<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/IMG_20220515_040737-1-3660713406.jpg" alt="Ilustrasi jamaah duduk di depan Kakbah. UU Haji dan Umrah Terbaru mengatur haji berikutnya minimal 18 tahun setelah haji sebelumnya. berlaku untuk haji reguler maupun khusus. (Bayu Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah duduk di depan Kakbah. UU Haji dan Umrah Terbaru mengatur haji berikutnya minimal 18 tahun setelah haji sebelumnya. berlaku untuk haji reguler maupun khusus. (Bayu Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Haji dan Umrah berupaya untuk memprioritaskan jamaah yang belum pernah berhaji untuk pergi ke Tanah Suci. Caranya dengan memberi jarak dengan keberangkatan haji sebelumnya minimal 18 tahun. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 5 ayat 1c UU Haji dan Umrah terbaru. Pasal dan ayat itu mengatur tentang persyaratan untuk diberangkatkan haji. Salah satunya syaratnya adalah belum pernah menunaikan ibadah haji, atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 18 tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir. Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah Ichsan Marsha menjelaskan, aturan masa tunggu 18 tahun itu diberlakukan bagi haji reguler dan haji khusus. Hal ini dilakukan demi memprioritaskan jamaah yang belum pernah berhaji. "Pertimbangannya memberikan kesempatan bagi jamaah haji yang belum pernah berangkat haji,&rdquo; ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (10/12). <h2>Masa Tunggu Haji Disamakan jadi 26 Tahun</h2> Saat ini, masa tunggu keberangkatan untuk jamaah haji khusus bervariasi, antara 5 sampai 8 tahun. Sementara, masa tunggu haji reguler yang tadinya bervariasi, kini disamaratakan jadi maksimal 26 tahun. Ichsanmengatakan, masa tunggu pelaksanaan haji yang dipukul rata 26 tahun akan mengurangi ketimpangan masa tunggu haji yang selama bertahun-tahun dirasakan para calon jamaah haji di banyak daerah. "Dengan pertimbangan keadilan masa tunggu dan penggunaan nilai manfaat dari BPKH, formula yang dipandang tepat adalah proporsi jumlah daftar tunggu,&rdquo; kata Ichsan Ia menjelaskan, masa tunggu haji yang disamaratakan 26 tahun berkaitan erat dengan distribusi kuota berdasarkan daftar tunggu jamaah di setiap daerah. Regulasi tersebut memberikan fleksibilitas dalam menentukan formula yang paling adil bagi seluruh provinsi. Menurut dia, provinsi dengan jumlah penduduk muslim paling banyak akan mendapat kuota besar. Namun, terlebih dahulu dilihat pada jumlah pendaftar calon jamaah haji di provinsi itu. &ldquo;Tentang alokasi kuota provinsi. Ketentuannya di UU ada 3 cara. Proporsi jumlah penduduk muslim, proporsi jumlah daftar tunggu, atau kombinasi keduanya,&rdquo; ucapnya. Provinsi yang memiliki jumlah calon jamaah paling banyak akan memperoleh alokasi kuota paling besar. Hal itu terlihat pada Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang tercatat memiliki pendaftar haji paling banyak. Karena itu, Jatim mendapat tambahan kuota sebanyak 7.000 jamaah untuk pemberangkatan haji 2026. Ia menekankan, kebijakan ini bertujuan menyeimbangkan lama masa tunggu haji antarwilayah agar seluruh calon jamaah mendapatkan kesempatan yang sama. &ldquo;Semakin banyak daftar tunggu/waiting list sebuah provinsi, semakin besar kuota provinsi tersebut. Dengan formula ini, antrian di semua provinsi menjadi sama,&rdquo; tegasnya. <h2>Masa Tunggu Sama 26 Tahun Dapat Kritik</h2> Meski