rdquo;Dalam konteks ini, tak ada yang salah dengan ekspresi kebebasan dan keadilan, di mana setiap warga negara memiliki hal yang sama dalam memilih pemimpinnya,&rdquo; papar Taufan Hunneman. Namun, lanjut dia, berubahnya pendulum politik Indonesia dari demokrasi Pancasila menuju demokrasi liberal mengubah dinamika politik dalam negeri, khususnya pasca reformasi. Salah satu yang paling kentara adalah berubahnya sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dari sistem musyawarah untuk mufakat, menjadi pemilihan langsung. &rdquo;Praktik ini sudah berjalan selama dua dekade. Pemilihan kepala daerah langsung pertama kali dilakukan pada 2005,&rdquo; terang Taufan Hunneman. Masyarakat mendapatkan pengalaman baru memilih calon pemimpinnya secara langsung. Awalnya, menurut Taufan Hunneman, banyak pihak yang menilai ini adalah model pemilihan kepala daerah yang ideal. Namun tak banyak yang menyadari kalau model pemilihan seperti ini bercorak liberal dan menyimpang dari nilai-nilai demokrasi Pancasila. &rdquo;Dalam demokrasi Pancasila kita mengenal konsep musyawarah mufakat, sebagaimana yang tertuang dalam sila ke-4 Pancasila. Semangat itu harus diimplemantasikan dalam semua lini kehidupan rakyat Indonesia, termasuk memilih kepala daerah,&rdquo; tandas Taufan Hunneman. Dia menejlaskan, sistem tersebut telah berjalan sebelum reformasi, di mana kepala daerah dipilih melalui perwakilan masyarakat di DPRD melalui mekanisme musyawarah. Selama itu dilakukan, pergantian pucuk pimpinan di daerah selalu berjalan mulus dan tanpa ada masalah. &rdquo;Kondisi berbeda terjadi ketika mekanisme pemilihan kepada daerah diubah menjadi pemilihan langsung. Ongkos politik membengkak, masyarakat jadi terkotak-kotak karena pilihan politiknya,&rdquo; kata Taufan Hunneman. Belum lagi, lanjut Taufan Hunneman, potensi gesekan di masyarakat akibat perbedaan pilihan politik. Terlebih jika sudah dibumbui dengan SARA. &rdquo;Sukses kepala daerah malah menjadi ajang untuk memecah belah Masyarakat,&rdquo; ujar Taufan Hunneman. Hal itu, lanjut dia, lantas rentan dan sangat rawan dimanfaatkan oleh pihak luar (proxy) untuk memecah belah bangsa. Itu sangat berbahaya dan tidak setimpal dengan ongkos politik yang telah dikeluarkan. &rdquo;Mekanisme pemilihan umum secara langsung tak sepenuhnya menampung aspirasi sejumlah kalangan masyarakat, seperti buruh, tani dan nelayan. Hingga kini kita tidak menemukan adanya perwakilan kelompok buruh, tani dan nelayan yang signifikan di parlemen,&rdquo; terang Taufan Hunneman. Karena itulah, dia menyetakan, selain keterpilihan melalui suara, demokrasi juga harus memberi ruang pada keterwakilan, diantaranya kalangan buruh, tani dan nelayan. Dengan adanya keterwakilan tersebut, parlemen turut memikirkan nasib kelompok masyarakat yang spesifik melalui beragam regulasi dan kepentingan. &rdquo;Keterwakilan itu juga memiliki sisi positif lainnya, yakni mencegah terjadinya gesekan atau bahkan chaos di ruang publik. Hal lain yang harus diperhatikan dalam Demokrasi Pancasila, khususnya soal keterwakilan, adalah harus adanya ruang keterwakilan untuk kalangan TNI dan Polri di parlemen,&rdquo; tutur Taufan Hunneman. Sebab, Taufan Hunneman mengatakan, sejak era reformasi, dua institusi tersebut tidak memiliki hak politik apapun, baik itu memilih atau dipilih. Namun tak bisa dipungkiri, masih memerlukan kebijakan regulasi yang terkait dengan pertahanan, keamanan, alutsista dan yang sejenisnya. &rdquo;Sehingga, putusan dan regulasi serta kebijakan juga sesuai dengan kepentingan kelompok. Tak hanya kalangan buruh, tani nelayan dan TNI Polri, Demokrasi Pancasila juga dapat memayungi kepentingan sosial politik lainnya dalam parlemen, di antaranya para raja-raja Nusantara,&rdquo; kata Taufan Hunneman. Raja-raja Nusantara sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Untuk mendukung Indonesia, mereka telah meleppaskan kedaulatannya hanya untuk bergabung dengan NKRI. &rdquo;Karena itulah, kami mendukung wacana yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD. Mekanisme itu sudah dipastikan sejalan dengan Demokrasi Pancasila, tepatnya sila ke-4 yang menggaungkan semangat musyawarah mufakat,&rdquo; tandas Taufan Hunneman. &rdquo;Selain itu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan lebih aman, tak ada gesekan di akar rumput, tak ada isu SARA yang memecah belah. Sangat realistis jika kita kini memilih untuk kembali ke Demokrasi Pancasila dalam segala hal, termasuk memilih pemimpin di daerah,&rdquo; uangkap Taufan Hunneman.

salah satu ideologi yang masuk ke Indonesia dan mengubah wajah demokrasi Pancasila adalah demokrasi liberal

Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika Sebut Kembali ke Demokrasi Pancasila untuk Selamatkan Bangsa

head

top_banner

skyscrapper

half_page

leaderboard1

leaderboard2

rectangle1

rectangle2

bottom_banner

interstitial

amp_top_banner

amp_rectangle1

amp_rectangle2

amp_rectangle3

amp_rectangle4

amp_rectangle5

amp_native

amp_bottom_banner

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika Sebut Kembali ke Demokrasi Pancasila untuk Selamatkan Bangsa

Tags

Artikel Terkait

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika Sebut Kembali ke Demokrasi Pancasila untuk Selamatkan Bangsa

Tags

Artikel Terkait

Punya Utang Rp 50 Miliar, Dewan Beri Catatan Kinerja Dinas PU Kabupaten Gresik

Istri Anggota DPRD Sulsel Tewas Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tol

Pilkada Lewat DPRD, antara Radio dan Layanan Live Streaming

Download Aplikasi JawaPos.com