<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/80b90619-3fbe-4233-a40d-a4e03ec76488-2-2740629091.jpeg" alt="Tokoh Agama dan Pegiat HAM Usulkan Pemerintah Hadirkan Pengadilan HAM di Papua (www.wapresri.go.id)" width="100%">
<figcaption>Tokoh Agama dan Pegiat HAM Usulkan Pemerintah Hadirkan Pengadilan HAM di Papua (www.wapresri.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'aruf Amin bersama dengan sejumlah menteri dan Panglima TNI, telah bertemu dengan sejumlah tokoh di Papua. Selama lima hari sejak Senin (09/10), pertemuan&nbsp;Ma'aruf Amin dengan tokoh agama dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua&nbsp;diketahui membahas isu perdamaian pada Selasa (10/10) Dalam pertemuan itu, beberapa tokoh agama dan penggiat HAM yang diwakilkan sebanyak 15 orang, berdialog dan menyampaikan beberapa aspirasi perihal keinginan masyarakat Papua. Salah satunya, yakni pemerintah diminta menghadirkan Pengadilan HAM di Wilayah Papua. Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Papua, Subhan Hamid Massa mengatakan, kehadiran Pengadilan HAM penting di Papua untuk menumbuhkan rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah. &ldquo;Yang terjadi saat ini adalah rasa ketidakpercayaan, baik dari pemerintah pusat kepada Papua maupun sebaliknya,"&nbsp;ucap Subhan kepada wartawan usai pertemuan di lantai 4 ruang Gubernur Papua, Jayapura. "Hal ini perlu adanya titik temu, salah satu yang diusulkan yaitu kehadiran Pengadilan HAM di wilayah Papua,&rdquo; lanjutnya. Menurut Subhan, dengan kehadiran Pengadilan HAM, jika kedepan terjadi kasus HAM maka semua pihak bisa ikut hadir dan &nbsp;mengawal kasus tersebut. Dengan begitu, masyarakat akan merasa puas dan terbuka terkait penanganan kasus HAM di Papua. Subhan mengatakan karena selama ini pengadilan HAM paling dekat ada di Makassar, sehingga ketika ada penanganan kasus pelanggaran HAM, biasanya akan disidangkan di Makassar. "Namun ketika Pengadilan HAM itu ada di Papua, maka bisa diikuti karena ini kan pengadilan terbuka,"ujar Subhan. ***

Wakil Presiden Ma'aruf Amin memimpin rapat Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di 4 DOB Papua.

Mencari Titik Temu Perdamaian, Tokoh Agama dan Pegiat HAM Usulkan Pemerintah Hadirkan Pengadilan HAM di Papua

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/1695353743-Nunuk-1386299953.jpg" alt="Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023, Tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru di Provinsi Papua. Peraturan tersebut diterbitkan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan guru serta pemenuhan kualifikasi akademik dan kompetensi pendididik di Tanah Papua. Menindaklanjuti hal tersebut, dalam pertemuan Wakil Presiden Ma'aruf Amin pada Rapat Koordinasi Badan Pengarah Papua (BPP) Terkait Progres Kesiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Sarpras Pemprov di Empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua dan Kebijakan Pendukung Lainnya di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (10/10). Wapres meminta agar Kemendikbudristek terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di 4 DOB Papua. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani menjelaskan bahwa perihal tindaklanjut dari Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023 ini. Ia melaporkan bahwa mayoritas tenaga pengajar di Papua merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013064466/harap-masalah-ketersediaan-guru-di-papua-selesai-wapres-terbitkan-permendikbudristek-nomor-44-tahun-2023">Harap Masalah Ketersediaan Guru di Papua Selesai, Wapres Terbitkan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023</a> &ldquo;Kami sudah melakukan tindaklanjut dari Permendikbud tersebut. Kami melihat bahwa di Papua ini dan Empat Pemekaran Daerah Otonom Baru, ada kearifan lokal Pak Wapres, bahwa guru-guru yang ada di sekolah-sekolah adalah lulusan SMA,&rdquo; ujar Nunuk melaporkan. <div>Dia menilai bahwa saat di wilayah Papua masih banyak kekurangan guru. Karena itu, Kemendikbudristek bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemenpan RB) merencanakan program agar para guru tersebut dapat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). &ldquo;Kami melakukan kebijakan, guru-guru yang sudah dalam jabatan lulus SMA, yang sudah mengajar. Kami koordinasi dengan Menpan RB untuk bisa menjadi ASN,&rdquo; ungkap Nunuk. Nunuk menuturkan, rencana tersebut terhambat sebab persyaratan guru yang dapat menjadi ASN harus memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana Strata-1 atau (S1) Untuk itu, para guru tersebut nantinya diwajibkan untuk melanjutkan pendidikan S1 untuk dapat diproses menjadi ASN. &ldquo;Kami sudah melakukan pembahasan ini dan guru-guru tersebut kami lanjutkan dengan apa yang sudah dilakukan selama ini, mendapat afirmasi, sehingga dapat melanjutkan S1, Wajib menyelesaikan S1 melalui perguruan tinggi setempat, Universitas Cendana yang ada di sini untuk bisa menyelesaikan S1-nya,&rdquo; jelas Nunuk.</div> <div>&nbsp;</div> <div>***</div>