demikian, kebijakan masa tunggu haji yang dipukul rata menjadi 26 tahun tidak lepas dari kritik. Ketua Semangat Advokasi Indonesia (SAI) Ali Yusuf menilai kebijakan tersebut tidak memberikan kepastian bagi jamaah dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pendaftar yang sudah menunggu lebih lama. Menurut Ali, keputusan pemerintah yang menyeragamkan durasi antrean selama 26 tahun tidak mempertimbangkan aspek-aspek penting yang seharusnya menjadi landasan keberangkatan calon jamaah Haji. Ia menekankan, pemerintah perlu melakukan penyaringan berdasarkan usia produktif dan aspek kelayakan jamaah. &ldquo;Saya katakan tentu akan menjadi perdebatan panjang. Singkatnya tidak bisa memberikan kepastian, karena yang harus dipastikan oleh pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia adalah melakukan skrining terhadap usia-usia produktif mana yang berhak diberangkatkan,&rdquo; ucapnya. Ali menegaskan, masa tunggu 26 tahun yang dipukul rata justru tidak tepat. Menurut dia, kebijakan tersebut mencederai rasa keadilan bagi jamaah yang sudah lebih dulu mendaftar dan menunggu dalam jangka waktu panjang. &ldquo;Jadi masa tunggu haji dipukul rata menjadi 26 tahun ini, menurut SAI adalah tidak tepat, bahkan ini mencederai rasa keadilan masa tunggu yang lebih dulu, masa daftar yang lebih dulu ini harusnya dipilah sama Kementerian Haji,&rdquo; tegasnya. Ia mencontohkan, jamaah dengan masa tunggu terlama seharusnya menjadi prioritas, termasuk mempertimbangkan kontribusi dana mereka di bank yang selama bertahun-tahun berkembang melalui sistem tabungan haji. Kebijakan saat ini dinilainya menghapus penghargaan bagi jamaah yang sudah lebih awal menunjukkan kesungguhan ingin berhaji. Ali juga menyoroti ketidakpastian masa tunggu bagi pendaftar baru. Ia mencontohkan dirinya sendiri yang apabila baru mendaftar pada 2026, tetap harus menghadapi durasi antrean hingga puluhan tahun. &ldquo;Misal saya sendiri, tahun 2026 baru mendaftar, ternyata 26 tahun lagi berangkat,&rdquo; urainya. Lebih jauh, ia menilai kebijakan tersebut tidak selaras dengan prinsip istita'ah yang menjadi syarat utama keberangkatan haji. <h2>Dorong Utamakan Istitaah, Bukan Sama Rata</h2> Menurut Ali, pemerintah perlu memastikan aspek kesehatan, ilmu, dan kemampuan finansial jamaah saat masa tunggu berakhir, bukan sekadar menyeragamkan antrean. &ldquo;Yang harus diberankatkan itu kan prinsip Istita'ah, baik istita'ah secara kesehatan, secara ilmu, secara finansial, apakah dari 26 tahun ini sudah istita'ah. Ini saya kira kebijakan 26 tahun dipukul rata itu tidak bijak. Untuk itu Kementerian Haji dan Umrah harus membuat formulasi yang tepat agar tepat sasaran,&rdquo; cetusnya. Ali juga mengingatkan, pemberangkatan jamaah berusia lanjut secara masif dapat berdampak terhadap nilai kebermanfaatan ibadah haji. Menurutnya, jamaah yang sudah terlalu uzur sulit menjalankan peran sosial dan dakwah sepulang dari Tanah Suci, padahal historisnya gelar haji diberikan untuk menguatkan kontribusi spiritual di masyarakat. &ldquo;Bagaimana ketika dulu melihat para jamaah Haji itu kenapa ditandai oleh Belanda dengan nama label Haji, itu karena dia semangat pasca melakukan prosesi ibadah Haji. Nah kalau sudah usia lanjut mereka tetap diberangkatkan Haji, ini lah persoalannya ke depan nanti, ketika jamaah Haji pulang, dia uzur dan meninggal. Artinya nilai-nilai spritual selama perjalanan haji ini tidak akan dapat,&rdquo; pungkasnya.

