Sabik Aji Taufan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/images-91.jpeg" alt="Ilustrasi: Hoaks menghambat upaya penanganan Covid-19 di tanah air. (Dok.JawaPos.com)." /> </div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Penyidik Utama Bareskrim Polri Irjen Pol Umar Surya Fana memastikan tidak ada pelemahan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tahun 2024. Aturan baru ini tetap memuat ketentuan penyebar hoaks dan ujaran kebencian tetap bisa dipidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Umar menjelaskan, dalam UU ITE yang baru dipertegas mengenai batasan substansial tentang jenis kebohongan digital yang dapat diproses hukum. Sehingga praktik pemidaan yang selama ini dianggap berlebihan dan rawan disalahgunakan bisa diminimalisir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hukum kita tidak sedang menjadi lemah. Justru, hukum kita sedang berevolusi menjadi lebih dewasa, lebih selektif, dan&mdash;ini yang terpenting&mdash;lebih memanusiakan manusia, namun tetap garang terhadap kejahatan yang terorganisir,&rdquo; kata Umar, Sabtu (10/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dosen Utama Ilmu Hukum PTIK ini menyampaikan, UU ITE 2024 menghilangkan pasal multitafsir yang selama ini kerap diprotes. Dalam aturan baru ditegaskan bahwa&nbsp; hukum pidana menjadi jalan terakhir dalam penegakan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Revisi UU ITE tahun 2024 hadir untuk memutus karet itu. Legislator dan pemerintah sepakat bahwa hukum pidana haruslah menjadi ultimum remedium, obat terakhir ketika cara lain sudah tidak mempan,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/017052633/3-zodiak-yang-nasib-karier-dan-rezekinya-mulai-bergerak-ke-arah-lebih-tinggi-mulai-10-januari-2026">3 Zodiak yang Nasib Karier dan Rezekinya Mulai Bergerak ke Arah Lebih Tinggi Mulai 10 Januari 2026</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jenderal bintang dua Polri ini mengatakan, penyebar hoaks tetap bisa dipidana. Dengan syarat memenuhi kriteria dampak serius dan nyata.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebuah kebohongan baru bisa menyeret Anda ke penjara jika memenuhi salah satu dari dua syarat fatal,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syarat pertama adalah hoaks yang menimbulkan kerugian materiil, khususnya dalam konteks transaksi elektronik dan perdagangan digital. Ketentuan tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat dari praktik penipuan daring.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jika Anda menyebarkan berita bohong dalam konteks e-commerce atau transaksi elektronik yang membuat orang rugi secara materiil, Anda kena pidana. Ini untuk melindungi dompet rakyat dari penipuan online yang marak,&rdquo; ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syarat kedua adalah hoaks yang memicu kerusuhan fisik di masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) UU ITE hasil revisi. Dalam hal ini, kerusuhan tidak dimaknai sebagai kegaduhan di media sosial semata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pasal 28 ayat (3) yang baru menegaskan bahwa hoaks yang dipidana adalah yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Perhatikan kata kerusuhan. Bukan sekadar kegaduhan di Twitter atau debat kusir di grup WhatsApp,&rdquo; tegas Umar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kerusuhan yang dimaksud berbentuk chaos yang nyata, seperti perusakan fasilitas umum atau bentrokan antarwarga. Tanpa unsur tersebut, aparat penegak hukum tidak serta-merta melakukan penindakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Intinya adalah adanya perilaku dan tindakan yang menyebabkan terpenuhinya syarat materil,&rdquo; ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam konteks ujaran kebencian, aturan baru secara tegas membedakan antara kritik dan kejahatan berbasis SARA. UU ITE justru memberikan perlindungan eksplisit terhadap kebebasan berpendapat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Anda bebas mengkritik kinerja pejabat, kebijakan kementerian, atau institusi Polri sekalipun, sepedas apa pun bahasanya. Itu bukan pidana. Itu adalah vitamin demokrasi,&rdquo; ujar Umar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kekebalan hukum ini baru gugur jika pelaku menyampaikan kritik disertai hasutan kebencian berbasis agama atau ras. Dalam kondisi ini, penegakan hukum bisa dijalankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Begitu kritik itu ditumpangi dengan hasutan untuk memusuhi kelompok agama tertentu atau ras tertentu, maka imunitas Anda hilang,&rdquo; tandas Umar.</div>

Tidak ada pelemahan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tahun 2024. Proses hukum lebih ketat.

UU ITE Baru Dianggap Hapus Pasal Karet, Pemidanaan Penyebar Hoaks dan Ujaran Kebencian Lebih Ketat

head

top_banner

skyscrapper

half_page

leaderboard1

leaderboard2

rectangle1

rectangle2

bottom_banner

interstitial

amp_top_banner

amp_rectangle1

amp_rectangle2

amp_rectangle3

amp_rectangle4

amp_rectangle5

amp_native

amp_bottom_banner

<p><strong>Penerbit:</strong> <strong>PT Jawa Pos Grup Multimedia</strong></p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana<br><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Redaksi JawaPos.com</strong><strong> :</strong></p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana<br><strong>Wakil Pemimpin Redaksi:</strong> Agustinus Edy Pramana<br><strong>Wakil Pemimpin Redaksi:</strong> Ilham Safutra<br><strong>Koordinator Liputan:</strong> Valentinus Bintang Pradewo</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Redaksional:</strong><br><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan.<br><strong>Asisten Redaktur: </strong>Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan<strong><br>Editor Evergreen:</strong> Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari<br><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga.<br><strong>Fotografer: </strong>Dery Ridwansah</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Koordinator Daerah:</strong><br><strong>JP Tangsel :</strong> Hendra Eka Syahputra<br><strong>JP Cirebon :</strong> Latu Ratri Mubyarsah<br><strong>JP Bogor. &nbsp; :</strong> Bayu Putra</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Non Redaksional:</strong><br><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja.<br><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda<br><strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara<br><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta<br><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira<br><strong>SEO &amp; Data Analis:</strong> Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad<br><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Account Executive:</strong><br><strong>Surabaya :</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani.<br><strong>Jakarta.&nbsp; &nbsp; :</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana</p>

redaksi

privacy-policy

<p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3><strong>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</strong></h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol><p><br></p>

pedoman-konten-ai

<p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p>

kontak

<p>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207<br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com<br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p>

info-iklan

<h3><strong>Tentang Kami</strong></h3><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik PT. <strong>JawaPos Group Multimedia dan </strong>Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital PT. <strong>JawaPos Group Multimedia</strong>, <strong>JawaPos.com</strong> mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan <strong>JawaPos.com</strong> sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, <strong>JawaPos.com</strong> juga terhubung dengan ekosistem digital <strong>PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group</strong>, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p>

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

UU ITE Baru Dianggap Hapus Pasal Karet, Pemidanaan Penyebar Hoaks dan Ujaran Kebencian Lebih Ketat

Tags

Artikel Terkait

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

UU ITE Baru Dianggap Hapus Pasal Karet, Pemidanaan Penyebar Hoaks dan Ujaran Kebencian Lebih Ketat

Tags

Artikel Terkait

Beredar Lagu Hoaks dari Slank Menghantam Wapres Gibran Rakabuming Raka

Waspada Hoaks! Kemendikdasmen Pastikan Belum Atur Jadwal Libur Sekolah untuk Ramadhan 2026

Viral di Media Sosial! Angkot Tabrak Ferrari, Hasil Rekayasa AI?

Download Aplikasi JawaPos.com