Juliana Christy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/IMG-20260127-WA0013-3756081376.jpg" alt="Hearing Komisi D DPRD Surabaya membahas kepastian UKT dan masa transisi Beasiswa Pemuda Tangguh bersama Pemkot Surabaya. (Juliana Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Hearing Komisi D DPRD Surabaya membahas kepastian UKT dan masa transisi Beasiswa Pemuda Tangguh bersama Pemkot Surabaya. (Juliana Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) memastikan mahasiswa penerima Beasiswa Mahasiswa Pemuda Tangguh tetap bisa mengikuti perkuliahan tanpa hambatan biaya maupun administrasi kampus. Permintaan ini muncul menyusul perubahan kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 4 Tahun 2026. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Johari Mustawan, menegaskan bahwa kepastian tersebut krusial agar mahasiswa tidak terganggu saat pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) maupun proses akademik lainnya. Hal itu ia sampaikan dalam forum pembahasan bersama Pemkot Surabaya, Senin (27/1). Menurut Johari, program Beasiswa Pemuda Tangguh merupakan wujud nyata komitmen pemkot dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui perluasan akses pendidikan tinggi bagi warga kurang mampu. Saat ini, tercatat 5.908 mahasiswa telah menerima manfaat beasiswa tersebut, dengan jumlah pendaftar mencapai sekitar 14.000 orang. &ldquo;Ke depan, potensinya bahkan bisa diperluas hingga 23.820 penerima. Artinya, program ini sangat strategis dan harus dijalankan dengan tata kelola yang jelas,&rdquo; ujar Johari. Ia merinci, dari total penerima, terdapat 2.437 mahasiswa aktif sejak 2022 hingga 2025. Selain itu, ada 1.775 mahasiswa dengan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di atas Rp2,5 juta yang tersebar di 15 perguruan tinggi negeri (PTN). Johari menekankan, mahasiswa penerima beasiswa harus dijamin tidak mengalami kendala administratif di kampus. &ldquo;Jangan sampai adik-adik mahasiswa justru kesulitan KRS atau proses akademik lainnya. Mereka harus fokus belajar dan lulus tepat waktu,&rdquo; tegasnya. Ia juga menyoroti ketentuan Pasal 17 Perwali Nomor 4 Tahun 2026, yang menyebutkan bahwa UKT mahasiswa dari keluarga miskin dan pramiskin&mdash;yakni Desil 1 hingga Desil 5&mdash;menjadi tanggungan pemerintah daerah dengan batas maksimal Rp2,5 juta. Meski mengapresiasi kebijakan tersebut, Johari meminta agar penerapannya dilakukan secara merata di seluruh kampus, bukan hanya di universitas tertentu. Tak kalah penting, Johari mendorong adanya masa transisi bagi mahasiswa yang tidak masuk kategori Desil 1&ndash;5, khususnya mereka yang sebelumnya menerima beasiswa berbasis prestasi. Menurutnya, perubahan regulasi yang cukup mendasar berpotensi memengaruhi keberlanjutan studi mahasiswa. &ldquo;Perlu ada kebijakan peralihan. Jangan sampai mahasiswa putus kuliah hanya karena perubahan aturan, apalagi jika kondisi ekonomi keluarganya tiba-tiba menurun atau orang tuanya terkena PHK,&rdquo; ujarnya. Dari sisi anggaran, Johari menyebut DPRD Surabaya melalui Badan Anggaran (Banggar) telah menyetujui alokasi dana sebesar Rp192 miliar untuk program Beasiswa Pemuda Tangguh dalam APBD 2026. Ia berharap anggaran tersebut dapat terserap optimal dan tepat sasaran. DPRD, lanjutnya, juga siap turun langsung ke kampus-kampus bersama pemkot untuk memastikan mahasiswa tidak dirugikan akibat kebijakan baru. Sementara itu, Kepala Bidang Kepemudaan Disbudporapar Kota Surabaya, Erringgo Perkasa, menjelaskan bahwa Perwali 2026 membawa perubahan signifikan dibanding aturan sebelumnya. Pemkot secara resmi mencabut Perwali Nomor 135 dan 136, lalu menetapkan Perwali Nomor 4 Tahun 2026 sebagai regulasi baru. &ldquo;Mulai 2026, sasaran beasiswa difokuskan pada Desil 1 sampai Desil 5 agar lebih tepat sasaran. Namun, untuk penerima lama yang belum lulus, tetap kami bantu dengan beasiswa maksimal Rp2,5 juta,&rdquo; jelas Erringgo. Ia menambahkan, pemkot telah melakukan pembahasan intensif dengan pihak kampus, baik PTN maupun perguruan tinggi swasta (PTS). Untuk PTS, pemkot mendorong skema tanpa uang gedung dengan UKT maksimal Rp2,5 juta. &ldquo;Kami sudah sepakat dengan para rektor di Surabaya. Ini bentuk keberpihakan agar anak-anak tetap bisa melanjutkan kuliah,&rdquo; ujarnya. Erringgo juga mengungkapkan masih adanya tunggakan mahasiswa di sejumlah PTS akibat keterbatasan ekonomi. &ldquo;Di beberapa kampus, ada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ujian karena belum melunasi UKT. Bahkan, ada kampus yang menanggung tunggakan hingga Rp1,7 miliar,&rdquo; ungkapnya. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran, Pemkot Surabaya kini menggunakan satu basis data kesejahteraan, yakni desil ekonomi. &ldquo;Tahun 2026, data yang digunakan satu, Desil 1 sampai Desil 5. Tujuannya agar bantuan benar-benar menyasar warga yang membutuhkan,&rdquo; tandas Erringgo. (*)

DPRD Surabaya meminta Pemkot)
 memastikan mahasiswa penerima Beasiswa Mahasiswa Pemuda Tangguh bisa mengikuti kuliah tanpa terhambat UKT

Dinarsa Kurniawan

DPRD Surabaya Dorong Masa Transisi Beasiswa Pemuda Tangguh, Mahasiswa Diminta Tak Terkendala UKT

head

top_banner

skyscrapper

half_page

leaderboard1

leaderboard2

rectangle1

rectangle2

bottom_banner

interstitial

amp_top_banner

amp_rectangle1

amp_rectangle2

amp_rectangle3

amp_rectangle4

amp_rectangle5

amp_native

amp_bottom_banner

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

DPRD Surabaya Dorong Masa Transisi Beasiswa Pemuda Tangguh, Mahasiswa Diminta Tak Terkendala UKT

Tags

Artikel Terkait

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

DPRD Surabaya Dorong Masa Transisi Beasiswa Pemuda Tangguh, Mahasiswa Diminta Tak Terkendala UKT

Tags

Artikel Terkait

Otak Balas Otak, Sekjen Laskar Merah Putih Sebut Polisi Harus Mampu Berdialog Bahkan Berdebat dengan Demonstran

Tinggalkan Pendidikan Kedokteran, Davon Nekat Ambil Beasiswa ke Amerika, Kini Garap Event Olahraga di AS

Kapolri Listyo Sigit Bukber Bareng Ormas, OKP, dan Mahasiswa, Tegaskan Komitmen Beri Ruang Kritik

Download Aplikasi JawaPos.com