UU  Haji dan Umrah terbaru memberi jarak minimal haji pertama dan berikutnya minimal 18 tahun, untuk memberi kesempatan pada jamaah baru.

Haji Lebih Dari Sekali Minimal 18 Tahun dari Keberangkatan Terakhir, Berlaku Haji Khusus dan Reguler

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/JKT_PEREKAMAN-PASPOR-CALON-JAMAAH-HAJI_HANUNG-HAMBARA_15102025-7-1144625422.jpg" alt="Sejumlah calon jamaah haji mengantri perekaman paspor untuk musim Haji 2026 di lingkungan Ponpes Daarul Hikmah Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu (15/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah calon jamaah haji mengantri perekaman paspor untuk musim Haji 2026 di lingkungan Ponpes Daarul Hikmah Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu (15/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aturan baru dalam UU Haji dan Umroh berpotensi berimbas pada sejumlah calon jamaah haji (CJH) yang dijadwalkan berangkat pada 2026. Terutama CJH yang sudah pernah haji namun jaraknya belum genap 18 tahun dengan jadwal keberangkatan 2026. Mereka terancam tertunda keberangkatannya sampai jarak dengan haji sebelumnya 18 tahun. Dalam pasal 5 ayat 1c, pada intinya CJH yang sudah pernah berhaji boleh berangkat haji lagi minimal setelah 18 tahun. Bila aturan itu mulai berlaku untuk Haji 2026, maka yang bisa berangkat tahun 2026 adalah mereka yang belum pernah haji atau pernah berhaji namun berangkatnya maksimal tahun 2008. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Ar Roudloh Gresik, Thohurin, mengatakan bahwa pihaknya sudah mendengar soal aturan tersebut. Namun hingga kini pihaknya juga belum bisa memastikan berapa jamaah yang masuk kelompoknya. &ldquo;Nunggu 19 November kemungkinan. Nanti akan muncul pada sistem,&rdquo; ujarnya. Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Gresik Lulus mengatakan bahwa porsi yang dikeluarkan saat ini berjumlah 2.569 jemaah. Atau 90 persen dari total kuota 2026. Pihaknya membenarkan adanya regulasi baru dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terkait batas selisih waktu haji satu dengan berikutnya, dari sebelumnya 10 tahun menjadi 18 tahun. &ldquo;Kemungkinan nanti yang belum 18 tahun maka akan tertunda. Otomatis diganti dengan porsi selanjutnya,&rdquo; ucapnya. Namun hingga kini pihaknya belum mengetahui jumlah jamaah yang masuk kuota 2026 namun belum genap 18 tahun dari haji sebelumnya. Nantinya jamaah tersebut akan otomatis tertolak saat akan melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). &ldquo;Informasinya pelunasan dimulai 19 November mendatang. Syaratnya jamaah sudah istithoah,&rdquo; imbuhnya. Sebagai informasi, kuota haji Kabupaten Gresik tahun 2026 sudah mendapat tambahan sekitar 500 jamaah dari porsi 2025. Tambahan itu membuat jamaah yang dijadwalkan pada 2027 bisa berangkat lebih awal. Kemungkinan jamaah yang terjadwal berangkat 2027 kembali bertambah setelah aturan baru itu berlaku.

Beberapa calon jamaah haji 2026 terancam tertunda keberangkatannya akibat aturan baru Kemenag mengenai jarak dengan haji sebelumnya.

Imbas Aturan Berhaji Lagi Minimal 18 Tahun, Sebagian CJH terjadwal 2026 Berpotensi Batal Berangkat

18 tahun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#18 tahun

Berita Terkini

Haji Lebih Dari Sekali Minimal 18 Tahun dari Keberangkatan Terakhir, Berlaku Haji Khusus dan Reguler

Imbas Aturan Berhaji Lagi Minimal 18 Tahun, Sebagian CJH terjadwal 2026 Berpotensi Batal Berangkat

Download Aplikasi JawaPos.com