Kemendikbudristek menerbitkan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023, guna memenuhi percepatan pemenuhan tenaga pengajar.

Percepatan Pemenuhan Tenaga Pengajar, Guru Tamatan SMA di DOB Papua Diusulkan Jadi ASN

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/80b90619-3fbe-4233-a40d-a4e03ec76488-398565440.jpeg" alt="Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah berupaya mempercepat pembangunan Daerah Otonom Baru atau DOB di Papua, dengan memaksimalkan percepatan pembangunan di empat DOB. Percepatan dilakukan diantaranya, membangun sarana prasarana pemerintahan, peningkatan kualitas pendidikan hingga memperkuat pengamanan bagi warga sipil. Wakil Presiden, Ma'ruf Amin mengerahkan kemampuan kementrian dan lembaga terkait untuk melaksanakan langkah strartegis sesuai dengan kewenangan dalam mempercepat pembangunan tersebut. "Menteri PUPR, Menteri ATR/Kepala BPN, beserta Pemda 4 ODB agar menyelesaikan segera proses pengadaan lahan hingga status clean and clear," ujarnya dalam rapat koordinasi (Rakor) Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut juga Badan Pengarah Papua (BPP) di Kantor Gubernur Papua. Jl.Soa Siu Dok 2, Jayapura, Selasa (10/10) Sambung Ma'aruf Aamin percepatan pembangunan ini harus dilakukan dengan memanfaatkan Agenda Ekspose secara efektif untuk memastikan readiness criteria, pematangan lahan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01369432/gubernurdprd-jabar-sepakati-pembahasan-tiga-daerah-otonom-baru">Gubernur-DPRD Jabar Sepakati Pembahasan Tiga Daerah Otonom Baru</a> Selain itu, terkait identifikasi data mengenai kebutuhan infrastruktur pendukung, seperti air baku, jaringan listrik dan telekomunikasi, sarana pembuangan limbah serta energi. Kepada Kementerian Keuangan, Ma'aruf Amin berpesan agar mendukung aspek pembiayaan, baik melalui percepatan proses administrasi maupun pendampingan bagi kementerian, lembaga maupun Pemda. Dalam agenda itu dia juga mendorong peran kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan kementerian/lembaga terkait agar memberikan pendampingan kepada Pemda dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana pemerintahan. "Pemda empat DOB agar menjalin koordinasi efektif dengan kementerian lembaga dan Satgas terkait untuk kelancaran proses pembangunan prasarana pemerintahan di wilayahnya," ujar Ma'aruf Amin Terkait dengan isu keamanan, dia mengarahkan kepala Polri dan panglima TNI segera melaksanakan langkah yang diperlukan dalam pembangunan kantor Polda, Korem, dan Kodim pada empat DOB, untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat pengamanan warga sipil. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01235694/tjahjo-sebut-ibu-kota-negara-baru-bukan-daerah-otonom-tapi-semacam-bsd">Tjahjo Sebut Ibu Kota Negara Baru Bukan Daerah Otonom tapi Semacam BSD</a> "TNI dan Polri agar memperkuat pengamanan bagi warga sipil. Jangan sampai ada wilayah yang tidak tersentuh oleh aparat keamanan. Tegakkan hukum secara tegas dan terukur bagi pelaku aksi kekerasan," ujar Ma'aruf Amin Pada sektor pendidikan, dia mengarahkan agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendorong peningkatan kualitas pendidikan di empat DOB Papua. "Tadi saya sangat mengapresiasi langkah untuk mengangkat guru-guru yang tamatan SMA menjadi Aparatur Sipil Negara untuk mempercepat keadaan," katanya. Lebih lanjut, Ma'aruf Amin mengarahkan agar terus memperkuat kerja kolaboratif dan sinergitas dalam menangani masalah Papua dan mengawasi program kemenrtian dan lembaga di daerah. Hadir pada Rakor kali ini, Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Pj. Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Pj. Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, serta Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Edison Siagian. Selain itu, hadir pula Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya; Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Kementerian PUPR Yudha Mediawan; Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek Nunuk Suryani; Pangkogabwilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon; Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Sutana; Deputi IV Badan Intelijen Negara I Gede Made Kartika Jaya; Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiayanti; dan segenap Jajaran Anggota BP3OKP. <div>***</div>

Wapres Ma'ruf Amin dan pemerintah upayakan mempercepat pembangunan Daerah Otonom Baru atau DOB di Papua.

