<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/uang-baru-1.jpg" alt="UANG BARU" width="100%">
<figcaption>UANG BARU</figcaption>
</figure>Keluarga Hardjanto Tutik Berharap Pemerintah Segera Bayar Utang  JawaPos.com - Pengacara Amiziduhu Mendrofa mewakili keluarga besar Hardjanto Tutik menyebut, pemerintah sudah seharusnya membayar utang Rp 62 miliar sesuai putusan hakim. Kepada Jawa Pos, Mendrofa mengatakan, pemerintah harus menjadi teladan masyarakat dengan mengembalikan pinjaman tersebut.  Anda mewakili keluarga besar Hardjanto Tutik?  Kita sudah diberi kuasa sepenuhnya oleh keluarga (Hardjanto Tutik, Red).  Saat ini keluarga Hardjanto tinggal di mana?  Seluruhnya tinggal di Padang.  Apa benar ada wakil pemerintah yang mendekati pihak keluarga (Hardjanto Tutik, Red)?  Tidak ada. Saat ini semua barang bukti ada di tangan kuasa hukum.  Sebetulnya bagaimana awal mulanya kasus pinjaman ini?  Beliau (Lim Tjiang Poan, ayah Hardjanto Tutik, Red) yang meminjamkan ini dulu kan sakit. Dari tahun 1975 sakit. Meninggal tahun 2011. Waktu dia (Lim Tjiang Poan, Red) sakit, tidak bisa diganggu gugat anaknya karena bukti penerimaan (pinjaman, Red) pemerintah sudah ditempatkan dalam boks. Kemudian setelah meninggal pada 2011, baru keluarganya bisa membuka boks itu.  Setelah mendapatkan bukti itu?  Nah, setelah dibuka, mereka (anak Lim Tjiang Poan, Red) menyampaikan kepada menteri keuangan. Dan, jawabannya selalu menyebutkan bahwa pinjaman pemerintah pada 1950 itu sudah kedaluwarsa. Sementara peraturan yang mengatakan kedaluwarsa itu tidak bisa. Sebab, menurut hukum dan asas hukum, (kedaluwarsa peraturan menteri keuangan, Red) tidak bisa diberlakukan untuk umum. Sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak membayar pinjaman tersebut.  Pada 1950, berapa yang dipinjamkan ke pemerintah?  Waktu itu pinjaman sebesar Rp 83 ribu dan nilai emas pada saat itu adalah Rp 3.800 per 1 kilogram. Dalam hukum perdata itu yang dikenal dengan pasal 1244 KUH Perdata apabila pihak peminjam tidak membayarkan pada saat itu, maka diberikan daya paksa kepada mereka akibat inflasi untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh pemiliknya. Maka, harga emas yang pada saat itu Rp 3.800 dikonversi harga emas sekarang.