Wapres Ma'ruf Amin Upayakan Percepatan Pembangunan Daerah Otonom Baru di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Karikatur-Jokowi-Maruf.jpg" alt="Ilustrasi. Karikatur Jokowi Ma" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Karikatur Jokowi Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia dalam hal hubungan internasional dinilai sudah baik. Toh, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'aruf Amin tetap harus memperhatikan beberapa aspek agar kedaulatan dan kehormatan Indonesia di mata dunia lebih bertaji. Hal tersebut disampaikan Pakar Politik Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah. Dirinya menyebut, saat ini Indonesia di sektor hubungan internasional dikatakannya sudah cukup mumpuni baik di sektor hubungan bilateral antarnegara maupun multilateral.  "Suara Indonesia sudah mulai didengar dengan menjadi anggota Dewan Keamanan (DK) tidak tetap Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Hanya saja ke depan kita berhadapan dengan situasi yang semakin tidak menentu. Ini harus diantisipasi," ujarnya ketika dihubungi JawaPos.com.  Selain hubungan internasional bilateral dan multilateral, performa Indonesia di mata internasional juga sudah sangat baik dengan melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar. Banyak metode-metode berbasis elektronik yang sudah diterapkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membantu warga Indonesia di luar negeri saat membutuhkan bantuan. Itu harus diapresiasi," lanjut Reza.  Dirinya mencontohkan, saat ini WNI yang ada di luar negeri baik yang datang untuk bekerja atau berlibur di suatu negara, jika ada masalah saat ini mereka tahu alamat kedutaan besarnya, nomor yang harus dihubungi dan dia tahu siapa pejabatnya. Hal ini dikatakan Reza merupakan kemajuan yang perlu diapresiasi.  "Tapi kita berpacu dalam jumlah (sebaran) WNI di luar negeri yang sangat banyak. Di Malaysia banyak, di Timur Tengah juga banyak, yang harus dipersiapkan oleh pemerintahan selanjutnya adalah mempersiapkan diplomat dalam jumlah yang lebih besar," sebut Reza.  Tak hanya menambah jumlah, pemerintah juga diminta meningkatkan kualitas diplomatnya dengan menambah bidang keahlian yang lebih spesifik. Tujuannya agar kalau ada kendala WNI di luar negeri, keputusan bisa diambil lebih cepat.  Selain itu, yang mesti diperhatikan pemerintahan selanjutnya adalah anggaran Kementerian harus diperbesar. Menurut Reza, hal ini tentang orang kerja, urusannya tak hanya Indonesia, tapi juga urusan di negara lain.  "Karena melindungi warga negara itu amanah konstitusi. Jika ada WNI bermasalah harus dikunjungi, didampingi, disiapkan pengacara dan jaminan hukum lainnya," ucapnya.  Sementara untuk multilateral, Indonesia saat ini dikatakannya sudah cukup dipandang. Seperti sudah disinggung di atas, saat ini Indonesia suaranya sudah mulai didengar dengan menjadi anggota Dewan Keamanan tidak tetap PBB. Malahan yang terbaru, saat ini Indonesia juga dipercaya sebagai Dewan HAM PBB.  Dengan demikian, menurut Reza, Indonesia dari aspek hubungan internasional bisa ikut langsung mempengaruhi jalannya resolusi PBB dengan membuat agenda sampai ikut membahasnya di Majelis Umum.  Tantangan ke Depan  Tantangan ke depan adalah apa yang harus dibenahi, apa yang harus dipersiapkan Indonesia dari aspek hubungan internasional adalah Indonesia harus menjalin koalisi lebih baik lagi dengan GNB (Gerakan Non-Blok). Hal tersebut agar hasil-hasil baik dari diplomasi Indonesia dengan PBB dapat juga dilanjutkan oleh koalisi negara GNB.  Adapun poin yang harus dibenahi di sektor bilateral, Indonesia masih memiliki tantangan hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan yang agak kurang bersahabat dengan Indonesia. Menurut Reza, kepada mereka kalau perlu dibuat konsulat Indonesia di sana sehingga bisa mencegah terjadinya kritik yang tak beralasan atas Indonesia. Selama ini beberapa negara Pasifik Selatan kerap demikian.  "Misalnya saja negara Vanuatu dan Solomon Island yang selalu mengkritik Indonesia. Yang terbaru mereka mengatakan bahwa konflik di Papua adalah penindasan terhadap Hak Asasi Manusia," terang Reza. Vanuatu belakangan disebut sebagai negara yang mendukung kemerdekaan Papua.  Selanjutnya, terkait kedaulatan, Indonesia juga diminta harus lebih tegas terhadap negara lain yang mengizinkan kelompok anti Indonesia yang berada di sana. Misalnya di Inggris, Australia, di Amerika Serikat (AS), Belanda dan masih banyak lagi.  "Kita harus berani mengatakan kepada mereka, orang-orang yang anti Indonesia yang tinggal di sana jangan diberikan panggung. Itu menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan kita pada ketulusan negara tersebut untuk menghargai kedaulatan Indonesia dan keutuhan wilayah Indonesia. Saya harapkan pemerintah kita lebih tegas terhadap hal tersebut," paparnya.  Sama seperti sektor bilateral dan multilateral, dari sektor hukum internasional, Indonesia juga dikatakan sudah cukup baik dengan banyak MOU dengan negara lain tentang perbatasan yang sudah disepakati.  Meski begitu, hal seperti ini harus didukung oleh tersedianya ahli hukum internasional yang lebih banyak. Selain itu, dibutuhkan juga ahli hukum di bidang hak kekayaan intelektual apa lagi saat ini sedang massif ekonomi digital dan perkembangan teknologi komunikasi.  "Sekarang memang tidak kurang, tapi harus diperbanyak. Jika tidak, kedepan akan banyak negara yang mempermainkan kita di sektor hak cipta dan hak paten. Kemenlu juga tidak hanya harus menambah diplomatnya, tetapi juga harus memiliki kualifikasi khusus. Yang sudah ada bisa ditraining lagi, sehingga kita memiliki diplomat yang memiliki aspek-aspek keahlian yang lebih spesifik lagi," tuturnya.  Reza mengatakan agar kedaulatan Indonesia bisa tetap terjaga adalah pemerintah tidak sembarang memilih mitra. Kemenlu dalam hal ini bermitra dengan DPR di Komisi 1.  "Saya harap ini benar-benar dicari orang yang berkualitas dan mengerti bidangnya. Tolong bagi yang duduk di Komisi 1, mereka harus benar-benar orang yang mengerti masalah Indonesia. Mohon lah mereka dengan latar belakang yang tidak tepat jangan duduk di situ," tegasnya.  Selanjutnya, tantangan ke depan di sektor hukum internasional, Indonesia saat ini masih harus mengikuti dan jeli melihat situasi perang dagang AS dengan Tiongkok. Karena tidak mustahil masing-masing pihak (AS dan Tiongkok) akan mengambil sikap untuk menekan Indonesia karena kita sama-sama memiliki ketergantungan terhadap kedua negara tersebut.  Kemudian dari sektor hukum internasional, Indonesia harus mengejar perjanjian percepatan batas wilayah dengan negara sekeliling Indonesia seperti Australia, Singapura, Filipina, Thailand dan Timor Leste.  Di pemerintahan baru, Reza menilai Indonesia tetap dapat mempertahankan kehormatannya di mata dunia dengan catatan kondisi dalam negeri stabil, ekonomi berkembang dan pemerintah mencapai sasaran-sasaran pembangunannya. Jika itu bisa dicapai, harapannya kita bisa lebih berdaulat di mata internasional.  "Karena bicara kedaulatan, selain Kemenlu ada juga Kementerian Pertahanan, TNI, Polri dan aspek lainnya. Mereka bisa menjaga kedaulatan kalau stabilitas nasional terjaga dan ekonominya baik," tandasnya.

Jokowi-Ma'aruf Harus Tingkatkan Aspek Ini Soal Hubungan Internasional

ma'aruf amin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ma'aruf amin

Berita Terkini

Mencari Titik Temu Perdamaian, Tokoh Agama dan Pegiat HAM Usulkan Pemerintah Hadirkan Pengadilan HAM di Papua

Percepatan Pemenuhan Tenaga Pengajar, Guru Tamatan SMA di DOB Papua Diusulkan Jadi ASN

Wapres Ma'ruf Amin Upayakan Percepatan Pembangunan Daerah Otonom Baru di Papua

Jokowi-Ma'aruf Harus Tingkatkan Aspek Ini Soal Hubungan Internasional

Download Aplikasi JawaPos.com