Bukti Pinjaman Disimpan dalam Boks Khusus sejak 1950

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/tahukah-anda-kenapa-utang-tak-pernah-lunas_c_296055.jpg" alt="Ilustrasi utang akan memberatkan bila tidak dikelola dengan baik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi utang akan memberatkan bila tidak dikelola dengan baik</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hardjanto Tutik, anak Lim Tjiang Poan yang meminjamkan uang kepada pemerintah Republik Indonesia (RI) pada 1950, masih menunggu sikap pemerintah. Hingga kemarin (11/9) belum ada tindak lanjut atas putusan Pengadilan Negeri Padang, Sumatera Barat, yang memerintahkan pemerintah membayarkan uang Rp 62 miliar kepada Tutik.  Dilansir dari Padang Ekspres, pengacara penggugat Amiziduhu Mendrofa mengatakan, sejak putusan pengadilan, pihak pemerintah belum mengajukan banding ataupun memberikan tanda-tanda membayar utang tersebut.  ”Kami masih menunggu karena batas waktu untuk pengajuan banding adalah 14 hari pasca persidangan ditetapkan. Jadi, untuk sementara kami akan menunggu apakah dari pemerintah akan mengajukan banding atau tidak,” kata Mendrofa kemarin.  Jika mengacu pada hukum dan pertimbangan hakim, sebut Mendrofa, sebenarnya dalam kasus itu tidak ada peluang untuk banding. Dia mengatakan, untuk utang dinyatakan kedaluwarsa, diperlukan syarat-syarat khusus. Dan, lanjut dia, Peraturan Menteri Keuangan Tahun 1978 yang dijadikan landasan bagi negara untuk tidak membayar tidak pernah diundang-undangkan sehingga tidak dapat diberlakukan untuk umum.  ”Tapi, itu adalah hak pemerintah untuk mengajukan banding karena banding merupakan hak setiap orang,” ujar Mendrofa. Namun, jika jujur dalam persoalan itu, menurut dia, pemerintah RI akan membayar uang tersebut. ”Apalagi, orang tua klien kami sangat berjasa untuk negara karena uang tersebut dipergunakan untuk keberlangsungan pemerintah Indonesia di saat sedang kesulitan ekonomi,” ucapnya.  Sebagaimana diberitakan, Lim Tjiang Poan, seorang pengusaha rempah, bersedia meminjamkan utang sebesar Rp 80.300 kepada pemerintah pada 1950. Namun, utang itu tidak pernah dibayarkan. Januari lalu Hardjanto Tutik, anak Lim Tjiang Poan, akhirnya menggugat Presiden Joko Widodo (tergugat I), Menteri Keuangan Sri Mulyani (tergugat II), dan DPR RI (tergugat III) untuk membayar utang tersebut. Setelah sidang sejak Januari lalu, gugatan itu akhirnya dikabulkan pada Rabu (7/9).  Majelis hakim Pengadilan Negeri Padang, Sumatera Barat, memerintahkan pemerintah membayarkan uang Rp 62 miliar kepada Hardjanto Tutik. ”Memerintah tergugat I, tergugat II, dan tergugat III untuk membayar utang negara sebesar Rp 80.300 kepada Hardjanto Tutik, yang dikonversikan pada emas murni seberat 21 kg emas beserta bunga sebesar 42 kg emas,” ucap hakim ketua Ferry Ardiansyah saat membacakan amar putusan.  Menurut Mendrofa, jika ditotalkan utang (pokok) ditambah bunga, didapat utang yang harus dibayar negara sebanyak 63 kilogram emas murni atau sekitar Rp 62 miliar. Dia menerangkan, Rp 80.300 pada masa tersebut merupakan jumlah uang yang luar biasa. Untuk itu, jelas Mendrofa, hari ini pihaknya akan mengirimkan surat terbuka untuk presiden RI terkait dengan utang yang dimiliki pemerintah tersebut.

Soal Utang Pemerintah Rp 62 M, Penggugat Kirim Surat Terbuka ke Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/vonis-pertama-korupsi-korporasi-pt-nke-harus-bayar-rp-85-miliar_m_.jpg" alt="Ilustrasi vonis hakim. Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis denda Rp 700 juta dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 85 miliar." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vonis hakim. Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis denda Rp 700 juta dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 85 miliar.</figcaption>
</figure>Anak Pemberi Utang ke Pemerintah pada 1950 yang Gugat Presiden, Menkeu, dan DPR  JawaPos.com – Republik Indonesia yang baru berumur lima tahun sedang krisis keuangan pada 1950. Lim Tjiang Poan, seorang pengusaha rempah, pun bersedia meminjamkan utang sebesar Rp 80.300 kepada pemerintah.  Namun, utang itu tidak pernah dibayarkan. Januari lalu, Hardjanto Tutik, anak Lim Tjiang Poan, akhirnya menggugat Presiden Joko Widodo (tergugat I), Menteri Keuangan Sri Mulyani (tergugat II), dan DPR RI (tergugat III) untuk membayarkan utang tersebut.  Setelah sidang sejak Januari lalu, gugatan itu akhirnya dikabulkan.  Seperti dilansir Padang Ekspres, majelis hakim Pengadilan Negeri Padang, Sumatera Barat, memerintahkan pemerintah membayarkan uang Rp 62 miliar kepada Hardjanto Tutik. ’’Memerintah tergugat I, tergugat II, dan tergugat III untuk membayar utang negara sebesar Rp 80.300 kepada Hardjanto Tutik, yang dikonversikan kepada emas murni seberat 21 kg emas beserta bunga sebesar 42 kg emas,’’ ucap hakim ketua Ferry Ardiansyah saat membacakan amar putusan di ruang persidangan pada Rabu (7/9).  Menanggapi putusan itu, Amiziduhu Mendrofa selaku penasihat hukum Hardjanto mengatakan, jika ditotalkan utang (pokok) ditambah bunga, didapat utang yang harus dibayarkan negara sebanyak 63 kilogram emas murni atau sekitar Rp 62 miliar.  Dalam persidangan tersebut, hakim menilai Keputusan Menteri Keuangan (PMK) No 466 Tahun 1978 yang menyatakan utang itu sudah kedaluwarsa merupakan hal yang tidak bisa diterima. Sebelum masuk ke sidang gugatan, PN Padang sudah memfasilitasi mediasi kedua pihak. Mediasi yang difasilitasi hakim Reza Himawan Pratama itu tidak menemui kesepakatan antara penggugat dan tergugat.

Warga Menang di Persidangan, Negara Diwajibkan Bayar Utang Rp 62 M